Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakanbahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atasintangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perludilakukan pengujian : willing to pay test (par 6.14), economic benefit test(par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractualand arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Economic benefit test (Par 6.15),c. Product life cycle consideration (Par 1.50),d.

Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebuttermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto, dan perkara yang diajukanoleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), makasecara relatif Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permohonan Pemohon a quo.Kedudukan Hukum (Legal Standing) PemohonMenimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwaPemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan

Dengan demikian, petitum ketiga permohonanPemohon haruslah dikesampingkan.Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, oleh karenaperkara ini termasuk dalam jenis voluntair yang sifatnya kepentingan Pemohon sendiri dantanpa ada pihak lawan (for the benefit of one party only), maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.KonklusiMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan

Management Tergugat tanggal 16 Dec 2014 tentang Pengangkatan BHLHalaman 44 dari 111 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.SusPHI/2020/PN PbrPerawatan dan Produksi dan Benefit yang Diterima Juncto Ketentuan AturanPelaksana Pemberian Beras, Rumah atau Uang Bantuan Perumahan tanggal22 Desember 2014 yang mengatur tentang sistem pemberian bantuan berasmaupun sistem pemberian bantuan perumahan/uang ganti perumahantersebut sebagai berikut :Ketentuan Karyawan dan keluarga yang tidak berhak mendapatkan bantuanberas

Management Tergugat tanggal 16 Dec 2014 tentang PengangkatanBHL Perawatan dan Produksi dan Benefit yang Diterima Juncto KetentuanAturan Pelaksana Pemberian Beras, Rumah atau Uang Bantuan Perumahantanggal 22 Desember 2014 yang mengatur tentang sistem pemberian bantuanberas maupun sistem pemberian bantuan perumahan/uang ganti perumahantersebut;Halaman 48 dari 111 hal Putusan Nomor : 28/Pdt.SusPHI/2020/PN Pbr> Bahwa, pemberian bantuan beras bagi keluarga dan bantuan perumahan/uangpengganti perumahan

Management Tergugat tanggal 16 Dec 2014 tentang Pengangkatan BHLPerawatan dan Produksi dan Benefit yang Diterima Juncto Ketentuan AturanPelaksana Pemberian Beras, Rumah atau Uang Bantuan Perumahan tanggal 22Desember 2014 yang mengatur tentang sistem pemberian bantuan beras maupunsistem pemberian bantuan perumahan/uang ganti perumahan, sudah benarPenggugat 115 tidaklah berhak mendapatkan bantuan beras.

Karenaberdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Juncto Ketentuan SK.Management Tergugat tanggal 16 Dec 2014 tentang Pengangkatan BHLPerawatan dan Produksi dan Benefit yang diterima Juncto Ketentuan AturanPelaksana Pemberian Beras, Rumah atau Uang Bantuan Perumahan tanggal 22Desember 2014 yang mengatur tentang sistem pemberian bantuan beras maupunsistem pemberian bantuan perumahan/uang ganti perumahan, sudah benar ParaPenggugat tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan beras.

Management Tergugat tanggal 16 Dec 2014 tentang Pengangkatan BHLPerawatan dan Produksi dan Benefit yang Diterima Juncto Ketentuan AturanPelaksana Pemberian Beras, Rumah atau Uang Bantuan Perumahan tanggal22 Desember 2014 yang mengatur tentang sistem pemberian bantuan berasmaupun sistem pemberian bantuan perumahan/uang ganti perumahantersebut sebagai berikut :Ketentuan Karyawan dan keluarga yang tidak berhak mendapatkan bantuanberas adalah sebagai berikut :1. Semua Karyawan Staff2.

Selama Proses penyelesaian PHK belum selesai, (baik selama prosesMediasi maupun sidang di PHI nantinya), Penggugat menuntut agar hakhaknya atas upah dan benefit lainnya dari Tergugat, tetap dibayarkan;d. Menurut Penggugat, Perjanjian Kerjasama antara Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Diklat Prajabatan, dan ketentuan dalamDiklat Prajabatan adalah dilarang menikah selama mengikuti DiklatPrajabatan, seperti yang tercantum pada pengumuman rekrutmen.

Bahwasetiap tahun di bulan Juni, para Pegawai di Perusahaan Tergugatmendapat benefit berupa Insentif Kerja Semester (IKS). Mengingathubungan kerja secara hukum belum terputus, maka Penggugat masihtetap berhak mendapatkan benefit berupa IKS tersebut sebesar ratarata2 (dua) bulan, yaitu 2 X Rp. 7.669.000 = Rp. 15.338.000, (lima belasJuta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);30.

perkara ini;Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upahPenggugat (upah proses) yang telah dihentikan pembayarannya sejakbulan September 2019, dengan jumlah total sebesar Rp. 84.359.000,(Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar THR(Tunjangan Hari Raya) 2020 sebesar 1 bulan upah, yaitu Rp.7.669.000,(tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar benefit

Hal ini sejalan dengan asas NoWork, No Pay yang diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat (1) yang berbunyi;Upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaanDengan demikian, dalil Penggugat pada angka 28 dan 29 yang menuntukpembayaran upah Penggugat sebesar Rp. 84.399.000,, THR tahun 2020sebesar Rp. 7.669.000, dan benefit IKS sebesar Rp. 5.338.000, adalah tidakberdasarkan hukum, tidak jelas dasar hukum mekanisme perhitungannya,dan bertentangan

memenuhi ketentuan pasal 1335 KUHPerdatadan Pasal 1320 KUHPerdata; Bahwa berdasarkan pada No Work No Pay, hukum dan YurisprudensiMahkamah Agung R. tanggal 26 Februari 1973 Nomor: 791 K/ Sip/1972, maka Tergugat menolak membayar upah Penggugat sejak bulanSeptember 2019 sampai dengan Juli 2020 senilai Rp. 84.359.000,(Delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2020 senilai Rp.7.669.000, (tujuhjuta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). benefit

Pada pertemuan itu dibicarakan bahwaPemerintah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya di BankMega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksiYOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN, malam itudisepakati bahwa pihak perusahaan (PT. Noble Mandiri Investmentdan PT.

MIRZA PUTRA, saksiITMAN HARI BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari PT. NobleMandiri Investment dan dari PT.

Hal ini membuktikan bahwaPemohon Banding tidak bebas dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengankelaziman dunia usaha pada umumnya dan dapat diartikan bahwa PemohonBanding hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan di luar negerisemata;bahwa dalam proses penyelesaian keberatan Terbanding menyatakan bahwa :Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya economic benefit ataspenggunaan paten dari STBV, sehingga nilai wajar dari royalty atas paten tersebutadalah 0%Royalty atas paten

tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan pembelian alatalatdan spare parts dari STBV karena Pemohon Banding tidak memberikan jawabanatas pertanyaan "apakah dalam pembelian alatalat dan spare parts telah ada bagiandari pembayaran royaltyApabila memang pemanfaatan paten tersebut memiliki economic benefit, makaseharusnya Pemohon Banding memiliki profit yang lebih dibanding perusahaanperusahaan lain yang tidak memanfaatkan paten tersebut, namun kenyataan profitPemohon Banding cenderung kurangbahwa

atas nama Wahyulianai Pemohon, Shella Aprilianadan Shelly Apriliani ;Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebihdahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan NegeriTanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkarapermohonan (volunteer jurisdiction);Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia,perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut: Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa dalam gugatan provisi Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatadalah batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat belum pernah terputus, karena itu Tergugat berkewajiban untukmembayar upah Penggugat terhitung sejak Penggugat tidak dipekerjakan,selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkanputusan sela yang memerintahkan Tergugat membayar gaji dan benefit

Bahwa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugatadalah bertentangan dengan perundangundangan yang berlakukarenanya batal demi hukum, maka hubungan kerja belum terputus,selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan benefit yang biasaditerima Penggugat, dan memerintahkan Tergugat untuk membayarpesangon mengacu pada PKB Pasal 68 jo.

mencermati dengan seksama gugatan,jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokoksengketa dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan PemutusanHubungan Kerja, hal mana Penggugat mendalilkan bahwa PHK sepihak yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku karenanya batal demi hukum, maka hubungan kerja belumterputus, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untukmemerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan benefit

Bahwa akibat lebih lanjut dari kekacauan sistem kepegawaian tersebutkhususnya bagi Penggugat, berupa kehilangan haknya untukmendapatkan benefit antara lainnya mendapatkan Insentif Kinerja sesuaiPasal 16 angka 1 PKB yang berbunyi Insentif Kinerja diberikan kepadapegawai berdasarkan hasil kinerja pegawai dalam satu periode penilaiankinerja guna meningkatkan produktifitas dan motivasi pegawai, jugakesempatan mendapatkan penghargaan dan pengembangankarirsesuai Pasal 14 angka 6 PKB yang berbunyi Prestasi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 huruf(g) halaman 3 yang menyatakan Penggugat kehilangan haknya untukmendapatkan benefit antara lain mendapatkan insentif kinerja jugakesempatan mendapatkan penghargaan dan pengembangan kart.Bahwa dalil tersebut memperlihatkan sifat dan watak asli dari Penggugat.Penggugat mengharapkan hasil yang baik tanpa usaha atau dan kerjakeras.

Eka Wirajhana (Penggugat),tertanggal 29 April 2014, perihal kelebihan pembayaran benefit khusus,selanjutnya disebut Bukti T8A;16.Print out, Email dari Perusahaan kepada Sdr. Eka Wirajhana (Penggugat),tertanggal 7 Mei 2014, perihal kelebihan pembayaran benefit knusus danHalaman 41 dari 56 Putusan Gugatan Nomor : 20/Pat.SusPHI/2019/PN Dps17.18.19.20.Zi.22.23.24.email tertanggal 19 Mei 2014, perihal kelebihan pembayaran benefitkhsusus, selanjutnya disebut Bukti T8B;Print out, Email dari Sdr.

Bahwa telah terjadi kekacauan sistem kepegawaian yangberakibat negtif bagi Penggugat, berupa kehilangan haknya untukmendapatkan benefit antara lainnya mendapatkan Insentif Kinerja sesuaiPasal 16 angka 1 PKB, dan juga kesempatan mendapatkan penghargaandan pengembangan karir sesuai Pasal 14 angka 6 PKB ;3.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakanPenggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan benefit antara lainmendapatkan insentif kinerja juga kesempatan mendapatkan penghargaandan pengembangan karir. Bahwa dalil tersebut memperlihatkan sifat bahwaPenggugat mengharapkan hasil yang baik tanpa usaha atau dan kerjakeras.

duaratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), sehingga total uang yangsudah diinvestasikan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 650.000.000, (enam ratuslima puluh juta rupiah) hal ini secara nyata telah diakui oleh TERGUGATberdasarkan Tanda Terima dana dari PENGGUGAT sebesar Rp. 650.000.000,(enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh TERGUGAT padatanggal 9 Juli 2014.Bahwa sebagai imbalan kompensasi dari investasi yang diberikan PENGGUGAT,TERGUGAT menjanjikan akan memberikan benefit

Paket tour, yang sudah diserahkan kepada Klien Kami sebagai bonus benefitdari investasi senilai Total 28.261,00 USD.Bahwa total dana yang harus dikembalikan kepada PENGGUGAT berdasarkanPerjanjian tanggal 26 Febuari 2013 adalah pengembalian dana pokok + dana yangdikembalikan sebesar 115% setiap 4 bulan sekali sejak 1 Maret 2013 s/d 1 Mei2015 + benefit Berupa pemberian multi media dan 4 Unit Sepeda motor sehinggatotal keseluruhan berdasarkan perjanjian Tertanggal 6 Februari 2013 adalah Rp.155.076.204

sesuaijanji yang telah disepakati bersama.Bahwa oleh karena TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya kepadaPENGGUGAT, maka secara hukum TERGUGAT telah melanggar hakPENGGUGAT untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan sebagaimana dituangkandalam Perjanjian dan Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidakberbuat sesuatu.Bahwa tindakan TERGUGAT dengan tidak melakukan pengembalian dana yangtelah diinvestasikan oleh PENGGUGAT dan bonus dari benefit

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

(d) Bahwa pembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian darisuatu instrumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit

Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan :a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan

Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto, dan perkara yang diajukan olehPemohon bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one partyonly), sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatifPengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permohonan Pemohon dimaksud.Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya

47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, bahwa apabila anak telah mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau telah melangsungkan perkawinan atau anak telan dewasa danmandiri, maka hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukumtelah berakhir.KonklusiMenimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbanganpertimbangandi atas, maka petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingansepihak semata (for the benefit

mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapanini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAPenetapan Nomor 146/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4dari 8 hal.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan danoleh karena perkara ini bersifat vo/untair dimana permasalahan yangdimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata(for the benefit

Menimbang bahwa tentang perkara volunteer dalam praktek hukum acara perdataIndonesia ,perkara permohonan (perkara volunteer) memiliki karakteristik sebagaiberikut :e Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit ofone party only ).e Benarbenar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatupermasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum .e Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences withanother party ) ; Menimbang bahwa

Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021insttumen keuangan atas pembayaran aquo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (Hakl).Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalti atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration

Dengan kata lain, OECDTransfer Pricing Guidelines di mana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalti atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan

perbuatan tanpa hak, tidak sah ataumemanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasatelekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan caracara dan kondisi sebagai berikut : Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yangbekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwa tigasistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateaway yaitu sistemyang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit

dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computerdan/atau sistem eiektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan caracara dan kondisi sebagai berikut : Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yangbekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwatiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateaway yaitusistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit

Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan caracara dan kondisi sebagai berikut :Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yangbekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwatiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateaway yaitusistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit

Telkomsel yang telahdiakses/diterobos pelaku adalah sebagai berikut :e Sistem Charging Gateway, yaitu. sistem yang digunakan untukmemberikan bonus ataupun benefit ke pelanggan Telkomsel;e Sistem Reflex (data base), yaitu sistem yang berisi servisservisTelkomsel seperti Blackberry, Flash, Talkmania, dll;e Sistem Tcash, yaitu Sistem pembayaran elektronik yang dapatdigunakan untuk menyimpan uang~ elektronik dan melakukanpembayaran elektronik pelanggan Telkomsel.Saksi menjelaskan bahwa sistem jaringan

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

walaupun demikian karena sifatnya,tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkansuatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktik peradilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair), atau sifatdari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit