yaitu berjarak selama 23 tahun,sehingga kedua pewaris tersebut pada saat meninggal dunia sudah pastimemiliki ahli waris yang bisa saja berbeda untuk masingmasing pewaristersebut, sementara itu dalam gugatan a quo Penggugat hanya memposisikan kedua pewaris dalam satu tingkatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

perkara ini didaftarkan diPengadilan Negeri Ambon;Bahwa bila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun karenasulit dan panjangnya birokrasi yang ada dikuatirkan halmana akan merugikanPenggugat, maka Tergugat patut di hukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa tergugat patut pula di hukum untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini pada setiap tingkatannya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama atausama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 386 PK/Pdt/2017f. Apabila dalam putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatukekeliruan yang nyata;4. Bahwa alasan Peninjauan Kembali poin a f di atas bukanlah bersifatkumulatif, akan tetapi bilamana Pemohon PK menemukan salah satu alasandari norma tersebut di atas maka Permohonan PK dapat dikabulkan;5.

PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(3), Pasal 13 ayat e.2, Pasal 24 Ayat 3.d dan ayat (7) PeraturanBupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang melanggar asas hukum yanglebih tinggi mengesampingkan undangundang atau Peraturan yanglebih rendah tingkatannya

Tentang Desa danPasal 76 (1) Huruf a dan b UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 Undang Undang RINomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik sehingga melanggar asas hukum UndangUndangyang lebih tinggi mengesampingkan UndangUndang atau peraturanyang lebih rendah tingkatannya

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 76UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah,Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 15 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,Sehingga melanggar asas hukum UndangUndang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau peraturan yang lebihrendah tingkatannya

Morneneuntuk menerima dana kompensasi atau bagi hasil ataspengolahan lahan tambang emas kerajaan Mornene yangdiolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang di buatdihadapan notaris tanggal 20 Januari 2009;e Bahwa yang mana setelah terdakwa menerima dana tersebutdari PT Panca Logam sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) setiap bulannya, terdakwalangsung membagibagikan kepada turunan raja mornene yangberjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaranyang berbedabeda berdasarkan tingkatannya

Haris Heda aliasHaris bin Heda untuk membagibagikannya kepada keluargarumpunrumpun sebagaimana petunjuk dari terdakwa, namun tidakada perjanjian antara terdakwa dengan rumpunrumpun mengenai62besarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun = danterdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpunrumpunsesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, namunpada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari 2013,terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut kepadaRumpun Pimpie, akan tetapi

Panca Logam Makmur, terdakwa tetap memberikan danakompensasi kepada Rumpun Pimpie sebesar Rp. 24.000.000, (duapuluh empat juta rupiah) setiap bulannya meskipun tidak adaperjanjian antara terdakwa dengan rumpunrumpun mengenaibesarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun = danterdakwa memberikan dana kompensasi kepada rumpunrumpunsesuai dengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan, akantetapi pada Bulan Oktober 2012 sampai dengan Bulan Februari2013, terdakwa tidak membagikan dana kompensasi tersebut65kepada

yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dalam hal tersebut pengadilan tingkat pertama tidakmempunyai kewenangan untuk meninjau ulang suatu putusan dari suatuperkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang khususnya berdampakkepada perubahan keadaan terhadap halhal yang bersifat materiil atau objekperkara dan formil yang telah dipertimbangkan dan diputuskan, apalagiterhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya

;Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, pengadilan tingkatpertama hanya bisa menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadiliperkara perdata yang diperiksanya dan tidak mempunyai kewenangan untukmenyatakan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untukmengadili suatu perkara perdata, dan demikian juga tidak berwenang untukmeninjau suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenaikewenangan mengadili pengadilan yang telah memberikan putusan, meskipunputusan yang telah

Melanggar Keputusan KPU No. 675 Tahun 2003 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota khususnya Pasal 9 ayat 4 dan 5 yangmenentukan sebagai berikut :ayat 4 : Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik sesuaidengan tingkatannya dalam pengajuan Calon Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pengajuan calonmenunggu sampai dengan tercapainya penyelesaian melaluimusyawarah untuk mufakat atau melalui proses gugatan diPengadilan

Memberikan penjelasan terhadap ketentuan keputusan KomisiPemilihan Umum No. 675 Tahun 2003, khususnya Pasal 9 ayat (4)dan (5), bahwa kalimat untuk sementara dilaksanakan oleh PengurusPartai Politik hasil forum musyawarah sesuai tingkatannya yaitupengurus partai politik yang sah sebelumnya, yang dibuktikan denganKeputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik peserta pemilu tahun2004 yang sah dan berlaku;2.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal10 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 23 Maret 2020 dengan nomor:17/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya

./2010 tanggal20 April 2011.Bahwa putusanputusan pengadilan tersebut penting dan perlu dilampirkansebagai bukti pendukung dalam permohonan peninjauan kembali sebabputusan tersebut memuat putusan yang saling bertentangan antara putusansatu dengan putusan lainnya padahal menyangkut pihakpihak yang sama ,mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, dan olehpengadilan yang sama atau sama tingkatannya.8.

).Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadapobjek sengketa yang sama, di Pengadilan Negeri yang sama danmenyangkut subjek hukum utama yang sama pula, maka hal tersebut telahmemenuhi rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982 sebagai dasar alasan dalampermohonan peninjauan kembali a quo, yang menyebuikan : Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yangsama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Nomor 2614 K/Pdt/2010tanggal 20 April 2011 tidak bertindak cermat dan teliti, bahkan telah terjadikelalaian dalam putusannya, sehingga telah menimbulkan adanya 2 (dua)putusan yang berbeda dan saling bertentangan amar putusannya.Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diawali denganadanya suatu fakta hukum berupa putusan antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satudengan lainnya

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

Mornene untuk menerima dana kompensasi ataubagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas Kerajaan Mornene yangdiolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapanNotaris tanggal 20 Januari 2009; Bahwa yang mana setelah Terdakwa menerima dana tersebut dari PT PancaLogam sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiapbulannya, Terdakwa langsung membagibagikan kepada turunan RajaMornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yangberbedabeda berdasarkan tingkatannya

Mornene untuk menerima dana kompensasiatau bagi hasil atas pengolahan lahan tambang emas Kerajaan Morneneyang diolah PT Panca Logam berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapanNotaris tanggal 20 Januari 2009; Bahwa yang mana setelah Terdakwa menerima dana tersebut dari PT PancaLogam sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiapbulannya, Terdakwa langsung membagibagikan kepada turunan RajaMornene yang berjumlah 9 (sembilan) rumpun dengan jumlah besaran yangberbedabeda berdasarkan tingkatannya

Haris Heda untuk membagibagikannya kepada keluarga rumpunrumpun akan tetapi mengenaibesarnya bagian yang diberikan kepada rumpunrumpun tersebut sesuaidengan tingkatannya dan hubungan kekerabatan karena tidak adaperjanjian mengenai besarnya bagian tersebut ; Bahwa ternyata pada tanggal 20 Januari 2009 tanpa sepengetahuanTerdakwa, Rumpun Pimpie telah mengadakan Perjanjian Bagi Hasil denganPT Panca Logam Mandiri, sehingga setelah mengetahui hal tersebut padabulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi;Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;Hal. 6 dari 9 hal.

Putusan Nomor 43 P/HUM/2013Pasal 17Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabpaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukanoleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi :a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untukpimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya.b.

Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5(lima) lembar dan softfile.Pasal 20Surat pencalonan dan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksuddalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disahkan dan diajukan olehpimpinan partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan ketentuan :a.Surat pencalonan dandaftar bakal calon Anggota DPR disahkandan ditandatangani asli/oasah oleh ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ditandatangani asli/oasah oleh bakal calon dan diketahui pimpinanpartai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap basah.Halaman 7 dari 35 halaman.

berlakunyaPeraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Beracara PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Beracara PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,bertentangan dengan UndangUndang dan melanggar asas hukumUndangUndang yang lebih tinggi mengesampingkanUndangUndang atau Peraturan yang lebih rendah tingkatannya

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017tanggal 24 November 2017 Tentang Pedoman Beracara PerkaraPerselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotamelanggar asas hukum UndangUndang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya (Lex superior derogat legi inferior);VI. KESIMPULAN;VI.1.V1.2.V1.3.V1.4.VI.S.Hak konstitusi yang dilindungi oleh UndangUndang adalah hakhakiki dan kehormatan sebagai warga bangsa Indonesia.

2017 tanggal 2 November 2017 tentang PedomanBeracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota, merampas Hak Berdemokrasi dan telahmenimbulkan korban serta kerugian material bagi Pemohon;Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun2017 tanggal 2 November 2017 Tentang Pedoman BeracaraPerkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota melanggar asas hukum Undang Undang yang lebih tinggimengesampingkan UndangUndang atau Peraturan yang lebihrendah tingkatannya

Dan dengansangat mudah tugas mereka selaku penegak hukum, dengancara mengambil alih pendirian dan pertimbangan hukum,hakim yang lebih rendah tingkat pemikirannya, dijadikansebagai pertimbagan hukum bagi pengadilan yang lebihtinggi tingkatannya.

tanggungan orang lain dan denganmenerima upah atau provisi tertentu;bahwa dengan demikian kegiatan Penyaluran Amanat CFT yang adalahsama dengan pengertian Komisioner itu keberadaannya (eksistensinya)mempunyai landasan yuridis dalam peraturan perundangundangan in casuPasal 76 s/d Pasal 85.a KUHD;bahwa asas perundangundangan yang terkandung dalam prinsipNegara Hukum menentukan bahwa setiap peraturan itu harus berdasar danbersumber dengan tegas pada Peraturan Perundangundangan yang berlakulebih tinggi tingkatannya

Dengan kata lain, suatu peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya ;bahwa andaikata pun benar bahwa Instruksi Menteri Perdagangan No.03/M/Ins/VV1977 yang dijadikan alasan hukum oleh Tergugat dalamKeputusannya (P1) itu merupakan suatu peraturan perundangundangan quadnon, maka Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977 itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kKedudukannya in casuKUHD

Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Tahun 2013 adalah bertentangan dengan asas hukum mengenai peraturan yang lebih tinggi mengesampingkanperaturan yang lebih rendah tingkatannya dan asaswwhukum mengenai peraturan yang barumengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Peraturanyang dimaksud dalam hal ini adalah UndangUndang No. 5 tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.(ii).

Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah NO. 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Diubah BeberapaKali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 dalamObyek Sengketa yang merupakan peraturan perundangundangan yanglebin rendah tingkatannya bertentangan dengan UndangUndang Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.b.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai No. 250/DPPPHPU/2014 tertanggal16 September 2014, para pihak yang bersengketa tidak mengajukan upayahukum lain ke pengadilan sehingga sesuai ketentuan Pasal 3233 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), Putusan Mahkamah Partaitersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan oleh partai politiksesuai tingkatannya.4.

Bahwaberdasarkan UndangUndang No.21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh : Pasal 23 berbunyi :"Pengurus Serikat pekerja/serikat Buruh federasi dan konfederasiserikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya" ; Pasal 25 ayat (1) menegaskan :Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanberhak

Setiapperaturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yangberwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalaudiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan.

Apabilatata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundangundangan mungkinbatal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 1318).6.