olehseseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, selanjutnyapada poin 17 kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahananak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta persidangan dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas, maka Hakimberpendapat, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan akta pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pengadilan Negeri Ketapanguntuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut, aktakelahiran No 6104LT 1800720110032 serta pada Register Catatan Sipilyang bersangkutan ;4.

Yani VINomor 54 Palangka Raya, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Anggota Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;2. HIZZRAH S.

Memerintahkan para pemohon dalam waktu tenggang 30 (tiga puluh) hari sejakdikeluarkannya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut untukmelaporkannya ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang akan menerbitkan akta kelahiran tersebutdan memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untukmembuat akta pencatatan sipil yang baru dan mengganti akta pencatatan sipilyang lama dari para pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan

Putusan No.0626/Pat.G/2019/PA.Wsp Satu lembar asli surat izin melakukan perceraian bagi Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi selaran dengan Nomor474.02/040/2019/BKD, fotocopy mana telah dicocokan dengan aslinya dantelah diberi materei cukup dan oleh Hakim Ketua di Beri tanda P2;2.

Di dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara ;Memerintah kepada Pengawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kematian atas nama Karlina Thomas tersebut;Membebankan biaya perkara kepada PemohonHal 2 dari 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN BitMenimbang, bahwa di persidangan hadir Pemohon dan setelah ituPemohon menyatakan atas Permohonan tersebut tidak

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

Pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugatuntuk segera mengantarkan surat lamaran sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah di buat, namun Tergugat menolak untuk turun dari mobil, sehinggaterjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi1, tidaklama kemudian datang seorang sipil membawa sabu, botolaqua dan gorengan, kemudian sabu tersebut Saksi habiskanbersama dengan 4 (empat) rekan Saksi termasuk warga Sipilyang membawa sabu tersebut. Setelah sabu habis Saksidan Saksi2 mendahului kembali ke Mako Lantamal Illkarena Saksi akan menempati jaga Satgas Covid 19 diKemenkes. Saksi jaga dari sore hari sampai dengan pagihari sekira pukul 08.00 WIB.c.

Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi1, Saksi2 danSaksi3 sampai di rumah mertua Saksi1 di Warakas kemudianTerdakwa, Saksi1 Saksi2 dan Saksi3 bersantai di ruang tamu,selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang orang sipilyang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu,botol aqua dan gorengan.7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi2,Saksi3 beserta Sdr. Jabrik menggunakan sabu yang dibawa dandisiapkan oleh Sdr.

Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 sampai di rumah mertua Saksi1 di Warakas kemudianHal. 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 222K/PM II08/AL/X1/2020Terdakwa, Saksi1 Saksi2 dan Saksi3 bersantai di ruang tamu,selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang orang sipilyang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu,botol aqua dan gorengan.7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi2, Saksi3 beserta Sdr.

Bahwa benar setelan Terdakwa, Saksi1, Saksi2 danSaksi3 sampai di rumah mertua Saksi1 di Warakas kemudianTerdakwa, Saksi1 Saksi2 dan Saksi3 bersantai di ruang tamu,selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang orang sipilyang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu,botol aqua dan gorengan.6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi2,Saksi3 beserta Sdr. Jabrik menggunakan sabu yang dibawa dandisiapkan oleh Sdr.

tidakmenerima gaji sejak tanggal 1 Maret 2011.Begitu pula dengan Diktum KEDUA yang menyatakan"Keputusan Gubernur ini mulai' berlaku = padatanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Januari2011 sedangkan Penggugat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31Oktober 2009 sehingga Diktumdiktum tersebutjelas bertentangan dan kontradiktif denganK@T@NTUSN;+ 24+ = 24+ = see = sme s Shee See Sees ce Se"Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1966 tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri, yaitu : "untukkepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yangdidakwa telah melakukan suatukejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungandengan itu) oleh pihak yang berwajib dikenakantahanan sementara, mulai saat penahanannya harusdikenakan pemberhentian sementara", dan jugaPasal 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo.Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yaitu : "Pegawai Negeri Sipilyang

kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.

Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmengajukan permintaan secara mutlak ;Bahwa oleh karena sesuai identitas Penggugat bahwa pekerjaanPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkanketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PerATURAN PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang

izin Perkawinan dan Perceraian bagiHal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT MNDd)Pegwawai Negeri Sipil , Penggugat dalam mengajukan a quo harusterlebin dahulu mendapat izin tertulis dari Pimpinan Penggugat ;Bahwa adapun peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri

KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak adatercatat dalam Buku Register maupun Agenda Surat Keluarpada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenKupangBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4ayat 2.b.7, yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiunbagi Penggugat, yang menyatakan bahwa Perpanjangan BatasUsia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampaidengan : 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

memangku jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan Struktural Eselon II, dimana tidakada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkanPerpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugatselaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dimana perpanjangan Batas Usia PensiunPenggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 52 tahun 1979, sebaliknya Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan

tanpa alasanhukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga sangatmerugikan Penggugat adalah tidak benar Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 130 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalahprosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian daridan dalam jabatan eselon II terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

berlaku Berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan diatas, maka denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupangyang menyidangkan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenanmemutuskan sebagai berikutMenolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

aslinya) ;T.19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor6 Tahun 2004 Tentang Pedoman~ Tata KearsipanPemerintah Kabupaten Kupang (copy dari copy) ; T.20 : Foto copy Naskah Pelantikan Tanggal 25Februari 2009 tentang Pengambilan Sumpah JabatanLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (sesuaidengan aslinya) >: Foto. copy Surat Edaran Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Republik Indonesia NomorSE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, =TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

Mengabulkan permohonan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~~7~72.Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : FINCENTYULIAN AURELIO ,lakilaki , anak kel .lakir di KabupatenPasuruan pada hari Sabtu Paing, jam 10.50 Wib. tanggal 13Juni 2009, Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sahantara Pemohon ( DONI YULIANTO ) dengan NUR BADRIYAH ; =3.Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dariPenetapan Kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukkan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahannama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejakditerimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatanHal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang bersangkutan;4.

Memerintahkan kepadaDinas Kependudukandan Pencatatan Sipilyang berwenang untukmencatat pada RegisterAkta Kelahiran danmenerbitkan KutipanAkta Kelahiran terhadapperistiwa kelahiranpemohon ;4.

Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan nama istri Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipilyang

(vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala DesaPasrepan,Kabupaten Pasuruan Nomor :470/053/424.205.2.16/2013tanggal 10April 2013);3.Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebutbelumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yangditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga sampai sekarangPemohon tersebut belum

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitunguntuk mencatatan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmemberikan Akte Kematian atas nama Jan Watulingas;4.