• Putusan Nomor 01 K/TUN/2014Terpilin Kabupaten Tahun 2012 Periode 20122017, telah menetapkanSdr. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos. sebagai Bupati dansebagai Wakil Bupati;Bahwa pada faktanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyaisendiri sampai dengan saat ini tidak pernah mengeluarkan Keputusanyang menerangkan tentang penetapan Sdr.

  Thomas Tigi dan HermanAuwe, S.Sos. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilin sebagaimanadalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DogiyaiNomor 4 Tahun 2012 tanggal 20 Agustus 2012 tentang PenetapanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilin Kabupaten DogiyaiTahun 2012 Periode 20122017, karena Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai tidak pernah melakukan rapat pleno untukmenindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.DX/2012 tanggal 6 Agustus 2012;Bahwa rapat pleno tersebut

  dan WakilKepala Daerah Terpilin Kabupaten Tahun 2012 Periode 20122017;Bahwa belum dilaksanakan rapat paripurna DPRD tersebut jugadidasarkan pada fakta adanya penolakan yang dilakukan oleh 12 orangAnggota DPRD Kabupaten Dogiyai, termasuk didalamnya Ketua DPRDyang menolak pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor3/PHPU.DX/2012 tanggal 6 Agustus 2012 untuk menetapkan KepalaHalaman 8 dari 44 halaman.

  Putusan Nomor 01 K/TUN/201418.19.20.Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilin Kabupaten Dogiyai Tahun2012 Periode 20122017;Bahwa dengan demikian dari faktafakta tersebut diatas, SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4Tahun 2012 tanggal 20 Agustus 2012 Tentang Penetapan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Dogiyai Tahun2012 Periode 20122017 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten DogiyaiNomor 170/34/Setwan tanggal 22 Agustus 2012, Perihal: UsulanPengesahan Dan Pengangkatan

  Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos. sebagai Bupatidan Wakil Bupati Terpilin dan KPU Kabupaten Dogiyai tidak pernahmelakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor3/PHPU.DX/2012 tanggal 6 Agustus 2012;Dalil Penggugat ini tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena secarafaktanya KPU Kabupaten Dogiyai telah mengeluarkan keputusan Nomor4 Tahun 2012 tanggal 20 Agustus 2012 Tentang Penetapan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012periode 20122017.

• persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah terkaitditerbitkannya Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor: 44/K/DPRD/2012 tertanggal 21 September 2012.Tentang Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta dengan masa Jabatan 20122017

  Tahap Pertama telah diserahkan pada hari Senin tanggal10 September 2012 pada Jam 09.00 WIB, kepada SekretarisDewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta, karena SEKWAN Dewan Perwakilan RakyatDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta;Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang TataTertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Masa jabatan 20122017.

  Pada saat penyerahan itu telah disampaikan bahwa:Apa yang dilakukan adalah sematamata dalam rangkamelaksanakan amanah konstitusi, yaitu UndangUndang Nomor 13Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta,Sementara itu tidak ada ketentuan di dalam UndangUndangtersebut maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang TataTertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta dalam Masa Jabatan 20122017.

  Olehkarena itu Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 44/K/DPRD/2012tertanggal 21 September 2012, Tentang Penetapan Sri SultanHamengku Buwono X sebagai Gubenur Daerah IstimewaYogyakarta dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Wakil GubenurDaerah Istimewa Yogyakarta dengan masa Jabatan 20122017.Adalah Produk hukum yang cacat prosedural.Selain dari pada itu Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta telah melanggar Tata TertibPenetapan Gubernur

  Putusan Nomor 175 K/TUN/2014Tentang Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai WakilGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa Jabatan 20122017;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan

• Putusan No.0309/Pdt.P/2019/PA.Sda.Kahtyang Anandhita, tanggal lahir 20122017 (perempuan, umur 2 tahun);3. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;4.

  Menyatakan anak bernama Hikmawal Anugrah Dzachwan, tanggal lahir31012009 (lakilaki, umur 10 tahun), Nada Adilla Jelita, tanggal lahir 24102012 (perempuan, umur 6 tahun) dan Senandung Kahtyang Anandhita,tanggal lahir 20122017 (perempuan, umur 2 tahun) adalah anak kandungPemohon (Yogik Novery bin Muh Islam) dengan Pemohon II (Handini JuniArdi binti Mashuri Ardi).3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak ParaHIm.2 dari 12 hlm.

  Bahwa selama membina rumah tangga tinggal bersama di dan telahhidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anakbernama Hikmawal Anugrah Dzachwan, tanggal lahir 31012009 (lakilaki,umur 10 tahun), Nada Adilla Jelita, tanggal lahir 24102012 (perempuan,umur 6 tahun) dan Senandung Kahiyang Anandhita, tanggal lahir 20122017 (perempuan, umur 2 tahun).5.

  PA.Sda.anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sahsebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undangundang Nomor 1 tahun 1974Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan agar Pengadilan menyatakan anak bernamaHikmawal Anugrah Dzachwan, tanggal lahir 31012009 (lakilaki, umur 10tahun), Nada Adilla Jelita, tanggal lahir 24102012 (perempuan, umur 6 tahun)dan Senandung Kahiyang Anandhita, tanggal lahir 20122017

  Menyatakan anak bernama Hikmawal Anugrah Dzachwan, tanggal lahir 31012009 (lakilaki, umur 10 tahun), Nada Adilla Jelita, tanggal lahir 24102012 (perempuan, umur 6 tahun) dan Senandung Kahiyang Anandhita,tanggal lahir 20122017 (perempuan, umur 2 tahun); adalah anak sah dariPemohon (Yogik Novery bin Muh Islam) dan Pemohon II (Handini Juni Ardibinti Mashuri Ardi);3.

• Bahwa kedudukan Penggugat selaku Ketua Umum DPW Partai SIRAKabupaten Aceh Utara dan kelengkapan personalia/pengurus DPWPartai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017 sampai saat iniadalah sah dan masih berjalan sebagaimana mestinya, belum pernahdilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau rapat apapunnamanya, yang menggantikan posisi Penggugat selaku Ketua UmumDPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara dan komposisi personalialainnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (3) huruf a, (i,ii)

  diaturdalam AD/ART Partai SIRA oleh Tergugat I/Termohon Kasasi (DPP PartaiSIRA) yang juga turut dihadiri oleh utusan DPP Partai SIRA, yaitu saksi FaurizalMuchtar (Ketua Bidang Internal DPP Partai SIRA) dan ternyata Tergugat (DPPPartai SIRA) tidak pernah menggubris dan tidak pernah menghormati putusanRapat Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara yangberkesimpulan menolak tindakan DPP Partai SIRA yang memberhentikanPenggugat sebagai Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utaraperiode 20122017

  Bahwa untuk menindak lanjuti putusan Rapat Pimpinan Wilayah(RAPIMWIL) Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara tersebut di atas, DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara telah mengirim utusannya, yaitu saksi Abdullahdalam kedudukannya sebagai wakil ketua DPW Partai SIRA Kabupaten AcehUtara untuk berkomunikasi lanjutan dengan DPP Partai SIRA tentangkekisruhan dalam tubuh DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara akibatdiberhentikannya Penggugat sebagai Ketua Umum DPW Partai SIRAKabupaten Aceh Utara periode 20122017

  Negeri Lhoksukon Nomor57/Pdt.G/2012/PNLsk, telah mendalilkan bahwasanya pokok gugatan perkara aquo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaran terhadap hakanggota partai politik (Penggugat) oleh Partai SIRA DPW Aceh Utara dan DPPPartai SIRA, sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan yangbelum saatnya (prematur) diajukan ke Pengadilan.Padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah pemberhentian Penggugat sebagai Ketua UmumDPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017

  Hal ini menunjukkan bahwaTergugat I/Termohon Kasasi telah bertindak sewenangwenang dan melawanhak anggota partai SIRA, incasu hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaiKetua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017 yangdipilin secara sah dalam konferensi wilayah Partai SIRA Kab. Aceh Utarasebagaimana diatur didalam AD/ART Partai SIRA (vide bukti P. 10 dan P. 11);3.

• Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan majelis pembimbing cabanggerakan pramuka kota Palembang No. 001 tahun 2016 tentang SusunanPengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti AntarWaktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017 tanggal 04 Januari 2016;4.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan majelis pembimbingcabang gerakan pramuka kota Palembang No. 001 tahun 2016 tentang SusunanPengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang Pengganti AntarWaktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017 tanggal 04 Januari 2016;5.

  Mewajibkan kepada Penggugat untuk Meninggalkan Sekretariat KwartirCabang dan Menyerahkan hakhak yang melekat pada Penggugat sebagaiKetua dan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang,kepada Kepengurusan Kwartir Cabang Kota Palembang sesuai dengan SuratKeputusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembangtentang Pengurus Kwartir Cabang Kota Palembang Pengganti Antar WaktuMelanjutkan Masa Bakti 20122017 dengan Surat Keputusan No. 001 tahun2016, dengan sikap legowo dan tidak

• ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:1.DENDY KUKUH SANTOSO, Tempat tanggal lahir :Malang, tanggal 5 Mei 1974, Jenis Kelamin : Lakilaki, Alamat : Jalan Dewi Sartika VC/194 RT 003RW 003, Kelurahan Bangilan, KecamatanPanggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi JawaTimur, Agama : Islam, dalam hal ini adalah KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai DemokratKota Pasuruan Periode 20122017

  DADIK RISDARYANTO, SH, Tempat tanggallahir : Surabaya, tanggal 14 September 1961, JenisHalaman 1 dari 1 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTKelamin : Lakilaki, Alamat : Karang Menjangan 2/2RT 002 RW 007, Kelurahan Mojo, KecamatanGubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,Agama : Islam, dalam hal ini adalah Ketua DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KotaSurabaya Periode 20122017, berdasarkan SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat, Nomor : 56.38/SK/DPP.PD/DPC/X/2012, tertanggal

  DENDY KUKUH SANTOSO,Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KotaPasuruan Periode 20122017, berdasarkan Surat Keputusan(SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Nomor : 56.16/SK/DPP.PD/DPC/VI/2012;b. BASUKI, SH. MH,Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTKetua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai DemokratKabupaten Nganjuk Periode 20122017, berdasarkan SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,Nomor : 56.08/SK/DPP.PD/DPC/V/2012, tertanggal 10 Mei2012;c. M.

  DADIK RISDARYANTO, SH,Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KotaSurabaya Periode 20122017, berdasarkan Surat Keputusan(SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Nomor : 56.38/SK/DPP.PD/DPC/X/201 2, tertanggal 9 Oktober 2012;4.

• Kompetensi Mengadili ;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenangmengadili objek yang disengketakan Para Penggugat; karenaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan YapenNomor: 10/SK/Kpts/KPUKY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tentang :Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TerpilihKabupaten Kepulauan Yapen Periode 20122017, adalah suatuKeputusan yang dikeluarkan / ditetapkan oleh Tergugat berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218219220221/PHPU.DVIII/2010 Tanggal

  Objek Gugatan Belum Final ;Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KepulauanYapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPUKY/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012Tentang :Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TerpilihKabupaten Kepulauan Yapen Periode 20122017 tersebut haruslahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifatKonkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagikepentingan PENGGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1angka 9 UU No 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) UU No.

  Tentang PerubahanKedua Atas Undangundang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ; Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidakmenjelaskan dalam dasar gugatan tentang apa yang dimaksudmengenai criteria / pemenuhan unsur Konkrit, Individual dan Final.Bahwa sebenarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Yapen Nomor: 10/SK/Kpts/KPUKY/VII/2012, tanggal 30 Juli2012 Tentang :Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiTerpilin Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 20122017

  BuktiT24 :Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan CalonTerpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 20122017. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;25. BuktiT25 Berita Acara Nomor : 09/BA/KPUKY/VII/2012 TentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilihKabupaten Kepulauan Yapen Periode 20122017, tanggal 30 Juli2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ; 26. BuktiT26 :Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenHal. 21 dari 34 Hal.

  ,individual yaitu menunjuk pasangan calon atas nama Tonny Tesar,S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA, dan final yaitu keputusantersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain,serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu bagi Para Penggugatkeputusan tersebut menyebabkan tidak terpilinnya Para Penggugatsebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KepulauanYapen Periode 20122017 ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas makaKeputusan Tata Usaha Negara

• Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon IITelah memeriksa buktibukti surat dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal23 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKandangan dengan register Nomor 0495/Pdt.P/2017/PA.Kdg tanggal 23Nopember 2017 mengemukakan halhal sebagai berikut:Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017

  kedua belahpihak;Bahwa sepengetahuan saksi mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,(Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon adalah duda cerai resmi,sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai resmi;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungannasab/darah, sesusuan maupun hubungan semenda;Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon tidak terikatdengan pinangan lakilaki lain;Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017

  Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatansampai sekarang;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon II rukun dan harmonisdan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belumdikaruniai anak;Bahwa selama ini Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pernah murtad;Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon II hidup berumah tanggatidak ada pihak ketiga yang keberatan dan atau mengganggu gugatpernikahan mereka tersebut ;Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017

  HalmiahHal. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017

• ,Keduanya mewakili untuk dan atas nama Gereja Masehii Injili diHalmahera (GMIH) dalam jabatan Ketua dan Sekretaris BadanPekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera(BPHSGMIH), periode tahun 20122017 hasil Sidang SinodeGMIH XXVII yang dilaksanakan di Desa Dorume Loloda Utaratanggal 2330 Agustus 2012, berkedudukan di Kantor SinodeGMIH, Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, KecamatanTobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Arnold N.

  Nomor 3016 K/Pdt/2017Persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 2330Agustus 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara, KabupatenHalmahera Utara sebagaimana Keputusan Persidangan Sinode XXVIIGMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 tentangBadan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 20122017, yaitu sebagaiberikut:2.1. Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Si. (Ketua);2.2. Pdt. O.J.S. May, S.Th. (Wakil Ketua Bidang Teologia dan Ajaran);2.3. Pdt. Ronny Sumtaki, S.Th.

  Nomor 3016 K/Pdt/201716.Sekretaris atau sebagai BPHSGMIH untuk periode 20122017 sebagaimanakeputusan persidangan Sinode XXVII GMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012tanggal 30 Agustus 2012 tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIHPeriode 20122017.

  Persidangan Sinode tersebut juga dihadiri oleh TergugatI, Il, Hl, IV, V, VII, VII, X, XI, XI, XI, XVI, XVII, XXI1, XXIII, XXIV, dan XXVsebagai perserta persidangan dan mempunyai hak suara, hak berbicara, danhak dipilin dan memilih, hanya saja saat pertarungan pemilihan BPHSGMIHkhususnya untuk pemilinan Ketua dan Sekretaris BPHSGMIH untuk periode20122017, kelompok Para Tergugat tersebut kalah bertarung dalampemilihan Ketua dan Sekretaris BPHSGMIH periode 20122017, sehinggaPara Tergugat , Il, Ill,

  Jadi jelas bahwayang mempunyai kapasitas untuk menyelenggarakan Sidang SinodeIstimewa adalah tugas Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) atau ParaPemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat, sebagai BPHSGMIH yang sah hasil persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakanpada tanggal 2330 Agustus 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utarauntuk masa bakti tahun 20122017. Bukan kapasitas Para Termohon Kasasisemula Para Pembanding/Para Tergugat sampai dengan XXV.

• Menyatakan nama anak kandung Para Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu :

Semula ALMAHIRA FATHARANI TAJUDDINsesuai kutipan Akta Kelahiran No : 7318-LT-20122017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja 20 September 2021, dirubah menjadi ALMAHIRA RAHMAT TAJUDDIN.

• Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Makale tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja (tempat domisili Para Pemohon) guna pencatatan perubahan nama semula ALMAHIRA FATHARANI TAJUDDINsesuai kutipan Akta Kelahiran No: 7318-LT-20122017-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

• EDDY RUMPOKO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Batu, pekerjaan WalikotaBatu Periode 20122017 ;2. H.

  ., Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Diponegoro VII/40 Batu, pekerjaanWakil Walikota Batu Periode 20122017,Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Pembanding I/ Tergugat IIIntervensi ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaTergugat dan Tergugat

  Keputusan TataUsaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negarakarena tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa Keputusan Tergugat 2 menerbitkan Surat Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil WalikotaBatu Terpilih Masa Jabatan 20122017

  untuk memutuskan dan menyatakan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam mengadili dan memeriksaperkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;Para Penggugat Salah Dalam Menentukan Kompetensi Kewenangan Mengadili DanTerdapat kurang objek gugatan ;8 Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan yang menjadi objek sengketaadalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota BatuTerpilih Masa Jabatan 20122017

  Putusan Nomor 144 K/TUN/2014pokoknya adalah sebagai berikut : Tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara menurut undangundang ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang masih memerlukan persetujuan ;16.Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum di atas jelas terhadappenerbitan adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor17 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil WalikotaBatu Terpilih Masa Jabatan 20122017, tertanggal 8 November

• Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor73/435.413.102/2017 tanggal 20122017, atas nama PEMOHON ASLI,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambunten Tengah KecamatanAmbunten Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan denganaslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;2.

  Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan / kekuranganpersyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten,Kabupaten Sumenep, Nomor : 526/Kua.15.23.10/Pw.01/12/2017Tanggal 20122017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan denganaslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;4.

  Fotocopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Nomor526/Kua.15.23.10/Pw.01/12/2017 Tanggal 20122017. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan KetuaMajelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberitanda P.4;5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3529122901090011 tanggal 30102016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sumenep.

• Bahwa Tergugat dan Penggugat Ill (tiga) pernah mengadakankesepakatan atau surat perjanjian pada tanggal 20122018, yangberbunyi bahwa pihak ke 2 (dua) meminjam sementara uang milik PihakPertama, dan apabila sewaktuwaktu pihak 1 (pertama) memerlukanuang tersebut maka pihak ke 2 (dua) siap mengembalikan danmembayar sesuai kwitansi tanggal 20122017, dan pihak ke 1 (satu)sebelum satu bulan akan konfirmasi ke pada pihak ke 2 (dua) bahwauang tersebut diperlukan oleh pihak ke 1 (satu);Halaman 3 dari 26 Putusan

  Bukti P3.1 : Fotokopi sesuai asli kwitansi telah diterima dari Sri Nettiuang sejumlah lima puluh juta rupiah sebagaipinjaman/titipan modal yang diterima oleh Bella Ciciliatanggal 20122017, bermeterai cukup;7. Bukti P3.2 : Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian antara Srinettidengan Cici Bella tanggal 20 Desember 2017, bermeteraicukup;8.

  Mayati) denganTergugat (Bella Cicilia) membuat surat perjanjian tanggal 30 Januari 2018(bukti P2.2), dan bukti P3.1(kuitansi 20122017) menunjukkan bahwaSrinetti (Penggugat III) menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman/titip modal kepada BellaCicilia (Tergugat) pada tanggal 20122017 yang ditandatangani oleh BellaCicilia (Tergugat), selanjutnya atas dasar kuitansi tersebut Penggugat III(Srinetti) dengan Tergugat (Bella Cicilia) membuat surat perjanjian

  Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARAHalaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Pik Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Sah berdasarkan hukum Kuitansi uang titipan kerjasamaminyak antara Ella Rahen/Penggugat dengan Bella Cicilia/Tergugattanggal 10012018, Surat Perjanjian tanggal 30 Januari 2018 danKuitansi pinjaman/titip modal tanggal 30 Januari 2018 antara DraMayati/Penggugat II dengan Bella Cicilia/Tergugat serta SuratPerjanjian tanggal 20122017

  dan Kuitansi pinjaman/titip modaltanggal 20122017 antara Srinetti/Penggugat Ill dengan BellaCicilia/Tergugat; Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji; Menghukum/memerintahkan Tergugat membayar kekuranganpembayaran hutang pokok secara tunai kepada Penggugat sebesarRp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), kepada PenggugatIl sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dankepada Penggugat III sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh jutarupiah) setelah putusan ini berkekuatan

• Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6101060708170003 atas nama KepalaKeluarga ATRI SINTA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20122017, diberi tanda P3;4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 558/AC/2017/PA Sbs. atas nama pasangansuami isteri ATRI SINTA dan ANDI Bin BUJANG yang dikeluarkanPengadilan Agama Kelas Sambas, diberi tanda P4;5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor A 8971396, atas namaATRISINTA SURYANTO, diberi tanda P5;6.

  perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101064505920003, atas nama ATRISINTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sambas tanggal 26102012, dihubungkan dengan bukti P3 berupaHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN SbsFotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6101060708170003 atas nama KepalaKeluarga ATRI SINTA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sambas tanggal 20122017

  6101064505920003, atas nama ATRI SINTAyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sambas tanggal 26102012; bukti P2 berupa Fotocopy KutipanAkta Kelahiran an ATRI SINTA Nomor : 610LT281220170059 yang dikeluarkanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06 Juli2018; bukti P3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6101060708170003atas nama Kepala Keluarga ATRI SINTA yang dikeluarkan Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20122017

• Agus Purwanto, SH, Notarisdi Surabaya (turut tergugat 10, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20122017 yang dibuatdihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat Il) tersebut, sebelumperkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengambil alih PT. Bangkit Cipta Mandiriselaku Direktur dalam melakukan segala tindakan dan kegiatan PT.

  AgusPurwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20122017 yangdibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris diSurabaya,adalahPerbuatanMelawanHukum ;3.

  Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83tertanggal 20122017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris diSurabaya,sertasetiapdanseluruhrapatpemegang sahamtermasukperubahananggarandasarP T.

  AgusPurwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20122017 yang dibuatdihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya,sertasetiapdanseluruhrapatpemegangsahamtermasuk perubahananggarandasarP T.

  AgusPurwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20122017 yangdibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris diSurabaya,adalahPerbuatanMelawanHukum ;.

• Bahwa secara administratif Pengurus KONSUIL Pusat Periode 20122017 sesuaiSurat Keputusan Ketua KONSUIL Pusat Nomor: 019. K/KETUAKPST/2012tanggal 18 Juli 2012 berakhir pada tanggal 18 Juli 2017. Dalam pelaksanaan,Pengurus Perkumpulan belum demisioner sebelum dinyatakan dalam RapatUmum Anggota Nasional (RUAN).

  Dengan perkataan lain, Kepengurusan KonsuilPusat dinyatakan demisioner (berakhir) sesudah menyampaikan laporanpertanggungjawaban kegiatan Konsuil selama 5 (lima) tahun dalam acara RUAN.Masa kerja Pengurus Konsuil Pusat periode 20122017 dimulai dari RUAN sampai dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di RUAN Il.Pengurus Konsuil Pusat periode 20122017 menyampaikan LaporanPertanggungjawaban (LPJ) dalam acara RUAN II 2017, tanggal 19 September2017 dan laporan pertanggungjawaban dimaksud diterima

  Rani Toersilaningsih, MSi adalah sebagaianggota Badan Pembina Konsuil periode 20122017. Namun sebelum PemilihanFormatur RUAN II Konsuil dilakukan, sebagai anggota Badan Pembina periode20122017 terlebih dahulu telah menyampaikan laporan pertanggungjawabandalam RUAN II sehingga kepengurusan periode 20122017 tersebut dinyatakandemisioner. Karenanya, Saudari Dra. Rani Toersilaningsih, MSi tidak lagi sebagaianggota Badan Pembina Konsuil. Selain itu, Saudari Dra.

  Rani Toersilaningsih, MSi bukanlah PNS, tetapi bekerjaLembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai peneliti.Bahwa sebagai Badan Pembina Konsuil periode 20122017, Dra. RaniToersilaningsin, MSi juga telah berakhir bersamaan dengan dilakukannyaLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam RUAN Il. Dengan sendirinyakepengurusan Konsuil Pusat periode 20122017 telah demisioner dan dengandemikian, Dra.

  RUAN Konsuil dilaksanakan pada tahun 2012 yang antara lain untuk pemilihan pengurus PusatKonsuil periode 20122017.

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Zafran Malik Rahardiansyah lahir tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1674-LT-20122017-0011 tertanggal 20 Desember 2017 diubah menjadi Al Zafran Malik Rahardiansyah;
  3. Membebankan biaya yang timbul dalam peromohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

• Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510 LT 20122017 0041,tanggal 20122017, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil KabupatenBanyuwangi ( bukti P4);5.

• Bahwa untuk surat Nomor : 170/34/Setwan tanggal 22 Agustus 2012,Perihal : usulan pengesahan danpengangkatan calon Bupati/WakilBupati terpilin yang diterbitkan olehKetua DPRD Kabupaten Dogiyaitersebut berdasarkan adanya SuratKeputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai Nomor 4 Tahun2012 tanggal 20 Agustus 2012 tentangPenetapan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih KabupatenTahun 2012 Periode 20122017, telahmenetapkan Sdr.

  2012 Periode 20122017 ; 17.

  Bahwa belum dilaksanakan rapatparipurna DPRD tersebut jugadidasarkan pada fakta adanyapenolakan yang dilakukan oleh 12orang anggota DPRD KabupatenDogiyai, termasuk didalamnya KetuaDPRD yang menolak pelaksanaanPutusan Mahkamah KonstitusiNomor :3/PHPU.DX/2012 tanggal 6Agustus 2012 untuk menetapkanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih Kabupaten DogiyaiTahun 2012 Periode 20122017 ;18.

  Herman Auwe, S.Sos masingmasing disahkanpengangkatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati DogiyaiMasa Jabatan Tahun 20122017 ; 9. Bahwa dari Aspek Substansi, seluruh dokumen sebagaimanayang Tergugat uraikan pada halaman 13 angka 7 seluruhdokumen adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatandalam perkara a quo ; 10.

  Bukti P14 Daftar Hadir Anggota Dewanperwakilan rakyat daerah Kabupaten Dogiyai dalam acarapengambilan janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil BupatiDogiyai Periode 20122017 (fotokopi dari fotokopi) ;29. Bukti P15 Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembentukan danPengangkatan PanitiaPemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua SeKabupaten Dogiyai (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;30.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Sultan Azlan Rafizqi, anak kesatu laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 30 April 2017 dari pasangan suami istri Jahrul Mudin dan Eka Srikandi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-20122017-0108 tanggal 20 Desember 2017, untuk selanjutnya nama anak Pemohon tersebut adalah Muhammad Rizki

  ;

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-20122017-0108 tanggal 20 Desember 2017 atas nama anak Pemohon tersebut;
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.115.000