Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 230/Pid.Sus/2015/PN Mkd
Tanggal 16 Desember 2015 — SUPRIHATIN Als. UPIL Bin PETRUS TARSUN
57 — 12
  • Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihathukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknyabahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah unsur setiap orang sebagai berikut :Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individuyang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 22 Desember 2015 — ACIM SURACIM LAWAN PEMERINTAH R.I.Cq.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN R.L.Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.Cg.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
56 — 8
  • Bahwa dalamkeadaan pisik dan kesehatan Bapak Acim Suracim yang sedemikian rupa,Kuasa Penggugat Intervensi dengan didampingi oleh seseorang lainnyatelah melanggar Hak Privasi yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaranterhadap Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan penekanan secaraverbal (Interogasi) kepada orang tua yang sudah pikun dandalam keadaankesehatan yang terganggu, dengan demikian Kuasa Penggugat Intervensidapat diduga telah melanggar, Pasal29 ayat(1), Pasal 30, Pasal 31 ayat(1) dan (2
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 25-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012
Tanggal 25 Juni 2012 — ALFIANSYAH Serma / 21970143980275 Ba Sub Unit Intel 2-1 Kodim 1011/Klk
80 — 26
  • Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIl/Tpr Nomor STR/82/2012tanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan Komando atas telahberulang kali memberikan petunjuk dan penekanan baik lisan maupun tertulisdalam rangka pencegahan, menghindari penyalahgunaan nakotika, psikotropika,prekursor dan zat adiktif lainnya, namun kenyataannya sampai saat ini masihbanyak anggota di jajaran Kodam XIlI/Tpr yang terlibat, guna memberikan efekjera bagi pengedar, penyimpan, penjual maupun penggunanarkotika,psikotropika
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Militer Kesusilaan
Putus : 25-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2015
Tanggal 25 Maret 2015 —
200 — 121
  • sajasecara psikologis akan berpengaruh terhadap kehidupan Prajurityang lain di sekitarnya, oleh karena itu hal ini tidak bisa dibiarkan danperlu ditindak tegas agar perbuatan yang sama tidak diikuti olehPrajurit yang lain.Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatansusila dengan Saksi2 yang merupakan isteri dari Saksi1, artinyaTerdakwa telah melakukan perbuatan dengan isteri atasannya,padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatansemacam ini sudah sering mendapat penekanan
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Putus : 21-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K/PM. I-05/AD/IV/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — Nikodemus Ketaren, Serka NRP 21020241020382
181 — 107
  • tanpaKlarifikasi berita guyonan yang Terdakwa buat.Bahwa Terdakwa tidak menyangka berita akan disebarkan lagioleh Saksi1 yaitu Terdakwa kenal pada saat samasama dinas diDenkav2/BC dan Saksi3 (Terdakwa tidak kenal), setelahmengetahui bahwa Saksi1 dan Saksi3 yang ikut menyebarkaninformasi palsu/berita bohong tersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca UU ITE No. 11 tahunHal 18 dari 36 Hal Putusan No. 24K/PM.I05/AD/IV/20172008 tentang aturan penggunaan transaksi elektronik tersebut,akan tetapi pernah mendapat penekanan
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Perdata Wanprestasi
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml
Tanggal 17 Februari 2020 — TINI RUSDIHATIE
599 — 404
  • hingga meninggalnya tanggal 26 September2018 itu maka dua sertifikat tanah yang dititipkan padaPenggugat untuk diurus peralihan Haknya kepada atasnama Tergugat II dan Tergugat III tersebut tadi terlupakandan baru diketahui adanya di dalam penguasaan Penggugatkarena oleh Penggugat menghubungkan keberadaan kedua Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.16 dari 49 hal.Sertifikat (SHM) nomor 1063 dan SHM 1064 tersebutdengan hal hutang piutang; Bahwa Penggugat telah melakukan wupayaupayapemaksaan dan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
163 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 20-08-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 23 September 2013 — AHYANI MUSAIDAH, SH., MH.; VS KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
92 — 44
  • pribadi kepada Pemerintah KabupatenSupiori sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) tujuan untuk merehabilitasi rumah dinas.Bantuan sudah direalisasi oleh PemerintahKabupaten Supiori;e Oknum yang bersangkutan (Penggugat)merekayasa Surat fitnah terhadap beberapa pejabatPemerintah Kabupaten Supiori;e Penggugat melakukan kerjasama dengan kelompokLSM gadungan alias status tidak jelas denganmengidentifikasikan datadata yang tidak akuratdan benar yang dipakai oleh kelompok dimaksuduntuk melakukan penekanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-06-2012 — Putus : 28-08-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 919/PID.B/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Agustus 2012 — AHMAD SURYANA dan SAHRIL
95 — 27
  • Saksi SUBOWO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar pemeriksaan saksisaksi yang terdapat dalamBerkas perkara untuk Terdakwa AHMAD SURYANA danTerdakwa SAHRIL dilakukan oleh Tim Penyidik.Bahwa benar saksi memeriksa Terdakwa AHMAD SURYANAdan para saksi penangkap.Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa AHMADSURYANA tidak ada penekanan dan tidak ada paksaan.Benar pada saat diperiksa Terdakwa AHMAD SURYANAmemberikan keterangan sesuai dengan yang dituangkandalam
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Putus : 05-06-2009 — Upload : 20-10-2011
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VI/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — - ADITYAWARMAN, KAPTEN KAV NRP 11980054471175
72 — 75
  • Susu Heni (saksi 10).Bahwa Saksi dalam memeriksa terhadap Saksi 10 sudah sesuaidengan prosedur , tidak ada penekanan, pengarahan, dankekerasan maupun ancaman kekerasan, semua jawaban adalahdari Saksi 10, dan BAP ditandatangani oleh saksi 10 setelahsebelumnya Saksi 10 membaca terlebih dahulu.23Bahwa Saksi 10 dalam pemeriksaan menyatakan kenal denganTerdakwa pada tanggal 6 Juni 2008 saat Saksi 10 malam ituberada di rumah Saksi 2 dan yang mengenalkan T denganSaksi 10 adalah Saksi 2.Bahwa pada saat Saksi
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 05-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 5 September 2019 — Jaksa Penuntut Umum : Maiman Limbong, S.H Terdakwa : Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir
222 — 77
  • kapal telah menandatangani SuratPernyataan yang diantaranya mengaturlarangan bagi awak kapal untukmembawa barang dagangan dan barangbarang yang dilarang olehpemerintah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan mengapa barangtersebut disembunyikan oleh saksi Kelvin Eka Putra bin Alisbardi danTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, penekanan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
RASMI YUSRAN ALIAS AMI
49 — 8
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama RASMI YUSRAN als AMI, namuntentang apakah TERDAKWA telah melakukan atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas TERDAKWA padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Pengadilan PT PEKANBARU
Register : 11-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 88/PDT.G/2016/PT.PBR
Tanggal 12 Oktober 2016 —
33 — 23
  • kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dankepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum;Bahwa jelas terlihat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuk tidakmelaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanah tersebutdengan mencaricari berbagai macam alasan dan terkesanHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR10.11.12.Penggugat melakukan penekanan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 10-07-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Bjm
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
Adetiara Fondarizky, S. Sit alias Ade Tiara Ponda Riski, S. Sit binti Drs. Edno Harianto
Tergugat:
Mirza Rizki Novian Al Katiri bin H. Naufal Al Katiri
59 — 10
  • balikkanfakta dan kenyataan dengan mengatakan bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah meninggalkan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi bersama anakanak dari rumah kediamanbersama.Padahal sebetulnya ketika meninggalkan rumah, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membawa serta anakanak, jadi tidakbenar jika dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitelah meninggalkan anakanak.Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpaksa harus meninggalkanrumah karena sudah tidak tahan lagi atas penekanan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.B/2018/PN Trk
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, SH
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Pendik Susilo Bin Kadiran.Alm
54 — 9
  • Terdakwa diberikan kenyamanan mungkin untuk menjawabpertanyaan penyidik, tanopa ada penekanan dan intimidasi; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang sering ada laporantindak pidana pencurian, namun setelah Terdakwa ditangkap sudahtidak ada lagi laporan tersebut; Bahwa opini yang berkembang di masyarakat, Terdakwa seringmelakukan pencurian karena Terdakwa memang sudah pernahmenjalani pidana sebanyak dua kali Karena tindak pidana pencuriandan pengeroyokan yang dilakukannya; Bahwa setelah korban (Saksi
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 39/Pdt.G-Sus/2017/PN Sim
Tanggal 5 April 2017 — PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TbkI LAWAN SUPARDI
251 — 63
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baikdan berdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bankmeyakini bahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruhkewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan dendasesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lelang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 21 April 2016 — CV. FRELA, berkedudukan di Jalan Perumda No. 161 Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 14 Januari 2010 oleh Notaris Crysdy Lewerissa, S.H., dalam hal ini diwakili oleh : Nama : FREDEK METENGUN, S.Sos. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama CV. Frela ; Tempat tinggal : Jalan Dihir, Samping Polres Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA, S.H. dan RONY ZADRACH SAMLOY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Atas, Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Merdeka Raya, ohoijang, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1. P. B. ROY RAHAJAAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 2. DEBBIE P. J. BUNGA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 5. ABIGAIL UBRA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 6. HANY AGNES ELMAS, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 7. ALFIN Y. WELERUBUN, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/Disbunhut-Malra/20/2016 tertanggal 17 Februari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
264 — 75
  • danPerubahan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015 pada Pasal 19huruf (a) Ssampai dengan huruf (1) yang telah diadopsi kedalam dokumen pengadaan ketiga paket pekerjaan tersebut ;Bahwa evaluasi penawaran dilakukan mulai tanggal 14 Juni2015 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 1Agustus 2015 adalah waktu yang cukup panjang dalamsejarah proses evaluasi penawaran sebab penawaran terlamaadalah selama 49 hari kalender ;Bahwa selama tenggat waktu 49 hari tersebut Penggugatmenilai telah terjadi intimidasi, penekanan
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
96 — 49
  • Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa adalahkesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal iniSurat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan UlangNetralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekananpenekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apelbersama maupun upacara yang selalumenekankan/memerintahkan agar anggota INI netral dalamHal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43K/PM III16/AD/V/2019Menimbangpemilu.
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
  • Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 20 Juli 2017 — * Pidana - RINO ACHMAD SAPUTRA Als RINO Bin JATMIKO
40 — 5
  • mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penunitut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :n Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan