Pembatalan dengan ganti rugi;Dan tentang salah satu akibat dari Wanprestasi tersebut, sejalan pula denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repuplik Indonesia nomor 1001K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 yang menyatakan :Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan(wanprestasi), karenanya Perikatan tersebut dibatalkan,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 704 K/Sip/1972,tanggal 21 Mei 1973, menyatakan :Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, Perjanjian

BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KantorCabang Medan Hak Tanggungan Nomor 04465/2013 dihapus sesuaidengan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik IndonesiaNo. 24 tahun 1997 jo. Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;9. Bahwa kemudian berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor1350/04/2018 Tanggal 26/12/2018 yang dibuat oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan beralih ke atas nama SUTIONO ;10.

Bahwa kepemilikan Tergugat II atas tanah HGB Nomor05/Tontalete berdasarkan Akta Jual beli (AJB) dari Tergugat Ikepada tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Ferry ViddonisTatiul, SH sebagai Pejabat PPAT Kabupaten Minahasa Utara yangtidak diikut sebagai pihak dalam perkara ini (AJB No. 101/200965tanggal 11 September 2009) maka dengan tidak ditariknya FerryViddonis Tatiul, SH sebagai Pejabat PPAT Kabupaten MinahasaUtara sebagai pihak, sehingga berdasarkan Jurisprudensi tetapMahkamah Agung Repuplik

Nasution SH, PPAT Daerah tk.IIKodya Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 BAGIAN IlPENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK, PEMBERIAN HAK ~ BARU,PENGGADAIAN HAK, PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DANPEWARISAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1961 ;Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau beralih kepadaANGGA CHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139/2012 tanggal 09072012 yang dibuat oleh PPAT Mariama S.H. telah sesuai denganketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Repuplik

Bogor Nomor 4093/KET300.8/2017, tanggal30 Nopember 2017 (Fotokopi Sesuai fotokopi);NomorSurat Upaya Adminitratif (keberatan) (Fotokopi sesuai fotokopi);Jurnal Hukum Terakreditasi Penggunaan Kuasa Menjual DiDalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli OlehAdnyana M.H Universitas Udayana Mei 2015 (Fotokopi sesualfotokopi);Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 TentangLarangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan HakAtas Tanah (Fotokopi sesuai fotokopi);Peraturan Pemerintah Repuplik

dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalamhubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telahberkekuatan hokum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsurne bis in idem atau res judicata; Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprodensi Putusan MahkamahAgung Repuplik

., sebelum berkas perkaranya dikirimke Pengadilan Tinggi Medan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung Repuplik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang PetunjukTeknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding,Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronii Permohonan mengajukanbanding setelan putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secaraelektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;Menimbang, bahwa

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUPLIK INDONESIA /BPN RI CQ KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI DKIJAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN yang beralamat dan berkedudukan KomplekPerumahan Tanjung Mas Raya, Jalan H.

Pilkades Nomor140/701/Dis.PMD, Tanggal Desember 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015Tanggal 5 Januari 2015, Tentang Tata Cara Pencalonan,Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PL10.A.12.13.14.15.16.i18.19.Bukti T10:Bukti T11 :Bukti T12 :Bukti T13 :Bukti T14 :Bukti T15:Bukti T16:Bukti T17:Bukti T18:Bukti T19:Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuplik

Jakarta No : 276/PDIT/2010/PT.DKItanggal 09 Juli 2010 Jo putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia No :413K/PDT/2011.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tanggal 04 April 2014dengan No.12/HGB/BPN.31BTL/2014 Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat pembatalan SertifikatHak Guna Bangunan No. 6414/Kamal (sisa) semula tercatat atas nama LIEPOUW MIN, seluas 3.044 M2 surat ukur No.4638/Kamal/1999 tanggal 19Maret 1999, yang telah beralin kepada EKA HALIM berdasarkan

Pung Kong Fat, Tjoe Tjiek Foe, dan Lie Tjin Foei diberitahu olehTergugat VII bahwa karena adanya Peraturan Pemerintah RI yang tidak mengizinkanorang berwarga negara asing membeli tanah di Repuplik Indonesia, maka atas sarandan bujukan dari Tergugat VII, Aim.

fotocopy dari fotocopy) ;P26a : As Built Drawing/Gambar Situasi Kerja dengan Propil melintangSTA 0,000 sampai dengan STA.0.100 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;P26b : As Built Drawing / Gambar Kerja dengan Propil melintang STA0.300.sampai dengan STA 0.400 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;P27 : Back Up Data Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Baru (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;P28 : As Built Drawing Penampakan goronggorong Dia 50 Cm (foto copy sesuai dengan foto copy) ;P29 : Undangundang Repuplik

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Repuplik

Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupapencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahunsejak selesai menjalani pidana;IZ Menyatakan Barang Bukti berupa:1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan KeputusanMenteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor 131.14631Tahun 2016 tentang pengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan KemajuanPelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus ( DAK) Fisik AfirmasiBidang Kesehatan Tahun Anggaran

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan MenteriDalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor 131.14631 Tahun 2016tentang pengangkatan Walikota Dumai Provinsi RiauHalaman 165 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBR2. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir Laporan Kemajuan PelaksanaanKegiatan Dana Alokasi Khusus ( DAK) Fisik Afirmasi BidangKesehatan Tahun Anggaran 20173. 1 (Satu) bundel Foto copy Ligalisir Laporan Tahunan DAK TahunAnggaran 2017 Dinas Kesehatan

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Repuplik Indonesia Nomor 131.14631 Tahun 2016 tentangpengangkatan Walikota Dumai Provinsi Riau2. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir Laporan Kemajuan PelaksanaanKegiatan Dana Alokasi Khusus ( DAK) Fisik Afirmasi BidangKesehatan Tahun Anggaran 2017Halaman 179 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBROO. 1 (Satu) bundel Foto copy Ligalisir Laporan Tahunan DAK TahunAnggaran 2017 Dinas Kesehatan

Diponegoro 27, Kelurahan Pocanan KotaKediri, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnyayang pasti di Wilayah Repuplik Indonesia, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya A.R.ADAM,SH,Advokat, alamat JI.Arie Lasut No.164 Kec.SingkilKota Manado berdasarkan surat kuasa khusustanggal 1102019 dan didaftarkan tanggal4102019 nomor 960/SK/2019, disebut sebagaiPembanding semula Terrgugat ;MELA WANPT. INTRACO PENTA, Tbk., berkedudukan di Gedung INTA, JI.

BANKBUMI ARTA Tbk Cabang Medan No. 114/Mdn/V/2008 Tgl. 06/05/2008 HakTanggungan ini hapus atas tanah HM.No.1690/Bantan Timur, sesuai denganketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun1997 jo. Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;Bahwa pada Buku Tanah Hak Milik No. 1690/Bantan Timur, Kel.

Menyatakan sah menurut hukum kwitansi pembayaran tertanggal 28Desember 1982 adalah sebagai alat bukti adanya jual beli tanahsengketa antara penggugat dengan alamarhum PEGEG dansebagai bukti pelunasan atas jual beli tanah sengketa tersebut;Menyatakan hukum tanah sengketa tersebut sah milik penggugat;>Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepadapenggugat dalam keadaan kosong, lasia dan apabila perlupelaksanaan dibantu oleh Kepolisian Repuplik

Jakarta No : 276/PDIT/2010/PT.DKItanggal 09 Juli 2010 Jo putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia No :413K/PDT/2011.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tanggal 04 April 2014dengan No.12/HGB/BPN.31BTL/2014 Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat pembatalan SertifikatHak Guna Bangunan No. 6414/Kamal (sisa) semula tercatat atas nama LIEPOUW MIN, seluas 3.044 M2 surat ukur No.4638/Kamal/1999 tanggal 19Maret 1999, yang telah beralih kepada EKA HALIM berdasarkan

dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalamhubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telahberkekuatan hokum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsurne bis in idem atau res judicata; Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprodensi Putusan MahkamahAgung Repuplik

Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia Nomor 226K/AG/2010 tanggal 11 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Mahkamah AgungRepuplik Indonesia. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdilegalisir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27, P.28.Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telahmengajukan SaksiSaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahsebagai berikut:1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Drs.

Kepolisian Negara Repuplik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah ProvinsiBanten, Beralamat di Jalan Syeh Nawaw Al Bantani No.76 Serang, Banten.yang diwakili oleh Muhammad Endro, S.IK., M.H., Jabatan Kabidkum PoldaBanten, IIN FAUZI, S.H., S.E., M.H., M.Si.,M.Kn. Jabatan Advokat Madya 2Bidkum Polda Banten, Dr. Dadang Herli S.SIP, S.H., M.H., M.Si., M.Kn.Jabatan Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten, H. Suntoro,S.H.M.H.