Ditemukan 634 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah darah derah daeerah daeran desrah diarah daearah deaerah deerah
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 1 Desember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
125 — 124
  • Inspektur dan di stempel serta Sesuai dengan aslinya.739) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) PadaSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten PesisirSelatan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD KabupatenPesisir Selatan Sdr.
    Inspektur dan distempel serta Sesuai dengan aslinya.739) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri SipilSebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pesisir Selatan yangditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sadr.RAHMAT REALSON, SH, MM dan Bercap Stempel Setwan DPRDHalaman 585 dari 572 hal.Put..No.26
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 KUHP, terkait keterlibatan Saksi Hafiad Said selakuBendahara Pengeluaran pada Kantor Satpol PP KabupatenKepulauan Sula, padahal secara normatif tugas dan tangungjawabdari Saksi Hafiad Said mempunyai peran yang sangat signifikanatas munculnya delik pidana korupsi pada perkara a quo;Bahwa pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan KeuanganDaerah yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanjaatas beban anggaran pendapatan dan belanja dearah
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 08-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 30-08-2024
Putusan PT PADANG Nomor 18/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 11 Agustus 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : BUDI SASTERA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MARLON MARTUA SITUMEANG, SE. Diwakili Oleh : M. KAPITRA AMPERA, SH., MH DKK
47 — 45
  • Memerintahkan barang bukti berupa ;
    1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Dearah Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2009.
      2. Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
      Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
      Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
      Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
      269 — 179
      • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
      Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
      Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
      Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
      Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
      204 — 83
      • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;> Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
      Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
      Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
      Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
      Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
      102 — 13
      • kegiatan HUT Kemederkaan RI karena tidak ada mataanggarannya;Bahwa sepengetahuan saksi usulan/proposal ditujukan melalui Asisten I danSekda;Bahwa usulan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Wakil Bupatipada waktu itu;Bahwa kemudian usulan tersebut dicairkan langsung kepada seksiseksi dikepanitiaan yang telah ditunjuk;Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang dicairkan untuk HUT Kemerdekaan RItersebut berasal dari dana Bansos dan saksi baru mengetahuinya setelah disidikoleh penyidik Kepolisian Dearah
      Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
      Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
      Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
      Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
      243 — 115
      • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
      Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
      Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
      Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
      Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
      82 — 13
      • Kerugian KeuanganNo UraianNegara/Daerah Pembayaran bantuan kepada guru yang1 117.420.000,00lebih dari sekali Potongan atas pembayaran yang diterima2 7 pemmelyeran yeng 65.680.000,00guru Jumlah 183.100.000,00 Atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang disebabkan adanya pembayaranBantuan Keuangan kepada Guru tersebut di atas yang lebih dari sekali sebesar Rp.117.420.000,00 telah dikembalikan ke Kas Negara/Dearah pada tanggal17 Januari2014 oleh guruguru yang bersangkutan melalui Dinas Pendidikan Kota
      Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
      Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
      Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
      Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
      1.AHMAD BAGIR, SH
      2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
      3.WENY F. RELMASIRA, SH
      4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
      5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
      6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
      7.JONES DIRK SAHETAPY
      Terdakwa:
      CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
      178 — 100
      • Bahwa seingat saksi jumlah uang yang saksi terima untukPerjalanan Dinas Dalam Dearah maupun Luar Daerah yakni:1. Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 1 harisekitar kurang lebih Rp.2.500.000, 2. Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangkapengawasan pencetakan surat suara selama 5 harisekitar kurang lebih Rp. 7.500.000,3.
        Bahwa seingat saksi jumlah uang yang saksi terima untukPerjalanan Dinas Dalam Dearah maupun Luar Daerah yakni:1.Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 3 harisekitar Rp. 1.800.000,Halaman 205 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2.Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangka pengawasanpencetakan surat suara selama 4 hari sekitar Rp.
      Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
      Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
      Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
      Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
      1.AHMAD BAGIR, SH
      2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
      3.WENY F. RELMASIRA, SH
      4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
      5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
      6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
      7.JONES DIRK SAHETAPY
      Terdakwa:
      ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
      270 — 288
      • Buru.Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi jumlah uang yangsaksi terima untuk Perjalanan Dinas Dalam Dearah maupun LuarDaerah yakni: Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 1 harisekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,2. Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangka pengawasanpencetakan surat suara selama 5 hari sekitar Kurang lebih Rp.7.500.000,3.
        Buru.Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi jumlah uang yangsaksi terima untuk Perjalanan Dinas Dalam Dearah maupun LuarDaerah yakni:1. Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 3 harisekitar Rp. 1.800.000,2. Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangka pengawasanpencetakan surat suara selama 4 hari sekitar Rp. Rp.8.000.000,3.
      Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
      Register : 11-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-11-2023
      Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
      Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntu Umum : TAUFIQ IBNUGROHO SH MH Terdakwa : H. MUSTAFA
      201 — 276
      • dokumen terkait Rencana Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Lampung Tengah T.A. 2018, terdiri dari: 1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/820/B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang penyampaian Rancangan KUA-PPAS T.A. 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Agenda Pembahasan APBD T.A. 2018;59. 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah
        Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2018;60. 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2018; 61. 1 (satu) berkas dokumen terkait Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS APBD Lampung Tengah T.A. 2018, terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy
      Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
      Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
      Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
      Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
      158 — 11
      • tentang Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitandengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Ph.Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Dearah
        tentang Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitandengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Ph.Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.738).3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Dearah
      Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
      Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
      Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
      Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
      126 — 25
      • 2010 tentang LaporanKeuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun Anggaran 2009yang berkaitan dengan temuanDewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) KabupatenPesisir Selatan, yang telahditandatangani oleh Plh.Inspektur dan di stempel sertasesuai dengan aslinya.745. 3 (tiga) Lembar SuratKeputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pesisir SelatanNomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang PenetapanPegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata UsahaanKeuangan (PPK) PadaSekretaris Dewan PerwakilanRakyat Dearah
        Mardinas N Syair MMPesisir Selatan, yang telahditandatangani oleh Plh.Inspektur dan di stempel sertasesuai dengan aslinya.746. 3 (tiga) Lembar SuratKeputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pesisir SelatanNomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang PenetapanPegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata UsahaanKeuangan (PPK) PadaSekretaris Dewan PerwakilanRakyat Dearah KabupatenPesisir Selatan yangditandatangani oleh SekretarisDPRD Kabupaten PesisirSelatan Sdr.
      Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
      Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
      Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
      Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
      1022 — 1571
      • Peraturan Dearah Kab Pekalongan nomor 6 tahun 2008, tentangPokokPokok Pengelolalan Keuangan Daerah (Lembaran daerahKabupaten Pekalongan tahun 2008 nomor 6, tambahan lembaranderah Pekalongan nomor).e. Peraturan Bupati Pekalongan nomor 6 tahun 2012, tentangPedoman Pengelolaan Pegawai non PNS dan Dokter Mitra/DokterTamu pada RSUD Kraton (Berita Daerah Kab Pekalongan tahun2012 nomor 6).f.