- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juni 2013, nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg,yang dimintakan banding tersebut ;- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 1. dan terdakwa 2. pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

dengan tanggal 18 Juli2013 ;11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, tanggal 4 Juli 2013 No.179/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. danNo.180/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg sejak tanggal 19 Juli 2013 sampaidengan tanggal 16 September 2013;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILANTINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 13 Juni 2013, nomor : 27/Pid.Sus

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana ternyatadalam Akta Permohonan Banding No. 79 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 /PN.Tipikor.Smg jo.

Tingkat Banding setelahmembaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebut telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannyadengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelahmembaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmiputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juni2013

Nomor. 27/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg serta memori banding dari JaksaPenuntut Umum, Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dimana dipersidangan ditemukanfakta bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 telah menyalahgunakan jabatan dankesempatan dengan memanfaatkanpeluang yang ia peroleh

Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, HARDJONO C, SH.MH.

dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbuktimaka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor) mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.ZeSetiap orang ;Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiMenyalahgunakan

10/TIPIKOR /2018/PT.PDG

Bulan dana zakat yang disetorKemudian menandatangani slip setor di kolom petugas bank/BAZ Agam dankemudian UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas juga menandatangi slip setordi kolom penyetor/ pengelola UPZ tersebut.Hal 6 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG2.

Edi Busti, M.SiHal 10 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/201 8/PT.PDGSekretaris : Drs. H.

Dodi Mulyadi, SHiHeru Andika PutraImam Patra YaniHendraWidia NoveriAde Saputraoa fF oO DNHal 23 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG7.

Mendri S bulanOktober 2009;Hal 51 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG91392.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an.

MH.Hal 103 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

SAID KARIM197Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli pernah memberkan keterangan ahli dalam perkara tindakpidana korupsi sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 12 hurufe UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999;Bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 baikdalam penerapan subyek tindak pidana maupun penerapan unsurunsurnya, yakni : Unsurunsur Pasal 2 ayat (1

) UU Tipikor adalah memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi; melawan hukum; dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam praktiknya,Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subyek tindak pidanakorupsi dari pihak nonpegavai negeri atau pihak swasta; Unsurunsur) Pasal 3 UU Tipikor adalah dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;menyalahgunakan kewqenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara.

perbuatan) bupati tersebut bukanlah merupakan tindakan yangmelawan hukum;Bahwa menurut pendapat ahli, tindakan pejabat teknis yang tidakcermat dalam melakukan proses teknis dan tidak diketahui dan ataudilaporkan kepada bupati, TIDAK DAPAT dikenakanpertanggungjawaban hukumnya secara pidana kepada Bupati, TETAPIYANG JUSTERU BERTANGGUNG JAWAB tas tindakan tersebutadalah PEJABAT TEKNIS YANG TERKAIT;Bahwa menurut pendapat ahli, kerugian negara atau perkenomiannegara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Dengan adanya putusanMK tersebut maka tindak pidana korupsi syaratnya merugikankeuangan negara secara factual, tidak bisa hanya asumsi/perkiraan.Karena putusan MK bersifat final dan mengikat maka wajibdilaksanakan oleh penegak hukum;Bahwa menurut pendapat ahli, dalam hal suatu objek tanah milikmasyarakat yang dilepaskan haknya menjadi tanah negara, tidak terjadikekurangan asset negara sebagaimana dimaksud sebagai kerugiannegara dalam UU Tipikor, karena yang terjadi adalah hak tanah milikmasyarakat

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke dan terdakwa NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos alias NANI tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 26/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 9 Desember 2013, sekedar menganai lamanya pemidanaan dan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai

PU TUS ANNomor: 7/Tipikor Banding/2014/PT.JPR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : NURAINI MUDIA SUTIARSIHS,S.Sos als. NANI;Tempat Lahir : Tanah Merah ;Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/07 Mei 1969 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl. Raya Mandala, Gg.

tigapuluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013 ;3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Tipikor/2013/PNJPRtanggal 29 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4 Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Penahanan/Tipikor

/2013/PT.JPR tanggal 07 Oktober 2013 seama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 04 November 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan

Penetapan Nomor: 93/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 11Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2013 sampaidengan 7 Januari 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 104/ Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat

NANI tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No.26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenailamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan penggantipidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan aquo berbunyi sebagai berikut :e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: NUR AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos.als.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam hal ini berlakuadagium Lex Specialis De Rogat Lex Generalis;Menimbang, bahwa mengenai kwalifikasi sebagaimana disebut diatas persoalan hukumnya amat bergantung apakah pada saat Terdakwamelakukan TIPIKOR

PENGADILAN TIPIKOR BANDUNGJL.L.L.L.R.E. MARTADINATA No.74BANDUNGPUTUSANNomor :11 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKils. Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :I.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung masingmasing sejak. Perpanjangan Wakiltanggai 11 Maret 2014 s/d tanggai 09 April 2014, denganjenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);Ketua Pengadilan Tipikor Bandungmasingmasing sejak tanggai 10 April 2014 s/d tanggai 08Juni 2014, dengan jenis Tahanan Rumah Negara Bandung ;.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN.TIPIKOR.Smg,sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------ 1. Menyatakan ---1.

PRINT194/0.3.43/Ft/02/ 2011 , Sejak tanggal :22022011 s/d. 13032011 ;4 Penahanan Ketua Majelis Hakim Tipokor Semarang tanggal :10032011, No.20/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.TIPIKOR.Smg. sejaktanggal : 10032011 s/d. 08042011 (di RUTAN Semarang ) ;5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal,0804 2011, No.25/Pen.Pid.

/K/2011/PN.Tipikor.Smg. sejaktanggal 09042011 s/d 07062011 ( di Rutan Semarang ) ;6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtanggal: 01062011 No. 11/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg sejaktanggal : 08062011 s/d 07072011 ;7. Perpanjangan 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,tanggal 12 Juli 2011 No. 43/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg sejaktanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H.

./2011/PT.TPK.Smg. tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding ;2 Telah membaca berkas perkara dan suratsuratyang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang,tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20/Pid.Sus/201 1/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwatersebut diatas :Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Slawi didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratdakwaannya tertanggal 9 Maret 2011

Semarang pada tanggal 28 Juni 2011sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 12 / Banding/Akta.Pid/2011/PN Tipikor Smg.

HERU IRIANI, SH.M Hum danHj.ELIS RUSMIATI, SH.MH masingmasing Hakim Tinggi Tipikor dan HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Semarang selaku HakimHakim Anggota, berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Juli 2011, Nomor 06/PEN.PID.Sus/201 1/PT.TPK.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding danPutusan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHal 53 dari 54 hal Put No. 09/PID/TPK/2014/PT.DKIHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20Pebruari 2014 No. 09/PID/TPK/2014/ PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin, tanggal 10 Maret 2014oleh Ketua Majelis Hakim tersebut serta dihadiri para

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima riburupiah);Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 5 April2012, VERRA LINDA LIHAWA, SH MH Hakim Ketua Majelis dan NOVRRY T.OROH, SH Hakim Anggota dan WENNY NANDA, SH Hakim Ad Hoc Tipikor , putusan manadiucapkan pada hari Senin tanggal 9 April 2012 dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dan dihadiri masingmasing anggota

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung,sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 (TahananKota) ;4. Perpanjangan Wakil KetuaPengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 24 Oktober 2013 s/d 22Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5. Perpanjangan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bandung /Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingtahap , sejak tanggal 23 Desember2013 s/d 21 Januari 2014 (TahananKota) ; Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasihatHukum bernama : YUSEP MULYANA, SH.

Yusron Rusdiono, SH dan Rekan yangberalamat kantor di Gilang RT 03 Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan,Kabupaten Bantul D.IY, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2014 yang terdaftar di KepaniteraanHalaman 1 dari 70Perkara Nomor 10/PID.SUSTPK/2014/PT YYKPengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2014 di bawah registerW.13.U1/24/Pid.Sus. Mk/VI/P.Tpkor.

Yk ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta tanggal 11 Juli 2014 Nomor: Nomor 10/PID.SUSTPK/2014/PT.Y YK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2 Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal5 Juni 2014, Nomor 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk ;3 Surat Dakwaan Penuntut