2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, S.T telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatuKoorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegera, secara bersamasama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Primair Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 tahun 1999

Menyatakan Terdakwa Sofyan Mahadin, ST. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Mahidin,ST. oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;4.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang mengandungunsurunsur sebagai berikut: Unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001:1.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanatelah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kantor CabangKejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang tanggal 10 Mei 2012 sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa LATIF KODA BOLI, SE dan Terdakwa MARKUS OLAMANGU terbukti melakukan tindak pidana "korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat(1) Jo.

No. 923 K/Pid.Sus/2014Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 November 2012 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama.berkaitandengan uang Pengganti yang diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebesar Rp85.992.047,84 (delapanpuluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuhrupiah delapan puluh empat sen) tidak sesuai dengan keterangan ahli

HARUNA, M.Si. dan ABDULRAHMAN SOLEMAN diatur dan diancam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI No.20 tahun2001itentang perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.

Agustus 2013,serta memori banding Terdakwa tidak ada halhal yang baru, semua telah dipertimbangkanoleh Mejelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utarasependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersamasama danBerlanjut , sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UURI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubahdengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Malut.Halaman 20 dari 22 halamanMengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UURINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UURI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64ayat (1) KUHP Jo. UURI Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya;MENGADILI1.

Penajam PaserUtara Nomor 700/102/LPH/ItKab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016terdapat selisih kas senilai Rp. 118.878.033, (Seratus delapan belas jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RIHal. 8 dari 30 hal Put. No. 47PID.

TPK/2018/PT.SMRmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Majelis Hakim tidak menerapkan unsurunsur yang terdapat dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timurdalam putusannya Nomor : 26/Pid.Sus.Tpk/PN.Smr tanggal 13 SeptemberHal. 22 dari 30 hal Put. No. 47PID.

TerdakwaSUKARNI Bin SIRAN (alm) ;Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), terbukti bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Putusan Nomor: 04/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRPrimair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaanSubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, akan tetapi apabila dakwaan Primairtidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa KHAIRIL RUSLI telahdidakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan

Lingga Rp184.848.845,00;Jaya (3+4)6 Nilai Penyerahan Barang s.d akhir masa Rp 0,00;Kontrak (23 November 2009 s.d sesuaidengan Adendum Kontrak)7 Kerugian Daerah s.d akhir masa kontrak Rp184.848.845,00;(56)Perbuatan mereka Terdakwa I ANTHON NANGO dan Terdakwa II MOH.RUSLY BADU, S.Pi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

RUSLYBADU, S.Pi, masingmasing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang URI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

RUSLY BADU, S.Pi dengan alasan alasan sebagai berikut:1 Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta telahmendakwa para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitumelanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidanasebagaimana Dakwaan Primair seluruhnya telah terpenuhi.2 Bahwa menurut kami Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumkarena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair seluruhnya telahterpenuhi;Atas dasar tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalomemutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dimintakan olehPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara Cq.Pemda Kab.Tapin dirugikan sebesarlebih kurang Rp.65.700.000 , ( enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) sesuaiLaporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR8650/PW 16/5/2012 tanggal 26 Desember 2012.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan

No. 219 K/Pid.Sus/2014meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKARNO, S.Pd.M.PdBin HARJO SUMARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundikurangi selama Terdakwa berada

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanHal. 29 dari 33 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2014Tindak Pidana Korupsi pada halaman 86 s/d 88 putusan Judex facti mempertimbangkansebagai berikut :Ad.3.

2 ayat (1) jo.

Menyatakan Terdakwa ISMIT UMAR bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi dengan cara memperkaya diri sendiri atauorang lain, atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;2.

Di sini terjadi ketidakpastian dalampembuktian dikarenakan Hakim yang mengadili perkara tersebut tidakmenguraikan dengan jelas, apakah Terdakwa ISMIT UMAR, dibebaskan olehHakim dari Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiataukah telah terbukti, disinilah Hakim yang memeriksa perkara tersebutSalah dalam penerapan pembuktian sehingga terjadi ketidak jelasan dalampembuktian dalam perkara ini.

2 ayat (1) jo.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :32Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/Pid.Sus/2010/PN.Skh tanggal 23 Desember 2010 yang dimintakan banding, sekedar mengenaikualifikasi delik Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPatau Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo.

PAULUS VENCY TAPOTUBUN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1)KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.

atauketinggalan atau dengan kata lain bahwa surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap apa bila memuatsecara lengkap unsurunsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan, bahwa unsur tersebut diterangkan secara utuh dan menyeluruh sehingga menyebabkan jelas tindak pidana apa yang telahdi lakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ;Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan kepersidangan dengan dakwaan Primer :Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :e Primair : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;e Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2010 ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpanan Sisa UUDP padaSekretariat Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004 2007 No.SR 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan Laporan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada waktudan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telahmelakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan' berlanjut

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskanTerdakwa oleh karena itu dalam dakwaan ini ;Menyatakan Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999Hal. 21 dari 35 hal

Judex facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang (Pasal 253 ayat (1) b KUHAP), yaitu dalam hal : Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, yangmasingmasing disusun secara subsidairitas sebagai berikut :KESATU:Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindank PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal. 29 dari 35 hal. Put.

No. 1036 K/PID.SUS/2010Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHP.Lebih Subsidiair : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHPATAUKEDUA :Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

1960;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelurahan Lemoe, KecamatanBacukiki, Kota Parepare;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PrimairSubsidiairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 #4zTahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndangHal. 1 dari 17 hal.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;2.

Menyatakan terdakwa RUCHIE NOVIHARI tidak terbukti bersalah secara bersamasama dan secara berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) JO Pasal 18 ayat (1) huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara iniberkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : KUTIP PEMBELAANSetelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan tanggal 21 Juli 2016yang menyatakan tetap pada tuntutannya serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yangtetap pada pembelaannya secara lisan tertanggal 21 Juli 2016;Menimbang, bahwa Terdakwa RUCIE NOVIHARI di hadapkan ke persidanganoleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Melanggar pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang R.I Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana..

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah denganUndangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang R.INomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana..

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesarRp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut:Perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi:SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse, pada hari Senin tanggal 7November 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam Tahun2011, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi TenggaraCabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan

Menyatakan Terdakwa Darman bin La Huse bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair:2.

No. 629 K/Pid.Sus/2016atau berlawanan dengan ketentuan atau dengan kata lain perbuatanTerdakwa yang melakukan pencairan dana block grant Desa Koroe Onowatahap II tahun 2011 merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechteliik),sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Hal ini dapat dijelaskan karena Terdakwa bukan lagi menjabat sebagai Pt.Kepala Desa Koroe Onowa, sehingga perbuatan mencairkan dana block grantyang dilakukan oleh Terdakwa masuk ke dalam Unsur Secara MelawanHukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 24 dari 30 hal. Put.

Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Paltanggal O5 Februari 2015, tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa EDWARD PANGALILA tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan olehkarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primairtersebut.Menyatakan Terdakwa EDWARD PANGALILA terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam

tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dengan rinciansebagai berikut~ Realisasi keuangan = Rp.162.230.000, (seratus enam puluh dua juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 25 Ha.~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 16,38 Ha x Rp.6.489.200, = Rp. 109.213.236,~ Selisih = Rp. 162.230.000, Rp. 109.213.236, = Rp. 53.016.764, (Nilaikekurangan Volume pekerjaan 8,17 Ha).ame Perbuatan Terdakwa EDWARD PANGALILA di atas,diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa EDWARD PANGALILA selaku Direktur CV.

MARZUKI HUSEIN dalam dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menyatakan terdakwa Ir.

., M.Pd. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

MH,sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajo.

MH telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaanbersifat Subsidaritas, yaitu Primer melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(1)Jo.

2 ayat (1) Jo.

;Bahwa Perbuatan terdakwa ARMIN SAPIDING tersebut di atas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa Armin Sapiding tidak terbuk tibersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat 1 Huruf(b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan terdakwa ARMIN SAPIDING tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP44sesuai Dakwaan Kesatu Primair dalam Surat Dakwaan JaksaPenuntut.

Tausi jaya Fakfaktersebut diatas Negara dalam hal ini daerah dirugikankurang lebih sebesar Rp. 117.457.615,70, (seratus tujuhbelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratuslima belas rupiah tujuh puluh sen) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Februari2010 No. Reg. Perk : PDS O1/FAKFAK/11/2009 yang padapokoknya menuntut agar terdakwa dihukum oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa danmengadili perkara ini.1.

sedangkan amar putusanselebihnya dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dihukum, maka Pengadilan Tinggi beralasan pulauntuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumahtahanan Negara :21Menifib are 9" bahWse kata NPe rade 282A RU AFL pidana, makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ; Mengingat pasal pasal dari UU No. 8 Tahun 198ltentangKUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkaraini, khususnya Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP:MENGADI Menerima permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Fakfa dan terdakwa DONNYSTEVEN SONY, ST tersebut.