Ditemukan 1009 data
96 — 21
Dalam halPasal 10 Peraturan Daerah (PERDA) 16 Tahun 2011 tentangpengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, isinya : Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga NegaraIndonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelahmendengar perimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.jo.Pasal 12 Peraturan Walikota Bogor (PERWALI Nomor 49 Tahun2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum Tira Pakuan Kota Bogor, isinya : (1) Direksi terdin dan 1(satu) orang Direktur
123 — 66
Tan Barakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa di batas sepadan suku Panyalai ada pandam perkuburan sukuPanyalai yang terletak di Guak Ligi Jorong Mudiak Nagari Jaho;Bahwa di dekat pandam perkuburan suku Panyalai ada sawah yang terdin dari3 (tiga) piring yaitu satu sawah besar dan dua sawah kecil;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah yang terletak di dekatpandam perkuburan suku Panyalai tersebut sekarang;Bahwa saksi pemah dimintai tandatangan batas sepadan
170 — 7
Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayah Halaman 44 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr14.Kecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
September 1987 antaraKepala DesaSimpang Baru dengan Kepala Desa Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayahKecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
50 — 8
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
474 — 500
Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan berbuny)i :pasal 75:(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan
70 — 14
Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
79 — 56
akanmempertimbangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yangdilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasidalam dakwaan komulatif yang terdin
195 — 54
Bahwa Federasiharus terdin dari 5 (lima) unit serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruhpasal 6 ayat 2 dan Federasi harus tercatat pada instansi pemerintah yangbertan ggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dimana Federasi GSP MIItidak memiliki 5 (lima) unit anggota serikat pekerja tingkat perusahaan dengandemikian gugatan penggugat haruslah dikembalikan atau setidaktidaknya gugatanditolak;4.
GERAKAN PUTRA DAERAH
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kota Surabaya
2.Wali Kota Surabaya
3.Yayasan Kas Pembangunan
Turut Tergugat:
1.Gubernur Jatim
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
218 — 91
denganpengurus baru yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.Faktanya Tergugat Il tidak pernah membentuk sebuah Yayasan barupengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki visi misilayaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah :badan hukum yang terdin
137 — 118
Pengganti Pengadilan Negen Parepare kepadapara Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, kontra memonbanding dari Terbanding IV semula Tergugat Vdan tanggal 7 Agustus 2019, kontramemon banding dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana temyata dalam RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memon Banding kepada para Pembandingsemula para Penggugat Nomor 1/PdtG/ 2019/ PN Pre;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajan,meneliti dan mencermat berkas perkara yang terdin
117 — 20
Muh.Amin;Bahwa pekerjaan yang hams Terdakwa Muhammad Arsyad Rauf ketjakanberdasarkan RAB yang Terdakwa Muhammad Arsyad Rauf terima dari Sdr.Muh.Amin yaitu 1 Gedung yang terdin dari 3 (tiga) RKB (Ruang KelasBaru) ,1 (satu) gedung perpustakaan, (Satu) gedung laboratorium;Bahwa masih ada item pekerjaan lain yaitu pengadaan moubiler untukruangan kelas, pengadaan moubiler untuk ruang perpustakaan, pengadaanMoubiler untuk rung laboratorium JPA, alai kelengkepan laboratorium WA,Bukubuku dan tower air;Bahwa
82 — 29
SUBJEK GUGATAN TIDAK LENGKAP.Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 02,tanggal 14 September 2005, yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, SH.menyebutkan : Yayasan mempunyai organ yang terdin dan :a. Pembina;b. Pengurus;c.
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 37
Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 1 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Romawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Venifikasi dan Validasi terdin darn parapejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara,BPKP. BKN dan BPS.
401 — 132
atau Upah danmantaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atautanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 3 ayat (1) Perpres 110/2013Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel14.15.anggota Dewan Pengawas dan anggota Dirreksi memperoleh penghasilansesual dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yangdiperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 4 ayat (1) Perpres 110/2013Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdin
177 — 86
sudutdoktrin.Menimbang,bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukandengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut dapat diuraikan lagi mejadiunsurunsur yaitu : dengan sengaja dan tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka, pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primer dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebutap abila diuraikan unsurunsumya maka terdin
Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendakitindakannya.Ditinjau dari gradasinya maka kesengajaan terdin dari tiga gradasi yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentuadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.2.
106 — 51
langsung menarnk sound system yang ada dilokasi kejadian dansambil mengatakan akan saya proses ini .Bahwa Terdakwa tidak melempar batu kearah kaca mobil dari Saksi JohanAtang (Kapolsek Beo);Bahwa Saksi tidak mengetahui Petrus Sasumbala ada melarang Terdakwamenantang Saksi Johan Atang (Kapolsek Beo);Bahwa setahu Saksi, kejadian ada suara tembakan pada pukul 21.00 WITA;Bahwa saat kejadian, Saksi melihat ada banyak orang dilokasi kejadian yangmana ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih yang diantaranya terdin
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
278 — 160
Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.
281 — 165
Dpk11.12.13.14.15.Bahwa sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ruas Depok Antasan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi JawaBarat yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 18/Kep32.10//2018 tertanggal 04 Januar 2018;Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya membentuk SatuanTugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdin
164 — 208
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdin dari: 1) Peruntukan lokasi danintensitas bangunan gedung; 2) Arsitektur bangunan gedung; )3) Pengendalian dampak lingkungan;4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan5) Pembangunan bangunan gedung di atas daratau di bawah tanah, airdar/atau prasarana/sarana umum."
153 — 42
Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdin dan : Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluhtiga) lembar. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (Sembilan puluhempat) lembar. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluhsembilan) lembar. Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.