Ditemukan 834 data
64 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
atashutangnya tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimenjanjikan akan melunasinya, namun sampai saat ini hutang tersebutbelum dibayar sedikitpun ;Bahwa sehubungan dengan adanya hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka adil dan patut menurut hukum karenaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengkompensasikantersebut adalah hak yang seharusnya diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 162 jo Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
35 — 19
100.000Bodi 010008 2 1"Kamera (1)Tas 471985 Rp. 575.000 Rp. 100.000 Rp. 475.000Kamera 623681 ~0 (1)Charger CGBTO Rp. 499.000 Rp. 50.000, Rp. 449.000Baterai 250024 7 1"(1)Penyan SNTP99Rp. 300.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000gga 90049 ' Kamera (1)Baterai 490552 Rp. 550.000 Rp. 100.000 Rp. 450.000Kamera 460157 7 7 72 (1)Baterai 496099 Rp. 200.000 Rp. 50.000, Rp. 150.000Kamera 961222 7 75 (1)Tas 471985 Rp. 950.000 Rp. 500.000 Rp. 450.000Kamera 623284 7 7 73 (1)Penyan SNTPO7Rp. 550.000 Rp. 50.000, Rp. 500.000gga 20038
106 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
riburupiah);Bahwa Putusan Judex Facti yang mewajibkan Pemohon kasasi untukmembayar kepada termohon kasasi upah selama proses sejak April 2012sampai putusan ini diucapkan sebesar 44 (empat puluh empat) kali upahPenggugat (Termohon Kasasi) adalah putusan yang keliru dan sama sekalitidak mempertimbangkan bukti bukti dan asas asas hukum sebagai berikut: Bahwa kewajiban pengusaha membayar upah kepada pekerja yangsedang dalam proses PHK sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 tahun 20038
MAIMAN LIMBONG, SH.
Terdakwa:
SATRIA DARMA Als SATRIA Bin YUSUF EFFENDI
32 — 7
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti Alm ASYUKUR.WS
88 — 6
Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht)tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak diluar kKewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof.
H. RIDWAN
Tergugat:
1.M FAIZIN
2.ROWIYAH
3.MUKSININ
4.SOLADI
5.MASMU
Turut Tergugat:
1.HJ MUSRIYANI
2.REPI
3.ASKAN
4.SALAMAH
5.ABD MUKHID MPD
6.CAMAT LAREN PPATS
7.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Lamongan
64 — 6
Shodig ( Mertua saya ), dan saksi tahutentang hal tersebut karena saksi diberitahu oleh mertua saksi padatahun 20038 ;Bahwa setahu saksi Istri H. Ridwan adalah Darti dan dalamperkawinannya H. Ridwan dan Darti tidak dikaruniai anak, sehingga H.Ridwan mengangkat / mupu 2 ( dua ) orang anak yaitu M. Faizin danRowiyah, yang mana M. Faizin itu keponakan H. Ridwan dan yangRowiyah itu. keponakan Darti, kemudian M. Faizin dan Rowityahdijodohkan sehingga M.
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suhaidin Abdullah, MM;3 (tiga) bidang tanah tersebut belum bersertifikat diperoleh melalui JualBeli oleh Tergugat dan dapat dijual/dipindah tangankan ke pihak lainberdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomor Akta yaitu:e 363/MT/2006, tertanggal 4 April 2006 (empat April tahundua ribu enam);e 364/MT/2006, tertanggal 4 April 2006 (empat April tahundua ribu enam);e 274/MT/20038, tertanggal 23 Desember 2003 (dua puluh tigaDesember tahun dua ribu tiga);7.
73 — 62
No PRIN.44/F/F2.1/7/2003 tanggal 23 Juli 2003.Dengan demikian Tergugat wajid memberikan ganti rugi sebesar 6%(Jurisprudensi Mahkamah Agung RI) setiap tahunnya selama 12 tahunterhitung mulai tanggal 23 Juli 20038. Dan kerugian yang dideritaPenggugat sebesar Rp. 41.060.000.000, sehingga jumlah ganti rugiHal 7 dari 31 Hal.
Ir Abd Rahman
Tergugat:
BUPATI KONAWE SELATAN
208 — 93
KASUBAG TATA USAHA SPPN WAWOTOBI,SK.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARANOMOR ; 33 TAHUN 2002, tertanggal 7 Maret 2002, danbertugas mulai tanggal 7 Maret tahun 2002 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 20038 ;Hal 11 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI6. KABID PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWESELATAN, NOMOR : KP. 247 Tahun 2004, Tertanggal, 7Januari 2004, dan bertugas mulai tanggal 7 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 ;7.
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontrak(GA)/2003/XII/002 tertanggal 7 November 20038 ; Membatalkan pelaksanaan eksekusi Penetapan No. 15/EKS/2007/PN.BKS tertanggal 26 Maret 2007 Jo. Aanmaning Nomor 15/EKS/2007/PN.BKS tanggal 29 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agungdalam Perkara Perdata No. 3044 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2007Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 651/Pdt/2001/PT.Bdgtanggal 2 April 2002 Jo.
46 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uang Pesangon sebesar : 2 x 4 x Rp.3.500.000; = Rp.28.000.000; (Vide Paul 156 ayat(2) UU No. 13 Tahun 20038) ;b. Uang Penghargaan masa kerja/Jasa sebesar : 2 x Rp.3.500.000, Rp.7.000.U00,(Vide Pasal 156 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003);c. Uang Penggantian hak Perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% dariuang pesangan clan atau uang penghargaan masa kerja, yaitu: 15% xHal. 5 dari 26 hal. Put.
101 — 33
terdaftar atas nama TAHIR ;Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/ataumelekat diatasnya seluas 142 m2 (seratus empat puluh dua meterpersegi) yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo,Kecamatan Wara, Kelurahan Amassangan, setempat dikenal sebagaiJalan Nanakan No. 21, Kota Palopo, yang merupakan sebidang tanah danbangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No.568/Amassangan, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor54/Amassangan/20038
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 781 K/Pdt/20038. Bahwa selain gugatan Penggugat kurang pihak/subyek yang seharusnyadigugat oleh Penggugat Konvensi adalah kuasa/perwakilan dari paraanggota KSU Muamanah berdasarkan surat dimana kuasatersebutmelakukan perjanjian perdamaian untuk menerima pengembalian uangpokok yang telah disetor oleh para anggota Koperasi diperhitungkan senilaidengan dua petak tanah dan bangunan masingmasing terletak di JI. ST.Hasanuddin No. 31 Barru dan di JI.
73 — 6
NO 13 TAHUN 20038 yaitu:AYAT 1 Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnya diterima.12.Bahwa sudah jelas surat perjanjian kerja dari tahun 2011 sampai dengan2014 batal demi hukum karena telah melanggar UNDANGUNDANGKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003dan KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR~ KEP. 100/W2004.
89 — 93
UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian,Pasal 10 Bab IIl Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, dan Pasal12 Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20038 ;Menimbang, bahwa dari keputusan objek sengketa a quo, menurutMajelis Hakim alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah dalamrangka kepentingan dinas ;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan suratkeputusan yang menjadi objek sengketa in
36 — 1
Bangsalsari, KabupatenJember seluas kurang dari 1 Ha atau lebih dari 900 M2 ;e Bahwa tanah sengketa asalnya milik Siti Asiya yang diwariskan kepadaanak tunggalnya yang bernama Lilis Suryani ;e Bahwa Siti Asiya dan Lilis Suryani sekarang sudah meninggal dunia, SitiAsiya meninggal dunia pada tahun 20038 ;e Bahwa tanah sengketa oleh Lilis Suryani dijual Kepada P. Saroji pada bulanApril 2008 dengan harga Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah)dihadapan Notaris Bambang Hermanto, SH.
83 — 18
BahwaPENGGUGAT adalah pekerja yang bekerja pada pihak TERGUGAT,dimana PENGGUGAT mulai bekerja pada pihak TERGUGAT sebagaiberikut :1) PENGGUGAT bekerja sejak tanggal 07 November 20038, dan terakhirbekerja pada departemen packing bagian packing dengan upah terakhirsebesar Rp. 1.567.500, (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu limaratusrupiah);. BahwaPENGGUGAT selama ini secara terus menerus tanpa terputus telahbekerja pada pihak TERGUGAT;. Bahwa PENGGUGAT Bekerja pada PT.
IDA NUR HARIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG
100 — 80
. : 134/G/2018/PTUN.SBY11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan LurahArjowinangun tertanggal 21 Agustus 20038 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dan KK atas namaSUGIANTO ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus dari SUGIANTO kepada TUMINEM, SH.
45 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (Notaris di Jakarta) antara Termohon PeninjauanKembali selaku Penjual dengan tuan Sacharia Tanuwidjaja selakuPembeli, maka terdapat 2 (dua) akibat hukum yang timbul dalamperkara a quo yaitu :e Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai Legitima PersonaStandi in Judicio dan Gugatan dalam Perkara aquo Kurang Pihak,sejak perkara aquo didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembalidi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 20038 ;e Termohon Peninjauan Kembali telah Wanprestasi kepada PemohonPeninjauan
103 — 49
NegeriSurabaya adalah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan, tetapi disisilain dalam petitum Penggugat tidak konsisten dengan positanya dan dalam petitumpenggugat mengajukan tuntutan pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 31Januari 2013, padahal pekerja/buruh hanya dapat mengajukan pemutusan hubungankerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam hal Pengusahamelakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 169 ayat (1) huruf asampai dengan f, Undang Undang No. 13 Tahun 20038