olehTerdakwa ke Bank Buana Indonesia Tok Cabang Tegal melalui take over dariBank BCA Tbk Tegal sebesar Rp 2.300.000.000,*;Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas dinyatakan bukan merupakanperbuatan pidana akan tetapi adalah merupakan perbuatan keperdataan(halaman 21 dan 22);Di halaman 20 disebutkan perbuatan pidana adalah perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut;Bahwa apabila kita simak

Bahwa penggugat pulang ke rumahorang tua nya atas kemauan sendiri...saya tidak pernah mengusir nya...danpenggugat berkata ingin menenangkan diri....menenangkan apa sampaiberbuian tolong di simak pak hakim....tidak ada seorang istri pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali.. itu bukan menenangkanmelainkan ingin dirinya pisah ranjang kepada suami nya sendiri. dan berkalikali saya tergugat menjemput pulang penggugat tidak mau pulang..danbilang kalo dia ingin berpisah..Dalam kolom ke satu nomor

Eksepsi Tentang Obscuur Libels (kabur) ;Bahwa, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, setiap gugatanyang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatanharus terperinci secara jelas dan sistematis ;Bahwa, bila kita simak secara teliti dan cermat gugatan Penggugat, maka kitaakan menemukan luas tanah yang di klaim Penggugat + 650.396 M2 yangterdiri atas 8 (delapan) persil, sedangkan luas tanah Tergugat 80 Ha, dandemikian juga letak objek gugatan Penggugat tidak dijelaskan

Plurium LitisConsortium), karena:1) Kodam Jaya/Jayakarta.a) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yangintinya menyatakan Para Penggugat adalah wargayang menghuni dan berdomisili di perumahan yangHalaman 154 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)berlokasi di RT. 01 dan RT. 02/RW. 012, KelurahanCililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timurdengan total luas + 4.381 m2.Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negarabagian dari Asrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitantercatat dalam Buku Inventaris SIMAK

Kodam Jaya tercatat dalamBuku Inventaris SIMAK BMN TNI AD di KementerianKeuangan selaku Pengelola Barang Milik NegaraHalaman 155 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)e)dengan register tananh Nomor: 30505005,bersertipikat Hak Pakai Nomor 00099 tanggal 5Agustus 2015 atas nama Kementerian Pertahanan RIseluas 50.552 m2.Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, menyebutkan Menteri Keuangan mengaturpengelolaan barang milik negara.Pengelolaan dalam ketentuan

Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negara bagian dariAsrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitan tercatat dalam BukuInventaris SIMAK BMN TNI AD atas nama Kemhan cq. TNI AD cq.Kodam Jaya di Kementerian Keuangan selaku Pengelola BarangMilik Negara dengan register tanah Nomor: 30505005, bersertipikatHak Pakai Nomor 00099 tanggal 5 Agustus 2015 atas namaKementerian Pertahanan RI seluas 50.552 m2 diperoleh daripenyerahan dari Belanda (KNIL).b.

Bahwa tindakan sebagian Para Penggugat yang memperolehpenguasaan bidang tanah dan bangunan dengan cara pengoperanhak garap dari pihak pendahulunya adalah tindakan yang tidak sahdan batal demi hukum, obyek sengketa adalah Barang Milik Negara(BMN) tercatat dalam Buku Inventaris SIMAK BMN TNI AD atasnama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam Jaya di Kementerian Keuanganselaku Pengelola Barang Milik Negara.Halaman 160 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIc.

bahwa kerugian materil Penggugat Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat adalah merupakan gugatan yang nyatanyata melanggarsyarat fundamental yang ditentukan secara imperatif oleh hukumacara perdata yang berlaku; bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

bahwa kerugian materil Terbanding Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianTerbanding adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatifoleh hukum acara perdata yang berlaku;bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

Eksepsi Tentang Obscuur Libel (kabur)Bahwa, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, setiap gugatanyang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatanharus terperinci secara jelas dan sistematis;Bahwa, bila kita simak secara teliti dan cermat gugatan Penggugat, makakita akan menemukan luas tanah yang diklaim Penggugat + 650.396 m?

dan petitum gugatan Penggugat poin 5 yang menghukum Tergugatuntuk membagi 2 (seperdua) harta bersama (gonogini) kepada Penggugat bersifat*Obscuur Libel (kabur) dan Comulatif Objektif gugatan demikian telahmelanggar azas Ketertiban Acara;Bahwa mempedomani Yurisprudensi standard pada pokoknya menekankan*Gugatan yang Obscuur Libel dan bersifat Comulatif dipersyaratkan hanya dapatdiajukan apabila gugatan itu masingmasing tidak berdiri sendiri atau gugatan yangsatu sama lain dapat dipisahkan (Mohon simak

Dalam hal ini Penggugat belumselesai menempuh upaya hukum administrasi berupa sanggahbanding yang menolak/keberatan atas hasil pengumumanHalaman 21 Putusan Nomor : 265/G/2019/PTUNMDN.3)lelang pengadaan barang/jasa dimaksud yang diajukanPenggugat;Simak Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:(1) Dalam hal suatu badan atau pejabat atau pejabat tatausaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkanperaturan perundangundangan untuk menyelesaikansecara

telah terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI,diberi tanda bukti T.I36 ;37.Kartu Identitas Barang (KIB) tanah seluas 18.000 m? dengan Kode UAKPB :012.22.19.344322.000.KD tanggal 16052014 membuktikan bahwa tanah seluas18.000 m?

telah terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan RIsampai sekarang, diberi tanda bukti T.I37.Bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut telah disesuaikan denganaslinya kecuali bukti T.I6, T.l11, T.I12, T.l13, T.114, T.121, T.l23 dan T.132disesuaikan dengan fot copynya dan semua bukti tersebut (T.I1 s/d T.I37) sudahdibubuhi meterai secukupnya.Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Tergugat telahmengajukan saksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Made Winarsa, M.Si.Halaman 40 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014Form Cek List /Daftar Simak Pokja,oO34oO)) Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),) Bill of Quantity (BoQ),)))oOo O N OKerangka Acuan Kerja (KAK),oO89100) Gambar,101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,102) Surat Pemberitahuan Hasil

Made Winarsa, M.Si.Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26Mei 2014;Form Cek List /Daftar Simak Pokja;Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Bill of Quantity (BoQ);Kerangka Acuan Kerja (KAK);Spesifikasi Teknis;Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak;Gambar;Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2Juni 2014;Halaman 54 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT

Rumah negara tersebut tercatat dalam SIMAK BMN Nomor kodeUAKPB: 018.03.01.238251.000.KP yang setiap tahunnya dilaporkan kepadaKementerian Keuangan, hal ini sesuai amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan PenggugatPensiunan PNS Kementerian Pertanian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Sdr. Ir.

Direktorat JenderalPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga Ssudah tercatat sebagaiasset Kementerian Keuangan berdasarkan SIMAK BMN Nomor kodeUAKPEB : 018.03.01.238251.000.KP.Keputusan yang demikian itu merupakan produk / obyek Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian secara yuridis penyelesaian hukum atas gugatan ParaPenggugat yang mendasarkan sengketa hukum kepada penerbitan keputusan /jin pembelian atas obyek sengketa tersebut harus dilakukan dan diselesaikandalam

Bahwa Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung mutlak harusmenyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, dikarenakan apabila kita simak secara teliti dalildalilgugatan Penggugat dalam materi posita/fundamentum petendi padahalaman 4 dan 5 menyatakan:Proses jual beli dan terbitnya SHM Nomor 638/Desa Bojongsoang danterbitnya SHM Nomor 639/Desa Bojongsoang., didasari oleh hal yangtidak sah karena dalam proses jual belinya tidak sepengetahuan ParaPenggugat*;2.

tiga koma duapuluh empat hektar), terletak diParit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,Kota Pontianak;Dan pada petitum angka 2 dalam perkara gugatan para Penggugat ini jugameminta/memohon: Menyatakan bahwa para Penggugat adalah parapemilik yang berhak dan satusatunya yang sah atas sebidang tanah seluas3,24 Ha (tiga koma dua puluh empat hektar), yang terletak di Jalan 28Oktober, Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak;Kalau diperhatikan dan simak

Bahwa jika di hubungkan dengan poin 15 secara yuridistelah terbantahkan , namun Tergugat secara tegas menolak dalilini , jika kita simak kembali proses hukum di atas terhadap 2 ( dua) akte jual beli sebagaimana kami uraikan pada dalil jawaban diatas poin 11 dan12 maka secara hukum jualbeli tersebutadalah sah dan mengikat sebagaimana dalam pasal 1457KUHPerdata yang berbunyi , jualbeli adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu) mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu) kebendaan dan pihak

Eksepsi Tentang Obscuur Libels (Kabur).Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilankita, setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermatserta isi gugatan harus terperinci secara jelas;Bahwa bila kita simak dan teliti secara cermat gugatan para Penggugatmendalilkan ketentuan mengenai perhitungan pesangon, baik itu untuk pensiunmaupun PHK karena kelebihan tenaga kerja ;Bahwa akan tetapi di dalam gugatan Primer para Penggugat terlepas dandikemukakannya dalil mengenai

Bila kita simak Putusan Mahkamah Agung RI No.1387 K/ PDT/2019 JoPutusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 79/ PDT/ 2014/ PengadilanTinggi Kendari Penggugat. sampai .X memiliki tanah seluas 171.560M2 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh MeterPersegi) maka bila tanah seluas 171.560 M?

2014 jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal10November 2016 adalah sebidang tanah luas 1.137 M2 (Seribu SeratusTiga Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.49 tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,Propinsi Sumatera Utaramerupakan Barang Milik Negara.Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yang telahtercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK

DALAM POKOK PERKARA:Bahwa benar obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yangtelah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) padaUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)KP2KP Tanjungbalai dengan kodeUAKPB 015.04.03.568931.000.

bahwa obyek gugatan adalah obyekjaminan yakni sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 04120/Sukoreno, seluas1.042m2, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal 30112006 yang terletak diDesa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta atas nama Sugiyo dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan : milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

PENGGUGATObyek gugatan adalah obyek jaminan yakni sebuah Sertipikat Hak MilikNomor 04120/Sukoreno, seluas 1.042, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal30112006 yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, KabupatenKulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama SUGIYO dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan 2 milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/V1I/2010tanggal O08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010.e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010.f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

No. 2408 K/Pdt/2013Pemindahtanganan Barang Milik Negara, karena objek sengketatelah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara/SIMAK BMN;5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nona Roswipah Warjanidan ahli waris alm. H. Hasim/alm. Ny. Hodhijah tidak berhak menjual tanahyang terletak di objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Negaradalam penguasaan TNI AU cq.