RepublikIndonesiasebesar USD4,500,000.00ekuivalen Rp. 63.342.000.000,00(kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.14.076,00 USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun fisik barang FloatingDock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa ADRI SIWU yang dilakukan bersamasama denganANTONIUS ARIS SAPUTRO dan RIRY SYERIED JETTA sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf bJo.

karena tidak ada alasan yang sah untukdikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkantetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upayahukum selanjutnya;Halaman 148 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.SbyMenimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat bandingTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yangakan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan, Pasal

2 Ayat (1), Jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaiman telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan tertanggal 29 Maret 2016yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR, tidak terbuktisecara sah melakukan tindak pidana Korupsi, seperti yang didakwakandalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo, Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 126 127 Menimbang, bahwa Hakim Anggota II terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndoesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1)

suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;e Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal11 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa GUSTIADI IMIL tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), huruf bUndangundang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Binti AGUS diatur dan diancampidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 18 dari 71 hal. Put. Nomor: 2907 K/Pid.Sus/2015 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa FITRIANTY, A.Md.

Daniel Jerry Bunggulawa tersebut di atas, diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, 2 dan3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal64 ayat (1) KUHP;atauKedua :Bahwa terdakwa Ir.

BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp.1.433.065.000, (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam puluh limaribu rupiah).woe= Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :wnnneeee Bahwa terdakwa IMRON, SE Bin (alm) MUSANA selaku DirekturUtama Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sliyeg KabupatenIndramayu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti,pada tahun 2003 sampai dengan bulan Desember

Penyimpangan dalam Penyaluran Raskin Tahun 2014 sehinggaterdapat perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negarasenilai Rp. 514.138.800.60 (lima ratus empat belas juta seratus tigapuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh per seratus rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa AYI SUPRIATNA sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 20

Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiMenimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaanSubsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaanPrimer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

ANANTO SUKMONO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP ;Membebaskan Terdakwa Ir.

No. 672 K/Pid.Sus/2013Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Drs. SARIDI.

perbuatan terdakwa tersebut telahmenimbulkan kerugian keuangan negara cq kas daerahpemerintah daerah kota Bengkulu lebih kurang sebesar Rp.105.200.000, (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah)atau. setidak tidaknya sebesar itu sebagaimana hasilpenghitungan kerugian negara yang termuat dalam halaman30 laporan hasil audit investigatif nomor : LHA4939/PW06/5/2007 tanggal 16 November 2007 yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan Bengkulu.. weeeee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 (b), 2, 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.

PengadilanTinggi Surabaya Nomor 31/PID.SUS/2010/PT.SBY tanggal 21 Januari 2010 joPutusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 259/Pid.Sus/2009/PN Kadr tanggal 23November 2009, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkaratersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembaliPemohon / Terpidana dikabulkan, dan Terpidana tetap dijatuhi pidana, makabiaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaTerpidana ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan peninjauan

empat rupiah);17.Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Keuangan Daerah KabupatenOKU Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 mengalami kerugiansebesar Rp. 540.562.923,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enampuluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumsel Nomor: SR630/PW07/5/2017 Tanggal15 Desember 2017;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa dr.

No.12/Pid.Sus/2012/PT.GTLOPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP311/PW.18/5/2010 tanggal 27 Oktober 2010.waneanen= Perobuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal

Irwansyah telahbertanggungjawab atas kerugian pembangunan :1) Pembangunan Kantor DPPKAD sebesar Rp176.231.696,782) Pembangunan Kantor BAPPEDA sebesar Rp108.912.840,893) Pembangunan Kantor PertanianRp 115.465.916,00Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalahRp.400.610.453,67.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa SYAHRIAL LAFAU, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan KabupatenBatu Bara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu BaraNomor : 114.B/DPU

tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secarasubsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanprimair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan dakwaan subsidair ;Menimbang, terdakwa pada dakwaan perimair didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Dengan Melawan Hukum ;3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Srikandi telah diperkayasehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan hasilpemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam Laporan HasilPemeriksaan Reguler (LHPR) No : 700/21/V/LHPR/INSP/2018 tanggal28 Mei 2018, tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, PengelolaanSumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana danPengelolaan Tahun 2017 Rp. 212.641.129, (dua ratus dua belas jutaenam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilanrupiah).Perbuatan terdakwa melanggar pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, (2), (3) Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

KARDItidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamaSsama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair.2. Menyatakan terdakwa IR. ANDI IRAWAN BIN H.

KARDI diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Subsidair :Bahwa terdakwa IR.ANDI IRAWAN BIN H. KARDI selakuDirektur CV. Putra Sukamanah berdasarkan Akta PendirianPerseroan Komanditer CV.

KARDI didakwa dengan dakwaan yang berbentukdakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana231Korupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64ayat (1) KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam

SR1475/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengahyaitu sebesar Rp 222.554.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empatribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1)Jo. pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah Dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur : Setiap orang, yang secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara, didasarkan padaketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri,sehingga karenanya merupakan pasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu. Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaitu unsurunsur198Pasal 2 ayat (1) Jo.

Rp.1.591.756.772,87 (satumilyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuhratus tujuh puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaHalaman 41 dari 207 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN BnaKeuangan Perwakilan Aceh Nomor: SR2675/PWO01/5/2017 tanggal 12Desember 2017, atau setidaktidaknya sebesar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa Samsudin Tajmal, S.Sos Bin Taha Sekedang, selakuDirektur PT Jiban Aman Sentosa, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaanbertanggal

harinya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasMajelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum ;Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN BnaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanterhadap dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP., yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Aceh Tenggara tahun anggaran 2011 telahterjadi kKerugian keuangan negarasebesarRp. 1.591.756.772,87 (satumilyar limaratussembilanpuluhsatujutatujuhratus limapuluhenamributujuhratustujuhpuluhdua rupiah komadelapanpuluhtujuhsen).Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah