Ditemukan 912 data
JACKY PURNAMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
383 — 311
LantiBin Dg Tata ;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan DaerahKabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentangPembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Gowa,tanggal 28 Desember 2005 ;: Fotokopi dari fotokopi Dokumen Penting PengembanganKawasan Pemukiman Kota Idaman ;: Fotokopi dengan fotokopi Surat Hasil Rapat Muspida(sekarang Forkopimda) berkenaan upaya penyelesaiantanah masyarakat yang diklaim oleh PT. Kertas Gowa,Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS97.Bukti P 3598. Bukti P 3699.
Terbanding/Tergugat I : IWAN SANTOSO HARTONO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. RUDI ALAMSYAH
Terbanding/Tergugat III : H. S. ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat V : Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat VI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat VII : AA GUMILAR,SE
Terbanding/Tergugat VIII : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat IX : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat X : ANI MARYAM
Terbanding/Tergugat XI : HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat XII : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XIII : DODI SOMANTRI
Terbanding/Tergugat XIV : DEDE WIHARJA
Terbanding/Tergugat XV : Hj. EULIS NUROHBIAH
Terbanding/Tergugat XVI : KANG SOEI LIANG
Terbanding/Tergugat XVII : FELIX HANS CRISTANTO
Terbanding/Tergugat XVIII : NENI WIDAYATI
Terbanding/Tergugat XIX : Hj. ONENG ATIKAH
Terbanding/Tergugat XX : NANANG CAHYANA, Sag
Terbanding/Tergugat XXI : CUCU C
192 — 123
bersangkutan.Memberi perkenan kepada Panitia Landreform Daerah JawaBarat untuk menguasai bagianbagian tanah yangmerupakan tanahtanah kelebihan dari batas maximumketentuan ketentuan Landreform, yakni dari tanahtanahyang dahulu pernah dilepaskan haknya oleh adiwarta tgl 29Oktober 1952 diatas kertas bermaterai cap tahun 1953 diLembang Bandung, tersebut dalam dictum PERTJMAdengan jaminan ganti rugi.mempersilahkan kepada Gubernur Kepala Daerah JawaBarat dengan dibantu Kepala Inspkesi Agraria Jawa Barat,Muspida
66 — 15
Di bahas di tingkat Fraksi.e Paripurna anggota Dewan, pengesahan yangdi hadiri Muspida, Dinas, Kantor , Camat , LSM,Wartawan.e Disahkan menjadi Perda.e Dasar perubahan anggaran adalah ajuan draftdari eksekutif /penyusun anggaran.Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah bersama denganpimpinan Dewan yang lainnya dan Anggota Panitia Anggaranbersama Tim Penyusun Anggaran Eksekutif berada digedungDPRD membahas satu persatu Draft anggaran APBD Kab.Pekalongan baik 2001, 2002 dan 2003. sedangkanKewenangannya
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO (Alm)
67 — 45
Rasyid Aziz (anggota Panitia Pengadaan Tanah)selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU membuat surat tentang Kebutuhan Lahan UntukSarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, denganmengusulkan prioritas pengadaan lahan + 20 ha untuk: rumah jabatan Bupati, rumah jabatanWakil Bupati, rumah adat (lamin), guest house, graha pemuda, dan rumah jabatan muspida; Bahwa sekitar Januari 2010, saksi Kasim Assegaf, S.E. mendapat informasi dari saksiDrs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A.
161 — 764
Pelindung : MUSPIDA KOTA PEKALONGANIl. Dewan Penyantun > 1. dr. H. M. BASYIR AHMAD S2. H. JAMAL GHOZIHal 72 dari 219 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2016/PN Smg.IV. Badan Pengawas3. KONI KOTA PEKALONGANIll. Dewan Pembina/Penasehat : 1. Wakil Walikota Pekalongan2. Ketua Koni Kota Pekalongan3. Kapolresta Pekalongan:1.H. BAMBANG NURDIYATMAN, SH2. H. BOWO LAKSONO, SH, M.Hum3. H. AGUST MARHAENDAYANA, MMV.
Pelindung : MUSPIDA KOTA PEKALONGANIl. Dewan Penyantun > 1. dr. H. M. BASYIR AHMAD S2. H. JAMAL GHOZI3. KONI KOTA PEKALONGANIll. Dewan Pembina/Penasehat: 1. Wakil Walikota Pekalongan2. Ketua Koni Kota Pekalongan3. Kapolresta PekalonganIV. Badan Pengawas 1. H. Bambang Nurdiyatman, Sh2. H.Bowo Laksono, Sh, M.Hum3. H.Agust Marhaendayana, MmV. Pengurus1. Pengurus Harian :Ketua Umum : dr. H. M. BASYIR AHMAD SKetua Harian : H.
149 — 95
Kemudian tanggal 01 Desember 2016 pukul 09.00 Wibdilaksanakan Upacara Pelepasan Satgas Yonarmed 12/1/2 Kostradoleh Pangdam XVI/Ptm beserta jajaran dan Muspida Prov. Maluku diLap. Lantamal IX Halong Ambon. Setelah selesai upacara sekitarpukul 12.00 Wit, Saksi mengumpulkan seluruh anggota danmemberikan kesempatan untuk pesiar di Kota Ambon sampai pukul20.00 Wit agar anggota masih bisa membeli oleholeh maupun bekalyang diperlukan selama Serpas kembali ke home base.24.
46 — 13
pembahasan setiap usul kegiatandari seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Kalsel di BappedaProvinsi dilakukan melalui proses perencanaan tahunan yang terdiri dari :Forum SKPD (Internal SKPD dengan melibatkan SKPD di Kab/Kota,komisi DPRD terkait, SKPD terkait, unsurunsur lainya).Forum gabungan SKPD (seluruh SKPD yang ada di di Pemprov danDPRD).Pramusrenbang (melibatkan SKPD kabupaten/kota dengan polades).Murenbang (menghadirkan si pembuat kebijakan yang terdiri dari kepaladaerah, DPRD, unsur muspida
83 — 12
pembahasan setiap usul kegiatandari seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Kalsel di BappedaProvinsi dilakukan melalui proses perencanaan tahunan yang terdiri dari :Forum SKPD (Internal SKPD dengan melibatkan SKPD di Kab/Kota,komisi DPRD terkait, SKPD terkait, unsurunsur lainya).Forum gabungan SKPD (seluruh SKPD yang ada di di Pemprov danDPRD).Pramusrenbang (melibatkan SKPD kabupaten/kota dengan polades).Murenbang (menghadirkan si pembuat kebijakan yang terdiri dari kepaladaerah, DPRD, unsur muspida
273 — 274
Bahwa memang ada himbauan dari Apindo kepadaperusahaan yang melarang untuk membayarkan upah sesuai UMSK Tahun2017 karena ada gugatan ini;bahwa terhadap himbauan dari Apindo tersebut, Depeko menindaklanjutidenga mengadakan pertemuan dengan unsur Muspida yaitu Kapolres,Dandim, Ketua DPRD, Walikota dan Apindo dan akhirnya diterbitkanpernyataan bersama (pb) supaya perusahaan membayar upah sektoral padabulan Oktober 2017 dengan cara dirapel;Bahwa UMSK tahun 2015 dan tahun 2017 sudah dilaksanakan di KotaCilegon
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
248 — 143
Saksi FORNICHLY REVI DARA;>Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahkarnaval arakarakan bendera merah putih yang dilakukan oleh YayasanBarokah Surya Nusantara;Bahwa peristiwa Karnaval arakarakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan MorotalSelatan, Kabupaten Pulau Morotai ;Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dockbersama undangan Muspida dikarenakan saksi juga mendapat undangan
105 — 22
tanah tersebut/Tim 9(Sembilan);Bahwa Yang menjadi dasarnya adalah SK Wali Kota Padang No 02 A Tahun2007 tanggal 19 Februari 2007 dan yang mengangkat saksi adalah Wali kotaPadang;Bahwa Tugas saksi adalah membantu ketua panitia pengadaan tanah untukmelakukan inventarisasi dan sosialisasi pbembangunan PLTU Teluk Sirih;Bahwa Luas tanah untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas 40 (empatpuluh) hektar;Bahwa saksi mengetahui adanya tim advokasi dalam pengadaan tanah tersebutdan anggotanya terdiri dari Muspida
Pengadaan Tanah (P2T) bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut, Walikota Padangmembentuk Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLIU diKecamatan Bungus Teluk Kabung yang salah satu tugasnya adalah mendampingiPanitia Pengadaan Tanah (P2T) sesuai Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 24Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Advokasi PembebasanTanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan BungusTeluk Kabung yang terdiri dari unsur Muspida
190 — 139
J.B.SIRINGORINGO (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara),Selaku Pihak Kedua, disaksikan oleh Muspida Antara Lain Kejaksaan TinggiSumatera Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, PoldaSumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pangdam Bukit BArisan,Gubernur Provinsi Sumatera Utara.8.
SIRINGORINGO (KepalaDinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) selaku Pihak Kedua,disaksikan seluruh Muspida antara lain: KejaksaanTinggi SumateraUtara, DinasKehutananProvinsi Sumatera Utara, Polda SumateraUtara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pangdam Bukit BarisandanGubernurProvinsi Sumatera Utara..
125 — 33
Pengadaan tanah tersebut/Tim 9(sembilan);Bahwa Yang menjadi dasarnya adalah SK Wali Kota Padang No 02 ATahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 dan yang mengangkat saksiadalah Wali kota Padang;Bahwa Tugas saksi adalah membantu ketua panitia pengadaan tanahuntuk melakukan inventarisasi dan sosialisasi pembangunan PLTU TelukSirih;Bahwa Luas tanah untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas 40(empat puluh) hektar;Bahwa saksi mengetahui adanya tim advokasi dalam pengadaan tanahtersebut dan anggotanya terdiri dari Muspida
Pengadaan Tanah(P2T) bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut,Walikota Padang membentuk Tim Advokasi Pembebasan Tanah untukPembangunan PLTU di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang salah satutugasnya adalah mendampingi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sesuai SuratKeputusan Walikota Padang Nomor : 24 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007tentang Pembentukan Tim Advokasi Pembebasan Tanah untuk PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yangterdiri dari unsur Muspida
67 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
7/19/2002 450.000,00 Asmito Biaya tarnbahan sieBankom Porda2 Bantuan kpd Sekretaris6001 7/18/2002 1.250.000,00 Drs YakinPorda3 Bantuan Ketua Pencab6002 5/27/2002 500.000,00 Tharir TashuddinPertasi6003 7/8/2002 2.000.000,00 H.Bakrie Basire Konsumsi pelatih drumbandBantuan kpd Polres6004 5/22/2002 1.500.000,00 Drs Yakinpengamanan api Porda6 Bantuan kpd atlet Porda ke6005 7/26/2002 1.000.000,00 BahtiarTMakassar7 er Konsumsi malam hiburan6006 7/12/2002 2.262.500,00 Asmarani Arif aflet Pola8 Bantuan Muspida
114 — 71
Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;12. 23 (dua puluh tiga) buah / Eksemplar SKO Definitif dana belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;13. 2 (dua) Register SKO belanja tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004;14. 1 (satu) buah buku kerja Provisi Maluku Utara dengan sampul warna hitam dengan gambar logo Provinsi Maluku Utara, yang didalamnya tertulis :1) Catatan kegiatan hari Selasa tanggal 21-09-2004 :(1) Perintah Pak Gub untuk 4 (empat) orang Muspida
tentang kegiatan yang dihadiri olehGubernur dalam rangka rekonsiliasi, yaitu pernahGubernur menyatakan bahwa periode I masa Jjabatanadalah masa rekonsiliasi sedangkan masa periode IIadalah masa pembangunan;Hal 153 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.TteBahwa benar terkait dengan masa rekonsiliasi tersebutdalam kaitannya dengan Terdakwa selaku Bendahara Setdaadalah mendukung kunjungan pak Gubernur berdasarkanundanganundangan dari desa atau tempat yang akandikunjungi bersamasama dengan Muspida
124 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Februari 2010 tersebut semuanya berdasarkanundangan dari para pemohon bantuan yang dalam pelaksanaannyatelah diagendakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait (bukan hanya dari Bagian KESRA) tetapi juga ada dari SKPDyang lain dan dalam acara kunjungan tersebut selalu dihadiri olehSKPD terkait dan MUSPIDA yang semuanya diatur oleh protokolBupati sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi Drs. ABD.
417 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tana, menerangkan:Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Bantaeng;Bahwa DPT (Daftar Pemilin Tetap) berdasarkan rapat pleno terakhirtanggal 4 adalah 123.826 orang dan yang menggunakan hak pilihnyasebanyak 91.549 orang, jadi tidak benar ada penggelembungan 88.000suara di Kabupaten ini;Bahwa pada saat diadakan rekapitulasi penghitungan suara di KPUDKabupaten Bantaeng, dihadiri banyak orang yaitu dari Muspida,PANWAS dan semua saksi pasangan dan terhadap hasil rekapitulasi itusemua saksi pasangan calon
80 — 18
MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuan3. Wakil Walikota Padangsidimpuan4. Kepala Dinas Pemuda dan olahraga DaerahKota Padangsidimpuan5. KONI Daerah Kota Padangsidimpuan6. Pengcab PSSI Kota Padangsidimpuan7. H.MARATAMAN SIREGAR8. H.MHD ANWAR PANJAITAN9. H.AZWAR SYAMSI LUBIS, SEKetua Umum : Drs. H. ZULKARNAENNASUTION,MMWakil Ketua Umum : 1. HSARMADAN HASIBUAN SH, MM2. HADI ASHARI, S,Sos, MM3. Drs, ZULFEDDY, SSekretaris : M. DAUD BATUBARA, SSos, MsiWakil Sekretaris : 1.
MUSPIDA Plus Kota Padangsidimpuan3. Wakil Walikota Padangsidimpuan4. Kepala Dinas Pemuda dan olahragaDaerah Kota Padangsidimpuan5. KONI Daerah Kota Padangsidimpuan6. Pengcab PSSI Kota Padangsidimpuan7. H.MARATAMAN SIREGAR8. H. MHD ANWAR PANJAITAN9. H.AZWAR SYAMSI LUBIS, SEDrs. H. ZULKARNAEN NASUTION,MM1. H.SARMADAN HASIBUAN SH, MM2. HADI ASHARI, S,Sos, MM3. Drs, ZULFEDDY, SSekretaris : M.DAUD BATUBARA, S Sos, MsiWakil Sekretaris Umum : 1. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR A,md2.
185 — 531
Lewa;Bahwa setelah diajukannya permohonan Para Penggugat ke Pengadilan,ada pertemuan lagi dengan unsur Muspida yang diadakan dikantor Kecamatan, hasil dari pertemuan tersebut pada intinya,pemerintah tidak mengetahui karena itu anggaran pusat;Bahwa setelah pertemuan dengan BPN yang difasilitasi DPRD tersebuttidak ada solusi dari BPN, BPN hanya menyarankan ke pengadilankalau masyarakat keberatan;Bahwa kami meminta informasi tentang harga dan BPN hanyamenyebutkan atas nama Darwis harganya Rp. 8.900,
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
394 — 197
No. 32/G/2018/PTUNBDGS) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan WalikotaBogor Nomor 79 Tahun 2014 dan sesuai dengn Diktum KETIGAKeputusan IMB MIAH serta hasil Rapat Musyawarah PimpinanDaerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 19 Maret 2018,dikarenakan Pemegang IMB MIAH in casu PENGGUGAT tidak dapatmenyelesaikan pengaduan Pihak Ketiga, maka pada tanggal 20Maret 2018, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota BogorNomor 645.8/264DPMPTSP