sebagai Direktur PT Multi Daya Wonua,yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, KelurahanPomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MultiDaya Wonua Nomor 03, tertanggal 03 September 2013, serta AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTMulti Daya Wonua, Nomor 17, tanggal 12 September 2018;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 di Hotel Castle yangHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Pemohon Kasasi;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex factiPengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriKolaka sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaiDirektur Operasional PT Multi Daya Wonua melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Agus Salim No. 24 Sabang, Kelurahan KebonSirlh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengannama Hotel MaxOne Sabang (selanjutnya cukup di sebut Hotel MaxOneSabang), yang juga merupakan asset terbesar Penggugat.Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/ tanpa persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.

asset Penggugat berupaHotel MaxOne Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang, bukannyamenolak, namun malah memberikan persetujuan serta menerima HotelMaxone Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Tergugat tersebut.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il juga telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa selanjutnya, tanoa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/tanpa persetujuaan RUPS PT.

tindakan Tergugat yang telah mengalihkan/menyerahkan secara sukarela Hotel Maxone Sabang kepada Tergugat Iltanpa persetujuaan RUPS PT.

Batavia Land tersebut adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa begitu pula tindakan Tergugat Il yang, sebelumnya, telahmengetahui bahwa Tergugat tanpa persetujuaan RUPS PT. Batavia LandHal 5 Put.

Karya Karimun mandiri tanggal 31 Desember 2011; 32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYA KARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11 Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei 2015; c) Notulen RUPS PT.

KKM tanggal 05 Agustus 2013, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 301 / 2015. tanggal 22 Mei 2015; d) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2013, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 302 / 2015. tanggal 22 Mei 2015;e) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 29 Desember 2014, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 303 / 2015. tanggal 25 Mei 2015;f) Notulen RUPS Luar Biasa PT.

Tanggal 19 Agustus 2015;g) Notulen RUPS Luar Biasa PT. KKM tanggal 21 September 2015, dilegalisasi oleh notaris ROSITA, SH. M.Kn dengan legalisasi nomor : 02 / L / 21 / IX / Not.R / 2015, tanggal 21 September 2015;33.

Karya Karimun mandiri tanggal 31Desember 2011;32.Notulen hasil RUPS (rapat umum pemegang saham) PT. KARYAKARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat olehnotaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39/2012. tanggal11 Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat olehnotaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300/2015. tanggal22 Mei 2015;Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg33.34.c) Notulen RUPS PT.

Tanggal19 Agustus 2015;g) Notulen RUPS Luar Biasa PT.KKM tanggal 21 September 2015,dilegalisasi oleh notaris ROSITA, SH.

Karimun Nomor 6 tahun 2012 yang isinya menjelaskan bahwagaji dan tunjangan direksi ditetapbkan berdasarkan RUPS, namun terdakwatidak pernah mengajukan penetapan dan mengusulkan dalam RUPS tentangbesaran gaji dan tunjangan yang tersangka terima.

Tpg32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYAKARIMUN MANDRI ;a)Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11Februari 2012;Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei2015;Notulen RUPS PT.

Karya Karimun mandiri tanggal 31 Desember2011;32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYAKARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei2015;c) Notulen RUPS PT.

., M.Kn, berkedudukan diKota Pekanbaru, dan Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalina FatmaNomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030051808tertanggal 28 Januari 2019 pada akta Nomor 29 tanggal 24 Januari2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama,yang di buat oleh NotarisTITO UTOYO, SH;Dalam hal ini diwakili oleh Sarwani, S.H dan Jhon Mezer Alexander.S,S.H, Andi Christoher.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut :6..aUntuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atasharta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbksebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,,sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;6..b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atassahamsaham PT.

Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikapsewenangwenang Tergugat dan Tergugat III kepada Penggugat.

Dengan demikian perlu Penggugat tegaskanbahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepadahasil RUPS dan tidak pernah mnyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat Karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat.

SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILANNEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKANPERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPAALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS,DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.4.5. Bahwa dengan demikian dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam4.6.perkara ini sematamata TIDAK HANYA DIDASARKAN PADA JOINTVENTURE AGREEMENT SAJA NAMUN JUGA DIDASARKAN PADAKONTRAK KARYA PT.

Lebong Tandai untuk menghadiri28282925)RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012dengan agenda antara lain sebagai berikut :.a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebananjaminan atas harta kekayaan Perseroan kepada PT.

RAAU ABADI SEJAHTERA;Bahwa laporan keuangan melalui audit belum juga disampaikan olehTergugat kepada perusahaan, maka Penggugat menyurati Tergugat untukmenindak lanjuti dari hasil rapat umum pemegang saham tahun (RUPS)yang dilaksanakan tangal, 20 Mei 2015, untuk menunjuk secepatnyapelaksanaan audit secara menyeluruh tentang kegiatan operasional dankeuangan perusahaan tahun 2013 dan 2014 dengan diberi batas waktu 1(satu) minggu;Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa memberilaporan

Karya Lestari Mandiri adalah pihakindependent yaitu ditentukankan bersama Tim Audit Independen dalamHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PTPBRmenyusun laporan keuangannya; Hal tersebut berdasarkan pada SuratPernyataan Terguagt tanggal 20 Mei 2015 dalam Rapat UmumPemegang Salam (RUPS) PT. RAS, hal tersebut juga dituangkandalam Notulen RUPS; Bahwa berdasarkan Surat Komisaris PT.

RAS tertanggal 12 Juni 2015 sebesarRp.611.596.012,00. dan masih juga pekerjaan lanjutan yang semuladirintis dan dikerjakan oleh Tergugat; namun demikian Tergugat tetapmemenuhi undangan RUPS PT. RAS tersebut, dan kemudian memintaagar dilakukan audit keuangan PT. RAS yang harus dilakukan oleh timaudit independent dengan ketentuan biaya audit dibebankan kepadaperusahaan (PT. RAS) dan harus terlebin dahulu diselesaikan seluruhpekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat atas nama PT.

RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal20 Mei 2015 dan RUPSLB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undangundang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akalakalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT.

RAS, jadi dalilPenggugat ini hanyalah akalakalan Penggugat saja, terbukti jauhsebelum adannya RUPS dan RUPSLB, Penggugat selaku KomisarisPT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentianTergugat selaku Direktur PT.

Bahwa disamping itu Termohon juga tidakmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)semenjak perseroan didirikan sampai saat sekarang ini, sehingga dengan demikiansemakin memperburuk kejelasan dan transparansi perusahaan khususnya masalahkeuangan kepada semua pemegang saham yang dijalankan oleh pihak Termohon;Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Akta Pendirian Perusahaan menyebutkandalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direks1;b. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dalam Undangundang tentangDokumen Perusahaan, danc.

Memelihara dst...Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang PT:1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir;2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya;a.

Dan oleh karena belumada dilakukan pelaksanaan RUPS maka Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006tersebut belum dilakukan perubahan namun Termohon Kasasi masih tetapmemperoleh keuntungan ataupun deviden dari Pemohon Kasasi berdasarkanbukti T 2 dan T3;Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/20131616d.

Oleh karenanya, sudahsepantasnya penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3191/Pdt.G/2012/PN.PBR tertanggal 23 November 2012 dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa terbukti Termohon tidak pernah melakukan RUPS tahunan seperti yangdimohonkan oleh Pemohon/Termohon Kasasi, quod non benar Pemohon/TermohonKasasi sudah mundur dari perseroan, hal tersebut harus disahkan dalam RUPS, akantetapi ternyata dari bukti yang diajukan tidak ada satupun yang

Warga Haji Basirsebelum terbitnya Akta Jual Beli No. 13/Simkep/2007 tangaal 12 Februari2007 (Bukti Surat P.4) tersebut telah dilakuykan oleh Direktur atas KuasaDirektur Utama tanpa adanya persetujuan dari pemegang saham atau tanpamelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tapi kenyataannya semuaproses jual beli tersebut tetap juga sah secara hukum, dan bahkan telah terbitsertipikat hak milik atas nama para pembeli.Bahwa demikian halnya pada saat peralihan hak atas tanah yangdiuraikan dalam Sertipikat

Warga Haji Basir Utama adalah tanpa melaluimekanisme yang lazim yakni melalui RUPS untuk melepaskan asetPerseroan sehingga peralihan hak tersebut menjadi tidak sah.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalahpertimbangan hukum yang keliru atau tidak cukup memberi pertimbanganHal. 9 dari 16 Putusan No.73/Pdt/2017/PT.Mkshukum, dimana pertimbangan hukum tersebut hanyalah berfokus pada AktaJual Beli No. 13/Kec.Simkep/2007 tanggal 12 Februari 2007, tanpamempertimbangkan Aktaakta Jual Beli yang

Warga Haji Basir yangjuga dilakukan tanpa adanya RUPS, hal mana dapat dilinat secara jelasdalam halaman Pendaftaran Peralinan Hak, Pembebanan dan PencatatanLainnya, disana peralihan hak kepada pihakpihak lain sepanjang tahun2003 s/d tahun 2007 yang dilakukan tanpa adanya RUPS, termasukpembebanan Hak Tanggungan kepada Bank Tabungan Negara (Persero)Cabang Makassar.Bahwa jika pertimbangan hukum Judex Factie tentang kelasimandalam perseroan setiap peralinan hak atas aset haruslah melalui RUPS makakonsekwensi

., adalahsah dan mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh turunannya yang

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkanAkta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28, tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development,7.

Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh

Nomor 2035 k/Pdt/2018.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development;7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuktunduk dan taat pada putusan perkara a quo;8.

LAKSBANG MEDIA TAMAbersama saksi PATRIA HERDJUNO, Saksi MENOM MOTIRAM alias MENOM danTHEO AIKHONG ketika datang terdakwa memegang (satu) gulungan koran saatmasuk diruang rapat telah ada beberapa saksi yaitu saksi ALTA MAHANDARA aliasALTA dan saksi TAN SEE TONE alias MALVIN, dan korban LEW KEOANG,terdakwa datang dengan keperluan menanyakan akan dilakukan RUPS luar biasa (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa).

Dan terdakwa menanyakan kepada LEWKEONG sedang apa sekarang dijawab MEETING BIASA dan terdakwa tanya lagi,akan melakukan RUPS kan, dan terdakwa mengetahui dari koran sambil terdakwamenyodorkan koran harian Republika yang dibawa terdakwa sambil terdakwa marahmarah kepada LEW KEONG sambil memukulkan gulungan koran ke pundak LEWKEOANG sampai beberapa kali dan terdawka membentakbentak LEW KEOANGuntuk segera menelponkan bosnya yang berada di Malasyia, karena dijawab tidak tahunomornya, terdakwa merasa

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, denganmaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa.e Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, dengan maksuduntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

yangdihadiri oleh Korban Lew Keong, Malvin Tan, Alta Mahandara dan AriefSukendra ;Bahwa kedatangan Terdakwa untuk menanyakan tentang Rapat UmumPemegang Saham dengan Agenda Pergantian Direksi, karena Terdakwasebagai Direksi tidak memperoleh undangan melainkan mengetahui dariMedia masa Koran ;Bahwa awal mula Korban Lew Keong tidak mengaku ketika TerdakwaTanya tentang tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dansetelah Terdakwa tunjukan adanya Iklan di media masa Koran tentangdiselenggarakannya RUPS

Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.

Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.

terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.

) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

PANCA LOGAM MAKMURpada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Bahwa lokasi tambang PT PANCA LOGAM MAKMUR di KabupatenBombana sekarang dikuasai oleh pihak lain ;Bahwa dalam RUPS tersebut tidak ada pergantian kepemilikan sahamnamun terdapat pergantian struktur/ kepengurusan perusahaan;Bahwa saham PT. PANCA LOGAM MAKMUR dimiliki oleh PT. AYUTA,PT. SEMESTA, PT. SUGIHARTA, dan Sdr.

MARPAUNG;Bahwa RUPS tersebut merupakan RUPS luar biasa dan hasilnyadicatatkan di Notaris serta mendapat pengesahan dari Kemenkumhan;Bahwa sepengetahuan Saksi, Komisaris PT. PANCA LOGAM MAKMURyakni Sdr. SUTANTO, Sdr.

PANCA LOGAM MAKMURberdasarkan Keputusan RUPS luar biasa dengan Akta Notaris Nomor 3tertanggal 6 Juni 2011, yang kemudian dicatatkan di Notaris MARIACHANDRA;Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 363/PID.B/2014/PN.BauBahwa adapun agenda RUPS tersebut adalah perubahan kepengurusanperusahaan dari Dirut Sdr. TOMI JINGGA menjadi Dewan Direksi yangterdiri dari Sdr. TOMI JINGGA dan Saksi HADYANTO CHANDRA. Danperubahan Komisaris dari Komisaris Saksi RU.

PANCA LOGAM MAKMURberdasarkan Keputusan RUPS tanggal 6 Juni 2011 dengan DirekturUtama yakni Sdr. TOMI JINGGA; Bahwa Saksi mengenal Saksi SOEHANDOYO yang merupakanKomisaris PT.

PANCA LOGAMMAKMUR yang menjabat sebagai Komisaris;Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada RUPS yang melakukanperubahan terhadap struktur kepengurusan PT.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

Selanjutnya pada Pasal 64 (1) Rencana kenasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan KomisansHalaman 9 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDGLD;atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar dapatmenentukan rencana keya yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisans atau RUPS, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. (2) Anggaran dasar dapatmenentukan rencana keya yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisans atau RUPS, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana keya harus mendapat

persetujuan RUPS, rencana kenatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;Bahwa Pasal 66 UU PT, (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPSsetelah aitelaah oleh Dewan Komisans dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya: (a) laporan keuanganyang terdin atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampaudalam perbandingan dengan tahun buku

SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa terhadap aset perusahaan tersebut Tergugat 2 sebagai Direktur Utama tidaktransparan, sehingga tidak jelas jumlah aset yang masih ada pada perusahaan;Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undangundang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UU PT) menyatakan: Setiap pemegang saham berhakmengajukan gugatan terhnadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikankarena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Menyatakan Tergugat 1 dan 2 wajid melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporankeuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;5. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64,66, 67, 69 dan 71 UU PT,6.

Lamere Tirta Mutiara tentang tugas danwewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupunKomisaris (Akta terlampir) ;Bahwa Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karenabertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta PendirianPerusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukumdan batal demi

Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehinggadengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang dipakai oleh Tergugat untukmenutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,(tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakandana PT.

PT Lamere Tirta Mutiarauntuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabuidari pada hakhak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baikterhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hakhakuntuk dilibatkan dalam RUPS ;Hal. 15 dari 19 hal.

Namun akan tetapi Tergugat denganitikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminirapa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukanperubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas namaPT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris BaiqHayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehinggaperbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang melawanhukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT.

Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat pertama maupun Judex Factiputusan Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubahAkta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat olehNotaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 tanpa melibatkanPemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui NotarisBaiq Hayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132,adalah akta yang cacat hukum,

.; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLBPS/MAR/2017 tanggal 13Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,Jl. P.

Asli Surat Nomor : 001/RUPSLBPS/MAR/2017 tanggal 13Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;3. Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,JI. P.

Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta kepada Direksiuntuk diadakan RUPS namun dalam rapat tersebut tidak tercapaikesepakatan;b. Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta untuk yang keduakalinya untuk diadakan rapat, namun dalam rapat tersebut tidakdicapai kata mufakat;Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018C.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 telah diadakan RUPS LuarBiasa dan dalam rapat tersebut hadir dan atau diwakili pemegangsaham mayoritas, dengan demikian rapat tersebut adalah sah;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 23 tersebut, Susunan pengurusmengalami perubahan susunan pengurus menjadi: Direktur : Awizanny Chandra; Komisaris Utama : Yohanes Gunawan Komisaris : Meta Rama Prilyandari;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugeng Nugrohomengalami kerugian berupa tidak dapat melaksanakan tugasnya

tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku. sejak ditutupnya RUPS. (7) Dalam hal terjadi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajyibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatatdalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. (8)

. (2) Dalam halanggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar. (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS. (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Hal.43 dari 64 hal.

mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.(6)Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.(7)Dalam hal teradi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wayibmemberitahukan perubahan

pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulutentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untukmembela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.(4) Pemberian kesempatan untuk membela

diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut.(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1); ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab

Haliyora Faisayang karena tidak melalui persetujuan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Haliyora Faisayang terlebihdahulu;b. Bahwa surat permohonan peminjaman modal kepada saksi korban yangditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.

dilakukan hanya untuk pengalihan asset PT, sedangkan kalaupinjam uang pihak ketiga tidak harus dilakukan RUPS; Bahwa jika seorang Direktur mengundurkan diri tanpa persetujuan RUPS,maka kewajiban masih tanggungjawab PT; Bahwa RUPS dilaksanakan hanya untuk kemungkinan / keadaan yang luarbiasa; Bahwa suatu pinjam meminjam uang masuk unsur pidana jika ada tujuanmenguntungkan diri sendiri / orang lain dengan cara tipu/oohong/rangkaian Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte Halaman 30 dari 55 halaman

quarantie 51%harus dilakukan RUPS karena levelnya diatur dalam UU; Bahwa pemegang saham mayoritas suatu Perusda adalah Kepala Daerah/Bupati; Bahwa suatu RUPS dilakukan dengan undangan, agenda, materi rapat; Bahwa seorang Bupati bisa memberikan persetujuan tertulis setuju atau tidaksetuju atas pertanggungjawaban seorang Direktur, dalam hal ini bukansebagai Pribadi melainkan karena jabatannya; Bahwa suatu perjanjian yang dilarang oleh hukum misalnya tidak memenuhisyarat suatu sebab yang tidak halal

PNS; Bahwa waktu Terdakwa mengundurkan diri Terdakwa sudah meminta keBupati agar siapkan RUPS tetapi tidak ada RUPS; Bahwa surat pinjaman modal yang ditunjukan Majelis Hakim dibenarkanTerdakwa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa selaku DirutPT.

Tristar Transindo Nomor017/TST/FA/IV/2014, tanggal O3 April 2014, perihalPermintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS). Fotokopi Surat PT. Mitra Cassia Transport Nomor001/Mitra/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, perihal : PemberitahuanRencana RUPS. Fotokopi Iklan Koran perihal PT. Mitra Cassia TransportPanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan danRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), tanggal 9Mei 2014. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 036/LGLTST/V/2014, tanggal12 Mei 2014.

MCT tanggal 15November 2010; (copy dari copy): Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April 2014perihal permintaan penyelenggaraan RUPS; (copy daricopy)Hal. 30 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel,44. Bukti T4445. Bukti T4546. Bukti T4647.Bukti T4748. Bukti T4849. Bukti T4950. Bukti T5051. Bukti T5152. Bukti T5253. Bukti T5354. Bukti T5455. Bukti T5556. Bukti T56: Absensi RUPS dan Dokumentasi; (copy dari copy): AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM TAHUNAN PT.

MCTtanggal 15 November 2010, Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April2014 perihal permintaan penyelenggaraan RUPS, Absensi RUPS danDokumentasi, AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN PT.

Mitra Cassia Transport yang ditanda tangani Prof.HARKRISTUTI HARKRISNOWO, SH, MA, Ph.D / NIP : 19560125 1981032001 selaku Dirjen AHU, Pemberitahuan hasil RUPS kepada Sdr. AkmalAhmad, Laporan keuangan terhadap PT. Mitra Cassia Transport periodebulan Oktober 2012s/d Desember 2016, Surat Nomor : 001/Mitra/V/2014,tanggal 5 Mei 2014, perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS, Data keuangan/ mutasi rekening di Bank BCA KCU Pluit Jakarta Utara, terhadap RekeningBank BCA No. Rek. : 1683085867 a.n. PT.

Berita acara RUPS tahunan PT. Mitra Cassia Transpordihadiri olehPemegang saham mayoritas sebesar 70 % ( Kuorut ) .Hal. 45 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel, Tidak ada bukti yang dilakukan oleh Para terlapor terhadap obyek perkarayakni Akta Penegasan . Murni Kadarsih selaku penerima kuasa serta menghadap tidakmenjalankan sesuai denga nisi surat kuasa tanggal 16 Oktober 2014 .