Riau Air Lines.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Subsidiair :Bahwa Terdakwa Binahati B.

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;.

Menimbang, bahwa sebelum majelis dapat menyatakan Para Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbagkantentang benarkah perbuatan Para terdakwa dimaksud telah memenuhi semuaunsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan;50Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, yakni Primair melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidiair melanggar Pasal3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

BUHARI, sejumlahRp.1.915.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo.

Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yangmerupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.nonnnnne Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SLAMETmerupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.

TANA Bin LAHASANG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017Nomor LAPKKN128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal

Dan khusus untuk perbuatan terdakwaMASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA , Negara/Daerah dirugikanmasingmasing terdakwa MASLIA QOMAR sebesar Rp. 9.125.000,(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwaDENY SAPUTRA sebesar Rp. 4.550.000, (empat juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif,sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Barat tersebut diatas.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MASLIA QOMAR selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara PengeluaranSetda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 199/62/Peg/2010 tanggal

Pemerintah Kota Kendari menderita kerugian sebesar Rp5.004.652.000,00(lima milyar empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat

Nomor: 1751 K/Pid.Sus/2010sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. sebagaimana diuraikan dalam DakwaanPrimair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap . PAMASONA, Terdakwa Il. M.

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)qd) Q (3) 4 G) (6) (7)2008 209.67 1.000 19.061.000 3.822.700 82.030.500 7.613.100 97.143.6002009 265.243.000 24.113.000 4.822.600 77.717.982 9.638.800 148.950.6182010 246.759.700 22.432.700 4.486.340 87.061.000 8.922.660 123.857.0002011 388.534.300 35.321.300 7.064.260 161.318.750 14.710.240 170.119.750Jumlah 1.110.208.000 100.928.000 20.195.900 408.128.332 40.884.800 540.070.968 Perbuatan terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.26SUBSIDAIR : n nnnBahwa, terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR selaku Manager TeknikPDAM Kabupaten Jepara bersamasama atau bertindak sendirisendiri dengan saksiDRAJAT WIJIYANTO, SH.MM, selaku Direktur PDAM (Perusahaan

MAT YASIR terbukti atau tidak terbukti bersalahmelakukan salah tindak pidana Korupsi yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut ;Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansebagai berikut : PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIR: Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

dan yang telahdisita dalam perkara ini haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan menentukan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkanTerdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, makaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),dan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa TARADJI LETAHIIT terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana DakwaanPrimair.2.

negara sebesar Rp. 642.137.218,00(enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratusdelapan belas rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1), Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Amrah Muslimin sebesar Rp123.816.000.000,00 (seratus duapuluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa H.

Korupsipada Pengadilan Negeri Palembang No. 05/Pen.Pid.sus/2012/PN.Plg, tanggal19 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan pemohon kasasi Il/Terdakwa ditolak danTerdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkarapada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduaHal. 109 dari 123 hal. Put.

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dan saksi Dadan Herdiansyah selakuManager Koperasi Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten SubangPeriode 20052010 telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi sebesar Rp.4.647.751.440 (empat milyar enam ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,ayat (2) dan ayat

putusan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 11/TIPIKOR/2014/PT.Bdg tanggal 17September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa PenuntutUmum dikabulkan dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadapara Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat(2) dan (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakHal. 142 dari 160 hal.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akanmembuktikan terlebin dahulu Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yangmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan, yang rumusannya :Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yangmelakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan.Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

IRAWAN SUGENG WIDODO AliasDODIK, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir IRAWAN SUGENGWIDODOAlias DODIK, dengan pidana

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001

Umum ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan manadalam perkara ini menurut Hakim Anggota dan Hakim Anggota II (dua) yangberpendapat bahwa semua Dakwaan Subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelissependapat dengan TuntutanJaksa Penuntut Umum, yaitu dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanPrimair, yaitu melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :nana Bahwa ia Terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku Direktur RSUDdr.

Ratna Yiniarti, M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi, Ahli dan Terdakwa ; Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1Menyatakan terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIMSAMANHUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan diLP Kelas I Kedungpane

RAJAWALI PRIMA UTAMA ; 116Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktafakta hukum tersebut diatas terhadap dakwaan Penuntut Umum, untuk menentukanapakah terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbukti atautidak terbukti bersalah melakukan salah tindak pidana Korupsi yang didakwaan olehPenuntut Umum tersebut ; Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansebagai berikut : PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Rio Sumalauda diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negarasebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus DuaBelas Ribu Lima Ratus Rupiah).Perbuatan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Nasihin diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dipersidanganterdakwa mampu menjawab secara jelas dan lancar semua pertanyaan MajelisHakim dan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalahorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga unsur setiap orang telah terpenuhidalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telahterpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perludipertimbangkan unsurunsur berikutnya;Ad.2.Secara melawan HukumMenimbang, bahwa Unsur melawan hukum pada Ketentuan Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut mengharuskan pembuktian unsur melawan hukumformil dan melawan hukum materiil sebagaimana dalam penjelasannya.