TERGUGAT VI mewakiliPerseroan telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Juni 2009 (RUPSPertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua); dan RUPS tanggal 7Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengancara sebagai berikut:a. TERGUGAT s.d.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

TERGUGAT VI yang mewakili Perseroan telahmelibatkan pihak luar yang tidak memiliki suara dalam RUPS denganketerlibatan Sdr. Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPS Perseroan danhasilnya adalah ilegal dan cacat hukum karena penyelenggaraannyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;melanggar UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh PeraturanBapepam;10Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST13. Bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPS yang dibuat olehTERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT. Bintan IntiSukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);1 (Satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNI Nomor Rek.0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk Mutasi Rekening JanuariDesember Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Fotocopy)1 (satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. Bintan IntiSukses (Fotocopy);1 (satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTI SUKSES) TahunAnggaran 2007 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2017pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan Tahun Buku2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan Tahun Buku 2015pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa tanggal

Bank BPR Bintan danPT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Nomor :500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018 (Fotocopy);1 (satu) bundle dokumen RKAP tahun 2015 pada RUPS PT.BIS(Fotocopy);1 (Satu) Bundel dokumen Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

Agricon (Tergugat Il)yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan in casu PT.Agricon akibat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksiatau Komisaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU No.1Tahun 1995 jo.

;Di dalam Notulen RUPS tanggal 28 September 2001 (Bukti P3)yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada halaman 2disebutkan :Hal. 4 dari 33 hal. Put.

MUSTAFA MADUJIDI (MUSTAFA) sebagai pemegang danpemilik dari 144 saham;Berdasarkan Notulen Rapat RUPS LB tanggal 28 September2001, Tergugat sebagai Direktur Utama menggunakan uangTergugat Il melaksanakan pembelian saham milik THOMASHal. 8 dari 33 hal. Put.

Agricon in casu Tergugat Iljuga membuat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Bukri P12) ;Dalam surat undangan RUPS yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutdisebutkan bahwa akan dilakukan RUPS Luar Biasa 2009 yang diadakanpada tanggal 6 Agustus 2009 dengan mata agenda rapat:1. Memutuskan dengan tegas memilih salah satu diantara Tergugat danPenggugat untuk tetap berada pada manajemen;2.

No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

RUPS tanggal 28Agustus tahun 2006.

Apapun yang di putusakn dalam RUPS adalah Sah ( Penggugatmohon untuk dibuktikan dalam persidangan mengenai ke absahanRUPS yang dimaksud sdr Ivan).c.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 13 tentangtidak sah dan batal demi hukum RUPS (tertulis dalam gugatanpenggugat RUPS yang benarnya adalah RUPS Luar Biasa) PT.Perkebunan Abdullah Aon Tanggal 28 agustus 2006, yang kemudianpada halaman 14 pada paragraf 2 yang menyebutkan : bahwa dalamHalaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Padt.G/2018/PN Lbomediasi disampaikan pula oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud padatanggal 30 November 2006 telah terbit akta no. 57 yang dibuatdihadapan

Karena dalampelaksanaan RUPS luar biasa telah dihadiri oleh 7 orangpemegang saham (hanya penggugat sendirilah tidak hadir)maka RUPS luar biasa telah memenuhi syarat/korum, makaRUPS luar biasa diadakan secara sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat.bahwa kemudian karena RUPS Luar biasa telah dilaksanakansebagaimana telah berdasarkan ketentuan hukum makaAlmarhum Abdul Aziz Alamri dalam Rapat tersebut telahditunjuk atau diberikan kuasa untuk menyatakan keputusanrapat ini dalam akta notaris;bahwa

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan.4. Bahwa juga Tergugat TIDAK PERNAH membuat LaporanTahunan jalannya perseroan kepada Penggugat selaku pemegangsaham, baik mengenai aktivitas perseroan, neraca rugi laba, posisikeuangan perseroan, maupun buktibukti pembayaran pajak badan, pphpribadi, PPn maupun pajakpajak lainnya.

Tindakan Tergugat ini sekali lagi merupakan perbuatanmelawan hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan:hal 3 dari 23 hal putusan No. 421/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.Direksi WAJIB melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ts Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menuruthukum, Tergugat telah terbukti melakukan

Bahwa, Penggugat yang kapasitasnya sebagai pemegang saham,seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan seputar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan tugas Direksi lainnya, Penggugat yangkapasitasnya sebagai pemegang saham 50% bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, seandainya benar (quod non)perseroan PT.

;Menimbang bahwa terhadap persoalan RUPS, berdasarkan pasal 79ayat (6) huruf b.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkandalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Dewan Komisarismelakukan sendiri pemanggilan RUPS, dan jika Penggugat berkedudukansebagai pemegang saham, berdasarkan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkanpemberian ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengandemikian maka tuntutan Penggugat tentang pembagian deviden terhadapTergugat sebagai Direktur harus dilakukan

Bahwa karena terjadi pada tahun 2005, maka ketentuan yang mengaturtentang Perseroan Terbatas pada saat itu adalah Undang Undang No. 1Tahun 1995 bukan Undang Undang No. 40 Tahun 2007.Dalam pasal 80 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan:"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS"Sedangkan penjelasan mengenai RUPS, dinyatakan pada pasal 1 ayat 3perinal Ketentuan Umum: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

Pasal 15:Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan olehRUPS".Ayat 2: "Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri"b. Penjelasan pasal 15Ayat 1 : "Cukup jelas"Ayat 2: "Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan meniteriKeputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil secara sahdalam RUPS"4.

Pasal 14Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukanoleh RUPS untuk persero dan menteri untuk perum"Ayat 2: "Pengangkatan direksi, menteri dapat meminta masukan dariMenteri Keuangan dan/atau menteri teknis"b.

Bahwa pengaturan posisi dan kewenangan RUPS dalam pengelolaanBUMN diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 13 Undang Undang No. 19Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 10 PP No. 45 Tahun 2005, meskipun ayatnyaberbeda namun isinya sama: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yangtidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013..

Penggantian, pengangkatan direktur BUMN wajib/mutlak harusmelalui mekanisme dan prosedur: RUPS atau Keputusan Menteri,karena keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yangsama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.b.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menyelengarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA ;

3. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT PASTIMA;

4. Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luas Biasa) PT. PASTIMA untuk :

1. Laporan Presiden Direktur PT.

RUPS yang dilakukan di Purwokerto inijuga diikuti olen Penggugat. Mengapa hanya RUPSLB yang tertanggal 28Februari 2014 saja yang dipertanyakan. Penggugat sendiri sudah tahubahwa RUPS bisa dilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atauditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

Sehingga tidak ada yangsalah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat (sampaitiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa Direktur Perusahaan untukmengadakan RUPS. Surat tertanggal 22 November 2013, 05 Januari 2014dan 20 Januari 2014 yang semuanya telah diterima dengan baik olehPenggugat.

Foto copy notulen RUPS tahun 2011, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.77 ;8. Foto copy undangan rapat umum pemegang saham tahunan PT. TataDaerah Mandiri bertanggal 01 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.78 ;9. Foto copy daftar hadir RUPS tahun 2012 PT. Tata Daerah Mandiribertanggal 10 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7910.Foto copy notulen RUPS tahun 2012 PT.

Tata Daerah mandiribertanggal 07 Februari 2014, diberi tanda 1.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.720 ;21.Foto copy tanda terima surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013, diberitanda 1.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.721 ;22.Foto copy surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013 PT.

TataDaerah Mandiri, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, 1.6, T.725 ;26.Foto copy undangan RUPS tahunan tahun 2014 PT. Tata Daerah mandiriyang ditujukan kepada pemegang saham PT. Tata Daerah mandiribertanggal 14 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.726 ;27.Foto copy daftar hadir RUPS tahunan tahun 2014 bertanggal 30 April 2015,diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.727 ;28.Foto copy resi pos undangan RUPS tahun 2014 PT.

MM, YAN SULAIMANmengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakanperbuatan melawan hukum karena bertentangandengan undangUndang Perseroan Terbatassehingga membawa konsekuensi hukum tidak sahdan tidak mengikat;4, Menyatakan suratsurat yang terbit yangberasal dan atau berkaitan dengan RUPS luarbiasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yangselebihnya ;6.

hukum Majelis Hakim tingkatpertama diatas jelas sangat tidak mengandung nilairasa Keadilan, dimana Majelis Hakim TingkatPertama tidak mempertimbangkan faktafaktapersidangan dimana Pembanding jelaskan yakni padatanggal 27 September 2013 di Kantor Notaris GresiaPuterahmat,SH,M.Kn yang dihadiri Pemohon Banding(dahulu Tergugat I dan Tergugat II) serta DennyZainal Ahuddin (Komisaris dan Pemegang Saham) danYan Sulaeman (Direktur dan Pemegang Saham)mengadakan pertemuan rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS

LB) yang mana sebelumnya telahdiundang secara patut melalui undangan = rapattertanggal 03 September 2013 kepada seluruhpemegang saham PT.Multi Bumi Sejahtera, hal inijuga diperkuat dengan adanya daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sertatelah ditandatangani oleh Pemohon Banding (dahuluTergugat I dan Tergugat II), Denny Zainal Ahuddin(Komisaris dan Pemegang Saham) dan Yan Sulaeman(Direktur dan Pemegang Saham ), kemudian terhadaphasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) ini juga telah dibuatkan Notulen RUPS LB yangjuga telah ditandatangani oleh peserta RUPS LByang hadir yakni, Pemohon Banding (dahulu TergugatT dan Tergugat Il), Denny Zainal Ahuddin(Komisaris dan Pemegang Saham) dan Yan Sulaeman(Direktur dan Pemegang Saham), dimana PelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tersebut juga terdapat rekaman CCTV danpenandatanganan hasil RUPS LB PT.Multi BumiSejahtera memiliki dokumentasi berupa foto, makaRUPS LB yang telah dilaksanakan dan telah melaluimekanisme

berdasarkanuraian diatas Pertimbangan Hukum Majelis HakimTingkat Pertama sangat tidak tepat dan tidakbersandar kepada nilainilai yuridis formil dansangat merugikan Pemohon Banding ;Hal. 5 dari 9 hal Pts No.33/Pdt/2015/PT.KDI.e Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, makaPembanding mohon kepada Ketua Pengadilan TinggiKendari melalui Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenanmemberikan putusan1.Menolak gugatan Penggugat/Termohon Bandinguntuk seluruhnya ;2.Menyatakan bahwa RUPS

,M.H. serta Hakim Anggota Ibnu Affan,S.H., M.Hum. dan Nurmansyah, S.H., M.H.Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahorgan perseroan yang terdin dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang sahammaka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjian antara pihakpengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direktur bertindak sebagaimewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antara pengusahadengan pengusaha dimana Direksi atau

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

bukan sebagai pekerja / buruh, maka tidak berhak ataspesangon.Bahwa ketentuan mengenai gaji direksi harus ditentukan melalui RUPS,sebagaimana dinyatakan pada Pasal 96 UUPT yang menyatakan sebagaiberikut:Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPSBahwa tidaklah terdapat satupun hasil RUPS yang menyatakan Penggugatakan menerima tunjangan apapun setelah diberhentikan selaku direktur.Tergugat juga mensoomir Penggugat untuk membuktikan adanya keputusanRUPS

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 Rp. 5.000.00045. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 Rp. 20.000.00046. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 Rp. 30.150.00047. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 Rp. 3.000.00048. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 Rp. 50.000.00049. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 Rp. 5.000.00050.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012. Rp. 7.500.00051. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 Rp. 30.800.00052. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp. 5.000.00053. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 Rp. 10.000.00054.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 Rp. 3.600.00055. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 Rp. 5.000,00056. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012 Rp. 40.000.00057. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 Rp. 5.000.00058. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 Rp. 3.000.00059.

10 s/d Rp. 2.150.00020 desember 2011 31 Desember 201144, Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari Rp. 5.000.000201245. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 Rp. 20.000.000tanggal 03 Januari 201246. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Rp. 30.150.000Januari 201247. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda Rp. 3.000.000tanggal 17 Januari 201248. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 Rp. 50.000.00049.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari Rp. 5.000.000201245. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 Rp. 20.000.000tanggal 03 Januari 201246. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Rp. 30.150.000Januari 201247. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda Rp. 3.000.000tanggal 17 Januari 201248. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 Rp. 50.000.00049. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal Rp. 5.000.00007 Februari 201250.

Banda Permai ;Bahwa RUPS dilakukan setiap tahun, tetapi pada sejak tahun 2010sampai dengan Tahun 2014 ini belum pernah di adakan RUPS ;Bahwa Sebenarnya akan dilakukan RUPS pada tahun 2010 tetapikarena ada permasalahan dalam keluarga Des Alwi (almarhum) selakuAhli Waris Pemegang Saham sehingga RUPS tidak terlaksana sampaisaat ini ;Bahwa pada tahun 2010 RUPS sudah dilakukan hanya sampai denganmemberi Undangan, tetapi kemudian tidak jadi pelaksanaan RUPStersebut karena Des Alwi selaku Pemegang Saham

Banda Permaimeninggal dunia, sedangkan tahun 2011 rencana pelaksanaan RUPS diJakarta tetapi Gagal, selanjutnya 2012 dan 2013 telah diminta untukmelakukan RUPS dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tetapi tidakdikabulkanBahwa Atas perintah saya, terdakwa pernah memberikan uang sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kepada saya untuk persiapanRUPS tahun 2012, tetapi RUPS tersebut tidak jadi dilaksanakan karenatidak koarum;Bahwa Berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 17 September 1997tugas

September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB dengan surattercatat/undangan pada tanggal 1 September 2015 dan undangan untukRUPSLB kedua pada tanggal 17 September 2015, akan tetapi Termohon tidakhadir sesuai Daftar Hadir RUPS

Pertama ( bukt P6a) dan Berita AcaraRUPPS PT Global Bridge Invesment Property Pertama ( bukti P6b ) yangdilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir RUPS kedua( bukti P7a ) dan Berita Acara RUPS PT Global Bridge Invesment PropertyKedua ( Bukti P7b ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015; Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Akta Pendirian PT Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

sleuruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai haksuara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari julahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; Bahwa berdasarkan pasal 25 dimaksud diatas maka 2/3 dari seluruh jumlahsaham 40. 817 adalah sama dengan 27.211 lembar aham, keaadaan demikianberdasarkan pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS

ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukanSendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karunia AnugerahMitra Utama adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh limapersen) dari seluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Karunia Anugerah MitraUtama dapat diambil dan sah berdasakan suara setujusekurangkurangnya 75% dari jumlah seluruh sahamyang hadir dengan hak suara yang sah dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karunia AnugerahMitra Utama;5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan inidiselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) harisejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)PT.

Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai ketuaatau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Karunia Anugerah Mitra Utama;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.Karunia Anugerah Mitra Utama untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmembawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Karunia Anugerah Mitra Utama kepada seluruhPemegang saham;9.

Ill 7 tidak terdapat adanya Berita Acara darihasili RUPS mengenai adanya penarikan modal para Penggugat padaTergugat atau yang disebut dalam UndangUndang Perseroan Terbatasadanya pengurangan modal perseroan;Halaman 35 Putusan Nomor 230/PDT/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa mencermati ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas tersebut, penarikan modal dari Pemegang Sahammerupakan suatu hal yang sangat serius dan harus secara tegas danresmi merupakan hasil dari RUPS serta harus mendapat persetujuanmenteri

Berbunyi:Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yangditentukan oleh RUPS tersebut?.

Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

RUPS PT KIB sebagai jawaban atas Surat Undangan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2016, diberi tandaT.1&T.222;23.Fotocopy Berita Acara RUPS PT.

RUPS untuk pelaksanaan Senin, 27 Juni 2016 (vide bukti P16 dan T.1 &T.219);2.

dengan adanya permintaan tersebut majelis hakim adamempertimbangkan kedudukan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal28 Nopember 2014 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa RUPS adalah organ perseroan sebagaimana Pasal 1angka 2 UUPT 2007, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. SALIM JAYA KARYA, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 (yang akan ditetapkan kemudian), yang dipimpin oleh Tn. DAUS ALDIANSYAH selaku Komisaris Utama PT.

DAUS ALDIANSYAH (PEMOHON II) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. SALIM JAYA KARYA;

1. Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. SALIM JAYA KARYA.

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo.

RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;Katakata Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktuwaktu, sengaja dituliskan dalamhuruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo, bahwa pemberhentian Penggugat (in casu Vijay Perapti)berdasarkan keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Perseroan sebagaimana termaktub keputusan sirkuler ParaPemegang Saham

RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secarafisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usulyang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebutdisetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yangmempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS;Catatan:1.Mohon perhatian

Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham; dan;b. UU PT adalah UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;2.

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal14 Januari 2019, Nomor.reg.perkara : PDS17/JKT.SL/01/2019, sebagai berikut:wonnn Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN Batubaraberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS) tanggal 12Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkulertanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di Menkumdang tanggal 30 Desember2010 nomor : AHU AHA.01.1033692sebagai orang yang

Saham dan akandiputuskan dalam RUPS setelah syaratsyarat yang diajukan telah dipenuhioleh Anak Perusahaan (PT.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIR:wonnnnn Bahwa Terdakwa KHAIRIL WAHYUNIselaku Direktur Utama PT PLN Batubaraberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS) tanggal 12Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkulertanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di Menkumdang tanggal 30 Desember2010 nomor : AHU AHA.01.1033692sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan KOKOS JIANGals.

Pasal 4 ayat (1); Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 5 ayat(3); Keputusan RUPS PT.

Umum Pemegang Sahamdan akan diputuskan dalam RUPS setelah syaratsyarat yang diajukanHal 39 Putusan Nomor: 31/Pid.SusTPK/2019/PT.DKItelah dipenuhi oleh Anak Perusahaan (PT.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.

Sintai IndustriShipyard ( TERGUGAT I ) yang termuat dalamAkta Notaris No. 7 tanggal O07 Januari 1997( Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan NotarisSoehendro Gautama, S.H. di Batam jugamenyatakan bahwa : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Be Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengaturtentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlakupada saat RUPS tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan,terdapat juga ketentuanketentuan

Sintai IndustriShipyard (TERGUGAT I) yang termuat dalamAkta No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ( ADyang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yangdibuat dihadapan Notaris Yulianistri, SH. dimenyatakan : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang diaturdalam UU No. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris No. 7 tanggal 07Januari 1997 maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS.4.

Sudarmono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan;e Bahwa Saksi sebagai Admin Manajer setelah tahun 2005;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Diadakan di Jakarta;e Bahwa saksi diberitahu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Membicarakan tentang pengangkatanDirektur Utama yakni Bapak Hendarto Achmad, menggantikan Cheng Yong Chien;e Bahwa

Sintai Industri Shipyard, setelah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);e =Bahwa Saksi tidak tahu bukti dan Surat Kuasa Penggugat;e =Bahwa Sejak tahun 2002 saya bekerja di PT.

Biro Klasifikasi Indonesia mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana dalam RUPS tersebut tidak adapembahasan atau rencana pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota direksi(Persero) PT.

Biro Klasifikasi Indonesia (AD Perseroan);Bahwa Tergugat di dalam proses pembuatan Surat Keputusannya tidakberpedoman pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara diatur mengenai Pemberhentian AnggotaDireksi yaitu:Pasal 15:Ayat (1):Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS;Ayat (2):Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentianDireksi ditetapkan oleh Menteri;Pasal 17:Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS);3 Bahwa Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS merupakan kewenanganatau hak sepenuhnya dari Tergugat dalam kedudukannya selaku PemegangSaham yang didasarkan kepada ketentuanketentuan sebagai berikut: Pasal 91UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)yang menyatakan:Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat Di Luar RUPSdengan syarat semua pemegang saham

BKI) yang menyatakan:Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi melalui KeputusanPemegang Saham Di Luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan danpemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut ...; danPasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UU BUMN) yang menyatakan:Terhadap Persero (i.c. PT.

BKI) berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yangberlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndangPerseroan Terbatas;Dengan demikian, Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS yangmenjadi Objek Sengketa a quo merupakan tindakan hukum yang dari Tergugatselaku Pemegang Saham PT. BKI diatur dan tunduk pada ketentuan HukumPerseroan yang merupakan ruang lingkup Hukum Perdata.