Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapanjuta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapanrupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.wonnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU.

No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR :Hal 105 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dpswennnnn Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI bersamasama dengan Dr.

2 ayat (1) Jo.

I Nyoman Sukantara ( Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2015), masingmasing amarnya Menyatakan tidakterbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan menyatakan terbukti telah melanggar ketentuanpasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP...dst

BULHASANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN selakuDirektur PT. KENCANA KARYA MANDIRI bersamasama dengan Ir.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri,atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesarRp. 158.225.000, (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),karena penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan olehTerdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo. w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 (1) huruf a, b, (2) dan (3) UndangUndang

PT.SMGtanggal 11 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkatkasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

No. 1015 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ACHMAD RUYAT, M.Si. bersalah *Melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

keuangan Negara, yaitu sebesar: Rp7.248.432.479,68 (tujuhmilyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribuempat ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), sesuaidengan penghitungan kerugian keuangan Negara dari Ahli pada BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampungdengan Surat Nomor : SR541/ PW08/5/2014 tanggal 12 Februari 2014 atausetidaktidaknya sekitar jumlah ituPerbuatan Terdakwa LUQMAN sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa LUQMAN selaku Kuasa Direktur PT.

Perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bin Abd.Wahab sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. SUBSIDAIR :or Bahwa ia terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M.

Menyatakan Terdakwa ELI RADJA, SH alias ELI danTerdakwa Il JONES BOBILANGO, A.Md alias Ones tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 29 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Pidan Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;3.

pidana yang didakwakan;55 Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka akan dipertimbangkandakwaan primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaa primair tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya, dan apabila majelisberkeyakinan yang paling terbukti pada dakwaan primair, maka majelis tidakmempertimbangkan dakwaan berikutnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Provinsi Bengkulu) Nomor : SR0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaktidaknya dalamjumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yangditerima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,(Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangidengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesarRp.2.763.868, (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapanratus Enam Puluh Delapan Rupiah);Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia27Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR ;Bahwa terdakwal.

Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilaiRp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluhlima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24Inspektorat tanggal 17Februari 2014.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang

dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam pasalpasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum sebagai berikut:PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangHalaman 64 dari 85 Putusan No.31/Pid.SusTPK/2017/PN.

., terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo.

2016yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai alatbukti .Halaman 149Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu : Kesatu : Primair: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaanalternatif kesatu yang bersifat subsidair, selanjutnya sesuai dengan karakteristikdakwaan yang bersifat subsidair tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbuktimaka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsurunsurnyaterdiri dari :1.

PUAD tidak terbukti secara sah danmeyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ALI SURAHMAN sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :sone== Bahwa terdakwa H. ASPIN Bin H.

PUADoleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaiberikut :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : pasal 3 jo

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas artinyabahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair danbilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitusebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkandakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

lebin tepat ke PASAL 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Zeplin HermantoMopili,SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukanlahsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 197 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN GtoKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka terdakwa Zeplin Hermanto Mopili,SH selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus dibebaskan dari

OEKING oleh putusan Mahkamah Agung R.I nomor :2407 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menyatakan perbuatanterdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersalah Secara Melawan HukumMelakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau SuatuHalaman 143 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDNKorporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara (unsur :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Reg.Perkara : PDS01/L.2.18/Ft.3/06/2020, yang telah dibacakan pada persidanganyang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26November 2020 telah berkesimpulan bahwa perbuatan TERDAKWA telah terbuktisebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu :Dakwaan Kesatu Primair :Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama sebagaimanaDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana;Bahwa terhadap Nota Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadapPEMBANDING Drs.

Yet Dimyati, SE, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H. Pidana.Subsidair :SanSeRene Bahwa terdakwa H.

Dkk dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR810/D6/02/2011Tanggal 19 Juli 2011;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai RelationshipManager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT.