Selisih pengadaan dan sewa alat 0Jumlah 109.016.000 Bahwa perbuatan terdakwa SUYADI, S.Ag. bin SAdI1KU DLVLULYUsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001.

Menyatakan terdakwa SUYADI, S.Ag. bin SASTRO DIMULYOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 dalam dakwaan primair. 2.

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta sependapat dengan Jakwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas =;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secarasubsidaritas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartaakan membuktikan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut,:Primair:......38Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa YUDONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTipikor Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang

27 Desember 2007 tentang Rincian APBD Jawa Tengah menuruturusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaantahun 2008 ;Perbuatan Terdakwa Edy Subagyo bin Munadi tersebut telahmemperkaya diri sendiri Terdakwa Edy Subagyo bin Munadi dan dapatmerugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR:Bahwa la Terdakwa Edy Subagyo Bin Munadi sebagai Ketua PanitiaPengaspalan jalan Dr.

ternyatapertimbangan Pengadilan Tinggi jawa Tengah tidak cukup pertimbangan(onvoeldoende gemotiverd), oleh karenanya sudah sepatutnya putusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dibatalkan ;Alasan KeduaBahwa Putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum ataubertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap dalampemeriksaan persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan haltersebut;TsBahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas,yakni primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangHal. 13 dari 20 hal.

PDS05/Ft(WNSARI1 1/2017,tanggal 1 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut :DAKWAAN:KESATUPRIMAIR :Perbuatan terdakwa HARYATI Binti POLESONO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP

ribu tujuh ratus tujuh puluh limarupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena digunakan untukpelaksanaan di luar kegiatan PRONA maupun pengeluaran lain yang tidaksesuai dengan realisasi sebenarnya dan / atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenunitutUmum yang berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/ orang lain / korporasi terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melanggardakwaan alternatif kKesatu primer yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT YYK.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan hal

Pembayaran Ganda item pekerjaan:e Test and comm/training operator (1 Lot) Rp.10.500.000;00e Pemasangan control system (1 bh) Rp.1.000.000;00e Pengujian / testing (Is) Rp.1.000.000; 00Rp.12.500.000;001,loCCPekerjaaan tidak dilaksanakan Rp. 1.000.000;00JumlahRp.182.098.350;0020 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No

Pid.SusTPK/2015/PN.PlIk tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan harisidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.BADAGING HANDEN anak ABRUR HANDENtidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.2. Menyatakan terdakwa Drs.BADAGING HANDEN anak ABRUR HANDENterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 3 jo.

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No.: Print002/R.4.28/Fd.1/01/2019, tanggal 31 Januari 2019 dan Surat PenetapanTersangka Nomor : Prit.045/P.4.28/Fd.1/09/2019 tanggal 17 September2019, yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait tindakpidana Penyalahgunaan Anggaran pada kegiatan Pembangunan Saranadan Prasarana Pasar rakyat Bonea Tahun Anggaran 2015 pada KantorDinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayarsebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo.

Slr.2.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print 002/R.4.28/Fd.1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan SuratPenetapan Tersangka Nomor : Print 045/P.4.28/Fd.1/09/2019tanggal 17 September 2019, yang menetapkan PEMOHONsebagai tersangka terkait tindak pidana PenyalahgunaanAnggaran pada kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPasar Rakyat Bonea Tahun Anggaran 2015 pada Kantor DinasPerdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayarsebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subs Pasal

Pasal 18 Subs Pasal 3 Jo. Pasal18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum dan menyatakan penyidikanyang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimanadimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan terdakwa ALOY SURYANA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana surat dakwaan primair;Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor : 112/

Terdakwa menyalahgunakan beras Raskin tersebutsejumlah 2.500 Kg yang dijual oleh Terdakwa kepadaPedagang dengan harga Rp. 10.867.000, (sepuluh jutadelapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan hargaberas tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhannya; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalamikerugian sebesar Rp.10.867.000, (sepuluh juta delapanratuS enam puluh tujuh ribu rupiah ) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair: Bahwa ia Terdakwa MAX MONDING selaku Kepala DesaRanoyapo, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan yangdipilih oleh masyarakat Desa Ranoyapo sejak tanggal 21Desember 1998, pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober2005 atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun2005, bertempat di Desa Ranoyapo,

PemerintahKabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 19.269.969, (sembilan belas jutadua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa SELAMET merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR: Bahwa ia Terdakwa SELAMET pada waktu dan tempat sebagaimanadakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan

. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo. Pasal 18 Ayat (1) , (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;2.

Menyatakan Terdakwa Hosihah Binti Safal tidak terbukti bersalahtelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (8)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi Jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 Ayat (1) jo.

Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo.

WAHID MAULANAN BIN JUIN, dimanadalam perkara atasa nama WAHID MAULANA BIN JUIN nomor perkara13/Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk yang diputus pada tanggal 11 Juni 2020 yangbersangkutan telah divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 32 dari 60 hal.

Dengan demikian oleh karenapelaku utamanya telah divonis melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka seharusnya majelis hakim apabila berpendapat unsur pasal 55 KUHPtelah terbukti maka seharusnya pelaku yang turut serta pun dalam hal initerdakwa KASDILAH BIN KADIT dikenai pasal yang sama yakni pasal 2ayat

Apabila DakwaanKesatu Primair tidak terbukti baru Dakwaan Kesatu Subsidair yang akandiperiksa;Menimbang Dalam Dakwaan Kesatu Primair Perbuatan Terdakwadinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP; yang unsurunsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:1.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, TIDAK ADA UNSUR PIDANAMELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAKPIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYAHalaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGDENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM.

,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (10 Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangHalaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

DalamPutusan tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dandakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat

Bahwa Pemohon PK dalamperkara a quo telah didakwaoleh Penuntut Umumdengan dakwaansebagaimana diatur dandiancam:: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;ATAU: Pasal 9 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah

Bahwa selain dari pada itubahwa karena PenuntutUmum maupun PengadilanNegeri Manna telahmembebaskan secara murni(Vrijspraak) atas diriPemohon PK dari dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, maka berdasarkanketentuan Pasal 244KUHAP Mahkamah Agungtidak mempunyaikewenangan untukmemeriksa dan mengadiliperkara aquo dari dakwaanKesatu Primair : Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 ;.

Bahwa berdasarkan alasanalasan yuridis yangPemohon PK uraikantersebut di atas, makaPutusan Kasasi MahkamahAgung Nomor : 2345 K /Pid.Sus / 2010, tanggal 31Maret 2011 yang mengadiliPemohon PK yangdidasarkan atas dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 adalah merupakansuatu bentuk putusan yangmemperlihatkan suatukekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata,karena telah melanggarhukum positif / UndangUndang Hukum = AcaraPidana dan keadilan danmelanggar hak

asasiPemohon PK yang telahdiputus bebas dari dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah mempunyalkekuatan hukum yangtetap / pasti (Inkracht vangewijsde) ;5.

2 ayat (1) Jo.

BAGUS TIRTA WARDANA kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sampai tanggal 16 Mei 2011 totalsebanyak 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) buku,atau setara dengan nilai uang sebesar Rp539.190.910,00 (lima ratus tiga puluhsembilan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MUHAMMAD AMIN,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama melakukan tindak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana sebagaimana

setimpal dengan perbuatannya ;e Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidairtidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dakwaan PrimairPemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh sebab itu Terdakwaharus dijatuhi hukuman ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah memberantas tindak pidanaKorupsi ; Terdakwa telah merugikan masyarakat Kabupaten Tabalong dan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IIl/Terdakwa : Hj.NENY KURNAENI

2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo.

Jadi Setiaporang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut 45 terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang disangkakan sebagaimana di aturdan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo.

2 (ayat 1) jo.

perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanbagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN : e Terdakwa melarikan diri;HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa telah mengembalikankerugian negara sebesar Rp.150.000.000., (seratus lima puluh jutarupiah) ketika proses penyidikanperkara;Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari UndangUndang yang berkaitankhususnya Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa SYAF MULYANA bin ATA UMAR dalam status inabtentia ; 55 2 Menyatakan Terdakwa SYAF MULYANA bin ATA UMAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi3.

SEGA FRANSISKUS, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangPutusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 16diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) Ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Sega Fransiskus, M.Sitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanprimair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PenberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kKe KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP ;Membebaskan Terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo.

, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan ; == === =oo Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danPeraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut ; 20 20222 non nnn en neon* Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 68/Pid.Sus/

(enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enampuluh tujuh ribu lima puluh rupiah), atau setidaktidaknya disekitarjumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor7/S/XVIO.MDN/ 11/2008 tanggal 25 Nopember 2008.Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagai Mana Diatur Dan DiancamPidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 09 September 2013, maka putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan beserta pertimbangannya harusdibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan...........2dPengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karenadidakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : Primer : Melanggar pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang RInomor : 31 tahhun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RInomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Akantetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan subsiderharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer terdakwa telahdidakwa melakukan perbuatan pidana melanggar melanggar pasal 2 ayat(1)Jo. Pasal 18 Undangundang RI nomor : 31 tahhun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI nomor:31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak...........28Tindak Pidana Korupsi Jo.

HALIDI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIR :wno Bahwa terdakwa DARMAWAN bin H.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)59hurufb, ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Halidi telah sependapat (conform) dengan argumentasi yangdikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian telah memenuhi unsur71unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), danayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;78MENGADILI1.

BANDARO KUNIANG melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 hurufb, ayat 2, dan ayat 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT.

BANDARO KUNIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair;2

Menyatakan Terdakwa Drs H Aadril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) ndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;3.

,(perkara terpisah) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan KesatuPrimair bukan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun