;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN,; Bahwa Penggugat baru menerima obyek sengketa aquo yaitu padatanggal 28 Oktober 2015 dengan mendapatkan surat Berita Acara SerahTerima Keputusan PTDH dan Penyerahan Barang Inventaris Dinas dariKabag Sumda Polres Sukabumi Kota Gatot Satrio Utomo, SH, MH.Komisaris Polisi NRP 650101 82;Halaman 6 dari 97 Halaman Putusan.

Terdakwa tanpa sepengetahuan danseijin Saksi;Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diatas ketika Saksi melihatsurat permohonan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang Saksi dapatkan dari Tini sebagai orang Koperasi PolresPurwakarta dan saat itu diketahui oleh Taspia dan Mimin;Bahwa dari surat permohonan pinjaman uang tersebut belum cairsampai sekarang karena keburu ketahuan oleh Saksi dan suratpermohonan tersebut Saksi ambil dan kemudian Saksi beritahukankepada Kabag Sumda

berapa lagi dan Saksi menjawab masih adaRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lagi dan Saksi memberitahukanTerdakwa mengajukan kembali pinjaman buat anaknya, nanti yangbayar anaknya Terdakwa lalu Rita Syahara meminta kepada Saksiformulir pinjaman uang tersebut;Bahwa pada saat Rita Syahara melihat formulir yang diajukan Terdakwa,Rita Syahara mengatakan tanda tangan ini bukan tanda tangannya danbukan seperti ini lalu Rita Syahara meninggalkan ruangan sambilberkata akan melaporkan kejadian ini ke Kabag Sumda

apakahTerdakwa ada atau tidaknya mengajukan pinjaman ke koperasi dan BuMartini menjawab iya, Terdakwa mengajukan permohonan pinjamanuang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluananaknya atau mantunya yang mau melahirkan;Bahwa setelah diberikan lembaran pengajuan pinjamantersebut,kemudian terdengar Rita Syahara bilang sambil menunjukan tandatangan didalam formulir ini bukan tanda tangan saya, ini sudahpemalsuan dan sambil keluar Rita Syahara bilang mau melaporkankepada Kabag Sumda

mengenai lahiran mantunya atau isteri AriIrmansyah Sunjaya adalah benar keadaan tersebut namun situasi dankondisi isteri Ari Irmansyah Sunjaya untuk melahiran diperkirakan padabulan Desember 2015 sedangkan pengajuan pinjaman uang yangdimintakan Terdakwa pada bulan Agustus 2015;Bahwa benar permohonan pinjaman uang koperasi tersebut hingga saat iniuangnya belum cair karena keburu ketahuan Rita Syahara dan formulirpermohonan pinjaman tersebut oleh Rita Syahara diambil dan bermaksudmengadukan kepada Kabag Sumda

SIC/03/VII/Bag Sumda atas nama Penggugat,yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Paniai tertanggal 13 Agustus 2020,diberi tanda bukti P5;6.

, setiap pegawai negeri padaPolri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonanizin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratanpersyaratan yaitu,(i) Surat permohonan izin cerai yang disertai alasanalasannya, (il) fotokopi aktanikah, dan (ili) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melampirkan SuratPermohonan Izin Cerai Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020 (vide bukti P6)dan Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VIII/Bag Sumda

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluargaPenggugat dan Kabag Sumda Polres Sanggau namun tidak berhasil;7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tanggabersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan dalildalil dan atau alasanalasan di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q.

Sumda Polres Sanggau namun tidak berhasil,karena itulah Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tanggabersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;Hal. 10 dari 20 Put.

S.lk. ( Waka Polresta Bandar Lampung ), Wakil KetuaKomisi Kompol Yuliantini, SH ( Kabag Sumda Polresta bandar Lampung )dan Anggota Ipda Wahyono ( Kaur Bin ops Sat Intel Polresta BandarLampung);9.

Memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk mengadministrasikanpenetapan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundangundangan :3.

terbaikbagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untukmengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidanganPengadilan Agama Makassar.Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Anggota POLRI dantelah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESORTKOTA BESAR MAKASSAR, Nomor: 03/SICIII/2019/Sumda

Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapat Surat izinPerceraian sesuai dengan Surat Izin Cerai NomorSIC/05/III/2016/Sumda dari Kepala Kepolisian Resort Tapin tanggal 30Maret 2016;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Rantau c.q.

Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor SIC/05/III/2016/Sumda, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tapin, tanpa taggal bulanMaret 2016, (bukti P.2) ;B. Saksi :1.Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Polri,bertempat tinggal di Jalan...,No17, Komplek...,Kelurahan...

Sumda Polres, selanjutnya pihakcalon baik Polki maupun Polwan mendapatkan Nomor Testing, kemudianmengikuti beberapa tahapan Testing atau Seleksi secara bertahap sampaike Tingkat Polda.

Sumda Polres Sumedangberupa lampiran KEP Kapolres Sumedang Nomor : KEP/20/IV/2016,tanggal 30 April 2016 bahwa untuk penerimaan anggota Polri pada tahun2016 khususnya untuk penerimaan Brigadir adalah pada tanggal 07 April2016 sampai dengan 30 April 2016 bertempat di halaman URKES (UrusanKesehatan) Bag. Sumda Polres Sumedang yang beralamat di JIn.

Sumda Polres, selanjutnya pihakcalon. baik Polki maupun Polwan mendapatkan Nomor Testing, lalumengikuti beberapa tahapan Testing atau Seleksi secara bertahap sampaike Tingkat Polda.

Sumda Polres, selanjutnya pihak calonbaik Polki maupun Polwan mendapatkan Nomor Testing, lalu) mengikutibeberapa tahapan Testing atau Seleksi secara bertahap sampai ke TingkatPolda.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS / POLRI di Polres Kotabaru yangtelah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat ljin Cerai KepalaKepolisian Resort Kotabaru Nomor SIC/2/VII/2014/SUMDA tanggal 21 Juli2014;.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan TermohonNomor : 52/DUPKUA/PLU/2014, Tanggal 09092014 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketuadiparaf dan diberi tanda (P.2);Fotokopi Surat Ijin Cerai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKalimantan Selatan Resort Kotabaru, atas nama Pemohon Nomor SIC/2/VII/2014/Sumda

Selain itu, pada tahun 2013 Pemohon dan Termohonjuga telah di Mediasi oleh Kabag Sumda tetapi tidak berhasil, dan surat ijincerainya belum keluar sampai sekarang;Saksi Il : Nama SAKSI Il, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Media Opsi,tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikanketerangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Sahabat Pemohon;Him.5 dari 14 hlm.

Selain itu, pada tahun 2013 Pemohon dan Termohonjuga telah di Mediasi oleh Kabag Sumda tetapi tidak berhasil, dan surat ijincerainya belum keluar sampai sekarang;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohonmenyatakan tidak keberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yangpada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;Him.6 dari 14 hlm.

HARMAIN USMAN, SH ; Pangkat/NRP.Kompol/64090365, Jabatan Kabag Sumda PolresMuaro4. MARTINO ROY GINTING, SH ; Pangkat/Nip.Pembina/196918031998031002, Jabatan AdvocatMuda Bidkum Polda5. NURMAN SYAHDINI, SH.,MH; Pangkat/NRP.Kompol/66080111, Jabatan Kasubbid Bankum PoldaJambiHalaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 147/B/2016/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM6. HENDRI SITOMPUL, SH ; Pangkat/Nip.

Roji Saputra Bin Husaini dan saksiMuhammad Ilham Bin Musdar, adalah positif Metamfetamina dan terdaftarHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Sab.dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensiksebagaimana Surat Keterangan Dokter Mitra Urkes Bag Sumda Polres SabangNomor SK/136/V/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15 Mei 2019 dimana terhadaphasil pemeriksaan urine milik Terdakwa BAYU HENDRAWAN

BIN BASRI,adalah positif mengandung AMP (Amphetamin) terdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra UrkesBag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/138/V/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15Mei 2019 dimana terhadap hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa YUDHA DWISATRIA BIN NADARUDDIN, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin)terdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RINomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Mitra UrkesBag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/137/V/KES.3.1/2019/URKES tanggal 15Mei 2019 dimana terhadap hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa ROJISAPUTRA BIN HUSAINI, adalah positif mengandung AMP (Amphetamin)terdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotikajenis shabushabu sejak tahun 2010, Terdakwa II

Bahwa berdasarkan saran hukum bag sumda Polres Pagar Alam selakupengembangan fungsi hukum yang menyarankan kepada Atasan HukumPenggugat agar melaksanakan sidang disiplin, bukan melaksanakan SidangKode Etik Profesi Polri dalam penyelesaian perkaraPenggugat ;Bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polritingkat banding Penggugat mengandung cacat prosedural maupun administrasi yangbertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KepalaKepolisian RI

Danlaporan hasil pelaksanaan sidang KKEP A.n Brigpol EVANMEISARDI, S.PSI NRP 84050700 BA BAG SUMDA Polres PagarAlam tanggal 16 Februari 2015e.

Brigadir Evan Meisardi, S.Psi NRP 840507000 Ba Bag Sumda PolresPagaralam (T10) yang mana Waktunya hanya (satu) bulan tidak sampaimelebihi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dikatakan oleh PENGGUGATEVAN MEISARDI, S.PSI.

Sumda atas nama dr.Clara Meliana Oshinta Pangaribuan sebagai istri dari AKP Ricky Erickson, S.Sos.M.H. , tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala BagianSumberdaya Polres Cimahi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P12;Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2016./PN Blb13.14.15.16.17.18.19.20.21).22.23.24.25,26.27.Fotocopy surat hasil mediasi antara dr. Clara Meliana Oshinta Pangaribuandengan Riki Erickson, tertanggal 21 April 2016.

Tanggal 29 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KepolisianResort Cimahi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P25.a;Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.308/I/2016/Bag Sumda,tanggal 10 Februari 2016, yang ditujukan kepada Ny. Dr. Clara Meliana OPangaribuan Istri dari AKP Ricky Erikson, yang dikeluarkan oleh KepalaKepolisian Resor Cimahi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P26;Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2016.

/PN Blb28.29,30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.273/I/2016/Bag Sumda,tanggal 13 Februari 2016, yang ditujukan kepada KAPOLSEK CIMAHI, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi, sesuai dengan aslinya, dibeirtanda P27;Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.126/IV/2016/Bag Sumda,tanggal 29 April 2016, yang ditujukan kepada Ny. Dr.

Clara Meliana OPangaribuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi, sesuaidengan aslinya, diberi tanda P28;Fotocopy surat Undang Krisis Rumah Tangga Nomor B.977/VI/2016/Bag Sumda,tanggal 110 Mei 2016, yang ditujukan kepada Ny. Dr.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sejaktanggal 19 Juli 2006, pangkat Brigadir, Jabatan Brigradir URKES BAG SUMDA diKepolisian Resort Kota (POLRESTA) Medan dengan Nomor Register Pokok (NRP)87110303;2.

Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap terhukum a.n TOMMYDANIEL PATAR HUTABARAT Pangkat BRIGADIR NRP 87110303,Jabatan Bintara Urkes Bag Sumda Kesatuan Polrestabes Medandengan hukuman Disiplinberupa:PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUNHalaman 8 Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUNMDN.2. Pengawasan hukuman selama 6 (enam) bulan terhitung mulaitanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;3.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.10.Bahwa atas Putusan Sidang Disiplin tersebut Penggugat tidak mengajukanbanding ataupun keberatan;11.Bahwa setelah putusan Sidang Disiplin tersebut Penggugat kembali bertugasseperti biasa di bagian Urkes Bag Sumda Kesatuan Polrestabes Medan;12.Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 dibentuk Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)oleh KAPOLRESTABES Medan sesuai Surat Keputusan Kapolrestabes MedanNomor: Kep/10/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 untuk menyidangkan perbuatanPenggugat

Anggota (cad) : KOMPOL JOHANIS SEJAHTERA, KasubbagSarpas Polrestabes Medan.Bahwa oleh karena Penggugat, Brigadir Tommy Daniel Patar P.Hutabarat bertugas sebagai Brigadir Urkes Bag Sumda PolrestabesMedan, berpangkat /golongan Bintara yang diberhentikan tidakdengan hormat maka yang berwenang untuk menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri adalah Kapolda Sumut (ic.

KOMPOL BAGINDASITOHANG.SH,Jabatan Kasubbagkum Bag Sumda PolrestabesMedan dan IPDA D.P GINTING,.SH,Paur Subagkum PolrestabesMedan dengan Surat Perintah Nomor:Sprin/2568/VII/HUK 6.6/2020,tanggal 20 Juli 2020.Bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untukmemeriksa pelanggaran Penggugat dilakukan di Ruang SidangPolrestabes Medan pada tanggal 20 Juli 2020 namun karena salahsatu. perangkat Sidang KKEP berhalangan maka sidang KKEPdilakukan pada tanggal 21 Juli 20120 dan tanggal 28 Juli 2020

Namun Tergugat dan keluarganyatidak berusaha mendamaikan melainkan mencari kekurangandan kesalahan Penggugat, terbukti dengan dibuatnya suratketerangan perjanjian yang telah ditanda tangani diatas materaioleh Tergugat, Setelah Tergugat dan Penggugat menjalanipembinaan di Polresta Banda Aceh, Kabag Sumda menanyakanapakah Tergugat masih mau membina rumah tangga, namunTergugat yang menjawab tidak mau lagi membina rumah tangga.Oleh karena itu, Tenggugat mengajukan gugatan cerai Jadi jelasbukanlah atas

Penggugat memohon kepada BapakKetua/Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan Putusan dalamperkara ini sebagai berikut:1.2.Penggugat tetap pada gugatan semula ;Mengabulkan gugatan Penggugat sesuai tuntutan Penggugat ;Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat.Menetapkan anak dibawah asuhan Penggugat dan memberi izin Tergugatuntuk mencurahkan kasih sayang dengan ketentuan tersebut diatas ;Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat karenahasil mediasi pembinaan dibagian Sumda

Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia,telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk bercerai denganTergugat sesuai dengan Keputusan Kapolres Sukabumi, Nomor B/101/II/2016/Bag Sumda, tertanggal 03 Februari 2016;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatanPenggugat;Bahwa, untuk meneguhkan

20Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatanPenggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhipersyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatanperkara a quo harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa sebagai anggota polri, Penggugat telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan terbitnyaRekomendasi dari Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, Nomor B/101/II/2016/Bag Sumda

sah, lagipula ketidak hadirannya tersebut bukanlah ' disebabkanoleh suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasehatpada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melakukanperceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil :Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan SuratIzin dari atasan untuk melengkapi persyaratanAdministrasi Kepegawaiannya, yaituSurat izin Cerai Nomor: SIC/02/X1I/2010/Sumda

/Put.No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa.namun tetap hasilnya di tolak sebagaimana Surat Keterangan a.n KepalaKepolisian Resor Bone Bolango Kabag Sumda, tanggal 24 Juli 2018;7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Pemohon bermohon kepadaKetua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima, memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Memberi izin kepada Pemohon () untuk mengikrarkantalak terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;a Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mendapatkan suratketerangan dari atasan yang bersangkutan yaitu Kepala Kepolisian ResortBone Bolango Kabag SUMDA yang menyatakan permohonan izin ceralPemohon ditolak, oleh karena itu Pemohon memberikan surat pernyataan,telah

Pernyatan kebohongan pemohon disaksikan oleh BapakWAKAPOLRES Bone Bolango Pak Wawan korban kebohonganpemohon, semua ini terungkap dalam mediasi bulan Januari tahun2018 dan dibuktikan dengan pernyataan pemohon diruangan pak wakadan disaksikan oleh Kabag sumda, Bensat dan Kasie Propambonebolango Pak Ahmad (pernyataannya terlampir) uang banktersebutdiberikan untuk kepentingan anak pelakor Fitri biaya lahiranak keturunan mereka yang kedua berjenis kelamin perempuandikediaman pelakor Kayumerah dan pembuatan

Bahwa dengan mendasarkan pada halhal diatas, sehingga sudah tepatatasan dari Pemohon dalam hal ini Kapolres Bone Bolango, MENOLAKpermohonan Pemohon izin melakukan perceraian dengan Termohonsebagaimana surat keterangan an.Kepala Kepolisian Resort Bone BolangoKabag Sumda tanggal 24 Juli 2018;Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya YangMulia Majelis Hakim menolak permohonan untuk seluruhnya, dan berkenanmenjatuhkan putusan:Him. 22 dari 39 Hlm.

tertulis yang pada pokoknya termuat dalam BeritaAcara Sidang;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon' sebagai anggota Polri telahmendapatkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan yaitu KepalaKepolisian Resort Bone Bolango Kabag SUMDA

.> Bahwa setiap anggota POLRI yang ingin menikah harus melaporkebagian sumda (Bagian Sumber Daya) di polsek, kemudianbagian sumda tersebut, meneruskan ke polres. Setelah itu baru dilakukan sidang di internal Polres dengan keluarga anggota POLRIyang akan melangsungkan pernikahan tersebut.