Ditemukan 2369 data
86 — 16
(memprintkan) hasil pembayaran daripelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (LaporanPenagihan Penagih) hari itu ; Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan PenagihanPenagih) hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr.HANURANI) ;Ketika menghitung uang hasil pembayaran dari parakonsumen dibandingkan dengan kwitansi buktipembayaran serta data konsumen yang telah melakukanpembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP(Laporan Penagihan Penagih) hari itu, ternyata uanghasil pembayaran dari para konsumen tersebut
datanya akantercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) saatitu;Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.SLAMET dengan sepengetahuan Sdr.
Penagihan Penagih (LPP) saat itu ;Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.SLAMET dengan sepengetahuan Sdr.
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
LPP) saat itu ;Bahwa selanjutnya Sdr.
Lebak ;Pedoman Akuntansi PDAM, Asisten Deputi Urusan BUMD, DeputiBidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri NegaraOtonomi Daerah Tahun 2000 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Januari 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Februari 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Maret 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan April 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Mei 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Juni 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Juli 2008 ;LPP Penerimaan di Bank
Lebak ;Pedoman Akuntansi PDAM, Asisten Deputi UrusanBUMD, Deputi Bidang Sumber Pembiayaan danInvestasi Kantor Menteri Negara Otonomi DaerahTahun 2000 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Januari 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Februari 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Maret 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan April 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Mei 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Juni 2008 ;LPP Penerimaan di Bank Jabar bulan Juli 2008 ;LPP Penerimaan di Bank
29 — 29
Bahwa dikarenakan penyebab yang tidak jelas, tibatiba obyek sengketa telahberalih kepada Soekarsono yang kemudian beralih kepada AGN/LPP.
Kamisebagai kuasa dari Para Penggugat pernah menanyakan dasar dari peralihantersebut kepada pihak LPP yang kemudian oleh LPP dijawab bahwa peralihantersebut terjadi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik AtasTanah tertanggal 04 September 1967 yang ditandatangani oleh R.Soekarsono, Asisten Wilayah III Kabupaten Sleman dan Lurah Caturtunggalserta Direktur Akademi Gula Negara (AGN) Yogyakarta (sebelum berubahnama menjadi LPP).Berdasarkan surat inilah pihak LPP meyakini bahwa obyek sengketa
Buktikepemilikan apa yang dimiliki oleh Tergugat I (Soekarsono) pada waktu itusehingga Tergugat IT (AGN/LPP) mau mengeluarkan sejumlah uang sebagaiganti rugi?
Sukarsono yangkemudian menjadi HGB No.1151 atas nama LPP Yogyakarta seluas473M?
Hardjowijono sudahmengalihkan tanah seluas 430 m* kepada Terbanding I (dahuluTergugat I) yang dikemudian hari menjadi HGB No. 1151 atasnama LPP Yogyakarta dengan luas 473 m?
136 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK lNDONESIA (LPP TVRI), VS. PT.INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Tbk (Dahulu PT.INDOSIAR VISUAL MANDIRI),
Departemen Penerangan RepublikIndonesia Yayasan Televisi Republik Indonesia yang sekarang bernamaLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)(Penggugat) telah memberikan kepada Tergugat hak dan kewenanganpenyiaran di Indonesia bagai salah satu Televisi Swasta Umum diIndonesia ;Bahwa hak dan kewenangan Pemerintah dalam hal ini DepartemenPenerangan Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran televisi diIndonesia diselenggarakan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia(TVRI) (Penggugat
Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentangLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) (Videbukti P11).ll. TENTANG PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTATIE) YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGAT1. Bahwa karena Tergugat telah diberi hak oleh Penggugat untukmenyelenggarakan, menentukan besarnya tarif serta memungut biayasiaran niaga sesuai sesuai dengan Perjanjian Penunjukan PelaksanaHal. 6 dari 34 hal.
biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTURUTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telahberubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISIREPUBLIK INDONESIA (LPP
113 — 57
(memprintkan) hasil pembayaran daripelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (LaporanPenagihan Penagih) hari itu ; Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan PenagihanPenagih) hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr.HANURAN) ;Ketika menghitung uanghasil pembayaran dari parakonsumen dibandingkan dengan kwitansi bukti pembayaranserta data konsumen yang telah melakukan pembayaransebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan PenagihanPenagih) hari itu, ternyata uang hasil pembayaran daripara konsumen tersebut
;Mencetak (memprintkan) hasil pembayarandari pelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (LaporanPenagihan Penagih) hari itu ;34 Menyerahkan uang berikut LPP (LaporanPenagihan Penagih) hari itu kepada KoordinatorKasir (Sdr.
Pedoman Akuntansi PDAM ; Asisten Deputi UrusanBUMD ; Deputi Bidang Sumber Pembiayaan danInvestasi Kantor Menteri Negara Otonomi DaerahTahun 2000 ;70.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Januari2008 ;71.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Pebruari 200872.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Maret 2008 ;73.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan April 2008 ;74.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Mei 2008 ;75.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juni 2008 ;76.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juli 2008 ;77.LPP
Pedoman Akuntansi PDAM; Asisten DeputiUrusan BUMD ; Deputi Bidang SumberPembiayaan dan Investasi Kantor MenteriNegara Otonomi Daerah Tahun 2000 ;70.LPP Penerimaan Di Bank Jabar BulanJanuari 2008 ;71.LPP Penerimaan Di Bank Jabar BulanPebruari 2008 ;72.LPP Penerimaan Di Bank Jabar BulanMaret 2008 ;73.LPP Penerimaan Di Bank Jabar BulanApril 2008 ;74.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Mei2008 ;75.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juni2008 ;76.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juli2008 ;77.LPP Penerimaan
Pedoman Akuntansi PDAM; Asisten Deputi UrusanBUMD ; Deputi Bidang Sumber Pembiayaan danInvestasi Kantor Menteri Negara Otonomi DaerahTahun 2000 ;70.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Januari2008 ;71.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Pebruari2008 ;72.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Maret2008 ;73.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan April2008 ;74.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Mei 2008 ;75.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juni 2008 ;76.LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juli2008 ;77.LPP Penerimaan
Terbanding/Terdakwa : LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA, SE
193 — 76
Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan programdan pola acara LPP TVRI.b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita.
Bahwa maksud terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SE melakukanrencana pertemuan agar dapat memudahkan diterima atau dimenangkanpenawaran program siar/Film kepada LPP TVRI sambil membawa beberapaSample Film dalam bentuk CD.
program siap siar LPP TVRI Tahun 2012 untukmengikuti arahannya jika akan mengikuti proses pengadaan program siapsiar LPP TVRI.
kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program danBerita LPP TVRI TA.2012.
program siap siar LPP TVRI Tahun 2012 untuk mengikutiarahannya jika akan mengikuti proses pengadaan program siap siar LPPTVRI.
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
151 — 56
Aslah Real kepada Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Tual, Perihal Laporan Kemajuan Fisik Nomor : 55/AR/XI/2019 Tanggal 05 November 2019;
- Laporan Direktur CV. Aslah Real, Tanggal 05 November 2019tentang Realisasi Anggaran Termin I PENGADAAN PEMANCAR FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI LPP RRI Tual T.A. 2019;
- 3 (tiga) Lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV.
190841301008672, tanggal 23 Desmber 2019;
- 1 (satu) rangkap asli Surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan PAKET PENGADAAN PEMANCAR FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI 1 UNIT;
- 1 (satu) bundel Dokumen pencairan dana PAKET PENGADAAN PEMANCAR FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI 1 UNIT;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 1357 Tahun 2019 Tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, Bedahara pengeluaran Pada LPP
MUHAMMAD ROHANUDIN;
- 41. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 51/RRI.TWL/KEP/8/2019 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Pemancar FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI 1 UNIT pada LPP RRI T.A 2019;
- 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pemilihan Nomor: 26 / PPMALRA_PENGAD / VIII / 2019 Tanggal: 31 Agustus 2019 Untuk Pengadaan Pemancar FM 5 KW + Antenna + Coaxcial +
Instalasi;
- 1 (Satu) Rangkap asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pemancar FM 5 KW + Antenna + Coaxcial + Instalasi LPP RRI Tual T.A. 2019;
- 1 (Satu) Rangkap asli Surat Penawaran dari CV.
T.A. 2019Halaman 89 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Bahwa saksi merupakan karyawan pada LPP RRI Tual Bahwa saksi telah menjadi karyawan pada tahun 2015 dan sebelumnyasaksi bekerja di LPP RI Merauke Bahwa saksi adalah staf keuangan Di LPP RRI Tual. Bahwa saksi mempunyai tugas membuat laporan pertanggungjawabanSAIBA, RKAKL, transaksi dan juga membantu bendahara pengeluaran.
Bahwa saksi menyatakan bahwa yang membuat SPP, SP2D dan SPMadalah Maryam yang merupakan staf kKeuangan pada LPP RRI Tual.
T.A. 2019 Bahwa saksi adalah PNS di LPP RRI Tual namun saat ini saksi telahberalih tugas di LPP RRI Manokwari. Saksi menyatakan bahwa jabatan saksi pada saat di LPP RRI Tualadalah sebagai Kepala Seksi Teknologi dan Media Baru. Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bahwa saksi menyatakan untuk pekerjaan ini, belum menerima danmelaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pergantian Kuasa PenggunaAnggara. di LPP RRI Tual Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang diganti di LPP RRI Tual. Bahwa saksi tidak menerima laporan ke KPPN terkait tidak selesainyapekerjaan, namun saksi mendengar bahwa pekerjaan tidak selesai. Bahwa Saksi tidak mengingat nama Kepala LPP RRI Tual yang baru.
Bahwa saksi menjabat sebagai PLH Kepala LPP RRI pada bulanDesember 2019 dan pada saat itu terjadi pencairan anggaran untukkegiatan pengadaan pemancar. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana uang untuk pengadaan pemancarbisa cair dibulan desember 2019 sementara saat itu kepala LPP RRI tidakada sedangkan saksi adalah PLH Kepala LPP RRI saat itu.
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PUSAT, cq KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Rohanudin, dk. VS SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.
125 — 66
Waktu dan pelaksanaan penyiaran ditentukan sesuai kebutuhan PolaAcara Siaran LPP TVRI dan Programming.5.
Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program danpola acara LPP TVRI.b.
atau dimenangkanpenawaran program siar/Film kepada LPP TVRI sambil membawa beberapaSample Film dalam bentuk CD.Bahwa Terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SE bersama SaksiHENDRIK HANDOKO bertemu dengan Saksi IRWAN HENDARMIN,S.Komdi Ruang Kerja Direktur Program dan Berita LPP TVRI, lalu Saksi HENDRIKHANDOKO memperkenalkan Terdakwa LUDIE ERISTIAWAN KUSUMA,SEsebagai pemilik rumah produksi Film yang bergerak dibidang usahaLUDIE ERISTIAWANmenyampaikan maksudnya supaya dapat disertakan dalam pengadaanIRWAN
kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program danBerita LPP TVRI TA.2012.
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
ABDUR RASID KOEDOEBOEN,SE
161 — 108
Aslah Real kepada Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Tual, Perihal Laporan Kemajuan Fisik Nomor : 55/AR/XI/2019 Tanggal 05 November 2019;
- Laporan Direktur CV. Aslah Real, Tanggal 05 November 2019tentang Realisasi Anggaran Termin I PENGADAAN PEMANCAR FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI LPP RRI Tual T.A. 2019;
- 3 (tiga) Lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV.
190841301008672, tanggal 23 Desmber 2019;
- 1 (satu) rangkap asli Surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan PAKET PENGADAAN PEMANCAR FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI 1 UNIT;
- 1 (satu) bundel Dokumen pencairan dana PAKET PENGADAAN PEMANCAR FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI 1 UNIT;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 1357 Tahun 2019 Tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, Bedahara pengeluaran Pada LPP
MUHAMMAD ROHANUDIN;
- 41. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 51/RRI.TWL/KEP/8/2019 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Pemancar FM 5 KW + ANTENA + COAXIAL + INSTALASI 1 UNIT pada LPP RRI T.A 2019;
- 1 (Satu) Bundel asli Dokumen Pemilihan Nomor: 26 / PPMALRA_PENGAD / VIII / 2019 Tanggal: 31 Agustus 2019 Untuk Pengadaan Pemancar FM 5 KW + Antenna + Coaxcial +
Instalasi;
- 1 (Satu) Rangkap asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pemancar FM 5 KW + Antenna + Coaxcial + Instalasi LPP RRI Tual T.A. 2019;
- 1 (Satu) Rangkap asli Surat Penawaran dari CV.
MM selaku Kepala LPP RRI Tual.
1(satu) unit pada saat saksi menjabat sebgaia Kepala LPP RRI Tual.Bahwa saksi menyatakan bahwa di dalam kontrak itu antara LPP RRI Tual denganpemilik CV.
Bahwasaksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan proyek pengadaanPemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit didi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Tual. T.A. 2019 Bahwasaksi merupakan karyawan pada LPP RRI Tual. Bahwa saksi telah menjadi karyawan pada tahun 2015 dan sebelumnya saksibekerja di LPP RI Merauke. Bahwa saksi adalah staf keuangan Di LPP RRI Tual.
RRI Tual saya tidak tahu,namun yang pasti barang tersebut sudah berada di LPP RRI Tual .
Bahwa terdakwa menjabat sebagai PLH Kepala LPP RRI pada bulan Desember2019 dan pada saat itu terjadi pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaanpemancar. Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana uang untuk pengadaan pemancar bisa cairdibulan desember 2019 sementara saat itu kepala LPP RRI tidak ada sedangkansaksi adalah PLH Kepala LPP RRI saat itu.
142 — 35
MANDRA menandatangani Surat Perjanjian BankGaransi masingmasing untuk 3 (tiga) paket pekerjaan di LPP TVRI,dimana bank garansi diberikan untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yakni :1. Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI ;2. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;3. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;Halaman 61Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.
Mengkoordinir Satuan Kerja di bawah LPP TVRI ;Bahwa benar pada Tahun 2012, LPP TVRI mengadakan Program SiapSiar, dan saksi pada saat itu sebagai Dirut TVRI dan sebagai PenggunaAnggaran;Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2012, saksi menunjukPengelola Anggaran di Lingkungan LPP TVRI dengan mengeluarkanSurat Keputusan Pengguna Anggaran Lembaga Penyiaran Publik TVRINomor : 02/KPTS/PA/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang PerubahanLampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor001/KPTS/PA/TVRV2012
EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA (Direktur Keuangan LPP TVRI).> Bendahara Pengeluaran : JAKARIADI, SE., MM. (ManagerPerbendaharaan dan Verifikasi Kantor Pusat LPP TVRI).> Penerbit dan Penandatangan SPM : Drs. BAKTI GINTING, Ak(General Manager Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI).Halaman 89Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.
Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy MachmudiEffendi, MA.Fotocopy Surat No.130/PPK2/TVRV2012, perihal : Laporan KegiatanNopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRINo.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012.
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
Saiful Bahri, S. Sos
116 — 53
>27) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
-
-PL.02.01 Tahun 2018 tanggal 07 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Panitia Pengelola Kegiatan Pembangunan LPP kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018.
132 — 46
Kegiatan Validasi JKN.Berdasarkan LPP ADD Rp 3.442.500, masuk dalam SILPA .9. Monitoring pelaksanaan kegiatan .Berdasarkan LPP ADD Rp 2.760.000, masuk dalam SILPA .10. Kegiatan pengembangan kelompok tani ternak .Berdasarkan LPP ADD Rp 4.355.000, masuk dalam SILPA .11. Kegiatan Pelatinan BPD : Rp 3.000.000, masuk dalam SILPA12. Telpon : Rp 486.610, masuk dalam SILPA .13.
Kegiatan LINMAS.Berdasarkan LPP ADD Rp 11.234.000,Digunakan untuk kegiatan pembelian seragam Hansip, honorPAM, snack makan, piala dan sepatu .6.Kegiatan Karang Taruna .Berdasarkan LPP ADD Rp 4.000.000.Dana tersebut secara keseluruhan diberikan kepada PemudaCAILA RT 3 RW 2.7.Kegiatan FKPM .9.Berdasarkan LPP ADD Rp 2.000.000,Digunakan untuk kegiatan rapat FKPM ( snack dan makan ) danhonor rapat.
Kegiatan LINMAS.Berdasarkan LPP ADD Rp 11.234.000,Digunakan untuk kegiatan pembelian seragam Hansip, honorPAM, snack makan, piala dan sepatu .6. Kegiatan Karang Taruna .Berdasarkan LPP ADD Rp 4.000.000.Dana tersebut secara keseluruhan diberikan kepada PemudaCAILA RT 3 RW 2.Hal 56 Putusan No. 14/Pid.Sus.TPK//2017/PT.SMG7. Kegiatan FKPM.Berdasarkan LPP ADD Rp 2.000.000,Digunakan untuk kegiatan rapat FKPM ( snack dan makan ) danhonor rapat. Kegiatan Pameran.Berdasarkan LPP ADD Rp 4.000.000.
90 — 18
sebagai bukti pelanggan telahmembayar, sedangkan rekening yang lebih kecil selaku arsip dikumpulkanterlebih dahulu dan setelah terkumpul dalam beberapa bendel, kemudiandatadata berupa arsip pembayaran dan jumlah uang pembayaran pelanggantersebut dimasukkan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh PDAMKabupaten Kebumen satu hari tersebut;Bahwa setelah dibuatkan nota/bukti rekening pembayaran dari pelanggantersebut, dan dimasukkan ke dalam sistem komputer, akan dibuat jugaLaporan Penerimaan Penagihan (LPP
Kemudian atasdasar LPP tersebut dibuat Laporan Penerimaan Harian (LPH) selanjutnyadimasukkan ke Laporan Harian Kas (LHK) yang merupakan rekapitulasipemasukkan harian dari PDAM kabupaten Kebumen.Bahwa tugas Terdakwa semenjak menjabat selaku YMT.
Sub Bagian Kas dan Penagihan adalah menerima,mengeluarkan dan mengurus uang perusahaan di Bank, membuat laporansituasi keuangan perusahaan, memeriksa, meneliti dan melaksanakanpenagihan rekening dari pelanggan, penutupan aliran bagi pelanggan yangmelakukan pelanggaran, sehingga Terdakwa berhak untuk menerima uangpembayaran pelanggan PDAM Kabupaten Kebumen yang membayarmelalui loket pembayaran di kantor PDAM Kabupaten Kebumen, yangkemudian dilanjutkan dengan membuat Laporan Penerimaan Penagihan(LPP
), dimana LPP tersebut dibuat berdasarkan rekapitulasi arsip rekeningpembayaran dari pelanggan yang telah membayar pada hari yangbersangkutan yang kemudian menjadi dana setoran pelangan.Bahwa arsip rekening pembayaran dari pelangan dan uang pembayaranpelanggan yang telah diperoleh pada hari yang bersangkutan, setiap harinyatelah di lakukan pencocokan antara jumlah uang yang ada dalam arsiprekening pembayaran yang telah dalam bentuk LPP (Laporan PenerimaanPenagihan) dengan jumlah uang yang diterima
Olehkarena itu Terdakwa kemudian merekayasa hal tersebut dengan caramemasukkan datadata uang setoran pelanggan yang telah diambilnya kedalam file LPP namun dengan merubah tanggal pembayaran menjaditanggal yang lain dari tanggal pembayaran yang sesungguhnya, sehinggaseolaholah pada hari yang bersangkutan PDAM hanya menerimapembayaran sejumlah arsip pelanggan yang tidak diambil atau tidakdilaporkan oleh Terdakwa.Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2007 saksi Jumadi bin Yasmidimemeriksa data base komputer
192 — 98
Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018;7) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus
201810) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV.
.- 14) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 201815) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018 17) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan
pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018 18) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal
18 Desember 2018 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV.
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
Hj. AMINAH, S.Pdi
146 — 62
>27) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
-
-PL.02.01 Tahun 2018 tanggal 07 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Panitia Pengelola Kegiatan Pembangunan LPP kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018.
96 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk menunjukan dan membuktikan perkembangan pembangunanGedung Plaza Padjajaran, Penggugat membuat Laporan PenyelesaianPekerjaan ("LPP") setiap 1 (satu) minggu (BuktiP2) ;4.
(vide Bukti P2). akan tetapi walaupunTergugat 3 sebagai pribadi yang berpendidikan tinggi jelasjelas "mengetahuidan sadar" bahwa Tergugat 3 sudah tidak berhak lagi untuk menandatanganidan menyetujui LPP, Tergugat 3 tetap saja menandatangani LPP denganmaksud agar LPP (vide Bukti P2) seolaholah sah dan akan dibayar olehTergugat 1, sehingga membuat Penggugat percaya dan terpedaya untuktetap melanjutkan pembangunan Gedung Plaza sesuai jadwal yang telahditentukan dalam Perjanjian Pemborongan.
No. 1055 K/PDT/2011serta dengan alasan bahwa Tergugat 3 dalam menandatangani danmenyetujui LPP (vide Bukti P2) bertindak dalam kapasitas Tergugat 3sebagai "pribadi" sebagaimana telah kami uraikan di atas.25.Bahwa tindakan Tergugat 2 yang secara sengaja membiarkan/tidakmencegah Tergugat 3 menandatangani LPP agar seolaholah LPP tersebutsah dan nantinya akan dibayar, membuat Penggugat terperdaya untuk tetapmelanjutkan pembangunan Gedung Plaza, menurut doktrin merupakan suatuPerobuatan Melawan Hukum
Namun faktanya Tergugat 2 tidakpernah memberitahukan kepada Penggugat perihal pengunduran diriTergugat 3 selama proses pembangunan Gedung Plaza berlangsung yangtelah diselesaikan oleh Penggugat ;26.Bahkan rekayasa licik ini makin jelas terbukti karena Tergugat 2 melaluiTergugat 1 menindaklanjuti LPP tersebut dengan melakukan pembayaranpembayaran kepada Penggugat, walaupun pembayaran tersebut jumlahnyatidak sesuai dengan LPP (vide Bukti P2).
No. 1055 K/PDT/2011 Butir 2125 (soal kelalaian Penggugat terkait LPP versi Penggugat) Butir 26 (soal pembayaran pekerjaan) Butir 2731 (soal terkait Pasal 19 dan Pasal 20 PerjanjianPemborongan)c.
54 — 39
(Laporan PenagihanPenagih) hari itu ;7 Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih)hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr.
PenagihanPenagih (LPP) saat itu ;Bahwa selanjutnya Sdr.
Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekeningair dari pelanggan di menurut dataDRD Bayarperiode 1 JanuariCabang RangkasbitungRekapitulasi dan menurut data Rekapitulasi LPP selama2008 sampai dengan Agustus 2008.2.
90 — 12
(memprintkan) hasil pembayaran dari pelanggan(konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih)hari itu ; Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih)hari itu) kepada Koordinator Kasir (Sdr.
Penagih (LPP) saat itu ;Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.
(memprintkan) hasil pembayaran dari pelanggan(konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih) hariitu 5 Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih)hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr.
LaporanPenagihan Penagih (LPP) saat itu ;Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.
(memprintkan) hasil pembayaran dari pelanggan(konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih)hari itu ; Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih)hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr.
ARI PURNOMO S.SOS
Tergugat:
1.Jati Kani Pranoto, S.H.
2.Widhi Kurniawan, S.H
124 — 28
PUTUSANNomor 80/Pdt.G/2018/PN.KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:ARI PURNOMO, S.Sos tempat tanggal lahir di Surakarta 1 September1974, jenis kelamin Lakilaki, pekerjaan Swasta (dahuluadalah Reporter Unit Kerja LPP RRI Surakarta, PenataMuda Tk Ill/o NIP: 19740901 200003 1001)pendidikan sarjana, WNI, Agama Kristen, tempat tinggalGawanan Rt O05 Rw 02, Kelurahan
PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 80/Pat.G/2018/PN.KrgNegeri Karanganyar pada tanggal 17 September 2018 dalam Register Nomor80/Pdt.G/2018/PN.kKrg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil denganPangkat dan Golongan Penata Muda Tk Ill/o NIP: 19740901 2000031001 / Reporter dengan Unit Kerja LPP
RRI Surakarta;Bahwa Tergugat dahulu adalah Pelapor Pengaduan dugaan perzinaanyang dilakukan Penggugat dengan istri Tergugat di Polsek JebresSurakarta dan LPP RRI Surakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2017dan Tergugat II dahulu adalah Kepala Satuan Kerja LPP RRI Surakarta;Bahwa kronologis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II adalah sebagai berikut:1) Pada tanggal 12 Januari 2017;Tergugat dengan sekelompok massa menghadap (menggeruduk) kekantor Lembaga Penyiaran
LPP RRI danSDM LPP RRI datang ,kemudian diketuai oleh Tergugat II sendiri dengandasar surat Tergugat I Nomor: 171/RRISKA/02/2017, melakukanpemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan di LPP RRI Surakarta,namun dibuat seolaholah diperiksa di Jakarta dengan hasil berita acarapemeriksaan ditulis dibuat di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017dengan ditanda tangani semua pihak;Pada Akhir bulan Maret 2017;Tergugat meminta kepada Penggugat melalui kakak Penggugat danasebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta
RRI Surakarta; Bahwa Tergugat adalah Pelapor Pengaduan dugaan perzinaan yangdilakukan Penggugat dengan istri Tergugat atasnama Endang di PolsekJebres Surakarta dan LPP RRI Surakarta sekitar pertengahan bulan Januari2017 dan Tergugat II dahulu adalah Kepala Satuan Kerja LPP RRI Surakarta; Bahwa Tergugat bersama Istrinya Endang dengan Penggugat pernahklarifikasi di Makam Bonoloyo, Kadipiro, Solo telah mengakui berzinahnamun tidak sampai berhubungan badan serta makan tanah kuburan; Bahwa Tergugat pernah