Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Juni 2017 s/tanggal 21 Juli 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Juli 2017s/d tanggal 19 September 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 53 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15Februari 2013 ;7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 17 Maret 2014 ;8.Perpanjangan8.

Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupangpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejaktanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;10.

WiraswastaTerdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh:12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam TahananKota, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

, sejak tanggal 27 Mei2015 s/d 15 Juni 2015 ;Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui KetuaPengadilan Negeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuandan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2021 nomor W15.U12938/Pid.SusTPK/9/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3021/Pid/Tipikor

TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3021/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanoa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun PenasihatHukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMMenimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMsebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober2021 Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 19 November2021 dengan

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunyaUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014; Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tetapi sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UndangHal. 47 dari 80 Hal. Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 PeraturanPemerintah Nomor 11Tahun 2017; 5.

Dengan demikian biladikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, makapenerapan unsurmerugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyapDerbuatan jn nanan nana nn nn nnn nnn nnn nnn nnne nee Menimbang, bahwa Amar Poin 2 Putusan Mahkamah Konstitusi RItersebut pada pokoknya menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 19Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 18Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;6.

Perpanjangan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 17Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANSYAH, SH danRekan, Advokat, beralamat di Jalan JI. Kuranji RT 009, Desa Barokah,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;.Pengadilan Tipikor tersebut.1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang mengnunjuk Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman!2. Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua Ssuratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;3. Telah mendengar keterangan' saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwa4. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;5.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan dKUHAP;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

ANANTO SUKMONO ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkandalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidairsedangkan dakwaan alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadidalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukum pembuktianmengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara di dalam putusannya;Semua pasalpasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkanadanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dandiancam pidana

ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkandalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalamcara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsuryang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir.

LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS. LUMME, SH.Panitera Pengganti :tid.TUTY HARYATI, SH.

No. 2471 K/PID.SUS/2012e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 21 Juni 2012 No. 28/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding ;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Jo. No. 45/Pid.Sus/2012/PT.TPK. Smg.

Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegaratelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiSemarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Oktober 2012 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa

sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalampertimbangannya antara lain mengambil alin seluruh pertimbangan yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Semarang dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar;Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena berawal daripertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tipikor

padaPengadilan Negeri Semarang sejak awal sudah keliru, sehingga jika MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mengambil alih pertimbangantersebut berarti juga telah melakukan kekeliruan;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengandilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

MOHAMMAD ASKIN, SH dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF.Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

PUTUSANNO. 29/.Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelamin: Perempuan.Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.Tempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: HOSIHAH Binti SAFA1.: Bangkalan.: 51 Tahun / 01 Januari 1969

karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentangpedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim meyakinibahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah pada pasal 2 UndangUndang Tipikor

Panaitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri BANGKALAN dan Terdakwa sendiri didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakim Adhoc Tipikor Ketua Majelis HakimKUSDARWANTO,.,SH.SE,MH. TONGANI,SH.,MH.Halaman ke 84 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYDR EMMA ELLYANI S.H., M.H.Panitera Pengganti,RUDY SUPARNADI, S.H.Halaman ke 85 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana tertulis dalam konsideransnya, Objek Sengketaditerbitkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang merupakanputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menghukumPenggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupaPasal 3 UU Tipikor.

Karena Penggugat melakukan Pasal 3 UU Tipikor yangmerupakan kejahatan jabatan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang telah berkekuatan hukumtetap sejak 29 Juli 2009, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN danPP Manajemen PNS dapat diterapkan kepada Penggugat;39. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas berlakunya ObjekSengketa terhitung mulai Juli 2009 bersesuaian dengan Pasal 252 PPManajemen PNS dan Objek Sengketa tidak berlaku surut.

Pertama, Penggugat sewaktu masih menjadi PNS terbuktitelah dihukum dengan pidana penjara berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 29 Juli 2009yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yaituPasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

2017 tanggal 21 November2017 (fotokopi dari fotokopi); Bukti T9 : Putusan No. 10/G/2016/PTUN.SMD (fotokopi darifotokopi); Bukti T10 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018(fotokopi dari fotokopi); Bukti T11 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINo. 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September 2018, halPenegakan Disiplin ASN yang tersangkut tipikor

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaiHal. 3 dari 82 hal, Put.No.01/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mkssatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan

Soppeng serta bertempat di kawasan jalanHertasning Baru Makassar, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telahmelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan' berlanjut, menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya,

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau Jjanji,dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat' sesuatudalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atauberhubungan dengan sesuatu

Tipikor/2015/PN.Kdi."

SMATerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2015sampai dengan tanggal 03 September 2015;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Juli 2015 sampaidengan 6 Agustus 2015.Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19September 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kendari, sejak tanggal 20 September2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;Penahanan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negari Kendari sajak tanggal 13Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Kendari sejak tanggal 12November 2015 sampai dengan 11Januari 2016.Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejaktanggal 12Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak

pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telahmemenuhi rasa keadilan dan kemanfaatandengan tetap mengutamakan asaskepastian hukum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan maupun halhal yang meringankan baik terdapat di dalam maupundiluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa SAHIUDINAIs.

kawatir Terdakwa akan melarikan diri guna menghindaripemidanaan yang dijatuhkan padanya, maka Majelis Hakim Tipikor menetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanantersebut;Halaman 360 Putusan No. 46/Pid.Tiptkor /2015/PN.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsuroerbuatan memperkaya diri Sendiri, orang lain atau Suatu korporasiBahwa berdasarkan fakta sebagaimana keterangan saksi Corneles Gintu,saksi Jasman Mojanggo dan saksi Yostan Roy Mbae yang bersesuaiandengan bukti bukti nota pembelian barang berupa pipa air dan lainlainsejumlah Rp.73.528.200, (bukti terlampir) terungkap bahwa sebagian besardana sejmlah Rp. 109.781.248,00 (

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbanga hukum pada unsur mereka yangmelakukan, menyuruh melakukan dan atau turut Serta melakukanBahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Meko yang bertugas sebagaipembantu kepala desa dalam penatausahaan administrasi keuangan dalammembuat laporan pertanggungjawaban APBDesa Meko tahun 2015 danbuktibukti pendukungnya yang dinyatakan fiktif adalah atas sepengetahuandan persetujuan saksi Corneles Gintu

Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A/HI/Tipikor Palu, telah benar dalammenerapkan hukum pembuktian sesuai dengan unsur yang telahdidakwakan.Bahwa dalam memori banding Terdakwa menyebutkan bahwa judex factitingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dlaksanakan menurutHalaman 47 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PT PALundangundang...dst.

Hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranahpemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana pasal 253 KUHAP.2 Dalam memori banding Terdakwa menyebutkan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbanganhukum pada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 50/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM16//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :KesatuBahwa Anak IR.

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Dps

R@dAaKSI oo... cee cecceeccee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan aa sama, diberikan untuk dan atasBanda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001 Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN Bna

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H. danHakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

Namunjaksa penuntut umum masih saja memaksakan perkara dengan Tuntutannya,saya bersalah sebagaimana Pasal TIPIKOR yang di Dakwakan kepadaTerdakwa, dengan bertujuan untuk menunjukan pada Publik bahwa sayaseolaholah "benar bersalah" melakukan Korupsi Keuangan Negara;Bagaimana mungkin keterangan saksi Hasanudin Ba'adi dan Saksi RikciBakarang dalam persidangan telah dengan jelas mengatakan Bahwa Uangsejumlahn 3,9 Juta tersebut tidak tau untuk apa dan tujuan peruntukannyauntuk apa, lalu diri Terdakwa

Untuk itu saya Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmembebaskan saya dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Benarkah peristiwa piadana yang di dakwakan JPU kepada terdakwa terkaitdengan UU tipikor? Tentu sangat tidak logis, dimana tidak logisnya :Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 10 /Pid.SusTPK/2018/PN.Pal1.

Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuandalam TIPIKOR antara Pemberi dan Penerima uang samasama adalahpelaku kejahatan dan korbannya adalah Negara. Hal ini berbeda denganpemerasan dalam tindak pidana umum dimana penerima uang adalahpelaku dan pemberi uang adalah korban, karena paradigma hukumTIPIKOR selalu menempatkan korban adalah negara dan hajat hiduporang banyak;2.

Bahkan ada diantara saksi yang terpaksa dihadirkan dalamSidang Tipikor oleh Jaksa Penunut Umum namun sebenarnya dalampemeriksaan sebelumnya serta dalam Sidang Praperadilan saksitersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, padahal saksi tersebutselalu. mengikuti jalannya proses pemeriksaan dan jalannya sidangpraperadilan sebelumnya, Semuanya akan Kami sampaikan dan uraikanlebih lengkap/lanjut dalam Pleidoi iniSetelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya

beralamat di Jalan Slamet RiyadiBroni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa7 Desember 2015, dengan register Nomor 69/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;annnn== Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor

Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebutCi atas; === == 222 nan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn cee nnn cece neeann Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan

banding tersebut;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah); aonnon= Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada HariKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor