Ditemukan 13261 data
7 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, IImu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurangdari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalahuntuk melindungi anakanak
19 — 3
syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
9 — 1
Kitab Abdul Wahhab Khallaf, '/imu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).3. Glle Ig>oj) aro JI ant, prs riwul 15!agile vole)! arteArtinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talaksatu bain shughra.
16 — 13
cLArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alHal. 9 dari 1 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.
14 — 14
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas
15 — 10
Daruquthni)Dan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin:Sly dro ois sel G99 le din IQ) Crew 51sHal. 7 dari 11 Penetapan No. 167/Pdt.P/2020/PA.Sj.Artinya: Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dankewarisannya itu.Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman53;Lgilgii le Udo J aay al plolo aro Jl agus UNS arg j ald 946 YoArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri
13 — 0
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan
16 — 16
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbaanganpertimbangan tersebutdiatas
25 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syaratsyarat untuk melakukanpernikahan telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon sehingga permohonanPemohon untuk diberikan dispensasi nikah dapat dikabulkan karena telahberalasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 dan angka 2permohonan
9 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurang dari 19 tahun,akan tetapi kKesemua peraturan tersebut di atas, hanyalan untuk melindungianakanak
10 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 TahunHal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.209/Pdt.P/2020/PA.
12 — 7
Daruquthni)Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallafhalaman 53:Lees) le Judo ol pis pale dargilly ages GU deg) BIB Hye GeArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.Serta dalam Kitab alMuhazzab yaitu:lols yg Guaalss ug: LeinSG Jott i> go Y all) com y Gedlal) lb aad L6G Goas!
18 — 8
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal (7)ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, olehkarenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan denganmemberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon ( Dicky Fauzi NurdhiansyahPutra bin Nurdhiansyah ) untuk menikah dengan (Elsa Sofiyani binti IsmiYanto);Menimbang, bahwa berdasarkan
21 — 5
Hal ini telah sejalan denganpendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshululFiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan olehMajelis Hakim, yang artinya sebagai berikut :Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak adabukti yang menentukan lain,Hal. 10 dari 12 Hal.
16 — 2
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighi halaman930:ols Udo a) ty al plo le arro JL agw Udls zg) aid 946 YoLg LeiArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorangperempuan itu sebagai istri seorang lakilaki makadisaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungansuamiistri selama tidak ada bukti yang menentukanlain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : itsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang
12 — 3
Hal ini telah sejalan denganpendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab //mu Ushul alFigh halaman92, yang kemudian diambilalin sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagaiberikut:Jo a) ods el) plo le arg JL rg UMS arg; a9 .95 YoLes Lgl leArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuanitu sebagai istri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suamiistriselama tidak ada bukti yang menentukan lain.Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon IIyang tidak dicatatkan
8 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IImu Ushul alFigh,1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbanganhukum sebagai berikut:Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Stb.Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencarikeadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan
34 — 7
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighi halaman 930:ed els Le aso JL rages Ue a>g;j alld .94 YoLgslgis!
16 — 7
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208),dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzairhalaman 128 yang diambilalih sebagai pertimbangan hukum yang artinyasebagai berikut:Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi, dan permohonan Pemohon
21 — 2
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul AlFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudahsangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini danjuga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tanggadengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkinmendamaikan Penggugat dengan Tergugat.