Ditemukan 2284 data
556 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan HAMpada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;Riva Rachman Hakim, S.H., Kepala Subbagian Evaluasi danDokumentasi Hukum dan Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut;Nita Yuanita, S.H., Kepala Subbagian Perundangundangan padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;Fuji Asti Pratama R, S.H., Fungsional Umum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;Cepy Fardina, S.H., Fungsional Umum pada Bagian
107 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Ak, NIP 060093898, Penata (Gol IIl/c), Kepala SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kanwil DJP Bali untuk selanjutnyadisebut sebagai objek sengketa;TENTANG DUDUK PERKARA:1. Bahwa penggugat pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 1 Maret 1998 dengan penempatanawal sebagai pelaksana pada Seksi PPh Orang Pribadi di KPP JakartaJatinegara.
NIP 060093898 Penata (Gol III/C) Kepala SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kanwil DJP Bali. Adapun halyang mendasari penjatuhan hukuman disiplin kepada penggugat adalah:a. Keberatan yang diajukan Sdr. ISMED SE.,Ak.
IIl/c) Kepala SubBagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pada Kantor Wilayah DJPBali..
138 — 55
;Kepala Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan InternalKanwil = DJP Daerah IstimewaYogyakarta. ;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.;Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II.
;Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan InternalKanwil DJPDaerah IstimewaHalaman 2 dari 55 Halaman Putusan Perkara No : 2/G/KI/2016/PTUN. YK.16. Suharmoko, S.H. : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum,Pelaporan, dan Kepatuhan InternalKanwil DJP Daerah IstimewaYogyakarta.
238 — 80
., Kepala Subbagian Hukum danHal. 2 dari 146 Hal. Putusan Nomor: 239/G/2017/PTUNJKT10.11.12.13.Organisasi. BRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan ;. Sonta Niago, SH., M.Hum., Kepala Subbagian AdvokasiHukum II Biro Hukum dan Organisasi. Sekretariat JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan ;. Mohammad Sahlan, S.H., M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautandan Perikanan ;.
., Kepala Subbagian Advokasi Hukum ,Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal KementerianKelautan dan Perikanan;. Tukhafatul Murid, SH., M.H., Kepala Bagian Keuangan danUmum, BRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan;Nova Hendrawan Dwi Nugroho Wahyu Berlianto, SH.
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKota Kupang, beralamat di Jalan S. K. Lerik Nomor 01,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;5. RAVERTY E. D. E. DETHAN, S.H., pekerjaan Staf padaBagian Hukum Setda Kota Kupang, beralamat di JalanS. K.
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Setditjen Bina Marga, KementerianPekerjaan Umum, berkantor di Jalan Pattimura, Nomor 20,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;4. PUJIONO, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga,Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum, berkantor di Jalan Pattimura,Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;5. Ir.
YETTY MUNIRA, SH.,MH
Terdakwa:
JERRY RAKA YUDHA bin BAMBANG YUDISTIRA
24 — 4
Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian Umum Dwi Handayani, S.Si., M.Si. bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto0,0486 gram milik Jerry Raka Yudha Bin Bambang Tudistirabedisimpulkanbahwa barang bukti kristal warna putin tersebut diatas adalah benarmengandung Methamphetamine (shabushabu) danterdaftar dalam Golongan Nomor. urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.
Harold Edwin Reinard, SH
Tergugat:
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu
124 — 37
.;: Kepala Subbagian AdvokasiHukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, SetditjenBina Marga, KementerianPekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;: Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru JakartaSelatan;Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PLKewarganegaraan4. NamaJabatanTempat KedudukanKewarganegaraanNamaJabatanTempat KedudukanKewarganegaraan. NamaJabatanTempat KedudukanKewarganegaraan. NamaJabatanTempat Kedudukan: Indonesia;: Dra.
.: Kepala Subbagian Tata UsahaKepegawaian, BagianKepegawaian, Organisasi danTatalaksana, Setditjen BinaMarga, KementerianPekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;: Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru JakartaSelatan;: Indonesia;: IRENE KARIM, S.T.;: Kepala Subbagian Tata Usaha,Balai Pelaksanaan JalanNasional XIV Palu;: Jalan MT. Haryono Nomor 10Palu;: Indonesia;: SALNI, S.Sos;: Kepala Urusan Kepegawaian,Balai Pelaksanaan JalanNasional XIV Palu;: Jalan MT.
81 — 48
., M.H (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada BiroBantuan Hukum, Kementerian Keuangan), 6. Dewi Sri, S.HHalaman 2 dari 51Penetapan pencabutan nomor : 200/Pat.G/2014/PN Mig(Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan), 7. Pangihutan Siagian, S.H(Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIIC pada Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan), 8. Kingsospol Siregar, S.H., M.H(Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan), 9.
70 — 16
M. de FRETES, SH, Jabatan Staf pada SubBagian Umum dan Dokumentasi HukumSekretariat Kota Ambon ;Kesemuanya beralamat pada Kantor PemerintahanKota Ambon berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 183/2399/SETKOT tanggal 03 Juni 2013 ;Selanjutnya disebut sebagal..........cccccceessecceesteeeeeteescosa NANES REARS NRE RORERNNERDESOEENKOD TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca1.
Dra. Khozanah
Tergugat:
KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA(BOSDM), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
195 — 77
(Kepala Subbagian Perjanjiandan Advokasi Hukum, BKHH LIPI).;4. Abd. Munir, S.H. (Perancang Ahli Madya, BKHH LIPI).;5. Nining Setyowati Dwi Andayani, S.E.,M.M. (KepalaBidang Program dan Pengembangan Profesi PusbindiklatLIPI).;6. Ika Susanti, S.E.,M.M. (Kepala Bagian Mutasi SumberDaya Manusia, BOSDM LIP)).;7. Fifi Yulia Rahman, S.E. (Kepala Subbagian Mutasi JF 1,BOSDM LIP)).;8. Anisah, M.Si. (Kepala Bidang Penilaian Kinerja danEvaluasi, Pusbindiklat LIPI).;9. Yoke Pradanatama, S.E.
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala SubBagian Evaluasi Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, berkantor diJalan Pembangunan, Nomor 185, Garut, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS);FUJI ASTI PRATAMA R, S.H., Jabatan Pelaksana padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut, berkantor di Jalan Pembangunan, Nomor 185, Garut,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);CEPY FARDINA, S.H., Jabatan Pelaksana pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut,berkantor di
Terbanding/Penggugat : DESYANTI, SE
63 — 34
ANDY IRWAN, S.H Jabatan Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov.Lampung Alamat Jalan Wolter MonginsidiNo. 69 Teluk Betung Bandar Lampung.4.OLAN PATUAN, S.H. Jabatan Analis BerkasSengketa pada Biro Hukum Setdaprov.Halaman 1 Putusan No. 154/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMLampung Alamat Jalan Wolter MonginsidiNo. 69 Teluk Betung Bandar Lampung.5.
Terbanding/Penggugat : ISAK ONDI
50 — 39
Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kabupaten Jayapura, beralamatdi Kantor Bupati Jayapura, Jalan SentaniDepapre GunungMerah Sentani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Desember 2017 , selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Tergugat ;Lawanbertempat tinggal di Jalan Kembili RT.02, RW.05, KelurahanSentani Kota, Distrik Sentani,Kabupaten Jayapura, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Makagiansar,S.H., Endang Suharyati, S.H., Edwin M.A.
75 — 50
MH(Asisten Bidang Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah KabupatenLombok Timur periode tahun 2005 s/d 2008 selaku Ketua Tim Peneliti TukarGuling Tanah Pecatu / Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran2007 dan dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs LALU SABIT (KepalaBagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timurselaku Sekretaris Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu / Aset DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007), HASBI, SE (Kepala SubBagian Pendapatan
14 — 0
Putusan Nomor: 1968/Pdt.G/2011/PA.Bdgtangga kami yang adil, yang ada adalahpembinasaan, sehingga menjadikan memperucingmasalah, bukan memperbaiki dan mendinginkanmasalah perselisihan ini, dan saya mencurigaiadanya kerja sama pihak Tergugat dengan Kepala SubBagian Kepegawaian ikut berperan serta dalamperselisihan ini sebagaimana penjelasan pihakPenggugat pada Tergugat;Dari hal tersebut perselisihan semakinberkepanjangan, dengan tidak koperatifnya pihakDinas Kesehatan Kota Bandung.
167 — 61
.: INDONESIA nnn: Kepala SubBagian BantuanHukum, Setditien Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat:JL. Pattimura No. 20 KebayoranBaru, Jakarta Selatan: HIZRIANA SOLIKHAH, SH. MH.: Indonesia: Kepala Sub Bagian Bidang BinaMarga dan PW, Bagian AdvokasiPutusan Perkara Nomor: 35/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 2Alamat5. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat6. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat7. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat8.
106 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwil DJP Jakarta Timur;DWI SETYO NUGROHO, S.H., jabatan Kepala SeksiPelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara;IHWANUL MUSLIMIN, S.E., S.HI, jabatan Pelaksana SeksiBantuan Hukum Il, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., jabatanPelaksana Seksi Bantuan Hukum Il, Direktorat PeraturanPerpajakan II;ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H., jabatan PelaksanaSeksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan
,jabatan Pelaksana Seksi Bantuan Hukum IV, DirektoratPeraturan Perpajakan II;NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwil DJP Jakarta Timur;Kesemuanya beralamat di Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Jatinegara, Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 1, JakartaTimur, 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKUHalaman 2 dari 37 halaman.
TEDDY, SH
Terdakwa:
RINTO
159 — 82
., keterangannya dalam BeritaAcara Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Subbagian Pemantauan HasilPenyensoran pada Lembaga Sensor Film (LSF); Bahwa riwayat penugasan dan pekerjaan Ahli di KantorLembaga Sensor Film adalahpada bulan November Tahun 2014sampai dengan sekarang sebagai Staf Pemantauan Hasil Penyensorandi Lembaga Sensor Film bahwa Ahli mempunyai Ilmu atau KeAhlian dibidang perfilman dan sebelumnya Saksi pemah memberikanKeterangan
LSF, adalah lembaga yangbertugas melakukan penyensoran film dan iklan film yang akandipertunjukkan atau diedarkan kepada masyarakat, sekarang Ahliditempatkan di Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran yangmempunyai tugas melakukan pemantauan/pengawasan terhadap filmdan iklan film yang beredar atau dipertunjukkan kepada masyarakat; Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Ahli pertanggungjawabkan kepada ANTON SISDIANTO., S.Sos. selaku KasubbagPemantauan Hasil Penyensoran; Bahwa Legalitas dari pada LSF
29 — 12
Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban termohon pada poin 4 subbagian a yang menyatakan............ sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 termohontidak dijinkan mempunyai handphone oleh Pemohon. Pemohon tidak pernahmelarang termohon untuk memiliki handphone, bahkan Pemohon sendiri yangmembelikan handphone untuk Termohon, namun Pemohon memberikan syarat kepadaTermohon agar tidak mengbuhungi orang lain selain keluarga Termohon dan keluargaPemohon.
Pemohon meminta dengan lakilaki yang bernama PILmembuat Surat Pernyataan dengan Pemohon yang isinya saudara PIL tidak akanSalinan Putusan Nomor 766/P4.G/2016/2A.Smd. 9berhubungan kembali dengan isteri Pemohon ternyata isi surat pernyatan tidak ditaatidan komunikasi antara saudara PIL dengan isteri Pemohon tetap berlanjut sampaisekarang Sampai proses persidangan cerai antara pemohon dan Termohon diPengadilan Agama Samarinda ;4,.Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban termohon pada poin 4 subbagian