Ditemukan 8630 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Arsip negara Menghina negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
179 — 48
  • Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1033 — 1806
  • Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangitu diatur, pejabat yang menerbitkan jjin tidak sesuai fungsi atau tidaksesuai pemanfaatan ruang itu dipidana, jadi yang dipidana dalam konteksUU Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang memasuki kawasanhutan tanpa jjin jika pun akhirnya ada jin dari bupati/ walikota tapikemudian ijin tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang makasesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ituHalaman 177 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDpidana bagi penyelenggara
    negara khusunya bupati/walikota gubernuratau menteri Sesuai kKewenangannya ;Bahwa terkait Pasal 64 ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacatwewenang, prosedur dan atau substansi, apabila seorang pejabataparatur sipil negara (ASN) menerbitkan satu ijin diluar dari bataskewenangannya dia dan secara prosedur terjadi kesalahan dalampenerbitan ijinnya bahkan sampai substansinya tidak sesuai denganperuntukkannya, apakah pejabat administrasi negara
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
102 — 41
  • serta penjelasannya yang berbunyi :e Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :1.Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.2.Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.e Penjelasan Pasal 6 huruf a dan b UU No. 30 tahun 2002 tentang komisipemberantasan korupsi :Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara
    Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.e Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang systempengendalian intern pemerintah yaitu :e Pasal 48 Ayat (2) : Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :1. audit2.review3.evaluasi4.pemantauan dan5.kegiatan pengawasan lainnyae Pasal 49 ayat (1) huruf a :Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (1) adalah BPKP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016
Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
170 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
  • Majelis HakimPengadilan Tinggi Riau (Majelis Hakim Tingkat Banding) tidakmemperhatikan, sebagaimana dalam rumusan Pasal 11 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi :"Dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawainegeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....;2.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Oktober 2016 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
137 — 92
  • Putusan Mahkamah Agung R.l. tersebut diikuti olen PutusanMahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaraNegara;Menimbang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
53 — 17
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyebutkan yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst
BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm)
315 — 93
  • Putusan Mahkamah Agung R.I.ini ditkuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tersebut, menurut Majelis ialah siapaSaja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara negara maupun bukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1489 — 2658
  • Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumsebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1)Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Undangundang No. 28/1999) adalah sebagaiberikut :Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara negara.12.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
87 — 7
  • pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraHalaman 3 dari 167 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbhobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagimembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatpemerintahan dan seluruh penyelenggara
    negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFRIZAL Bin TARLIAN
74 — 29
  • komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (6) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,, kKemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 10 Nopember 2014 — IMAM SUNARSO, SE., MBA Bin SOEKARNO
162 — 162
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. I NYOMAN SEMPIDEN
134 — 42
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (KegiatanPelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri)(masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwa menjabat selaku PPTKProgram Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PariwisataKabupaten Buleleng Nomor: 02/1/2020 tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
1.RENNY SITI AISYAH
2.ACHMAD KEMAL PALAKKA
3.DRA IMAN HANDAYANANINGRUM
4.JOE WIE TJIN
5.ANDRI SALEH AMARALD
6.EDDY BUNTORO ISHAK
7.ADI NURULLAH
8.HARSA ARIZKI N
9.MIRZA ARIZKI N
10.TOGAR HARAPAN PANGARIBUAN
11.UMI KADARIAH WIBISONO
12.SANDRA MAHYENI
13.RR FIFI SUNITUTI
14.DRS SULAIMAN AB SH MSC
15.IR SUSANTO GUNADY
16.IR HARRY SATRIA
17.AKBAR SATRIA
18.BENNY MULJONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT Sentul City Tbk
384 — 448
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB,;; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau; f.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-12-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH Diwakili Oleh : Adam Jamaluddin, SH.MH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUDARSONO,S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO Diwakili Oleh : Adam Jamaluddin, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum.
178 — 76
  • Batu BorneoPerdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A1 KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/BadanPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran BukitPelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
138 — 43
  • Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakantidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan menyatakan bahwadakwaan subsidair dari Penuntut Umum tidak terbukti menuruthukum ;Unsur SETIAP ORANG ;Bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini tidak terbuktidengan alasan bahwa terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena pada tahun 1998 PT.
    Sutrisno bukanlah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskandalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau OrangLain atau Korporasi ;Bahwa unsur dengan tujuan merupakan bentuk corak sengaja(opzet) yang berarti kehendak yang disadari yang ditujukanuntuk melakukan kejahatan tertentu ;Bahwa Profesor van Bemmelen berpendapat, bahwa pendapat dariMenteri Kehakiman yang mengatakan bahwa opzet itu adalahtujuan (yang disadari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
256 — 509
  • WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganDepartemen Kehutanan RI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 69Departemen Kehutanan Tahun 2006 dan Tahun 2007 baik bertindak sendirisendiriatau bersamasama dengan DR. Ir. BUN M.
    WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganDepartemen Kehutanan RI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 69Departemen Kehutanan Tahun 2006 dan Tahun 2007, baik bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan DR. Ir.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
146 — 158
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 30 Oktober 2015 — ROHMAT HARIANTO, SP.,MM Bin BROTO SOEWARNO. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
57 — 18
  • 79/201.412/2014tanggal 22 Desember 2014, untuk melaksanakan Bantuan Audit penghitungan kerugiankeuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan bantuansosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembanganjaringan irigasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 KomisiPemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,Inspektorat pada Departemen atas lembaga Pemerintah non Departemen (LPND).e Bahwa proses audit yang dilakukan yaitu berdasarkan Surat Permintaan dariPenyidik, kemudian dilakukan gelar perkara/pemaparan/expose dengan bahan materiyang disediakan dan sebagai penyaji dari pihak Penyidik Polres Bojonegoro di KantorInspektorat Kabupaten Bojoengoro, Setelah dilakukan pemaparan/expose selanjutnyadilakukan pembahasan bersama, dan apabila ternyata hasil kesimpulan indikasinyacukup kuat terjadi adanya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JALALUDIN BIN JAWAR
178 — 31
  • Nepotisme dan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu pasal1 ayat (22) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PerbendaharaanNegara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah Adalah KekuranganUang, Surat Berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, telahmenyalurkan pinjaman yang fiktif daan melakukan mark up terhadap besaranpinjaman yang bertentangan dengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara yaitu pasal 1 ayat (22) UndangUndang Nomor 1Hal.45 dari 204 hal.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
102 — 41
  • BjmBahwa Wewenang Pejabat Administrasi Negara dalam ProsesPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum menurut AdministrasiNegaraMenurut teori hukum administrasi negara, sumber dan carapemperolehan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintahatau penyelenggara negara adalahBahwa kewenangan ada yang langsung ditetapkan peraturanperundangundangan yang melekat pada pejabat negara ataupenyelenggaran negara, yaitu Kewenangan atributif.Bahwa kewenangan pejabat negara atau penyelenggara negarayang diperoleh