Randuagung, telah mengakibatkan kerugian KeuanganNegara sebesar Rp.58.702.750, (lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuhratus lima puluh rupiah).Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2),(3) Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

EDDY SOEPRIADY, M.Si BinSAIN.Bahwa berdasarkan faktafakta dan analisa Hukum yang telah kami uraikanpada pembuktian unsurunsur Tindak Pidana sebagaimana yang dilakukandalam dakwaan Primairr :Kesatu:Primair : Pasal 2 Ayat (1) JO Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3),Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUH Pidana.Subsidair

Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelahn mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1,Menyatakan terdakwa DEDI SUPRIADI terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI SUPRIADI berupa pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah

Menyatakan terdakwa DEDI SUPRIADI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangHalaman 3 dari 216 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN MtrPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana

kepercayaan Negara dalam pengelolaanKeuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan programPemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Keadaan yang Meringankan: Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 189 dari 216 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN MtrMENGADILI:1.

MONGSIDIN, S.E. diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:wa Bahwa terdakwa H.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1)Huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 163 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2021/PN kdiTentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsur adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa H.

Bukti Setoratas nama DEDI SUDARYA sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah)tanggal 13 Maret 2007 ke Bendahara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari totalpembayaran yaitu sebesar ((Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus riburupiah) + Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah)) = Rp82.600.000,00 (delapanpuluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;Perbuatan Terdakwa DEDI SUDARYA bin Yahya Salman sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwaTerdakwa sangat kooperatif dalam menghadapi proses penangananperkaranya, karenanya hal tersebut dapat dijadikan tambahan hal yangmeringankan bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamujutanggal 3 Maret 2021 Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN.Mam yang dimintakanpemeriksaan tingkat banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidanayang dijatunkan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang undangdan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum

Bahwa, tidak ada tanda terimanya uang Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yangmerupakan uang hasil keuntungan mengeluarkan/menjual Raskin alokasi bulanMei 2012 jatah Desa Lingkungpasir dan Terdakwa menerima uang tersebutsekitar awal April 2012. dan uang sebesar Rp. 5.000.000, tersebut olehTerdakwa kembalikan kepada pak Agus Suganda.Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu:KESATU:PRIMER: Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang

sebesar Rp3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enamratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQyang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran (BMGTPQ) Nomor SR2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa JUNAIDIS.Sos selaku Kabag Kesra SekretariatDaerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.44/BKDPK/IlV2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading

JBI. hanya didasarkan kepada surat tuntutanJaksa Penuntut Umum.Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2006keluar dari surat dakwaan sebagaimana telah disampaikannya dalampersidangan tanggal 18 April 2006.Bahwa para Terdakwa (termasuk Pemohon Kasasi) dalam persidangan inioleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa/dituduh melakukan tindak pidanakorupsi dengan :Dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP

dari tahanan karenanyaterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri GorontaloNomor : 18/ Pid.SusTPK/2017/ PN.Gto tanggal 25 April 2018 yang dimohonkanbanding tersebut ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadi bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal

2 ayat(1 ) jo pasal 18 UndangUndang R Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdi ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sertaketentuanketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan denganperkara tersebut;MENGADILI :1.

Agus Muharam dapat menimbulkankerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan memperkaya dirisendiri menerima biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Subangdari akhir tahun 2005 s/d awal tahun 2008 senilai Rp.1.189.641.599, (satu milyarseratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratussembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitarjumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1)jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs. H.

No. 1750 K/PID.SUS/2015Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;a 9 5 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Menyatakan Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PertamaPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) keI Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;Hal. 74 dari 95 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa ASNAWI BIN MUHAMMADIAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan di ancamhalaman 37 putusan Tipikor Nomor.01/Pid.Tipikor/2016/PTBNApidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 JoPasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI

Menyatakan terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal 47 dari 80 Putusan Nomor 11/TIPIKOR /2016/PT PDGsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.

tidak dapatmenemukan tanda bukti pengeluarannya. 4 Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank) 295.320.494, Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat 1.367.904.863, 5 Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan 7.573.000,antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yangterpasang. 6 Total pengeluaran didukung dengan Bukti 300.821 .474,(Pengeluaran 1+2+3) Sub Jumlah (456) 1.059.510.389, Pembulatan 1.059.510.000, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)Halaman 31 Putusan Perkara No. 9/PID.SUSTPK/2019/PT SMGUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perkara : PDS16/PEKAN/Ft.1/11/2017 tanggal 3 April 2018 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa tidak terbuktibersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menbebaskanterdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa HENDY WIJAYAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan

TAAT (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Hj. AFIAH Binti H.

sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapatdipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam SuratDakwaan ; Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.