41 dari 46 Putusan Nomor 200/Padt.G/2021/PA Bbrupiah), Majelis Hakim menilai bahwa nominal tersebut jauh dari nilai patut,untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan mutah, Majelis Hakimperlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalifakta Kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal manasesuai dengan doktrin fuqaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan mutahdengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhad Syafiiyah

Hal ini sejalandengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwayang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumahsuaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut UlamaMalikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah adalah isitri tidak lagimenjalankan kewajibankewajibannya, bahwa karena TergugatRekonvensi masih beritikad baik dan atas dasar kemampuan dankeikhlasan maka Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddahsebesar Rp. 1.000.000, X 3 Bulan= Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah);2.

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, zinaadalah memasukkan dzakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhatHalaman 33 dari 43 halamanPutusan Nomor 03/Pen.JN/2016/MSSTRdan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Ulama Zahiriyah mendefinisikanzina dengan wat! yang diharamkan zatnya. Adapun pengertian zina menurutlbnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang bukan terjadi karena nikahyang sah dan bukan karena pemilikan.

Sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi HukumIslam, Penggugat dR tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena Nusyuzyang mana hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yangmenyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar darirumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut UlamaMalikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankankewajibankewajibannya, Tergugat DR Menolak dengan tegas tuntutan NafkahMuthah dari Penggugat DR sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh

Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamayang tidak izin kepada Pemohon selaku suami dan meskipun sudahdinasehati oleh ibu Pemohon, Termohon tetap kekeh pergi hal inidikuatkan oleh keterangan dari 2 orang saksi Pemohon dan saksiTermohon yang bernama Mawar Indah dan SyahdiahSehingga Pemohon berpendapat Termohon bisa diakatakan termasukkreteria isteri yang Nusyuz senada dengan pendapat ulama Malikiyah,Syafiiyah dan Hanabilah.Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 angka 7 kewajibansuami

No. 0176/Pat.G/2017/PA.Buolkarya Wahbah al Zuhaily, yang oleh Majelis Hakim diambil alin menjadipendapatnya sendiri sebagai berikut ;coh AGH gh tal aks YY aM gl Che Liga at gl) AGES ety Adda ld(pide: (GRAN sic al gl) AGRI Luding GLI Ge Eli 9) Ae Cis Gal yiCaN 5 Bg Aled) aSat atl gl ple Crag LGTY Aid Vg Gad ue cee GallCad gtae Lal AtaArtinya : Pendapat kalangan Syafiiyah : Nafkah terhadap anak itu tidakmenjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin darihakim dikarenakan orang

Ulama Syafiiyah mendefisinisikannya dengan sikap suamiyangmemusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlakutidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagaiperlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atautidak memberi hakhak istrinya seperti nafkah dan sebagainya;HIm. 7 dari 39 hlm. Put.No.1408/Pdt.G/2019/PA. JeprBahwa Termohon menolak dengan tegas tuduhan Pemohon terhadap Termohontentang nusyuz tersebut.

Keseragaman itu bermuara pada upayamengejawantahkan kemaslahatan tumbuh kembang anak dalam beberapa aspek, denganperincian sebagai berikut:1 Penjagaan Akidah anak.Tiga kalangan Mazdhab, Syafiiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sepakat mensyaratkanIslam bagi pemegang hadhanah.Hanya saja Kalangan Hanafiyah mengkhususkannya pada35pemegang hadhanah kalangan laki laki, sementara kalangan perempuan tidak disyaratkanIslam, karena substansinya adalah Syafaqah dan Rahmah yang tentu tidak berbeda apapunagama yang

ge gli Ae ty GalilArtinya: "Pendapat kalangan Syafiiyah: kewajiban nafkah terhadap anak ituyang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutangbagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintahatau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanyatersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebabOrang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersediamemberikan nafkah wajib tersebut.Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalambagian

di atas bahwa Tergugatrekonpensi terbukti lalai menafkahi Penggugat rekonpensi dari bulan Nopember2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih (14 bulan lamanya);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi HukumIslam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknyaperilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanitayang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkanmenurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah

tersebutharus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secarawajar;Menimbang, bahwa dalam konvensi telah terbukti bahwa penyebabperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi adalah masalah sikap Penggugat rekonvensi yang sering berhutangkepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi;Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanitayang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurutUlama Malikiyah, Syafiiyah

pendapat tentang kategori NusyuzIsteri kepada suami :Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepadaisteri yang nusyuz karena tidak ada taslim (sikap tunduk/ patuh) dari isteri, menghalangidirinya dari suaminya dengan tanpa hak, meninggalkan rumah tanpa izin, menghilangatau safar, melarang suami masuk rumahUlama Malikiyah menyatakan bahwa nusyuz terjadi jika isteri menolak bersenangsenang dengan suami, meninggalkan hakhak Allah seperti sholat, puasa dan mandiwajib;Ulama Syafiiyah

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, zina adalahmemasukkan dzakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat dansecara naluri memuaskan hawa nafsu. Ulama Zahiriyah mendefinisikan zinadengan wati yang diharamkan zatnya. Adapun pengertian zina menurut lonuRusyd adalah setiap persetubuhan yang bukan terjadi karena nikah yang sahdan bukan karena pemilikan. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalammendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap 2 unsur Zina, yaitu watiyang haram dan sengaja.

Bahwa benar, sepengetahuan Tergugat Il Intervensi, Penggugat adalahlulusan Pondok Pesantren Madrasah Islam Syafiiyah Haji Arif ( ISYHAR)Grompol Barat Tanjungtani Prambon Nganjuk Jawa Timur, dimanamerupakan pendidikan non formal dan belum disetarakan;3.

284/2021 tanggal 27 April2021 (Fotokopi);Berita Acara Perubahan Hasil Seleksi Penjaringan DanPenyaringan Perangkat Desa Turirejo Kecamatan JeponKabupaten Blora Nomor : 06/Pant.P.Des/11/2021 tanggal13 April 2021 beserta lampirannya (Fotokop)i);Piagam Madrasah Nomor ; W.m.06.02/5718/A/ Ket./1985,tanggal 23 Juli 1985 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Piagam Nomor : Kw.13.5/02/PP.00.7/416/2004 tanggal 30Desember 2004 (Fotokopi);Akta Nomor 54 tanggal 05 Nopember 2015 Turunan AKtaPendirian Yayasan Islam Syafiiyah

Nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalahwanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkanmenurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dariketaatan yang wajid kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagimenjalankan kewajibankewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangantelah terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak terbuktinusyuz kepada suami, karena ia tidak pergi meninggalkan suaminya justru Suami lahyang

gram harga belinya adalah sekitarRp2.700.000,00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebutadalah kurang patut, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan mutah, Majelis Hakimperlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan faktakemampuan suami dan juga fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal mana sesuaidengan doktrin fugaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan mutahdengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhad Syafiiyah

Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensijelasjelas telah menghalangi dirinya dari Suami tanpa hak, Hal ini sejalandengan pendapat Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, Nusyuzadalah istri tidak lagi menjalankan kewajibankewajibannya. Ditambahbahwa Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dalamkeadaan hamil.

Beragama Islam (menurut Syafiiyah dan Hambalih);Pasal 1 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Juncto pasal 45 ayat (1)UU No.1 Tahun 1974 yakni seperti menentukan pendidikan anak danmengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetapmenjadi hak dan tanggung jawab bersama Ayah dan lbunya;Pasal 45 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yakni orang tua tetap sebagaiorang tua bagi anak, walaupun perkawinan telah diputus,ayah tetapsebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak, olehkarena itu hak Ayah kandung

Hal ini pula menurut PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi sejalan dengan pendapat UlamaHanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nusyuzadalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yangbenar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan hanabillahnusyuz, adalah istri tidak lagi menjalankan kewajibankewajibanya.Sehingganya gugatan ataupun tuntutan mengenai nafkah iddah sudahsepatutnya dinyatakan ditolak;Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan uangMutah

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Ad.suami isteri (bada aldukhul) menurut kalangan Syafiiyah (pendapat ini jugamerupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali) ditunggulah sampai habismasa iddah, apabila dalam masa iddah pihak yang murtad tadi kembali kepadaIslam, maka tetaplah hubungan pernikahan itu, namun apabila dalam masaiddah tidak kembali kepada Islam, maka difasakhlah hubungan pernikahantersebut dengan tanpa talak.