PUTUSANNomor : 853 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan:SURDENI SULAIMAN, SKM Binti H.SULAIMAN AHMAD ;: Imbudee, Kabupaten Bireun;: 40 tahun/ 22 Desember 1972 ;: Perempuan;: Indonesia ;: Dusun Tgk.

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK /X/2011 tentang Pengoperasian

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum72pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh Purwanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttd./ MS. Lumme S.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah dalammemahami dan menerapkan hukum dan undangundang, serta telahmengabaikan fakta hukum yang ada.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru hanya mengulangseluruh pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarutanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan faktafakta hukum yangsesungguhnya.3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal2 ayat (1) jo.

Surachmin, S.H., M.H.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh paraPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;Hal. 59 dari 59 hal. Put. No.348 K/Pid.Sus/2014HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. ttd/Dr.

;Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari,sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 19 September 2016 ;Dbantarkan sejak tanggal 26 Agustus 2016 ;Pencabutan pembantaran sejak tanggal 10 November 2016 ;Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 November 2016 ;Penahanan lanjutan di Tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2017sampai dengan 21 Oktober 2017 ;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 28 September2017 sampai dengan21 Oktober 2017 ;Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Manokwari, sejaktanggal 3 November 2017 s/d 1 Januari 2018 ;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap , sejak tanggal2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 ;11.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Il, sejak tanggal1 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018 ;12.Penahanan Hakim Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/dtanggal 24 April 2018 ;13.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

Sebagai Hakim Anggota, SNERSIMANJUNTAK , S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh KetuaMajelis dengan didampingi para Hkim Anggota tersebut, dibantu oleh: E.SSOELASTRI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Manokwari dan Terdakwa serta Penasihat Hukum

SOELASTRI, SH)Salinan Putusan ini Sesuai dengan AslinyaPengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JayapuraPanitera,H. SUYAHYO, SH.,MHNIP. 19580903 197903 1 002Hal 54 dari 52 hal Put. Nomor :22/Pid. SusTPK/2018/PT JAP

No. 25/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Psttanggal 6 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsipada tanggal 14 Mei 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada PengadilanJakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli2020;Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2020dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada 22 Juli 2020;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Terdakwatanggal 20 Juli 2020 Nomor : W10U1/357/HN.05

Membebankan perkara kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,NUR HAKIM,S.H.,M.H., SRI ANDINI, S.H., M.H.

., CN HakimHakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagaiHakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2020Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, sertaENGKUS AGUSTINA, S.H.

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaHal 26 Putusan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 08 Desember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 06Maret 2016 ;Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016 ;Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 14April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 27/PID.SUS.TPK/2016/PT.PBR9.

Sultan Syarif Kasim(Hotel Gajah Mada) No. 98 Lantai Dasar DumaiRiau berdasarkan Surat Kuasatanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 1288/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 16Desember 2015;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Mataram paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei2015 s/d 11 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman dari 42 halaman putusan No. 12/Pid.Sus/2015/PT.MTRTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir di dalamnya sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriMataram tertanggal 6 April 2015 Nomor : 52/Pid.Sus.TPK

TPK/2014/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di KepaniteraanPengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh)hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 24 April2015 sedangkan untuk Penuntut

memori banding tertanggal 6 Mei2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Mei 2015dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum melaluiPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu dengan surat tertanggal 12 Mei 2015,perihal ; Mohon bantuan pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding perkaraNo. 52/Pid.SusTpk/2014/PN.Mtr.Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada intinyamenyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor

ne nccnn ncnHalaman 25 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidakdengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsidan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat padahuruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattidak didasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lainyang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian dan pemerintahan daerah.Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsidan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya dengan pengadilan(pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalamPasal 15 ayat (10 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan. 272222 222 2n nnnHalaman 29 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGPasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbuny) :Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang;b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan;c. cakupan bidang atau materi wewenanQ)Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untukTergugat sebagai pimpinandaerah sangat prihatin dan memberikan simpatiyang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dankawankawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugattidak ingin untukmengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dantelah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkenakasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2013Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Jo PutusanPengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor 19/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa H. AGUS RIYANTO, S.Sos., M.M., binMAKDORI dalam pertimbangan hukumnya halaman 160 menyatakanbahwa:Berdasarkan keterangan saksi M. Budi Haryono, S.H.

M.M.) dan Terdakwa tidak membantah perihal tandatangan Terdakwa;Bahwa berdasarkan bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Semarang atas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor SemarangNomor19/ Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 758 K/Pid.Sus/2012 tersebut jelaslan bahwa PemohonPeninjauan Kembali (M.

SUHADI, S.H., M.H., danLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim AdHoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITIROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.H. SUHADI, S.H., M.H. Dr. H. M.

Bumi Rabbani) ;S1 Ekonomi; Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh ;1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;4 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2015sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;5 Perpanjangan Ke1 Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; 6 Perpanjangan Ke2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016Hal.1 Putusan No : 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : FARIJI, S.

Tidak menerapkan suatu peraturan hukum ataumenerapkan suatu' peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telahmelakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan d KUHAP ;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

GATOTSUHARTO ke depan persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkandakwaan alternatii Kedua : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya di dalam memeriksadan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomiannegara di dalam putusannya ;Bahwa perhitungan kerugian negara sendiri bersifatkasuistis, atau dilihat perkasus, karena tidak semuapasalpasal dalam perkara tindak pidana

GATOT SUHARTO yang tidakpernah dipertimbangkan dalam putusan yang dibuatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dankesalahan di dalam cara mengadili terhadappenerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antarapertimbangan mengenai unsur yang satu denganyang lainnya di dalam menyatakan Terdakwa Ir.GATOT SUHARTO terbukti melakukan perbuatandalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifatmelawan

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam

Soppeng serta bertempat di kawasan jalanHertasning Baru Makassar, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, telahmelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan25dengan jabatannya

Soppeng sertabertempat di kawasan jalan Hertasning Baru Makassar, atausetidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai35Satu perbuatan berlanjut, menerima pemberian atau janji,dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atauberhubungan dengan sesuatu

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL tanggal 5 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa A. TUBAGUS BM.

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding pada tanggal 17 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juni 2014, memoribanding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuaiAkta Penyerahan memori banding Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR

/2013/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaandalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkarasebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaramasing masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor08/PID.SUS/Tipikor/2014/PN.PALU ;Menimbang, bahwa sampai berkas

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RImenyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harusdinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor

karenasecara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justrudalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukupmembuktikan unsur melawan hukum secara formil ;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwaTerdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan KomitePembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tipikor,Smg., jo putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggSemarang Nomor :58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., jo. Putusan MahkamaAgung No. 19 K/Pid.Sus/2014;3. Bahwa Walaupun putusan pengadilan tersebut sejak tahun 2014 telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun mengenai barang Buktiberupa Sertifikat Hak Milik No,2150 Kel.Gumilir, Percil No.

Tipikor Smg jo. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgjo. Putusan Nomor 19.K./Pid.Sus/2014 dalam perkara atas nama terdakwa HeriKarmawan;Menimbang, bahwa saksi Titin Sartyem dan saksi Sudirwan pada pokoknyamenerangkan bahwa benar Budi Irianto telah melaksanakan jual beli denganpelawan (bersama Heri Karmawan) atas tanah miliknya yang terletak di Jl.

BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengantelah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh padahari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskanbahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan inikami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini

Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadappokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hinggatanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;2.

Dimana Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam menentukan jumlah kerugian keuanganNegara masih mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Jambi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi, halaman 41dengan pertimbangan :Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi : Rp. 565.479.000,Kelebihan sisa meubeler sebesar : Rp. 40.000.000,Total : Rp. 605.479.000.Hal. 38 dari 49 hal. Put.

No. 1838 K/Pid.Sus/2015Dari hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Jambi mengambil alin hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara dari Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi.Walaupun terdapat perbedaan hanya dalam pola penghitungan sisakerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR:Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1 Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Il adalah salah satunya.9.2 Menyaksikan pengukuran ulang Tanah Penggugat padahal LurahGunung Lingai dan Camat Sungai Pinang tidak mempunyai arsip datatanah warganya secara tertulis

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR: Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1. Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Iladalah salah satunya.9.2.

PUTUSANNomor : 7/ PID/ TPK/ 2017 / PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir ; Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir 557 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot

Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum. telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:32ttd./. ttd./.Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.ttd./.M.S. Lumme, SH.

PN.BglPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman31dari31halamanPutusanNomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl