tentang uang iddah danmut'ah yang diajukan Pembanding/Termohon dalam memori banding,meskipun dalam persidangan tingkat pertama Termohon/Pembanding tidakmengajukannya namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaruakan mempertimbangkan hal tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atau menghukum Termohon apakah Nusyuz ataupun tidak, dansetelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori bandingPembanding, Maka Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio

ratusribu rupiah) maka Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak turunmenjadi Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, danselanjutnya Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan dupliknyasecara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensihanya sanggup memberikan nafkah anak Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan, replik dan duplik tersebut selengkapnyatelah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara ex oficio

Dengan demikian, permohonan Pemohonsebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan denganmemberi izin kepada Pemohon untuk mennjatuhkan talak satu terhadapTermohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;Menimbang, bahwa secara ex oficio sesuai ketentuan pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, Majelis telah menjelaskankepada Pemohon tentang kewajiban seorang suami yang akanmenceraikan istrinya yaitu nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mutah tersebut

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 831 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

maka petitum Pemohonpada point 1 dapat pula dikabulkan;Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3point, namun didalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 6 point, hal inibukanlah ultra petitum partium (melebihi dari apa yang diminta) akantetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point 1 sebagaipernyataan legal standing dalam hal Termohon tidak hadir sedangkanTermohon telah dipanggil secara.resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dan diktum point 4 dimana secara ex oficio

adalah sebagai bentukimplementasi Pasal. 72 juncto pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Paniteramengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikahdan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, untuk terlaksananyatugas tersebut dengan baik, maka secara ex oficio

Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanyamaka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;16Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan olehMajelis Hakim maka secara Ex oficio menghukum Pemohon untuk membayarnafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000, ( lima rupiah), sesuai ketentuan Pasal149 huruf (b) KHI. selain itu Pemohonmembayar uang Mutah sebesar Rp.5.000.000,,(lima juta rupiah) merupakan

isteri tersebut goblaaldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBaqarah ayat241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antaraPemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar atau memberikan uangMutah yang layak kepadaTermoho dan sesuai pula dengan kepatutan dankewajaran ditinjau status Pemohon sebagai seorang mekanik mesinsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara Ex oficio

memberikan izinkepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, dankarena itu pula maka permohonan Pemohon perihal permohonan izinPemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada petitumhuruf b sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim berpendapat bahwa secara ex oficio

Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuahdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

demikepentingan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadappermohonan Pemohon mengenai Pemohon yang bernama DAIMUN adalah benarorang sama dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4269 atasnama SUWARNO DAIMUN tersebut patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat tersebut terbaca Kantor AgrariaKabupaten Tanjung Jabung, maka Hakim berpendapat terkait dengan petitum No2 yang tertuliskan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung JabungTimur secara ex oficio

No. 122 /Pdt.G/2018 /PA.Wno.Tanggal 17 Mei 2018Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisopir, maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan

mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisopir, maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l s/d P.7 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalahmempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, makadinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antaraanak yang dimintakan perwalian yang bernama XXXX dan XXXXdengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibukandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 559 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

Wptidak tergolong istri yang nusyus lagi pula di persidangan tidak terungkap halyang menunjukkan Termohon termasuk istri yang nusyus, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian adalah kehendakdari Pemohon sebagai suami, maka meskipun Termohon tidak menuntut,namun Majelis Hakim secara eks oficio akan membebani Pemohonkewajiban yang harus ditanggung kaitannya dengan perceraian tersebutyaitu nafkah iddah dan mutah (Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi HukumIslam);Menimbang, bahwa

seorang istri yang diceraikan dengan talak satu rajmemiliki masa iddah dan selama menjalani masa iddah, istri tersebut tidakboleh dilamar/menerima lamaran dan masih menjadi tanggungjawab bagisuaminya, sehingga nafkah untuk istri yang menjalani masa iddah masihmenjadi tanggungjawab suaminya, oleh karenanya secara eks oficio MajelisHakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehinggauntuk selama masa iddah 3 bulan sebesar

perceraian menjadialternatif terbaik bagi kedua belah pihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l s/d P.7 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalahmempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, makadinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antaraanak yang dimintakan perwalian yang bernama XXXX dan XXXXdengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibukandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 495 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

suami) itu telahber'azam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Mahamendengar lagiMahamengetahui ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebutdiatas, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dantidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohondapat dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perceraian ini atasinisiatif Pemohon dan Termohon yang meninggalkanPemohon, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Termohonhanya berhak mendapatkan mutah dari Pemohon, olehkarenanya secara ex oficio

HukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.S yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

terdapat putusan yang menyangkut pemeliharaandan pengasuhan anak (hadlonah) serta poin 4 (empat) amar putusan a quomemerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isikesepakatan perdamaian tersebut, sedangkan Penggugat dan Tergugat, baikdalam posita maupun petitum gugatan tidak pernah meminta hal tersebut,bahkan Tergugatpun tidak pernah mengajukan rekonvensi tentangpemelihnaraan anak, sedangkan masalah pemeliharaan anak (hadlonah) tidaktermasuk hak hakim yang bisa diberikan secara ex oficio

No. 484/Pdt.G/2020 /PA.Wno.Tanggal 23 September 2020Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohonsebagai penyiar radio, maka secara ex oficio Majelis patut menghukumPemohon untuk memberikan nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mut*ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohontersebut serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang baru berjalanselama 1 tahun 9 bulan, maka secara ex oficio

Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnyaitu. sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio