Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berusaha membangun opinimelalui narasi bahwa dia adalah Penggugat yang beretikad baik yangmeminta keikutsertaan saksi batas untuk membenarkan karanganbebas dalam isi gugatannya.Juga mengaku telah melakukanpengukuran atas tanah yang letaknya di belakang rumah JannesMarulitua Hutabarat dan Jentua Purba.

Karena Narasi GugatanPenggugat/Terbading yang tertuang di dalam Posita dan Petitum TIDAKsaling mendukung (Bertolak Belakang) dengan Dasar Bukti Surat P1(Surat Keterangan Jual Beli 5 April 2013), yang dijadikanPenggugat/Terbading sebagai Dasar mengajukan gugatan di pengadilanNegeri Sibolga. Oleh karena itu telah jelas Para mejelis Hakim PengadilanNegeri Sibolga seharunya telah patut untuk menolak GugatanPenggugat/Terbading untuk seluruhnya dan mengabulkan GugatanRekonvensi dar!

Sehingga Narasi GugatanPenggugat/Terbading yang tertuang dalam Posita dan Petitum TIDAKsaling mendukung (bertolak belakang) dengan Dasar Bukti Surat P1(Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 April 2013), yang dijadikanPenggugat/Terbading sebagai Dasar mengajukan gugatan di pengadilanNegeri Sibolga.

Nomor 581/Pdt/2021/PT MDN16.17.18.19.Fakta fakta yang sebenarnya kami sampaikan dalam memori bandingtersebut.Bahwa secara Hukum Para Tergugat/Para Pembading merasa sangattidak beralasan, jika Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama PengadilanNegeri Sibolga Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian denganpertimbangan Hukum berdasarkan Bukti Surat P1 Surat keterangan JualBeli Nomor. 334/12.01.07.2002/SKHM/2013 tanggal 5 April 2013 yangdiketahui Bukti Surat P1 Tidak SEMPURNA ATAU TIDAK SESUAIDENGAN NARASI

persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisanterhadap gugatan itu, bahwa sertifikat merupakan produk Tata Usaha Negara,dimana bila ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negaramaka pembatalannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan memutusnya ;Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentangkewenangan absolut yang menyatakan bahwa dalam narasi

NENY ARLINA PANNGESTU;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah bahwasertifikat merupakan produk Tata Usaha Negara, dimana bila ada kesalahan yangtelah dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka pembatalannya menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya,dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yangmenyatakan bahwa dalam narasi posita gugatannya, Penggugat pengedepankanhal hal yang berkaitan dengan tindakan hukum dari perbuatan

PP No. 9 Tahun 975 tentangPelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam maka pecahnya hubungan perkawinan telahmemenuhi unsur dan dapat dibuktikan dalam narasi alasan hukumterhadap Permohonan Cerai Talak diatas maka demikian fakta sah danpatut demi hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat iniharuslah dikabulkan;Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon

masih tinggalbersama dan juga masih sering melakukan hubungan suami istri ataspermintaan Pemohon, yang terakhir kali melakukan hubungan suami istripada sekitar bulan mei 2021 (saat bulan Ramadhan) namun tanpa alasanyang jelas Pemohon meninggalkan rumah sejak satu bulan yang lalu atausekitar akhir bulan Mei 2021.11.Bahwa berdasaran dalidalil yang telah Termohon jelaskan diatas, telahsecara nyata menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohondidalam permohonannya adalah tidak benar dan merupakan narasi

Bahwa pada dalil Pemohon angka 5 (lima) semakin menunjukkanbahwa Pemohon sedang mengarang narasi untuk mencaripembenaran atas perilakunya, dimana telah secara nyata Pemohonmembenarkan dalil Termohon pada Jawaban angka 7 (tujuh) terkaitnafkah anak sehingga tidak perlu lagi Termohon jabarkan lebih jauhterkait bagaimana sifat dan tanggung jawab Pemohon terhadap anak,akan tetapi perlu Termohon luruskan terkait tuduhan Pemohon yangmengatakan bahwa Termohon mengeluarkan Pemohon dariTempat kerja di PNM

(delapan) sangatlahmenyesatkan dan cenderung memutarbalikkan fakta dimana padanyatanya memang apa yang Termohon dalilkan pada Jawaban angka10 (sepuluh) adalah fakta dan bahwa dalil Pemohon terkait ujarankasar Termohon kepada Permohon lagilagi teroantahkan seperti yangTermohon uraikan didalam dalil Duplik angka 2 (dua) sehinggaberdasarkan uraian tersebut telah terlinat watak Pemohon tanpa perluTermohon jelaskan lebih jauh.Bahwa dalil Pemohon pada Replik angka 9 (Sembilan) lagilagihanyalah sebuah narasi

(Saudara kandung ayah Penggugat)tidak berhak karena masih ada saudara kandung Penggugat yang bernamaessaeeees Yang telah berusia 17 tahun yang lebih berhak menjadi walinikah adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karenatidak ada narasi dan pijakan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menilai saudara kandung Penggugat tersebut lebihberhak menjadi wali dengan alasan telah berusia 17 tahun.Menimbang,bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengabaikan

Jadikesalahan yang dilakukan oleh majelis hakim adalah melakukan sidangpemeriksaan saksi dengan hakim tunggal, berakibat salah dalam merekam danmencatat keterangan yang dimintanya, sehingga berakibat fatal terhadapputusan yang dijatuhkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saatpemeriksaan saksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember2017 terbukti ada narasi sebagai berikut: Susunan peridangan sama dengan persidangan yang lalu; Sebelum persidangan dimulai telah ditawarkan

Dalildalil Pemohon yang diuraikan tersebut adalahmenyangkut dalil narasi mengenai Hak Asasi Manusia tidak lagi dapatdigunakan yang dilinat secara historis mengenai hukum sejakMONSTESQIUEU mengeluarkan gagasan pemisahan kekuasaan.Selanjutnya mengutip mengenai kepastian hukum menurut SUDIKNOMERTOKUSUMO bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik.Lebih lanjut Pemohon mengutip konsep berlakunya hukum pidana secararetroaktif atau retrospective dari OEMAR SENO ADJI, dan mengklaimpejabat Tata Usaha

Negara dilarang melakukan tindakan penyalahgunaanwewenang meliputi melampaui wewenang dan bertindak sewenangwenang yang diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untukbertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakandimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganPasal 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah suatu dalil yanghanya bersifat narasi

yang mengutip daripada sumber atau pendapat danundangundang, tetapi narasi dalil Pemohon tersebut tidak relevan denganapa yang di klaim oleh Pemohon pada pokok yang dimaksud Pemohonmengenai penetapan tersangka yang diklaim Pemohon merupakantindakan kesewenangwenangan bertentangan dengan asas kepastianhukum.

Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatansebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umurdan juga berupa potensi kemadharatan atau risikorisiko perkawinan yangdilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usiaperkawinan meliputi:a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar12 tahun;C. Belum siapnya organ reproduksi anak;d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagai anak, dan;e.

tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akantetap Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untukmenghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan OrangtuaCalon Suami Anak Pemohon;Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, danOrangtua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan,Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi

Demikian pula dalam petitum memoribanding dan kontra memori banding terdapat narasi yang sama yaitu:1.Menerima permohonan banding Pembanding, 2. Membatalkan putusanPengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1151/Pdt.G/2018/PA. Bjm tanggal 10Januari 2019, dan 3.

Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai denganhukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalihmenjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;Menimbang, bahwa mengingat amar putusan Pengadilan harus bersifatjelas, eksekutabel, dan tidak boleh multitafsir maka majelis bandingberpendapat amar putusan Nomor: 4 sepanjang mengenai narasi

Narasi yangditulis pelaku secara tekstural menargetkan perbuatan pada fisik bangunan pabrikTKA, yang akan berdampak dari kerusakan bangunan jika ancaman benarHalaman 3 dari 25. Putusan No. 91/Pid. Sus/2018/PN.Mrjdilakukan akan tertuju pada individu atau orangorang didalamnya. Jikapun tidakterjadi, secara psikis dapat diduga memberikan rasa kawatir atau rasa takutorangorang yang bekerja dipabrik tersebut.Perbuatan terdakwa ANDI WARMAN Pg!

Tka adalah PKI meskipun menurut ahli bahasa bisa saja disebut pencemaran nama baik jikafaktanya benar, namun menurut ahli ITE narasi kalimat tersebut tidak memenuhiHalaman 13 dari 25. Putusan No. 91/Pid. Sus/2018/PN.Mrjunsur pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU RI No.11Tahun 2008 tentang ITE.

Namun demikian, narasi kalimat Besok2 terulanglagi kita bom aja pabrik tka sebagaimana dijelaskan ahli bahasa merupakanbentuk pengancaman, yang menurut ahi ITE dapat dikatakan memenuhi unsurPasal 29 UU ITE.

kebongan yang luarbiasa disusun oleh Penggugat selaku kakak kandung yang berniatmendzolimi adiknya dan mencari keuntungan demi harta waris.Bahwa narasi kebohongan yang disusun oleh Penggugat dapat kamibantah dengan argumentasi sebagai berikut:Hal. 28 dari 86 Hal.

No..758/Padt.G/2021/PA.JSkuasa kepada kuasa hukum sebagaimana Para Tergugat danPara Turut Tergugat, Penggugat hadir secara langsung padasaat mediasi maupun pada saat sidang, sehingga jikaPenggugat tidak mengalami gangguan pada pendengarannyadapat dipastikan Pengguat mengetahui isi Akta PerdamaianNo. 3380/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggal 10 Januari 2017 karenadibacakan oleh Mediator dan Majelis Hakim PemeriksaPerkara.ADANYA URAIAN POSITA YANG TIDAK JELAS, TANPA MEMILIKIDASAR DAN ASALASALAN15.Bahwa narasi

Bahwa narasi tersebut terlihat sangat janggal dan dipaksakan, denganalasan:a.Didalilkan oleh Penggugat, bahwa Penggugat memberikankepercayaan kepada Tergugat (vide: Gugatan angka 15),kepercayaan seperti apa yang diberikan tidak pernah diuraikanoleh Penggugat, seolaholah Tergugat sebagai perwakilan dariPenggugat, sedangkan faktanya Tergugat menunjuk kuasahukum untuk melakukan pengurusan terhadap pembagian waris,sedangkan Penggugat melakukan pengurusan seorang diri.Logiknya adalah jika memang Penggugat

No..758/Padt.G/2021/PA.JSbiasa disusun oleh Penggugat selaku kakak kandung yang berniatmendzolimi adiknya dan mencari keuntungan demi harta waris.Bahwa narasi kebohongan yang disusun oleh Penggugat dapat kamibantah dengan argumentasi sebagai berikut:a.Bahwa Penggugat tidak pernah membaca atau mengetahui isidari Akta Perdamaian No. 3380/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggal 10Januari 2017, sehingga mengalami keterkejutan pada saat ParaTergugat meminta Penggugat untuk menjalankan isi AktaPerdamaian No. 3380/

kepercayaan kepada Tergugat untuk melakukanpegurusan, dan dengan kepercayaan yang diberikan tersebut Tergugat menipu Penggugat.Bahwa narasi tersebut terlinat sangat janggal dan dipaksakan, denganalasan:a.

membuat surat pernyataan;Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak bertemandengan Terdakwa di media sosial Facebook;Saksi membenarkan barang bukti berupa foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto pernikahan Saksi;Saksi, setelah menyatakan tidak jadi mencabut laporan, didatangi Terdakwadan Ayahnya dan saat itu Terdakwa mengaku melakukan perbuatantersebut atas inisiatifnya sendiri;Saksi menyatakan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untukmenunggah foto pernikahan Saksi dengan narasi

DewiMunawaroh di Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, KabupatenPacitan, dengan disertai katakata atau narasi yang bisa mencemarkannama baik Saksi dan Istri Saksi dan melanggar privasi mereka;Saksi sedih karena keluarga Saksi juga bertanya berkaitan kabar tersebut;Saksi mengetahui kejadian di atas setelah Saksi drh.

Dewi Munawaroh melakukan perkawinan dengan caraIslam dimana yang menjadi saksi dalam perkawinan itu Pak Ponimin danPak Asari, dengan mas kawin cincin;Saksi sudah bertemu Terdakwa setelah kejadian ini sebanyak dua kali;Saksi sudah pernah kawin dan sudah bercerai selama 10 (Sepuluh) tahun,dimana Saksi sudah memiliki Surat perceraian;Saksi membenarkan foto beserta narasi yang diunggah oleh Terdakwa diakun Facebook Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan;Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

dan sudah sepatutnya di tolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa narasi eksepsi yang diajukan olehTergugat/Pembanding tidak tepat dalam penempatan pengertian istilahantara posita dan petitum, di mana Tergugat/Pembanding menyebutkan....Petitum gugatan yang menjadi permasalahan Penggugat mendalilkanhak asuh anak disebutkan ada 2 orang anak yaitu Haya AthayaHumairatunnisa Ayyasy, umur 13 Tahun dan Khaziya Nisrina Mursy, umur 5Tahun....... , seharusnya narasi yang menyebutkan tentang

Namun dalam positanyaPenggugat hanya meminta hak asuhnya atas nama Haya AthayaHumairatunnisa Ayyasy, umur 13 tahun....., Seharusnya narasi ini untukpetitum.

ADI PUTRA NARASI. Dalam perkara ini perlu Tergugat I uraikan dengan jelas dan rinci mengenai kesepakatankerjasama yang dibangun dan dikembangkan oleh Penggugat dengan Tergugat I yaitu :e Pada Tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat I sepakat bekerjasama untukmendirikan perusahaan yang bergerak dalam Bidang Bangker, service dankeagenan yang kemudian diberi nama PT.

ADI PUTRA NARASI Penggugat juga memberikan Penyertaan ModalUsaha dalam uang sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh jutarupiah) dan meminjam 4 (empat) buah Surat BPKB Roda Empat dan 4(empat) buah Sertifikat Tanah milik yang yang dapat dianggunkan olehTergugat I untuk menambah modal usaha.Hal ini lah yang Tergugat I maksudkan sebagai gambaran fakta hukum yang sebenarnya sehingga dasardasar gugatan harus jelas secara substansial sebagaihubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

ADIPUTRA NARASI milik Tergugat I. Dan untuk menghindari timbulnya permasalah diHal 29 dari 72 Putusan Perdata Nomor 896/Pdt.G/2014/PN Dps30tempat Penggugat berkerja yaitu PT. LIAN INTI ABADI maka Penggugat denganTergugat I sepakat untuk menyebutkan keuntungan, uang jasa dan uang penghargaanuntuk Penggugat sebagai uang pinjaman.

ADI PUTRA NARASI didirikan denganpenyediaan tempat atau kantor dilakukan oleh Tergugat I termasuk modal usaha sekitarRp. 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) sedangkan Penggugat menyerahkan modalsebesar Rp. 180.000.000, ( seratus delapan puluh juta rupiah ) serta beberapa surat ( 4buah BPKB dan 4 Sertipikat Hak Milik ) yang bisa dijadikan jaminan atas keseriusanPenggugat.

Adi Putra Narasi ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwatergugat Imempunyai utang sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan utang tergugat I pada tanggal8 Maret 2004 dan tanggal 22 Desember 2004 ditambah dengan biaya ganti rugi dan bunga sebesar2.5% dan 2% sebesar Rp.7.368.165.560 ;( tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratusenam puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah ) ;dan setelah dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan tergugat I

Nasihat tersebutberupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan olehpasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan ataurisikorisiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belummencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 11tahun;c. Belum siapnya organ reproduksi anak;d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagai anak, dan;e.

oleh Pemohon dan Pemohon II;Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Pemohon Iluntuk menghadirkan Anak Pemohon dan Pemohon Il, Calon Suami AnakPemohon dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon danHalaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 262/Padt.P/2020/PA.PpgPemohon Il;Bahwa setelah Anak Pemohon dan Pemohon Il, Calon Suami AnakPemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon danPemohon Il hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian membernasihnat yang berisi narasi

Nasihat tersebutberupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan olehpasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan ataurisikorisiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belummencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:a. Belum Siapnya organ reproduksi anak;b. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;c.

nasihnat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yangHal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 159/Padt.P/2020/PA.Bkndilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risikorisiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapaibatas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimananasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon dan Pemohon II yang telahdideskripsikan sebelumnya.

hukum putusan Pengadilan Agama Pontianaksehingga dapat diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim banding,namun Majelis Hakim banding memandang perlu melengkapi dan menambahpertimbangan maupun dasar hukum, demikian pula terhadap diktum sepertidiuraikan berikut ini;Menimbang, bahwa kendatipun ternyata Tergugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, Majelis Hakim banding memandang bahwamemori banding tidak imperatif, dan Tergugat/Pembanding dipandangkeberatan terhadap putusan aquo, lagi pula narasi

Nasihattersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yangdilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensikemadharatan atau risikorisiko perkawinan yang dilaksanakan olehpasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan meliputi:a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajibbelajar 12 tahun;c Belum siapnya organ reproduksi anak;d.

telahmemahami akan tetapi Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengandibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang maksud dantujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon I;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon danPemohon II untuk menghadirkan Anak Pemohon dan Anak Pemohon II;Bahwa setelan Anak Pemohon dan Anak Pemohon Il hadirmenghadap di persidangan, Majelis Hakim kemudian memberi nasihat yangberisi narasi

Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2019administrasi harus berdasarkan peraturan perundangundangan danhukum serta dengan petunjuk bukti Narasi Penjelasan Berita Acara PPhPasal 23 Tahun Pajak 2010 yang diputus oleh Majelis Hakim denganbenar, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 danPenjelasan Pasal 29 ayat (2)