Ditemukan 548 data
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin
61 — 48
sekarang Tergugat III) mengajukan permohonan Sita Eksekusiterhadap Objek sebidang tanah atas nama Penggugat dalam Konvensi.Jelaslah bahwa Tergugat IV, tidak ada itikad baik untuk melaksanakan isiPutusan secara sukarela, sehingga walaupun menunggu dan mencobamember waktu hingga bertahuntahun, akhirnya Tergugat II mengajukanpermohonan Sita Eksekusi terhadap harta bersama Tergugat IV denganTergugat Ill, tidak ada satupun peraturan atau norma yang dilanggardalam pelaksanaan lelang ini, malah semakin terkuak
43 — 11
TP PNPM MPRTeguler dan DDUPB di 16 Kabupaten untuk tahun 2008 dan 2009 pemeriksaandilakukan terhadap pelaksanapelaksana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan dalam hal ini penerima dana PNPM ;bahwa saksi ditugaskan melakukan pemeriksaan pelaksanaan PNPM di KabupatenKapuas Provinsi Kalteng dan sewaktu saksi melakukan pemeriksaan tersebut adadipertanyakan tentang tidak adanya monitoring dan efaluasi dari Badan PembinaanMasyarakat Desa Kabupaten Kapuas dan dari pertanyaan inilah terkuak
BENY HARKAT ,SH,SE.MH
Terdakwa:
TITI KUSWATI binti .alm.MADORI
306 — 370
Cirebon; Bahwa kejadian tersebut terkuak dari adanya laporan SaksiYuris bahwa ditemukan 3 toko yang nilai pembayarannya besar dansudah melakukan pelunasan terhadap pembelian barang namun data diaccounting masih belum lunas, disitu lah saksi mengetahui adanya uangperusahaan yang hilang dan dilakukan oleh pelaku; Bahwa Saksi bekerja di PT.
216 — 60
Kamhar Djalilmenjadi terkuak. Ini baru terjadi bulan Juli 2006 ( buktipanggilan Polisi).Sebelumnya memang seluruh keluarga Djalil tidak ada yang tahuapa yang sudah dilakukan Tergugat ! secara diamdiam itu.Termasuk Penggugat sendiri.Uang yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,/ per bulan tidak ada hubungannya dengan uang depositotersebut.13.
190 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara ini proyek telan selesai 100% dan Tidak TerjadiKerugian Negara;Bahwa di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, telah terkuak faktafakta hukum, yaitu denganmemperhatikan keterangan saksisaksi, serta didukung oleh buktibukti surat di persidangan, maka proyek telah 100 % (seratuspersen) selesai dilaksanakan;Bahkan bahanbahan yang digunakan Terdakwa dalammembangun dan menyelesaikan proyek tersebut lebin bagus danharganya lebin mahal dari standar yang digunakan
terhadap Terdakwa dari 2(dua) Tahun menjadi 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda diperberatdari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadiRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa dalam memperberat hukuman terhadap Terdakwa tersebutMajelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbanganyang jelas dan benar serta tidak sesuai dengan faktafakta hukumyang terjadi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,dimana dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, telah terkuak
Dan dengan mengacu pada persidangan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah terkuak faktafakta hukum,yaitu dengan memperhatikan keterangan saksisaksi, serta didukungoleh buktibukti surat di persidangan, maka proyek telah 100 % (seratuspersen) selesai dilaksanakan, sehingga Putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/PID/TPK/2015/PT.DKI.tertanggal 25 Agustus 2015 harus dibatalkan dan dengan segalakerendahan hati Kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Agungberkenan
43 — 8
PNPM MPRTeguler dan DDUPB di 16 Kabupaten untuk tahun 2008 dan 2009 pemeriksaandilakukan terhadap pelaksanapelaksana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan dalam hal ini penerima dana PNPM ;bahwa saksi ditugaskan melakukan pemeriksaan pelaksanaan PNPM di KabupatenKapuas Provinsi Kalteng dan sewaktu saksi melakukan pemeriksaan tersebut adadipertanyakan tentang tidak adanya monitoring dan efaluasi dari Badan Pembinaan6364Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas dan dari pertanyaan inilah terkuak
91 — 39
BukankahTergugat I maupun Tergugat lainnya tak perlu kasakkusuk untuk memberikan uangkepadaTurut Tergugat kalao memang benar tanah aquo adalah milik Tergugat I danpasa Tergugat lainnya, tinggal menghadirisidang saja dengan tenang namunakhirnya niat buruk tersebut terkuak pula atas pengakuan sendiri dari Tergugat Idalam Eksepsi kompetensi absolutenya;Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I alenia 12 yang mengatakan bahwaTurut Tergugat dahulu Penggugat dalam perkara 360/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim sejakawal
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
satupun bunyi ketentuan dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahserta Peraturan Pemerintah Nomor 59 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanJasa Konstruksi yang memperbolehkan Tergugat IV selaku PanitiaPengadaan diganti dengan sewenangwenang tanpa ada alasan yangjelas oleh Tergugat Il selaku Penguna Anggaran ketika tahapanpelelangan sementara berlangsung;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut semakin jelas terkuak
176 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017Oleh karena itu, Pemohon PK berpendapat bahwasanya tidak adakekeliruan dalam Putusan PN Tangerang Nomor 2030/2013, danberpendapat kekeliruan yang nyata justru terletak pada PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 yang mempersalahkanPutusan PN Tangerang Nomor 2030/2013 tanpa memeriksa sendiribuktibukti dan faktafakta yang terkuak di persidangan perkarapidana ini;Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya apabila PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1274 K/2014 dibatalkan
84 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
berupa foto copy), jadi menurut Hukum AcaraPidana, Lampiran Bukti T.15 tersebut tidak memenuhi sebagai alatbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, makaseharusnya Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Kendari/Pengadilan Tingkat Pertama;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding (Vide Putusan hal. 77), mengenai halhal yang meringankantersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terkuak
177 — 62
Sriwijaya No. 8Sukabumi (perkara perdata No. 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi),selanjutnya terjadilah serangkaian peristiwa yang saling berkelindan satusama lain sebagaimana disebutkan di atas yang kemudian mengerucutpada gugatan Penggugat terhadap Tergugat5/para Tergugat pada 27November 2013 di Pengadilan Negeri Sukabumi dengan registrasi nomor24/Pdt.G/2013/PN Sukabumi, dan munculnya fakta berupa adanyakesamaan visi dan misi antara Penggugat dan Tergugat1 dalam halmenyelesaikan perkara ini sebagaimana terkuak
DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H
Terdakwa:
Siplisiung Lorang, S.Pd alias SIMPLI
71 — 41
saksiberupaya memanggil terdakwa guna dimintai klarifikasi namun hal itu tidakpernah diindahkan oleh terdakwa hingga kemudian pada tanggal 26 September2014 saksi menerima surat dari Komite Sekolah, Kepala Desa dan TokohMasyarakat yang pada pokoknya berisikan permintaan agar terdakwa digantiselanjutnya pada tanggal 18 November 2018 terdakwa dibebastugaskan darijabatan sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana dan diganti oleh Sefrinda Fince,S.Pd ;Bahwa masalah pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kimbana terkuak
199 — 555
kewajiban yang harus dilakukan menurut porsi retensinya, yaitu masingmasing Turut Tergugat sebesar 22% dari 70% dan Turut Tergugat II telahmelunasi kewajibannya setelah putusan Mahkamah Agung.Dari dalil Para Penggugat tersebut terkuak fakta yang semakin menunjukkanketidakjelasan maksud Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo,yaitu sebagai berikut:2.C.2.d.a.
145 — 92
Setelah mulai terkuak adanya Mobil SuzukiHal 51 dari 138 hal Putusan Nomor 0728/Padt.G/2016/PA.
151 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia untuk kepentingan nasionaldan kepentingan bangsa telah melakukan suatu tindakan tegas yangmenyatakan bahwa produkproduk seperti yang ditawarkan olehTergugat ini merupakan produk yang telah menekan rupiah;Bahwa ini adalah bukti bahwa produkproduk yang serupa yangditawarkan kepada Penggugat dan nasabahnya akan menekanrupiah;Bahwa sebagaimana diberitakan, Tergugat bahkan telahmelaksanakan transaksi ini untuk jumlah yang sangatsangat besar(Vide bukti P11);Bahwa pada titik inilah, sebenarnya terkuak
402 — 238
UkarHal 107 dari 222 Hal Putusan No.116/Pat.G/2017/PN.Jkt Sel.260.261.Bratakusumah (almarhum), mendapat laporan bahwa Jepangmengimpor bijih mangan dari Jawa Barat dan bijih nikel dari SulawesiTenggaraBerkenaan dengan nikel, karena lembaga ini merasa tidak pernahmemberikan tjin ekspor bijih nikel, tahulah mereka bahwa ekspor nikelini illegal, dan terkuak pula fakta bahwa ada pihakpihak tidakberwenang yang mengeksploitasi nikel sebagai mineral strategis yangseharusnya hanya bisa diusahakan oleh negara.Hal
139 — 106
Tidak pernah dikemukakannya keberadaan anakanak dari almarhum AliTjandra Soetjipto dan ahli waris dari almarhumah Lie Jung In alias JuliawatiSoetjipto merupakan bagian dari kesengajaan dalam mengajukan PernyataanPailit agar latar belakang harta kekayaan almarhum Ali Tjandra Soetjipto yangmerupakan bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud PengadilanNegeri Surabaya No. 655/PDT.G/2003/PN.Sby. tidak menjadi terkuak, dantentu saja almarhum Ali Tjandra Soetjipto bukan satusatunya pihak yangpaling
195 — 1590
SCI sudah berada di pihak lain, dan itu semua perintah dariPak Yan dan pada saat di BAP di konfrontir saksisaksi dengan Yan, TariqKhan, dan Pak Yan bilang bahwa dia sudah laporkan sahamsaham yang diRepo itu kepada Pak Imrizal, lalu Pak Imrizal bilang Pak Yan tidak pernahmelaporkan, anda baru melaporkan justru baru sekarang ini ketika baruperistiwa ini terkuak, disitu saksi baru tahu bahwa Pak Imrizal sebenarnyapada awalnya tidak tahu, disitu Pak Yan mengaku bahwa selama ini diatidak pernah melapor
195 — 81
campuran, yang Pemerintah tidak bisa lepas dari Pasal 33 ayat (3) UUDNKRI 1945 ;Bahwa setelah Para Penggugat / Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif,mengkaji, menganalisa secara cermat atas keputusan Tergugat Tersebut,ternyata keputusan Tergugat dalam perkara a quo menyimpang dariketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001dan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor134.K/201/M.PE/1996, tentang Persyaratan Wilayah Yang DiperbolehkanBagi Pengusaha Pertambangan, hal tersebut terkuak
56 — 19
dengan adanya kehilangan beras milik Perum BULOG di GudangGBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak 1.504.716,07 Kg Nettosenilai Rp. 12.109.488.469,38 , (dua belas miliar seratus sembilan jutaempat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilanrupiah tiga puluh delapan sen), tanggapan saksi selaku Wakasub adalahmenyampaikan dari awal kehilangan kalau tidak di kembalikan akan kamilaporkan ke Divre Jatim dan nantinya pasti akan dilaporkan ke penegakhukum bila perlu ke KPK bisa terkuak