Menyatakan terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 ;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN pada hariJumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu masih di bulan September 2014 bertempat di TerminalSeloaji, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPonorogo, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi

Saksi JOKO SETYANTOKO :e Bahwa ia terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN pada hari Jumattanggal 19 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu masih di bulan September 2014 bertempat di TerminalSeloaji, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ponorogo, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart

Saksi EKO NURHADI :e Bahwa ia terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN pada hari Jumattanggal 19 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu masih di bulan September 2014 bertempat di TerminalSeloaji, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ponorogo, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Ad.1.

Menyatakan terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UUNo.36 Tahun 2009 ;2.

TUWEK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu . 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMIAJI Als.

Jombang atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 (2) dan ayat (3) .

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan (3) ;Ad. 1.

Jombang, karena telahmenjual sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa pil double L yang tidak memenuhipersyaratan keamanan kasiat atau kemanfataan dan mutu kepada saksi ANDIKWICAKSONO al.

TUWEK telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMIAJI Als.

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:*obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetika .Kemudian dalam 98(2) dan ayat (3) pada intinya menerangkan bahwa : untuk menyediakanatau mengedarkan obat atau bahan yang berkasiat obat dilarang apabiladilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan pengedaransediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh peraturan pemerintah.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUHERMAN Alias GARENG Bin JAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo.

AGUS (belumtertangkap/DPO) menawarkan obatobatan sediaan farmasi jenisTramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidakmemiliki uang untuk membeli obatobatan tersebut hingga kemudianSdr. AGUS menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk menjualkanobatobatan tersebut tanpa ijin edar dan hasil penjualannya disetorkankepada Sdr.

Ahli Suryatno, S.Si, Apt Bin Suryaman Wongso, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak memilikihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Kab. Indramayudengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola obat tingkatKab.

Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sedia farmasi dan/ ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. . Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusiapelaku tindak pidana.

sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana Pasal 106 ayat (1) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.

Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH TRESNA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.

Pemijian Desa Carangsari, KecamatanPetang Kabupaten Badunge Bahwa sedian farmasi berupa kosmetika tersebut kemudian disita olehBalai Besar POM di Denpasar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/08/BBPOM/PPNS/IX/2016 tanggal 20 September 2016;e Bahwa terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetikayang tidak memiliki ijin edar tersebut dengan cara menjualnya kepadakonsumen atau pembeli yang datang ke Putri Collection Jl.

Pemijian, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.Bahwa Keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, dengan latar belakangpendidikan adalah A poteker.Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No.36 tahun2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika.Bahwa Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika Pasal 2 kosmetika yang diedarkanharus memenuhi persyaratan yaitu : a).Menggunakan bahan yang memenuhistandard

Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun2009, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Setiap orang.2 Dengan sengaja.3 Mengedarkan sediaan farmasi.4 Tidak memiliki izin edar.Ad.

Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi.Yang dimaksud sedian farmasi menurut UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Bahwa terdakwa telah menjual sedian farmasi berupa kosmetika barang buktisesuai Surat Tanda Penerimaan No.STP/08/BBPOM/PPNS/IX/2016 tanggal 20September 2016 di Toko Kosmetika terdakwa ANAK AGUNG NGURAH TRESNAWIJAYA di Putri Collection Jl.Pendet Abiansemal Badung sejak tahun 2015 Barangtersebut terdakwa jual kepada konsumen

Unsur Tidak memiliki jin Edar:Bahwa sedian farmasi dapat diedarkan apabila memperoleh ijin edar dariDepartemen Kesehatan atau Badan POM RI.

PRASETYO GUNAWAN BinSAMINO bersama dengan saksi ISTRIYONO beserta barang buktidiamankan ke Kantor Polres Gunungkidul.Bahwa sebelumnya terdakwa DIMAS PRASETYO GUNAWAN BinSAMINO memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr.Ashandi di daerah jalan kampung Melayu, Tangerang, Banten danterdakwa DIMAS PRASETYO GUNAWAN Bin SAMINO dalam memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaituDirektorat Jenderal Bina Farmasi

Terdakwamenggunakan ganja kering tersebut mulai sekitar 1(satu) bulan yang laludan selama ini sudah mengkonsumsi ganja kering sebanyak 2 (dua) kali.> Bahwa terdakwa DIMAS PRASETYO GUNAWAN Bin SAMINO dalampenyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri tidak ada ijin daripihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan AlatKesehatan Kementerian.

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberiizin 1 (Satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telahmemiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapatmemberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negarayang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Izin Khusus Penyaluran Narkotika;Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industrifarmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyalurannarkotika dari Menteri.

Industri farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumahsakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkannarkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit,dan lembaga ilmu pengetahuan.

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;6.

PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa, SUTAMI Binti JUMAER, pada hari Sabtu tanggal 10Oktober 2015 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Terminal Kesamben,Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi

/PN.Blt..bahwa sewaktu terdakwa berada di tempat tersebut di atas sedangmelakukan kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan kemanfaatan mutu, terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba PolresBlitar, sewaktu di lakukan penggeledahan petugas mengamankan barang buktiberupa 200 (dua ratus) butir pil tablet dobel L, 48 (empat puluh delapan) butir piltablet dobel L dan uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).

196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa, SUTAMI Binti JUMAER, pada hari Sabtu tanggal 10Oktober 2015 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Terminal Kesamben,Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenangmemeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

/PN.Blt..bahwa sewaktu terdakwa berada di tempat tersebut di atas sedangmelakukan kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba PolresBlitar, sewaktu di lakukan penggeledahan petugas mengamankan barang buktiberupa 200 (dua ratus) butir pil tablet dobel L, 48 (empat puluh delapan) butir piltablet dobel L dan uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun2005, dari lulusan : Lulus D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, Lulus S1Farmasi di Ubaya tahun 2000, Lulus Fakultas Apoteker UGM tahun 2001..

Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, menjualdan/atau mengedarkan Obat / Pil tidak dapat dibenarkan karena bukanorang / tenaga yang mempunyai kewenangan dibidang sediaan farmasi,. Bahwa dengan adanya terdakwa bukan sebagai orang / tenagayang mempunyai kKewenangan dibidang sediaan farmasi, berarti sangatjelas bahwa orang / terdakwa tidak memiliki izin sSarana dan farmasi (tidakmemiliki ijin dalam menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasiseperti Obat/Pil tersebut,.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020jam 21.30 Wib. di Kel.

yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan tablet tersebut , tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yangmengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Martotersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;2.

BB4542/2020/NPF berupa tablet kKemasan warna silver tersebut diatasadalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat)Nomor urut 7 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 05 tahun1997 tentang Psikotropika;Bahwa terdakwa FERI ANDRIAN Bin KAJAT dalam Menerima penyaluranpsikotropika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang danterdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotik, Saranapenyimpanan sediaan farmasi, Rumah sakit atau lembaga penelitian ataupendidikan,

Brebes;Bahwa pada saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanandan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Brebes;Bahwa Jenjang pendidikan terakhir Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasisejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadiApoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatandinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

Adapunjabatan terdakwa tersebut atas dasar Keputusan fungsional dari Bupati KabBrebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selakutenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinasKab.Brebes;Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obatobattertentu ;Bahwa Alprazolam (nama generik) dan Lexzepam (nama paten) kandunganzat aktifnya Bromazepam berdasarkan Peraturan Menteri

klinik dan rumah sakit, dengancara apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit memesan Obat kepadaDistributor/PBF resmi dengan surat pesanan khusus psikotropika yangditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek, instalasifarmasi klinik dan rumah sakit oleh Distributor resmi / PBF obat pesanandikirim langsung ke Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit dan harusditerima oleh apoteker penanggung jawab, jika apoteker penanggung jawabberhalangan hadir penerimaan psikotropika

Setelah diterima oleh Apotek,instalasi farmasi klinik dan rumah sakit, psikotropika tersebut tersebutdisimpan dalam wadah asli dari produsen, di dalam lemari khususpsikotropika Lemarinya harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kuncilainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan;Bahwa dalam pengolahan, peracikan dan peredaran di Fasilitas PelayananKefarmasian seperti Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakitmengeluarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ASWAD dan Terdakwa II HADIJAH Alias DIJAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00

setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei atau setidaktidaknya tahun 2018 bertempat di KampungLancang Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten ManggaraiBarat, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Lbjdaerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili danmemeriksa perkara ini, telah dengan sengaja yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Teranokoko selaku pemeriksa, dengan hasil pengujian / pemeriksaanyang pada pokoknya disimpulkan obat jenis Tramadol berupa kapsulberwarna Hijau Kuning, positif mengandung Tramadol HCL.Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Lbj Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja menyimpan untuk diedarkansediaan farmasi berupa 20 (dua puluh ) strip obat Tramadol yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalahdilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya jjin edar dari

Teranokoko selaku pemeriksa, dengan hasil pengujian / pemeriksaanyang pada pokoknya disimpulkan obat jenis Tramadol berupa kapsulberwarna Hijau Kuning, positif mengandung Tramadol HCL.Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja menyimpan untuk diedarkansediaan farmasi berupa 20 (dua puluh ) strip obat Tramadol yang tidakmemenuhi standard dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan(3) adalah dilakukan secara tanpa hak karena terdakwa

dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta tidakmenyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yangmemperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersayaran mutu dan / atau kemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang

Promedrahardjo Farmasi Industri,dengan nomor register izin edar : GKL 0533207101A1, bentuk sediaan kapsul50 mg kemasan dus, 5 Strip @ 10 Kapsul golongan obat keras, komposisiTramadol 50 mg/kapsul.

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmembeli, menjual, menerima atau memperoleh shabu shabu danterdakwa bukan juga dari lembaga yang memperoleh jijin untukmenyalurkan narkotika jenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009

tertentu yangmemiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara yangmemilki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untukmemiliki, menguasai, menyediakan shabu shabu dan terdakwa bukanjuga dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan narkotikajenis sabusabu tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalamPasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO dan saksiMIFTACHUL HUDA diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukanoleh

pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwabukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin,dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitiandan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabuHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Bonbukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan melainkan melaluiBACHTIAR

Bahwa benar, terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, tidakmemiliki apotek dan terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus/riwayat pendidikan di bidang farmasi.

Keterangan ahli dibacakan sesuai dengan BAPyang dibuat penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa benar,ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan KabupatenWonosobo sebagai Staf bagian Farmasi dan perbekalan kesehatan.Bahwa benar, tuga spoko ahli adalah sebagai pengelola kebutuhanfarmasi untuk puskesmas dan rumah sakit negeri Kab.

Bahwa benar, orang yang tidak mempunyai keahlian riwayat pendidikandibidang farmasi memperjualbelikan riklona tidak boleh dan orang yangtidak sakit juga tidak boleh mengkonsumsi riklona karena melanggaraturan. Bahwa benar, riklona memenuhi standar atau persyaratan formakopeIndonesia dan terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian an/atau lembaga pendidikan.2. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,dan lembaga penelitian an/atau lembaga pendidikanHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor57/Pid.Sus/2016/PN Wsb3.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;Menimbang, bahwa Penyerahan Psikotropika dalam rangkaperedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukanoleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal14 UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah ternyata bahwa terdakwa DENI FERRYANTO Al.

Asparnoor Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;

Batik dengan cara pembeli datangke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCarnophen); 722 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophenatau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan

Batik dengan cara pembeli datangke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; e Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCarnophen;; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen neee Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophenatau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; e Bahwa carnophen atau Zenith tersebut

Batik dengan cara pembeli datang kewarung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenisCAINOPNEN;, nnn n nnn n nnn nn nner nnn nnn anna nana nnn manna ncnnanannaneBahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atauZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dankeuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebutdipergunakan untuk keperluan seharihari; Hal 10 dari 21 halaman,

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1); Menimbang, bahwa tentang unsur pertama setiap orang, Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa sajasebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkanorang bernama terdakwa SRI YANTI Binti H.

Asparnoor Alm telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

IWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

IWAN bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 196 Undangundang RI No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

IWAN tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart KeamananDan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN.Jbg2.

Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; -----------------2.

Menyatakan terdakwa HUSAINI Als USAI Bn RAMLAN (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua PenuntutUmum 22222 noo ono nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne2.

Banjar dengan jabatansebagai Kepala Puskesmas Sungai Rangas; Bahwa Ahli kuliah di Fakultas Farmasi UII (Universitas Islam Indonesia) lulustahun 2003 Ialu lulus sebagai Apoteker tahun 2004 sedangkan riwayat sebagaiPNS pada Dinas Kesehatan Kab. Banjar sejak tahun 2005 dan sekarang menjadiKasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar; 3.

atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar.Sedian Farmasi itu sendiri menurut pasal angka 4 UU RI Nomor 36Tahun 2009 diartikan sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,sedangkan izin edar dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh Pemerintah untukperedaran suatu sediaan farmasi guna kepentingan pelayanan kesehatan kepadaMasyarakat.

Menyatakan terdakwa HUSAINI alias USAI bin RAMLAN tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan percobaan mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, 2.

MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H.

sediaan farmasi adalah saranapelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik danToko Obat:Bahwa Obat Zenith Carnophen sebanyak 669 (enam ratus enam puluhsembilan) box yang didapat dari penangkapan terdakwa dan terdakwaIl, yang kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yangmerupakan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi dariPT.

Zenith Pharmaceuticals yang disitadari terdakwa dan terdakwa II merupakan sediaan farmasi yang sudahdilarang beredar karena sudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai suratdari Kepala Badan POM RI No.

HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009:Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak termasuk orang yang berhakmengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan serta tidak memiliki Apotek/ Toko Obat yangsebagaimana berhak mengedarkan sediaan farmasi yang disertai jjintertulis dari Balai POM Banjarmasin;Bahwa larangan peredaran obat jenis Carnophen dari zenithPharmaceuticals dikarenakan penggunaannya disalahgunakanseharusnya obat tersebut dikonsumsi sebagai obat untuk

dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa mengenai kata Memproduksi atau Mengedarkandalam unsur tersebut, bersifat optional atau pilinan atau alternative, yang dalamartian teroenuhinya salah satu sudah dapat membuktikan unsur ini:Menimbang, bahwa kata Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan,dapat diartikan terpenuhi keduanya atau dapat hanya terpenuhi salah satu sajadalam perbuatan terdakwa dalam unsur ini;Menimbang, bahwa kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,

Sehingga bertitik tolak dari hal tersebutsekarang baik perseorangan ataupun badan hukum tidak ada yang berhak ataumemegang izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat carnophen tersebut di Indonesia, termasuk Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat, unsur ketiga Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang,

Menyatakan terdakwa AGUS RAHIM Bin SYAMSI BAHRUNbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan JaksaPenuntut UMUM) ~~n nnn nn nnn nn nr nnn2.

Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut: wecennnnn= Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,bermula dari penangkapan terhadap saksi SETIAWAN Als.

benar; 222 nee one ren nee nnn neBahwa saksi mengetahui bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut saksi peroleh daribahku kuliah untuk mengambil gelar sarjana sain Apoteker; Bahwa maksud dari pekerjaan ke Farmasian adalah segala sesuatuyang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obattradisional, bahan obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetikameliputi produksi, distribusi termasuk perijinan sertapengawasannya; Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi

ZENITH tetapiorang Kotabaru biasa menyebutkan obat zenith; Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidakboleh mendistribusikan obatobatan dan cara penyimpanan obatkeras harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan disaranakesehatan (Apotik); 22+ 222 202 222 ne one oeBahwa obat carnophen atau zenith telah dibatalkan ijin edarnyasesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27Oktober 2009 perihal pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi

/ obat yang diproduksi oleh pabrik harusmempunyai ijin edar dari badan POM kemudian didistribusikanmelalul PBF (Pedagang Besar Farmasi) kemudian saranapelayanan kesehatan seperti apotik atau toko obat dapat memesantersebut kepada PBF melalui surat pesanan resmi berdasarkan ijinyang dimilikinya, setelah obat diperoleh dapat dilakukanpenyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannyadan disimpan sesuai standar obatobatan tersebut; Terhadap keterangan saksi dan saksi ahli tersebut, terdakwa

., sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14April 2011 ; Setelah mendengar uraian tuntunan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2011Nomor : PDM91/T.gung/Ep/03/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AGUS HANDAYANTI bin MUKSIN telah bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan

Perkara : PDM91/T.gung/Ep/2011 yaitu : Bahwa tia terdakwa AGUS HANDAYANI bin MUKSIN pada hari Senin tanggal 3 Januari2010 sekitar jam 13.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011bertempat di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau suatutempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal

106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatanyaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh petugasKepolisian yaitu saksi RIO PUTRO dan saksi GUNUNG TITIS karena terdakwa telahdengan sengaja mengedarkan pil LL dengan cara menjual pil LL kepada masyarakat,terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr.

dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi alatkesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi saksimaupun keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukandipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur pasal 197 UU RI No.36tahun 2009 tentang Kesehatan

Undangan lain yang bersangkutan ;Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya =;Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah Mengingat, akan ketentuan pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 dan pasalpasal dalam MEN GADIL I Menyatakan Terdakwa AGUS HANDAYANI bin MUKSIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI

MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VIJAY FAELANI Alias VJ Bin SOLEHUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat

tanggal 6 September 2017 Tentang PenetapanHari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VNAY FAELANI Als VJ BinSOLEHUDIN bersalah melakukan TINDAK PIDANA TURUT SERTATANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagungatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, berupa Pil Doubel L tablet warnaputin berlogo LL, perbuatan

SURABAYA pada kesimpulannyasetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa bahwa barang bukti dengan Nomor = 6122/2017/NOF. : sepertitersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCLHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Tig.mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedangkan terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi

Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagungatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan perbuatan

(PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang membutuhkan obat keras harus ada petunjukdan perintah dokter yaitu menggunakan resep dokter karena apabilaHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Tlg.seseorang mengkonsumsi obat keras

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.