Ditemukan 522 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat: 1.BAMBANG PRAMUJO 2.AANG WIDIYADMOKO Tergugat: PT. Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) Turut Tergugat: DJOKO YOGYANTO. S.H Notarias & PPAT di Kota Semarang
10527
  • tinggal para penghadap dan/atau orang yangmereka wakill;b. keterangan mengenai kedudukan bertindakpenghadap;c. isi Akta yang merupakan kehendak dankeinginan dari pihak yang berkepentingan; dand. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, sertaHalaman 35 dari 91 Putusan Nomor 78/Padt.G/2020/PN Pti15.16.17.pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggaldari tiaptiap saksi pengenal;(4) Akhir atau penutup Akta memuat:a. uraian tentang pembacaanAkta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf m atau Pasla
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
343556
  • Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKTdengan ketentuan Pasla 67 ayat (4) UU Peratun, sehingga menuruthukum sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK.PERMOHONANBerdasarkan seluruh uraian Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara sertaBantahan terhadap Permohonan Penundaan yang disampaikan olehTergugat Il Intervensi dan Tergugat II Intervensi di atas, maka bersamaini dengan segenap kerendahan hati, Tergugat Il Intervensi dan TergugatIl Intervensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
222162
  • Great Giant Pineaple adalah merupakan programpemerintah dalam rangka penanaman modal dan investasi untuk pembangunan bagikepentingan negara yang menaungi kepentingan hajat hidup orang banyaksebagaimana diamanatkan dalam Pasla 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan Nanas Nasional serta MembukaPeluang Eksport ke Luar Negeri sehingga menambah Devisa atau PendapatanNegara yang diperuntukkan untuk Pembangunan Bagi Masyarakat Banyak;Bahwa bukti investasi dalam rangka
Putus : 10-08-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Agustus 2015 — H. BAMBANG SANTOSO, MBA, Ph.D bin WAGIYO KARIYO DIHARJO
5227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Operasional BPR ada di Ibu Luciana Fulia (Bukti PK2terlampir).Dari pengangkatan tersebut telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :Pasal 16 ayat (3) a dan (3) b, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10 Tahun1998 tentang Perbankan, yaitu : Pasal : 22 ayat (1) dan (3), Pasal : 23 ayat (3) b, Pasal 24, Pasla 25 ayat (1) a dan(1) b serta ayat (2).
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 89/PDT.G/2011/PN.MKL
Tanggal 7 Agustus 2012 — JOHANIS LIONG (PENGGUGAT) VS HENOK LING (A) KHO TJOO LING, SAUL INDAN BULO (AHLI WARIS ALM. LAI BIRA), TAPPE BULO (AHLI WARIS LAI BIRA), Dkk (TERGUGAT)
9541
  • memberikan keterangan palsu dan putusan tersebutdapat dijadikan alasan Peninjauan Kembali berdasarkan dalam pasal 2 ayat a, bdan f jo pasal 8 ayat b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1982tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakandan pasal 67 ayat a dan UndangUndang (No. 14 Tahun 1985) TentangMahkamah Agung (LN 1985 N. 75, m..30301285) Bab IV Hukum Acara BagiMahkamah Agung (bagian ke empat Pemeriksaan Peninjauan Kembali PutusanYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap jo Pasla
Register : 15-05-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Maret 2014 — - Drs. H. HASNIL, MM
8730
  • AUGUS HENDRA SIMATUPANG, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan danPenagihan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara sejak tahun 2010 sampsaidengan sekarang.Bahwa dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang UndangNomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang UndangNomor 7 tahun 1983 tentang penghasilan pajak.Bahwa penerapan pajak penghasilan sebagaimana dalam Pasla 17 Undang Undang No. 17 Tahun 2000 adalah
Register : 02-12-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
PT. Sinar Damai yang diwakili oleh: Eko Gunawan Ang ( Direktur)
Tergugat:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
602435
  • Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKTLembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudahditerbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikanpemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasla 32dan/atau Izin Komersial atau Operasioanal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39.. Bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa a quoberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 113/PDT/2018/PT.BTN
Tanggal 3 Oktober 2018 — I. NATYA AYU CANDRIKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pondok Labu I-B/18 RT.004 RW.007 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; II. LITYA AYU KANYA ANINDYA, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pondok Labu I –B/18 RT.004 RW. 007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; III. SUDIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Mortil RT. 003, RW. 09, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ; Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Afrizal,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Semangka III Blok L 2 No. 14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; L A W A N I. 1. H. ADITIAWARMAN, S.E., 2. HIDAYATULLAH, 3. NURWAHIDIN, S.T., 4. DJAMALUDIN, S.I.P., 5. NASRULLAH, S.T., 6. AHMAD ZARKASIH, S.Si., 7. FITIR AMALIA; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum H. NADJIH, beralamat di Kampung Perigi Baru RT. 02 RW.05, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING I semula PARA TERGUGAT I ; II. PT. PERMADANI INTERLAND, beralamat di Jalan Nusa Jaya RT. 003 RW.06 Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; III. PT. REAL JAYA PROPERTY, beralamat di CBD Emerald Blok CE/A No.1 Boulevard Bintaro Jaya 15227, Kelurahan Pondok, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh IR. GATOT SETYOWALUYO selaku Direktur dan kuasa Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa No. 007/JRP-DIR/HKM-SK/I/18 tertanggal 22 Januari 2018, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada 1. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H. 2. DHANANTA A. WIBAWA, S.H., 3. SITI ROHMAN, S.H. 4. ABDUL SALAM, S.H., para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok I No. 05 Jalan Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang 15310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 087/JPR-DIR/HKM-SK/V/17 tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; IV. 1. H. ACHMAD YUSUF ASHARI, beralamat di Jalan Porenta II No. 8 RT. 16 RW. 03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; 2. SANI, beralamat di Kampung Pondok Aren RT. 02/01, Kelurahan Pon- dok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; 3. ROCHYAN SENAN, Kebon Kopi RT. 01/04, Keurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; 4. NURYATI, beralamat di Pondok Betung No.15 RT. 16/03 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum H. SENAN bin RASIMIN, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1. FAHMI ASSEGAF, S.H., M.H., 2. RAFSANJANI, S.H., 3. GIBRALTAR MARASABESSY, S.H., Para Advokat, berkantor di DIPO Business Center Lt.11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/SK/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING IV semula PARA TERGUGAT IV; D A N I. 1. H. NUR HASAN; 2. UUM UMEROH; 3. AKROMANI; 4. ROHMAT; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum H. NOIN bin MENON beralamat di Kam- pung Pladen No. 8 RT. 002 RW.05 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selan- jutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGU- GAT I ; II. 1. IBRAHIM; 2. PAHRUROJIK; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum SILUN bin SIDAN, beralamat di Kam- pung Pondok Ranji, RT. 001 RW. 05, Kelurahan Pondok, Kecamatan Pon- dok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; III. LURAH PONDOK KARYA, beralamat di Jalan Bonjol, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III; IV. LURAH PONDOK BETUNG, beralamat di Jalan Pondok Betung Raya No. 1 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia 15221, selanjtnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV; V. CAMAT PONDOK AREN, beralamat di Jalan Graha Raya No.1 Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia 15224, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V; VI. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Ruko Golden Road Blok C 27 No. 59-61, BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;
912142
  • C1534 seluas 600 M2 dan Persil No. 49 DIll, Kohir No. 1570seluas 600 M2 adalah bukan merupakan bukti hak atas tanah, sebagaimanayang dimaksud dalam pasla 19 ayat 2 (huruf c) Undang Undang No. 5tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat 1 PeraturanPemerintah R..
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
8649
  • Bukti ini menerangkan bahwa atas nama terdakwa TOHIRON, DKKdidakw oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telahemlakukan tindak pidana sebagaiman adalam dakwaan kesatuPasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 1998 tentag perubahanatas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU RInomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasla 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 joPasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPb.
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
5516
  • Proses selanjutnya sampai pencairan dilakukan olehpenerima hibah setelah ditetapkan dalam APBDBahwa tidak boleh kerana yang berhak menerima hibahadalah pemohona hibah dan pemohon sesuai NPHDharus menggunakan hibah sesuai proposal yangdigunakan dan tidak boleh dihibahkan kepada yang lain/orang glain yaitu berdasarkan pasal 23 Perwal No. 32Tahun 2011;Bahwa kriteria penerima hibah berdasarkan pasla 4 Permendagri No. 32 tahun 2011 adalah yang berhakmenerima hibah pemerintah daerah, pemerintah ormas,kelompok
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
224201
  • Bangunan Persada TataMakmur PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPH, Pasal 25/29, PPh pasla 15,PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2);Bahwa pada saat saksi mengawasi PT. Bangunan Persada Tata Makmursekitar bulan Maret 2020, saksi tidak mengetahui jika PT.
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
10668
  • Maka initanggung jawab institusi secarabersamasama dalam pasla 1366 dan 1367 KUHPERIntinya jika saya sudahmelaksanakan sesuai kewenangan dan sesuai prosedur, makajika terjadikesalahan adalah tanggung jawab institusi . Namun, jika perbuatan itu adaunsur kesengajaan dari saya, entah bisa juga kelalaianseperti sudahdiingatkan untuk prosedurnya tapi tetap tidak dilaksanakan, makainitanggung jawabnya adalah pribadi.Bahwa Polisi, jaksa atau hakim itu pada dasarnya alat negara.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 K/PID.SUS/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — SUSI TUR ANDAYANI alias UCI
229201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada amar butir 1 dan butir 2yang berbunyi : Menyatakan Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikorsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasla 12 huruf c dalamDakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 jo. UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo.
Register : 26-10-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
11219
  • Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaanHalaman 89 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.pekerjaan dengan turun ke lapangan sebanyak 1 (satu) kali sekitartanggal 24 Desember 2012. yang turun adalah saksi sendiri, Onny Pasla,Staf PU dan PERA, sedangkan rekanan tidak ada, KPA/PPK tidak ikut.Pemeriksaan kegiatan di lapangan berdasarkan dokumen SuratPerjaniian Kerja (SPK), Laporan Hasil pekerjaan (Harian,mingguan,Bulanan), Back up data, asbult Drawing, Adendum.
Register : 09-09-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — EDWAR MUTAQIEN, S.IP Bin ISMAIL MAJID
12894
  • Surat permohonan dari PPTK No; 660/ /PERA/DPU&PERA/2012tanggal 24 Desember 2012, Surat Penugasan dari KPA Bidang Pera kePanitia PHO nomor : 660/ /PERA/DPU/2012 tanggal 24 Desember 2012.Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan turun kelapangan sebanyak 1 (satu) kali sekitar tanggal 24 Desember 2012. yangturun adalah saksi sendiri, Onny Pasla, Staf PU dan PERA, sedangkanrekanan tidak ada, KPA/PPK tidak ikut.
Register : 05-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 150 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 29 Oktober 2015 — DEDI WAHYUDI Bin DADANG ROSAD
738
  • yang diusulkannya tergantung dewan sendiri, keduaPengusulannya oleh penerima hiba/penyusun permohonan hibah itu sendiri,ketiga Proses selanjutnya sampai pencairan dilakukan oleh penerima hibahsetelah ditetapkan dalam APBD;Bahwa yang berhak menerima hibah adalah pemohonan hibah dan pemohonsesuai NPHD harus menggunakan hibah sesuai proposal yang digunakan dantidak boleh dihibahkan kepada yang lain/orang lain yaitu berdasarkan pasal 23Perwal No. 32 Tahun 2011;Bahwa kriteria penerima hibah berdasarkan pasla
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH 2.YUSRIANA AKIB, SH., MH. Terdakwa: FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI
10630
  • Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasla 65 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurterdiri dari :1. Unsur Setiap Orang;Unsur Secara Melawan Hukum;Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;5. Unsur Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;Halaman 135PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN MakassarPerbuatan yang dilakukan secara berlanjut;Ad.1.
Register : 20-01-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 15 Juni 2015 — BUHARI.S.Sos Bin BAIRUNAS;
15673
  • tidak ada tahun 2011 yang ditandatangani oleh ROBERTO ANIS, SURI NITA dan BUHARI;397. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor: 10.05.05.101209.2026;398. 1 (satu) Lembar kwitansi UD-01 A tanggal 25 Mei 2011 dengan pinjaman Rp. 20.000.000,- dengan nomor rekening 5634-01-004792-10-8;399. 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 5634-01-004792-10-8 an ROBERTO ANIS;400. 1 (satu) lembar data statis pembukaan rekening pinjaman an ROBERTO ANIS.401. 2 (dua) lembar Foto copy KTP an RONI PASLA
    dan NURAINI;402. 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Hutang Nomor 5634-01-(tidak diisi) tanggal tidak ada tahun 2011 yang ditandatangani oleh RONI PASLA, NURAINI BUHARI;403. 2 (dua) lembar fotocopy kutipan akta nikah 95/14/VII/1997;404. 1 (satu) lembar data statis pembukaan rekening pinjaman an RONI PASLA;405.
    Jambi Timur Kota Jambi.584. 3 (tiga) lembar rekening koran an RONI PASLA, No. Rek. 563401004848103, Kel. Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.585. 2 (dua) lembar rekening koran an ROBERTO ANIS, No. Rek. 563401004792108, Dusun Karya Maju RT 22 Kel. Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.586. 2 (dua) lembar rekening koran an. RD SARGAWI, No. Rek. 563401004414108, NP 9282 Jl Lintas timur Kel. Teluk Kenali Kec.
Putus : 16-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum: AHMAD YANI, SH Terdakwa: M. NASIR. L, S.Sos
13545
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Halaman 168 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.Jo Pasla 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurterdiri dari :1. Unsur Setiap Orang;Unsur Secara Melawan Hukum;Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;4. Unsur Dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh elakukan atau Turut sertamelakukan perbuatan;6.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
257206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan lain bedasarkan penungasan dari Presiden;Berdasarkan PP No.60/2008, salah satu kKewenangan BPKP adalah melakukanaudit, baik audit kinerja maupun auadit dengan tujuan tertentu, seperti yangdinyatakan dalam pasla 50 PP No.60/2008::;(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: ;a. Audit kenerja; dan;Hal. 204 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016b. Audit dengan tujuan tertentu.