Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

(angka 17 pada halamam 47)SELDalil Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan.Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban/tangqgapan sebagaiberikut :1)Bahwa Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutantindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidanayang berlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecualiditentukan lain dalam UU KPK

Ketentuan pasal tersebutmempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (lex Specialis)yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas, terlinat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukumacara pidana yang diatur dalam UU KPK.

Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis kepada Termohon dalam persidanganPraperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., menerangkan dimana Sumber alat bukti petunjuk yang disebutdalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut sama dengan perluasan sumber alat bukti petunjuk yang disebutdalam Pasal 26 A UU TIPIKOR. Kalau begitu.

Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti petunjuk yang ditarikatau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPK jo Pasal 26 A huruf a UU TIPIKOR, maka ke2 atau ke3alat bukti petunjuk tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) UU KPKmaupun Pasal 183 KUHAP. Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yangdikirimkan atau disimpan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Bab IVUU Tipikor selengkapnya berbunyi penyidikan,penuntutan dan = pemeriksaan disidangPengadilan terhadap tindak pidana korupsi,dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidanayang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UUini .

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa JUMRIN PAGALA,S.Sos, M.M.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Halaman ke 179 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum;Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

dibantu ARRIYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE ANDRI WAHYUDI, SHDARWIN PANJAITAN, SHPanitera Pengganti,ARRIYANI, SHHalaman ke 223 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orangyang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dengan demikian unsurSetiap orang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad 2 Secara melawan hukum,Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagamana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Aji, SH, MH melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delik (Delik Umum) ,sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalahSpesies Delik (bagian dari melawan hukum) karena itu. menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu Halaman 62 dari 94 halaman PutusanNomor:11/Pid.SusTPK/2021/PTTJKmenyalahgunakan kewenangan.

Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs.Adam Chazawi SH dalam bukunya hukum pidana Materil dan formil korupsi diIndonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 him. 51 adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan .Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor merumuskan tindak pidanakorupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum,yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkandengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoreh faktayuridis sebagai berikut:Menimbang bahwa Terdakwa diangkat sebagai

Aksir,S.H., M.H, HakimHakim Tinggi serta Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kndan Sondang Marpaung, S.H., M.H Hakim Adhoc TIPIKOR masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkanpada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untukumum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi HakimHakim Anggotaserta dibantu Kesud Erlianto, S,H., M.H Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya; Halaman 95 dari 94 halaman PutusanNomor

Biaya Materai ................cccceeeeeeeeeee ees : ; 00:Jumlah > Rp 581.000,00;(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Kuasa Penggugat;Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERADrsE FENDI.SHNIP. 196607121982031004Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bna

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 12 (dua belas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 12 dari 12 halamanPenetapan Nomor 234/Padt.P/2019/PN Bgl

Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 226/PID/2019/PT.BNA. tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebutdalam tingkat banding serta berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor BandaAceh Nomor : 226/PID/2019/PT BNA tanggal 13 September 2019, tentangPergantian Hakim Anggota H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017

;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.

Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3Nopember 2017;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 November 2017 sampaidengan tanggal 2 Januari 2017.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:Telah membaca dan memperhatikan:1.

Surat Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur Nomor W14.U/7892/HK.07/11/2017 tanggal 29 November2017, yang menyatakan telah menerima Kontra Memori BandingTerdakwa Nasar Syarifudin, S.T., M.T. tanggal November 2017 yangditerima diKepaniteraan Tipikor tanggal 29 November 2017;6.

Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016 1 (satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu SimpatiNomor : 082177390739; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE2023 BI beserta Kuncinya;Dinyatakan dikembalikan kepada pihakpihak yang berhak;Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BkI, tanggal 10 Juni 2013yang amar lengkapnya

Muhammad Said Ali tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PT.BklI, tanggal 12September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai jumlahdenda yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H.

Tipikor.01.10/X/2013 tidak sama dengan suratyang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk padaBerkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu yaitu tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. 04/Pid.B/ Tipikor/2013/PN.Bkl;2.

Menyangkutprosesnya, ada dua mekanisme yaitu : Yang pertama, bersifat final,contohnya tipikor, seluruhnya berdasarkan putusan pengadilan, atau tindakpidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya adminitrasilagi ; kedua, bersifat pembinaan, misalnya PNS tersebut dijatuhi hukumandisiplin ; Bahwa masih menjadi pertimbangan.

Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidakboleh tersangkut tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut tipikormaka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; Bahwa peraturanperaturan yang berlaku sebelum UU ASN, PP Nomor 32Tahun 1979 pasal 9 huruf a, UU Nomor 43 Tahun 1999 pasal 23 ayat (5)huruf e, UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf b ;Bahwa pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi PNS yang telah menjalanihukuman karena kasus Tipikor

Seandainya instansi pusat dan daerahjujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutantidak akan naik pangkat dan bahka tidak akan mendapat hak pensiunnya; Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/dOktober 2018 ini menjadi pembahasan kemenpan dan kementriankeuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dil.Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya Saja ;Bahwa waktu inkracht putusan tipikor merupakan informasi tempuskejadian

. bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunyakeputusan ; Bahwa PNS sudah meninggal dunia di tahun 2014, kemudian SK PTDHterbit di tahun 2018. sesuai regulasi seharusnya sudah diberhentikan,kecuali meninggal sebelum putusan tipikor ; Bahwa berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 96 secara tegasmemuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang akandiberhentikan karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, mulai darikewenangan presiden dan PPK yang mensyaratkan adanya usulan

Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengantanggal 17 Nopember di Rutan Salemba.Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampaidengan tanggal 17 Desember 2017 di Rutan Salemba.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.Perpanjangan Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 13 maret 2018sampai dengan tanggal 11 April 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutandengan perkara ini;Telah memperhatikan dan mengutip

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 11 Januari2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan' tersebut Terdakwa(dr.Muhammad Teguh Imanto,Sp.B (K) ONK) telah menyatakan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor2/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutus sesuai dengan Memori bandingTerdakwa ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah membaca dan memperhatikan alasan dan keberatanyang diajukan Terdakwa dalam memori banding, akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa sebelum alokasi anggaran pengadaan AlatKesehatan dan Keluarga Berencana dari

2012hanyalah formalitas dan rekanan pelaksana kegiatan pengadaan Alathal 67 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGKesehatan dan KB RSUD Kraton adalah PT Bina Inti Sejahtera yangmerupakan kelompok Permai Group yang dikoordinir oleh Sulistiyo Nugrohoalias Yoyok ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa untukselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim TingkatPertama ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor

pada PengadilanTinggi Jawa Tengah memeriksa dan membaca secara seksama berkasperkara, suratsurat, alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Maret 2017Nomor 122/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, serta memperhatikan memoribanding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan

Perk: PDS03 / BLL / Tipikor / 11 / 2019yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIRBahwa Terdakwa 1. NENGAH SUARJAYA selaku Bendahara Kelompok TaniTernak Tegal Bantes dan Terdakwa 2.

Pasal Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat DakwaanNo.Reg.Perk : PDS 03 / BLL/ Tipikor /11/2019 tanggal 10 Maret 2020 yang padapokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa 1.

KETUT SUDIARTA Alias BONGKANG untuk membayar biaya perkaramasingmasng sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 21 / Pid.Sus TPK/2019/PN.Dps , tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa 1.

membayar biaya perkara masingmasing Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah di berikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 April 2020;Halaman 43 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPSMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secarasaksama Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi PutusanPengadilan Tipikor

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima riburupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2016/PN Bdg tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa,pada tanggal 19 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjurmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana dendaseperti disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau. undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 6Oktober

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. ttd./Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.ttd./M.S. Lumme,S.H.Panitera Pengganti,ttd.

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Kami mohon jatuhkanlahputusan sesuai perbuatannya, akan tetapi bila Terdakwa tidakbersalah bebaskanlah Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanJaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikorpada Pengangadilan Tinggi Ambon dan pada Pengadilan NegeriAmbon, karena bagi saya sebagai Terdakwa tidak sependapatHalaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor

tingkatBanding dan putusan Pengadilan Tipikor pada tingkat Pertama;.

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadian Tinggi Ambon (JudexFacti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, huruf bdan huruf c KUHAP, sehingga tanpa memeriksa secara cermat danjelas faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama untukdijadikan pertimbangan hukum dari Judex Facti dan berkesimpulanbahwa putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama dikuatkan untukselebihnya dan

dandipertimbangkan seakanakan mereka hadir dan juga yang tidak hadirHalaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 1373 K/Pid.Sus/2017telah dibacakan di Pengadilan ini merupakan suatu hal yangbertentangan dengan hukum acara yang baik dan benar;11.Bahwa adalah beralasan menurut hukum pertimbangan hukumPengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku yang salahdan keliru serta menyimpang dari ketentuan hukum acara pidanaharuslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tipikor

Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;agama : Islam ;pekerjaan : Karyawan PD Flobamor (Kepala DevisiPerkapalan PD Flobamor) ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.2.Penyidik, tidak di tahan ;Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal24 Mei 2011 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 09 Juni

2011 sampaidengan tanggal 08 Juli 2011 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September2011 ;Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor Kupang, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal06 Oktober 2011 ;Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi TipikorKupang, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tipikor Kupang sejak tanggal 14 Oktober2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejaktanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;Hal. 1 dari 86 hal.

Olehnya itu,pertimbangan Judex Facti jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukumserta keliru dalam menerapkan hukum terkait unsur melawan hukum,karena Judex Facti membuktikan unsure melawan hukum denganmengabaikan unsur memperkaya diri yang sama sekali tidak terbuktidalam serangkaian faktafakta ;Mengingat kekeliruan mendasar pada tataran implementasi dan hasilrekomendasi UNCAC 2003, maka dalam Perubahan UU Tipikor dari UUNomor 31 tahun 1999 ke UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatanmelawan dan ajaran

HakimHakimAdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh WHakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ H. Surachmin, S.H., M.H., Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Ttd/ M. S.

Bahwa saksi SU HENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR danTim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi TerdakwaWILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya denganHalaman 15 dari 115 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT PBRmenyampaikan Pak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Timdari Kepolisianmengatakan Kami dar Tipikor Polda KepriSelanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplopcoklat dari bawah meja ya Dan dijawab Ilya Pak , Apa isiamplopnya, siapa yang tadi menyerahkan amplop tersebut Dijawaboleh Terdakwa isinya uang dikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX Selanjutnya saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRARdan Tim dari Subdit Tipikor Polda Kepulauan Riau membawaTerdakwa WILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN menuju ke KantorKarantina Ikan

Vaname tS 10.000 730.000Segar26. 30Apr 21 Udang Vaname 72 10.000 720.000SegarTOTAL 1.245 12.450.000 Bahwa Selanjutnya saat itu juga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021pukul 13.50 Wib setelah Uang tersebut di terima Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN lalu saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX langsungpergi meninggalkan Terdakwa, pada saat saksi LEXSI MAUKAR AlsALEX berada dekat mobilnya yang terparkir di Area parkir MorningBakery KBC Kota Batam tersebut didatangi 2 (Dua) orang Anggota Polisidari Subdit Tipikor

Bahwa saksi SUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dariSubdit Tipikor Polda Kepulauan Riau mendatangi Terdakwa WILDAN,S.SI Bin DANU RAHMAN dan langsung bertanya dengan menyampaikanPak WILDAN ya ?

dan dijawab lya benar Pak Tim dariKepolisianmengatakan Kami dari Tipikor Polda Kepri Selanjutnyaditanyakan kepada Terdakwa Bapak baru terima Amplop coklat daribawah meja ya Dan dijawab lya Pak,Apa isi amplopnya, Siapa yangtadi menyerahkan amplop tersebut Dijawab oleh Terdakwa isinya uangdikasih oleh saksi LEXSI MAUKAR Als ALEX Selanjutnya saksiSUHENDRI ATMOKO, saksi MUF ASRAR dan Tim dari Subdit TipikorPolda Kepulauan Riau membawa Terdakwa WILDAN, S.SI Bin DANURAHMAN menuju ke Kantor Karantina Ikan