Ditemukan 522 data
105 — 27
tinggal para penghadap dan/atau orang yangmereka wakill;b. keterangan mengenai kedudukan bertindakpenghadap;c. isi Akta yang merupakan kehendak dankeinginan dari pihak yang berkepentingan; dand. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, sertaHalaman 35 dari 91 Putusan Nomor 78/Padt.G/2020/PN Pti15.16.17.pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggaldari tiaptiap saksi pengenal;(4) Akhir atau penutup Akta memuat:a. uraian tentang pembacaanAkta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf m atau Pasla
343 — 556
Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKTdengan ketentuan Pasla 67 ayat (4) UU Peratun, sehingga menuruthukum sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK.PERMOHONANBerdasarkan seluruh uraian Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara sertaBantahan terhadap Permohonan Penundaan yang disampaikan olehTergugat Il Intervensi dan Tergugat II Intervensi di atas, maka bersamaini dengan segenap kerendahan hati, Tergugat Il Intervensi dan TergugatIl Intervensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta
222 — 162
Great Giant Pineaple adalah merupakan programpemerintah dalam rangka penanaman modal dan investasi untuk pembangunan bagikepentingan negara yang menaungi kepentingan hajat hidup orang banyaksebagaimana diamanatkan dalam Pasla 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan Nanas Nasional serta MembukaPeluang Eksport ke Luar Negeri sehingga menambah Devisa atau PendapatanNegara yang diperuntukkan untuk Pembangunan Bagi Masyarakat Banyak;Bahwa bukti investasi dalam rangka
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Operasional BPR ada di Ibu Luciana Fulia (Bukti PK2terlampir).Dari pengangkatan tersebut telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :Pasal 16 ayat (3) a dan (3) b, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10 Tahun1998 tentang Perbankan, yaitu : Pasal : 22 ayat (1) dan (3), Pasal : 23 ayat (3) b, Pasal 24, Pasla 25 ayat (1) a dan(1) b serta ayat (2).
95 — 41
memberikan keterangan palsu dan putusan tersebutdapat dijadikan alasan Peninjauan Kembali berdasarkan dalam pasal 2 ayat a, bdan f jo pasal 8 ayat b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1982tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakandan pasal 67 ayat a dan UndangUndang (No. 14 Tahun 1985) TentangMahkamah Agung (LN 1985 N. 75, m..30301285) Bab IV Hukum Acara BagiMahkamah Agung (bagian ke empat Pemeriksaan Peninjauan Kembali PutusanYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap jo Pasla
87 — 30
AUGUS HENDRA SIMATUPANG, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan danPenagihan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara sejak tahun 2010 sampsaidengan sekarang.Bahwa dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang UndangNomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang UndangNomor 7 tahun 1983 tentang penghasilan pajak.Bahwa penerapan pajak penghasilan sebagaimana dalam Pasla 17 Undang Undang No. 17 Tahun 2000 adalah
PT. Sinar Damai yang diwakili oleh: Eko Gunawan Ang ( Direktur)
Tergugat:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
602 — 435
Putusan Nomor: 224/G/2020/PTUNJKTLembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudahditerbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikanpemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasla 32dan/atau Izin Komersial atau Operasioanal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39.. Bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa a quoberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.
912 — 142
C1534 seluas 600 M2 dan Persil No. 49 DIll, Kohir No. 1570seluas 600 M2 adalah bukan merupakan bukti hak atas tanah, sebagaimanayang dimaksud dalam pasla 19 ayat 2 (huruf c) Undang Undang No. 5tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat 1 PeraturanPemerintah R..
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
86 — 49
Bukti ini menerangkan bahwa atas nama terdakwa TOHIRON, DKKdidakw oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telahemlakukan tindak pidana sebagaiman adalam dakwaan kesatuPasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 1998 tentag perubahanatas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU RInomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasla 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 joPasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPb.
55 — 16
Proses selanjutnya sampai pencairan dilakukan olehpenerima hibah setelah ditetapkan dalam APBDBahwa tidak boleh kerana yang berhak menerima hibahadalah pemohona hibah dan pemohon sesuai NPHDharus menggunakan hibah sesuai proposal yangdigunakan dan tidak boleh dihibahkan kepada yang lain/orang glain yaitu berdasarkan pasal 23 Perwal No. 32Tahun 2011;Bahwa kriteria penerima hibah berdasarkan pasla 4 Permendagri No. 32 tahun 2011 adalah yang berhakmenerima hibah pemerintah daerah, pemerintah ormas,kelompok
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
224 — 201
Bangunan Persada TataMakmur PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPH, Pasal 25/29, PPh pasla 15,PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2);Bahwa pada saat saksi mengawasi PT. Bangunan Persada Tata Makmursekitar bulan Maret 2020, saksi tidak mengetahui jika PT.
106 — 68
Maka initanggung jawab institusi secarabersamasama dalam pasla 1366 dan 1367 KUHPERIntinya jika saya sudahmelaksanakan sesuai kewenangan dan sesuai prosedur, makajika terjadikesalahan adalah tanggung jawab institusi . Namun, jika perbuatan itu adaunsur kesengajaan dari saya, entah bisa juga kelalaianseperti sudahdiingatkan untuk prosedurnya tapi tetap tidak dilaksanakan, makainitanggung jawabnya adalah pribadi.Bahwa Polisi, jaksa atau hakim itu pada dasarnya alat negara.
229 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada amar butir 1 dan butir 2yang berbunyi : Menyatakan Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikorsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasla 12 huruf c dalamDakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 jo. UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo.
112 — 19
Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaanHalaman 89 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.pekerjaan dengan turun ke lapangan sebanyak 1 (satu) kali sekitartanggal 24 Desember 2012. yang turun adalah saksi sendiri, Onny Pasla,Staf PU dan PERA, sedangkan rekanan tidak ada, KPA/PPK tidak ikut.Pemeriksaan kegiatan di lapangan berdasarkan dokumen SuratPerjaniian Kerja (SPK), Laporan Hasil pekerjaan (Harian,mingguan,Bulanan), Back up data, asbult Drawing, Adendum.
128 — 94
Surat permohonan dari PPTK No; 660/ /PERA/DPU&PERA/2012tanggal 24 Desember 2012, Surat Penugasan dari KPA Bidang Pera kePanitia PHO nomor : 660/ /PERA/DPU/2012 tanggal 24 Desember 2012.Selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan turun kelapangan sebanyak 1 (satu) kali sekitar tanggal 24 Desember 2012. yangturun adalah saksi sendiri, Onny Pasla, Staf PU dan PERA, sedangkanrekanan tidak ada, KPA/PPK tidak ikut.
73 — 8
yang diusulkannya tergantung dewan sendiri, keduaPengusulannya oleh penerima hiba/penyusun permohonan hibah itu sendiri,ketiga Proses selanjutnya sampai pencairan dilakukan oleh penerima hibahsetelah ditetapkan dalam APBD;Bahwa yang berhak menerima hibah adalah pemohonan hibah dan pemohonsesuai NPHD harus menggunakan hibah sesuai proposal yang digunakan dantidak boleh dihibahkan kepada yang lain/orang lain yaitu berdasarkan pasal 23Perwal No. 32 Tahun 2011;Bahwa kriteria penerima hibah berdasarkan pasla
106 — 30
Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasla 65 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurterdiri dari :1. Unsur Setiap Orang;Unsur Secara Melawan Hukum;Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;5. Unsur Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;Halaman 135PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN MakassarPerbuatan yang dilakukan secara berlanjut;Ad.1.
156 — 73
tidak ada tahun 2011 yang ditandatangani oleh ROBERTO ANIS, SURI NITA dan BUHARI;397. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor: 10.05.05.101209.2026;398. 1 (satu) Lembar kwitansi UD-01 A tanggal 25 Mei 2011 dengan pinjaman Rp. 20.000.000,- dengan nomor rekening 5634-01-004792-10-8;399. 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 5634-01-004792-10-8 an ROBERTO ANIS;400. 1 (satu) lembar data statis pembukaan rekening pinjaman an ROBERTO ANIS.401. 2 (dua) lembar Foto copy KTP an RONI PASLA
dan NURAINI;402. 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Hutang Nomor 5634-01-(tidak diisi) tanggal tidak ada tahun 2011 yang ditandatangani oleh RONI PASLA, NURAINI BUHARI;403. 2 (dua) lembar fotocopy kutipan akta nikah 95/14/VII/1997;404. 1 (satu) lembar data statis pembukaan rekening pinjaman an RONI PASLA;405.
Jambi Timur Kota Jambi.584. 3 (tiga) lembar rekening koran an RONI PASLA, No. Rek. 563401004848103, Kel. Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.585. 2 (dua) lembar rekening koran an ROBERTO ANIS, No. Rek. 563401004792108, Dusun Karya Maju RT 22 Kel. Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.586. 2 (dua) lembar rekening koran an. RD SARGAWI, No. Rek. 563401004414108, NP 9282 Jl Lintas timur Kel. Teluk Kenali Kec.
135 — 45
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Halaman 168 dari 238 Putusan Nomor 21/Pdt.SusTPK/2019/PN.Mks.Jo Pasla 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurterdiri dari :1. Unsur Setiap Orang;Unsur Secara Melawan Hukum;Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;4. Unsur Dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh elakukan atau Turut sertamelakukan perbuatan;6.
257 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan lain bedasarkan penungasan dari Presiden;Berdasarkan PP No.60/2008, salah satu kKewenangan BPKP adalah melakukanaudit, baik audit kinerja maupun auadit dengan tujuan tertentu, seperti yangdinyatakan dalam pasla 50 PP No.60/2008::;(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: ;a. Audit kenerja; dan;Hal. 204 dari 304 hal. Put. No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016b. Audit dengan tujuan tertentu.