Menyatakan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIRPenuntut Umum ; 2.

2 ayat 1 Jo.

Pasal 18 UURI No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UURI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan dalampertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa Abdul Muchid Bin AchmadJamaluddin lebih cocok diterapkan pada Pasal 3 Jo.

Pasal 18 UURI No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UURI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Penuntut Umumsependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang yang menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muchid Bin AchmadJamaluddin telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 78.093.500, ( tujuhpuluh delapan juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) yangdapat merugikan

(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan PenyimpanganPengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R6761/PW.02/5/2012 tanggal 30November 2012.o Perbuatan terdakwa Mursyid, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan terdakwa MURSYID, S.Pd telah terbukti terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakPidana Secara bersamasama Melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSYID, S.Pd dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandengan perintahagar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (lima puluhjuta rupiah)subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.Menjatuhkan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telahdirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUH Pidana, dan UU No.8 Tahun 1981tentang KUHAP serta pasalpasal dari peraturan yang bersangkutan ;MENGADILIL:e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan

2 ayat (1) jo.

Menyatakan terdakwa WISRAN LAUDIU, S.Pi terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebin dahuludakwaan primair tersebut, dan apabila tidak terbukti dakwaan primair makaakan dibuktikan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa didalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

(Seratus delapan puluh juta empat ratus empatpuluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen);Mengingat, dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiserta UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Esrom Lande, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke1K.ULH. Pidana, nnnn0nnane nnn nnn nennnnane nen nennnn ane sonnennenenannenannanaanenannennneDANKEDUA:waneao= Bahwa terdakwa Drs.

YohanesPaulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) K.U.H. Pidana. 222072 2n2 noon nnn nnn nn n=Subsidair:KESATU:nann= Bahwa terdakwa Drs.

Esrom Lande, MM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanaDakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU.RI No.20 tahun 2001Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Primair Kedua yaitu melanggarPasal 2 ayat (1) Jo.

Yohanes Paulus Sani Ledor terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa . Drs.

Pasal 64 ayat (1) KUHP karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalahberdasarkan alatalat bukti yang sah dan faktafakta yang ditemukandipersidangan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo.

disetorlangsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempatoleh Pelaksana Distribusi Raskin, dan PelaksanaHal. 9 dari 32 hal, Put.No.34/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks10Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahanHPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOGdi Bank 8 SSe Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikankeuangan negara sebesar 124.340.000 ( seratus dua puluhempat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) atausekitar jumlahLO .. j = Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR rrra Menimbang , bahwa dari akte permintaan banding No.41/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yangmenerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap

(Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.SUBSIDIAIR:Bahwa la terdakwa LEONARD PINGAK selaku Anggota DPRD PropinsiSulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun

(lima belas jutarupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perbuatanyang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut dapat terbuktiataukah tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :PrimairSubsidiairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah

Sultra periode tahun 1999 2004 dan periode2004 2009 tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan PRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I.

Terdakwa telahmembenarkan identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum serta sepanjangpersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenarsehingga yang bersangkutan telah memenuhi syaratsyarat untuk dijadikanterdakwa dalam Tindak Pidana Dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukanyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebagaimana dimaksud Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut Hukum.2.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI,Negara dirugikan sebesar Rp.45.668.200, (empat puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).Perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sos BIN MARJUNI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secaramelawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

pada Kejaksaan Negeri Tulungagung telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat syaratsebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang.....30Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM SUHADI, S.SOS, BIN MARJUNItelah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara subsidairitas :Primer, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatPertama telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan subsider ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Tingkat Bandingsependapat

dengan pertimbangan dalam putusan terhadap perkara a quo, danmengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memutusperkara a quo terkecuali mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan primer dan penjatuhan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat ;Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yangunsur

Sebesar Rp. 61.650.000.00, (enam puluh satu juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIRHal.4 dari 16 hal. Put. No.1447 K/PID.SUS/2009 Bahwa ia Terdakwa Drs.

PATRAS ANDARIA, S.Pdhanyalahberdasarkan pertimbangan dan analisa sendiri dan tidak berdasarkan faktafakta dalam persidangan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan NegeriLuwuk telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal semua perbuatan yangdilakukan oleh yang kami dakwakan secara Subsidaritas yaitu dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP. Subsidair : Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Perkara PDS01/Ft.1/Mhs/10/2018, yangpada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa TWINPRISE MANONGKO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pasalyang diterapkan dalam putusan, karena sudah ada aturan yang berlaku di semuaLingkungan Peradilan bahwa nilai kerugian keuangan negara sampai denganRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapat diterapbkan Pasal 3 UU PTPK.Majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa DOMINGGUS SARIANG baik bertindak secarasendirisendiri atau secara bersamasama dengan AWALUDDIN. MHATMA als.

Menyatakan terdakwa DOMINGGUS SARIANG J terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Primair;2.

No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSBahwa JPU mengemukakan pula bahwa sesungguhnya Putusan JudexFacti dalam perkaraaquo telah tepat dan sangat adil denganmembuktikan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

No.08/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSMenimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan di bawah inl ; Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1)

Lahir : 51 tahun/25 Mei 1965;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Puttondo RT.01 RW.01, KecamatanMangarabombang, Kabupaten Takalar;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Laikang, Kabupaten Takalar;Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KESATUPRIMAIRSUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 TahunHal. 1 dari 17 hal.

Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

Jumlah 4) Rp 31.037.098,98Jumlah kerugian Rp 612.020.90keuangan Negara/ 1,02daerah (34)diuraikan diBahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sugiyono sebagaimana telahatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerahsetidaktidaknya sekitar jumlah itu.khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp 612.020.901,02 (enamratus dua belas juta dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah dua sen) atauPerbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Republik

WARTOYO yang diajukan kepersidangan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Untuk menjawab pertanyaan ini, maka disampaikan terlebih dahulu unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan tersebut :1 Unsur setiap orang;2 Unsur secara melawan hukum;3.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa alasan kasasi hanya mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebuttidak tunduk pada kasasi kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yangtidak diatur oleh peraturan perundangundangan atau pidana yang dijatuhkan tanpapertimbangan yang cukup ;Mengenai alasan kasasi Terdakwa :Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum.

. 31 Tahun 1999jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 khusus diperuntukkan bagi pejabat atau PegawaiNegeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwatersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dandiancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 1999 tentang

Fahrul Suraiawan Sirang, SE tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan Kepada terdakwa tidak terbukti dantidak terbuktinya dakwaan tersebut dalam pertimbangan hukumnyaHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT KDImenyatakan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan tersebut yaitu unsurmelawan hukum tidak terpenuhi dengan memberikan alasan pertimbangansebagai berikut : Bahwa secara implisit penyalahngunaan wewenang esensinya merupakanperbuatan melawan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korups'!

Sulawesi Tenggara mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 46 Tahun 2009 serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yangbersangkutan.MENGADILI :

HASBULLAH, SE, M.Si, Ak ;Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor : 20 tahun 2001 JoPasal 55 Ayat (1) ke le KUHPidana ;pest ATR FUTEAMETTTARAT

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) ) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

tersebut;

• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst 5 September 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Siti Zaenabun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Daerah sekurangkurangnyasebesar Rp. 3.020.894.406.00 ; 20220222 nn nn ne nnnnnnee Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Bima menderita kerugian keuangan sebesar Rp.3.020.894.406.00 (tiga milyar dua puluh juta delapan ratus sembilan puluhempat ribu empat ratus enam rupiah ) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu j 27202222022 nn nn nnn nnn nnn nen n en nn nen nennnenePerbuatan Terdakwa AHMAD SAMAILA, S.Sos tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

. 2 ayat (1) jo Pasal. 18 ayat (1)huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMAILA, S.Sos, selaku pemegang Kas padaSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan Surat KeputusanBupati Bima No.01 Tahun 2004 tanggal. 02 Januari 2004 secara berturutturutsehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut sejak

untuk masyarakat;e Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah;e Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau menegsahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaranatas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah;Perbuatan terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukumanmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Subsidair;berdasarkan ~ SSTTTATTTTATA AAAI

R tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa dr.

Burhanuddin Madjid, M.Si sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2358 K/Pid.Sus/2013SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Ir. H. M.

No. 2358 K/Pid.Sus/2013pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan perubahan harga satuanpekerjaan tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kelebihan pembayaran padarekanan dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp363.171.000,15 (tigaratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen)sehingga perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi;2 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diperbaiki olehPengadilan Tinggi dipertimbangkan bahwa Pasal 2 ayat

1 jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidakmengatur perbuatan pidana yang dilakukan subyek hukum sebagai PNS danpemangku jabatan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan sedangkanTerdakwa adalah PNS oleh karena itu unsur barang siapa tidak terpenuhi,tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan rumusan hukum hasil rapat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi makaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatandalam dakwaan primer;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan daerah sebesarRp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu riburupiah lima belas sen);e Ditengah sulitnya perekonomian

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor: 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI32Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon