Ditemukan 12592 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umum ulum unus unmum unu unun unam unuk ukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • huruf adan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara laindisebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan daratmerupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikansecara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat"sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam UndangUndang Nomor14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berartijalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas unum
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
46 — 14
  • memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan daripenyidik;Pasal 110 KUHAP(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukanpenyidikan, penyidik wajidb Ssegera menyerahkan berkasperkara itu kepada penuntut umum.(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwahasilpenyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntutHalaman 12 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmbumum segera mengembalikan berkas perkara itu kepadapenyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.(3) Dalam hal penuntut unum
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
267 — 66
  • Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari kegiatan usahanya.Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undangundang nomor ; 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa secara unum
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Perjudian
Register : 03-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 219/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 28 Januari 2015 — I. TJIA TJEN FA ALIAS ALEX II. TJONG THUNG THIN Als ATUNG Anak Dari CHUNG CHIN FO (Alm) III. BONG KIM SUN Als FUNG CHI IV. LIE CHON FUI V. IVAN SATYA Als AFEN VI. HERI MURYADI, SH Bin ANWAR EFFENDI (Alm) VII. THEN KUI FONG Als AFONG
39 — 11
  • pidanayang setimpal ;Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa harus dijatuhi pidanamaka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing ataustafttoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yangkirakira sepadan untuk dijatunkan kepada TerdakwaTerdakwa sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaanpidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi unum
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 488/Pid B/2010/PN Im
Tanggal 21 April 2011 — DADDY HARYADI, SH.
211 — 50
  • (PT Wiharta karyaagung) namun bila P2T meragukan tentang kulaitas aktepelepasan hak maupun HGU dapat berkonsultasi dengan kantorpertanahan.Bahwa dalam surat pernyataan antara almoud dengan agungrijoto tertanggal 8 desember 2006 tersebut tertuli peralihan hakdengaa jual beli akan tetapi dikarenakan sdr agung memintaadvis hukum guna mendapatkan tanah HGU tersebut saksiselaku Notaris/ pejabat unum memberikan penjelasan hukumbahwa HGU adalah dari negara dan kembali ke negara makayang dapat dilakukan
    Pegawai negeri sipil pada BPN pusatdengan jabatan sebagai kepala sub direktorat pengaturanpenggunaan tanah Bahwa dalam kepanitian pengadaan tanah untuk kepentinganumunm maka panitia tersebut hanya berfung fasilittator antarapemilik dengan pemohon dan melaksanakan tugas tugasadministrasi Bahwa saksi sebagai menerangkan bahwa apabila tanah denganstatus HGU masa berlakunya habis maka kembali dikuasainegara tetapi bukan milk negara Bahwa pekpasan hak terhadap tanah HGU harus dilakukanmelalui pejabat unum
    dirugikan, justeruapabila tidak terlaksana atau terjadi keterlambatan pembebasan tanah akanberdampak pada kerugian PT PLN persero, yaitu dikenakannya sanksi olehkontraktor proyek seniai Rp 27. milyard per hari.Menmbang, bahwa PT PLN sampai saat ini terhadap proyek PLTU Sumuradem belum dilakukan audit, sehingga belum ditemukan kerugian, serta menyatakanbahwa terhadap proyek PLTU sumur adem pernah masuk dalam sidang direksinamun tidak ditemukan adanya penyimpangan.Menmbang bahwa saksi ahli dari penuntut unum
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 13 Januari 2014 — H. MEMET GUNA WAN, SE.
72 — 27
  • Setelah water mater ~ ine dikirm dan diterimabarangnya oleh CV Oaehan , barn dilakukan penagihan Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan; Menyusun reneana stategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh walikota melalui DewanPengawas; Menyusun dan menyampaikan Reneana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yangmerupakan penjabaran tahunan dari reneana Stategis Bisnis yang disahkan oleh walikotamelalui Dewan Pengawas ; Melaksanakan kegiatan Sistim Penyediaan Air Minum (SP AM) ; Menyusun dan menyampaikan
    karena jabatan atau kedudukan " sebagaimana unsuryang terkandung dalam dakwaan subsidair di atas telah dapat terpenuhi adanya;AdA.Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satutelah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pulaadanya;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan unum
    bahwatidak perlu benarbenar telah terjadi kerugian keuangan negara, karena dengan kata "dapat" ataumungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti deliksudah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalam persidangan terungkap PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) Kota Bogor sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan unum
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-05-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 89-K/PM.I-01/AD/V/2012, 19-07-2012
Tanggal 19 Juli 2012 — PRAKA MUHAMMAD TOHIR
77 — 19
  • Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan,setibanya di dapur unum Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri Neni Fitiyani dan sekirapukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di depan rumah Sdri Neni Fitriani Asrama Yonif 114/SM,selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah NopolBK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriani tepatnya disamping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
48 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditinjau dari sudut teori unum dan teori khusus : hukum perdata berlakuumum, artinya kekuasaan, kebolehan, hak dan kewajiban ada pada setiappihak, baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat sebagai pribadipribadi/perseorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus, yaitumemberikan kekuasaan khusus bagi pemerintah untuk melakukan sesuatutindakan kepada pribaadipribadi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/PJK/2007
Tanggal 27 Januari 2011 — BUT ABN AMRO BANK N.V. (ABN) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Definisi unum perjanjian adalah :Perjanjiian adalah suatu perbuatan hukum, yang terbentuk denganmenaati kemungkinan formalitasformalitas yang disyaratkan olehundangundang melalui kesesuaian dan saling ketergantunganpernyataanpernyataan maksud dari dua pihak atau lebih, yang ditujukanuntuk menciptakan akibatakibat hukum untuk kepentingan salah satupihak dan untuk beban pada lain pihak, atau untuk kepentingan danbeban bagi kedua pihak"".10.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, terbukti pula
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg
Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
Yuniar,SH
Terdakwa:
PHABER IWANDRE SAPUTRA ALIAS WANDRE BIN AWALUDIN
42 — 27
  • ;Selanjutnya berkenaan dengan terdakwa pernah dipidana pada tahun 2001sebagai alasan jaksa penuntut unum memperberat tuntutan, perlu dipahamioleh jaksa penuntut umum:Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.LIgTerdakwa pernah dihukum dalam kasus berbeda bukanlah sebagai alasanyang memberatkan dalam perkara a quo, karena perkara aquo berbedadengan perkara sebelumnya. Perkara a quo adalah perkara narkotika danperkara sebelumnya adalah perkara pidana umum.
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 46/Pid.B/2019/PN Wno
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIYANA WIDAYATI,SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO
90 — 6
  • Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohonputusan yang seringanringannya, dengan pertimbangan Terdakwamenyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut unum menyatakan tetappada tuntutannya dan telah pula mendengarkan tanggapan dari Terdakwayang menyatakan tetap
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
BAGUS SETYO NUGROHO
Tergugat:
1.MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM
2.MULYADI, S.Pd.
84 — 13
  • ,M.Kn. menyebutkan: "Tentang hal ini dan akibatakibatnyapara pihak memilih tempat kedudukan (domisili) unum dan tidak berubah diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. dan Pasal 14 tersebutbelum ada akta yang merubahnya, sehingga Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan NegeriKabupaten Kediri ;. Bahwa CV. ADHI DJOJO merupakan badan hukum CV atas saham yangditandai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAFID M HUMOLUNGO, SH
Terdakwa:
MANSUR MAHMUD alias DON
144 — 65
  • bahwa prosedur atau tata cara peserta pemilumemasang bendera partai ada ketentuannya yakni dalam aturan yangdiatur hanya pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye,untuk pemasangan bendera parpol diserahkan pengaturannya kepadapartai politik masing masing, dengan mempertimbangan etika danestetika yang berlaku dilingkungan masyarakat.Hal 13 dari 42 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo Saksi menjelaskan Secara ekplisit diatur dalam PKPU No. 23 pasal 43ayat 3 bahwa dalam kegiatan rapat unum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA;
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberadaan norma khususakan mengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnyaBahwa secara garis besar ketentuan unum bahwa PPN dikenakanatas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 UU PPN).Di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yangdilakukan oleh PKP yaitu: Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP; Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya;Halaman 28 dari 44 halaman
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 21-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID/2019/PT KPG
Tanggal 30 Januari 2019 — -. ERNI SUSILAWATI alias ERNI
74 — 43
  • halaman 10, halaman 14, dan halaman 17).Yang kami sebut sebagai sebagai eror in persona atau dakwaan kurangcermat dan kurang teliti;Bahwa walaupun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM20/Mabar/Epp.2/10/2018 dipersoalkan oleh Terdakwa dalam pledooi danmenurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan NegeriLabuan Bajo pada halaman 53 dan halaman 54 yang pada intinyamenyebutkan keberatan terhadap surat daknaan harus diajukan padasaat sidang pertama yaitu sesaat atau setelah penuntut unum
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pps
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Heriwanto Setriadi Alias Ondo Anak dari Imbar Jafar
90 — 45
  • Laboratorium Forensik no lab09604/NNF/2019 di berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang buktiyang di temukan dan di uji adalah milik tersangka/saksi MUHAMAD BUSTOMI dandikaitkan dengan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan precursornarkotika No : B1289/0.2.23/Enz.1/10/2019 An.kepala kejaksaan Negeri pulangpisau disebutkan status barang sitaan narkotika diperoleh dalam perkara atas namatersangka/saksi MUHAMAD BUSTOMI dan menurut hemat Hakim bagaimanamungkin Penuntut unum
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Yunitri CR Sumondang, SH
2.Essadendra Aneksa, SH
3.Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Rinalta Sembiring Pandia
27 — 6
  • Simanjuntak, Saksi Suriadi lrawan dan Saksi RudiSyahputra menerima informasi jika akan melintas di jalan unum Dusun VIII PerkebunanAjamu Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu 2 (dua) orangyang membawa narkotika sehingga dari hasil penyelidikan Saksi Efron J.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2013
Tanggal 6 Maret 2014 — MAULANA HERRY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., II. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
184 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bidang Pertanahan, instansi publik sebagaimana ditaur dalamUndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harusmelayani atau menjawab surat yang masuk yaitu surat Penggugat tertanggal28 Janurai 2012 dan tanggal 16 Pebruari 2012 perihal PermohonanPembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukaluyu KelurahanSukagain Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tidak termasuk SuratKeputusan Tata Usaha Negara dengan alasan surat obyek gugatan tersebutmerupakan pengaturan yang bersifat unum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 B/PK/PJK/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
52 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Dupoer Finance BV bukan Beneficial Owner, makaDupoer Finance BV tidak dapat menikmati ketentuan terkait yang diaturdalam P3B antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda, dengandemikian Majelis berpendapat atas bunga yang dibayarkan PemohonBanding sebesar Rp1.041.972.118,00 Pemerintah Indonesia berhakmengenakan pajak (PPh Pasal 26) dengan tarif unum sebesar 20%;Bahwa Yurisprudensi sebagai sumber lain tempat hakim mencari danmenemukan hukum yang hendak diterapbkan dalam penyelesaian
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 26-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 45/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
Ngurah Wahyu Resta, SH.M.Kn.
Terdakwa:
Gusti Ngurah Saputra alias Samson
53 — 15
  • barangbarangsebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke3 (ketiga),adanya akibat yaitu kerugian yang diderita oleh saksi MADE KITA dan adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan Terdakwa tersebutdengan akibat yang ditimbulkan pada saksi MADE KITA;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas telah terbuktimelanggar hak orang lain dan merupakan perbuatan yang melawan hukumserta azasazas yang bersifat unum