Ditemukan 11261 data
PT. ASIA BAHARU
Tergugat:
1.MAURER dan WRITZ GMBH dan CO. KG
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
891 — 393
Bahwa terhadap hal tersebutjuga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi, yaitu Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999 (Vide Bukti TT1), yangmenyatakan bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usahanegara dan obyek gugatan menyangkut wewenang pejabat tata usahanegara tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalahperadilan tata usaha negara.10.
Foto copy PutusanMahkamah Agung R.I., Reg.Nomor: 620 K/Pdt/1999, (diberi tanda TT2);3. Foto copy Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (diberi tandaTT3);4. Foto copy Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (diberi tandaTT4);5. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan SediaanFarmasi Dan Alat Kesehatan, (diberi tanda TT5);6.
71 — 20
Satu petak tanah kebun berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 340atas nama Hj.Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkan Akta JualBeli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010 seluas 356meter terletak di Desa/Gampong Rawang ltek, Kec. Tanah JamboAye, Kab. Aceh Utara.Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj.Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lbrahim Bardansemasa sedang dirawat di RS. Herna, Medan.
Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010seluas 356 meter terletak di Desa/GampongRawang ltek, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.f. Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj. Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lorahimBardan semasa sedang dirawat di RS.
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
AKHMAD ZULFIAN, S.T.
120 — 20
Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Pembanding/Penggugat II : HEKTOR POMPIDO SURBAKTI Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Pembanding/Penggugat III : LENY PURI CHLEFES Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Terbanding/Tergugat I : PT. Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
209 — 49
1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu) mengikatkan = dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1459 : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Pasal 616 : Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantah bergerak dilakukan dengan pengumuman akan aktayang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalamPasal 620
.Pasal 620 : Dengan mengindahkan ketentuanketentuantermuat dalam tiga pasal yang lalu pengumuman termaksuddi atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinanotentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yangbersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang manadalam lingkungannya berangbarang tak bergerak yangharus disertakan tv berada dan dengan membukukannyadalam register.Bersama sama dengan pemindahan tersebut di atas, pihakyang berkepentingan harus menyampakan juga kepadapenyimpan hipotik
1.EVI NURUL HIDAYATI,S.H.
2.MELADISSA ARWASARI, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS SARWONO Als SARWONO
53 — 10
Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Antonius Sarwono Alias Sarwono oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 5 (lima) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua, kemasan 620
Aiptu Dwi Nugroho
Terdakwa:
Malikhah Binti Nasrun
14 — 2
100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3.1. 2 (dua) botol miras merk Anggur Kolesom cap orang tua isi 620
Aiptu Dwi Nugroho
Terdakwa:
Jumiyati Binti Sumpeno
12 — 2
100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3.1. 5 (lima) botol miras merk Anggur Kolesom cap orang tua isi 620
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
SUARTO bin SARNO. Alm
125 — 25
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran
- 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
- 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.620 12265 1 Dishut 12007 tentang Permohonan jinKhusus Pembangunan Infrastruktur/Jalan dan Fasilitas Darat PelabuhanPenyebrangan dan Pelabuhan Laut seluas kurang lebih 34,4 Ha diKabupaten Banyuasin ;3 (tiga) lembar Disposisi dan Surat Gubernur Sumsel kepada Menhut R.Iperihal Permohonan Dispensasi Pembangunan sebagian HLP Air Telang32535455565758596061626364untuk membangun Jalan Akses, Jalan Penghubung dan CausewayPelabuhan TAA tanggal 6 Maret 2007 ;1 (satu) bundel (6 lembar) Surat No.104/BPPKPTA
No.620 12265 1 Dishut 12007 tentang Permohonan Ijin KhususPembangunan Infrastruktur/Jalan dan Fasilitas Darat PelabuhanHal 33 dari 69 hal Put.No. 23 PK/Pid.Sus/2012512a354oo56a7585960616263Penyebrangan dan Pelabuhan Laut seluas kurang lebih 34,4 Ha diKabupaten Banyuasin ;3 (tiga) lembar Disposisi dan Surat Gubernur Sumsel kepada Menhut R.Iperihal Permohonan Dispensasi Pembangunan sebagian HLP Air Telanguntuk membangun Jalan Akses, Jalan Penghubung dan CausewayPelabuhan TAA tanggal 6 Maret 2007 ;1
118 — 72
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selakuKasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Pitnh,MH selaku Kasi HTPT.11) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selakuKasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh,MH selaku Kasi HTPT.11) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
119 — 92
Musyizwarni /SU : 244/03.07/R/2005, tanggal 15 April2005 / Luas : 17.500 M2Sertipikat Hak Milik No. 620/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An. Herlina / SU : 245/03.07/R/2005, tanggal 15 April 2005 /Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 621/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An.
Musyizwarni /SU : 244/03.07/R/2005, tanggal 15 April2005 / Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 620/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An. Herlina / SU : 245/03.07/R/2005, tanggal 15 April 2005/Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 621/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An.
MusyizwarniSesuai dengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 620 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT78 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n. Herlina (Sesuadengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 621 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT79 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n. Nurfadillah(Sesuai dengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 622 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT80 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA
69 — 56
Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.130.1 (Satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.131.1 (Satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011.132.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.133.15 (lima
Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dariDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765,tanpa tanggal bulan November 2011.133. 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir transaksi setorantunai ke Rekening Giro Nomor : 03863000028 an. WalikotaSemarang Cq Kas Umum Daerah yang tersimpan di Bank BTPNCab.
148 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaiperusahaan yang padat karya dan memproduksi barang dalamnegeri, merasakan ketidakdilan dan mengalami kerugian yang tidaksedikit jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004tetap dipaksakan keberlakuannya;b.
Jadi putusan Pengadilan Pajak ini sama sekali tidak relevandengan perkara a quo, apalagi untuk dijadikan argumen oleh Penggugatbahwa SKPKB PPnBM yang telah diterbitkan Tergugat didasarkan padasuatu peraturan perundangundangan yang sudah tidak relevan untukdipakai lagi (pada saat diterbitkannya SKPKB PPnBM PMK 620/2004masih sah dan berlaku serta mengikat sehingga wajib dijalankan);Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukumbahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat
Harmid
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu cq Kepala Kepolisian Resort PematangSiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal
37 — 5
Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 bapak kandung Pemohon yaituSokdef ditetapbkan oleh Termohon sebagai Tersangka, seSuai SuratPenetapan Nomor : S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember 2020tentang Penetapan Tersangka, dengan sangkaan PENGGELAPAN DALAMJABATAN, Pasal 374 KUH.Pidana;8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB.
Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar maka diterbitkan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember2020 maka selanjutnya terhadap an. SOKDEF dilakukan pemanggilansebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.21. Bahwa selanjutnya berkas perkara SOKDEF (ic. orang tua Pemohon)kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan SuratKapolres Pematangsiantar Nomor : B/170 /I/2021/Reskrim tanggal 25Januari 2021.22. Bahwa atas keterlibatan Pemohon (ic.
32 — 2
No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.
No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.50P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.
54 — 30
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Bpp tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah;
Mengadili Sendiri dengan perbaikan Amar sebagai berikut:
DALAM KONPENSI
1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2.
SYABUN NAIM, S.H.
Terdakwa:
KARTINI Binti KASAH
73 — 21
lima belas) botol minuman beralkohol merk ORANG TUA ANGGUR MERAH isi 350 (tiga ratus lima puluh) ml;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk MCDONALD ANGGUR MERAH isi 650 (enam ratus lima puluh) ml;
- 15 (lima belas) botol minuman beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX isi 1 (satu) liter; - 4 (empat) botol minuman beralkohol merk TOMI STANLEY isi 950 (Sembilan ratus lima puluh) ml;
- 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merk ANGGUR MALAGA CAP ORANG TUA isi 620
122 — 56
Bahwa terhadap benda tidak bergerak, penyerahannya diluar dalamPasal 616 KUHPerdata sebagai berikut:Penyerahan atau penunujukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam pasal 620.Selanjutnya Pasal 620 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalamtiga pasal yang lalu, pengumuman termasuk di atas dilakukan denganmemindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau suratkeputusan
57 — 25
YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo II Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013,tanggal 27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yangmenyerahkan CV. PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur),yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga an.AFOLO DAELI dan Mengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PUKabupaten Nias Barat / Selaku Pengguna Anggaran an.
YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo Il Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013, tanggal27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan CV.PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur), yang menerima PejabatPembuat Komitmen Bidang Bina Marga an. AFOLO DAELI danMengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat /Selaku Pengguna Anggaran an. Drs.
257 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, disebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan tepatdalam penerapan hukumnya, halmana pertimbangan yang diambilsudah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap
No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa oleh karena itu 7 (tujuh) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini jelas dan tegasmerupakan KTUN yang bersifat kongkrit, individual,
No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka tidak ada alasan yangdapat dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan bahwa kewenanganabsolute untuk memeriksa dan memutus sengketa
No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa selain SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005, 6 (enam) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini