Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 29 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR WIBOWO, SH
Terbanding/Terdakwa : CIPTOROSO, S.PI Bin TARSONO
101 — 57
  • Sewa 23.590.000 13.340.000 10.250.000Biaya Perjalanan 27.200.000 16.400.000 10.800.000Jumlah 63.910.000 JUMLAH (1 + 2) 315.400.000 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan' oleh terdakwaCIPTOROSO, S.PI Bin TARSONO bersama dengan saksi AHMANRUKMAN, SP Bin SUMARJA mengakibatkan timbulnya kerugiankeuangan negara sekitar Rp.315.400.000, (tiga ratus lima belasjuta empat ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanatersebut dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa CIPTOROSO, S.PI Bin TARSONO sekitartanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 atau setidaktidaknya pada waktu waktu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-07-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 38/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 22 Juli 2014 — 1.HOSPITA CH. SINAGA., 2.RAFAEL PAHOTANI
44 — 32
  • SINAGA dan TerdakwaI RAFAELPAHOTANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana dalam dakwaan PERTAMAPrimair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;2 Menyatakan TerdakwaI HOSPITA CH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911 K/PID.SUS/2009
Tanggal 20 April 2010 — GUNAWAN M. SU
57 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 911 K/PID.SUS/2009Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAR :Bahwa Terdakwa 1. GUNAWAN M.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-05-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Mam
Tanggal 26 Juni 2014 — MAHMUDDIN,S.Pd
77 — 40
  • . : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 KUHPidana;ATAU;Kedua : Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64KUHPidana;ATAU;Ketiga : Melanggar Pasal
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 5 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 5 Maret 2018 — INDO HASNAWATI
72 — 34
  • Put.No.5/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MksLimaRatus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh EnamRupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu.Bahwa perbuatan terdakwa INDO HASNAWATI (Ketua TPK) bersamadengan SOFYAN (sekretaris desa) dan SAHARUDDIN (bendahara DanaDesa) serta ANDI FAJAR BAKTI (Kepala Desa Waetuwo), diatur dandiancam Pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 38/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 18 Agustus 2016 — HIDAYAT TAGOR NASUTION.SH ALIAS TAGOR BIN KAMAL CHAZALI NASUTION. RISMAYENI,Spd BINTINAZARUDDIN MUNCHANG
152 — 102
  • RISMAYENI S.Pd hingga habis masa pikir pikir juga tidak ada menyatakanbanding, maka terdakwa terdakwa dianggap telah menerima amar putusantersebut;Menimbang, bahwa adapun hal hal yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam memori banding pada pokoknya :1 Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dariMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkandalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor. 2060Taun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310 K/PID.SUS/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — HERRIYANTO AS Pgl. HERI ;
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Heri yang identitasnya tersebutdi atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa Herriyanto AS Pgl. Heri oleh karena itu daridakwaan Primair tersebut ;3.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2013 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 01-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 09/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 17 April 2013 — ATHOUF IBNU TAMA, SH., MH
156 — 73
  • Acara Pidana (KUHAP) ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saatTerdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa tahanan yang telah dijalaniTerdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP)) ;2 2222202 202222Memperhatikan pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) kelKUHPidana serta segala peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI6667e Menerima permintaan banding dariTerdakwa ;e Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 3 Mei 2016 — KADIONO
74 — 43
  • ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);Bahwa akibat perbuatan terdakwa KADIONO Negara Republik Indonesiayang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol SubdivreMadura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilaiRp. 12.109.488.469,38 , (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratusdelapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);wonnennnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahHalaman 16 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT SBYdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; SUBSIDIAIR :wan neen nnn Bahwa Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang Beras BulogLarangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura berdasarkan Surat KeputusanDireksi Perum Bulog Nomor :KD189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014secara bersamasama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 September 2014 — Dr. Ir. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR
67 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 31 Tahun 1999 JoUndangUndang 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena JudexFacti telah secara salah dan menerapkan peraturan hukum, maka putusanPengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerangtidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkandi bawah ini:Bahwa sesuai fakta hukum dan alatalat bukti yang sah, maka dakwaanPenuntut Umum Primair, Subsidair, Lebin Subsidair dipertimbangkan sebagaiberikut :Dakwaan Primair: Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 22/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HASBULLAH, S.Pt.M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
81 — 49
  • Menyatakan Terdakwa HASBULLAH,S.Pt,M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindakpidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UdangUndang Nomor20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI bin SUPARMAN
160 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 19Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan danMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti terteradibawah ini :Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNo. 20 Tahun 2001, UndangUndang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 18 Agustus 2014 — YAHYA bin SULAIMAN
65 — 22
  • Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;Halaman 55 dari 75 halaman Tipikor 65/ Pid.SusTPK/2014/PN SmgMenimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidaritas seperti tersebut diatas, maka dakwaan yang harusdipertimbangkan terlebin dahulu adalah Dakwaan Primair, dimana Terdakwadidakwa melanggar ketentuan Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP., yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
M. Ajiz Fandila Bin Usman R
325 — 110
  • kekuatan hokum tetap sebagai barangbukti, hal ini majelis berpendapat Penuntut Umum sengaja melakukan untukmenghilangkan perbuatan Perdata yakni pinjam meminjam uangsebagaimana dalam dakwaan Terpidana MUSLEM SYAMAUN, S.Sos BinSYAMAUN ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terpidana MUSLEM SYAMAUN,S.Sos Bin SYAMAUN Penuntut Umum mendakwa Terpidana MUSLEMSYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN dengan dengan dakwaan AlternatifSubsidaritas, yakni : Hal 57 dari 66 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN BnaKesatu Primair : Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — GUSTI MUHAMMAD SOPHIAN SYARIF, S.T
140 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • juga tidakmenemukan bahwa putusan tersebut dijatunkan oleh Pengadilan Negeri dengantelah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasiJaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 UndangUndang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-06-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/ 2017/PT TJK
Tanggal 21 Juni 2017 — 14/PID.SUS-TPK/ 2017/PT TJK
142 — 144
  • Perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST tersebut diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FADLUN, ST selaku Direktur PT. BhawanaPrasasta bersamasama dengan HADI SETIADI, SH., MH selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Ir.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 68/Pid/Tpk/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — YAYAT SETIA
172 — 95
  • LATIF CONDRO WARSITO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :soneennne Bahwa Terdakwa YAYAT SETIA selaku Ketua Panitia PengadaanBarang dan Jasa pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi JakartaPusat Tahun Anggaran 2010 bersama sama HERI ISMUWARDANA selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) , H. LATIF CONDRO WARSITO, DirekturUtama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — BUANG SALAKORY, SE
75 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ditujukan bagisetiap orang tanpa harus membedakan apakah orang tersebut memilikikewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya atau tidak.Sedangkan terhadap unsurunsur lain dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 06-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PID.TPK/2016/PT JMB
Tanggal 19 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RESTU ANDI CAHYONO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI. Diwakili Oleh : JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI.
147 — 57
  • Menyatakan terdakwa JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair; 2.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-12-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK
Tanggal 30 Januari 2017 — Ir. TOGU SILITONGA BIN MARATUA SILITONGA
87 — 45
  • Togu Silitonga Bin Maratua Silitonga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUH Pidana;Halaman 61 dari 74