Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 22-07-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 6 Januari 2015 — MAANG BIN SAMBLONG, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. FRANKIE RUSLI
51 — 34
  • membahasEksepsi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo dan dengan merujuk ketentuan pasal 77ayat ( 1 ) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.51 Tahun2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap eksepsi tersebutoleh Majelis Hakim telah menjadi kewajiban dalam hal ini akanmempertimbangkan kewenangan absolut lebih dulu sebelum membahaseksepsi selanjutnya eksepsi tentang Tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 96/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
MUH.NATSIR BIN MULLU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAJO
Intervensi:
H.BEDDULLAHI
175 — 82
  • Abd Lahi (H.Bedulahi) (Vide T II Intervensi 7),oleh karena itu, Penggugat sudah mengetahui adanya keputusan objek sengketapada Tanggal 5 Juli 2019, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6Tahun 2018, sehingga untuk menguji tengang waktu menggunakan ketentuan dalamPeraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dan Pasal 55 UndangUndang 5Tahun 1986 Tentang Peratun, sedangkan gugatan a quo diajukan dan didaftarkanoleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarHalaman 29
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
223 — 89
  • . : 44/G/2018/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokokperkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 5 Agustus 2019 — PT. QUHAJA PASMA SOWARGA. Diwakili Oleh : H. Mukti Amart S.Si. ; PROCUREMENT COMMITEE OF EQUIPMENT, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT IDB 7 IN 1 PROJECT, PROCUREMENT OF LABORATORY SUPPORTING LEARNING EQUIPMENT IN STATE UNIVERSITY OF GORONTALO, THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT. ; PROJECT MANAGEMENT UNIT, DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI. ; PT. TERAS SEJAHTERA TEHNIK.
208 — 351
  • Nomor 118/G/2019/PTUNJKT.Bahwa mengacu ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa Keputusan Tergugat!
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 23-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 5 Februari 2015 — ANYI, Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, HJ. ASNA SUMARTI S., Dkk
43 — 97
  • . ; a nnn ==Menimbang, bahwa apabila mencermati eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervesi yangpada pokonya sama mempermasalahkan gugatan para Penggugat telah melampoi tengang waktu.Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan TataUsaha Negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenaiadanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan P asal55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
Pengadilan PN BEKASI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-02-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 297/Pdt.Verzet/2012/PN.BKS
Tanggal 25 Juli 2013 — DUMA FOURLY S. SIHOTANG (dahutu Tergugat) ; P E L A W A N M e l a w a n: JIMMY ERICK PRASETYO (dahulu Penggugat);T E R L A W A N:
157 — 43
  • Dan apabila putusan tidak disampaikan kepada diripnibadi tergugat, verzet masih bisa diajukan sampal hari ke 8 (delapan) sesudahanmaning.kemudian apabila tengang waktu tersebut dilampaul maka mengakibatkan:e Gugur hak tergugat mengajukan perlawanan.e Tergugat dianggap menerima putusan verstek.e Terhadapnya tertutup upaya hukum banding dan kasasi;Bahwa didalam penlawanan PELAWAN/TERGUGAT menyatakanpada point 3 (tiga)penlawanan, bahwa sampal dengan penlawanan ml dibuat, PELAWAN/TERGUGATtidak pernah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 13 Agustus 2019 — PT. QUHAJA PASMA SOWARGA ; PROCUREMENT COMMITTEE (PANITIA TENDER) OF EQUIPMENT, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT IDB 7 IN 1 PROJECT, PROCUREMENT OF LABORATORY SUPPORTING LEARNING EQUIPMENT IN UNIVERSITAS TANJUNGPURA, THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT, DKK.
237 — 313
  • Bahwa mengacu ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;2. Bahwa Keputusan Tergugat a quo diterima Penggugat tanggal 16Januari 2019 dan bersifat final pada tanggal 8 Maret 2019 yaitu tanggalHalaman 4 dari 47 halaman Putusan.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - I N D R A Y A D I, (PENGGUGAT I) - ARI NOPRIANTO SAPUTRA GINTING (PENGGUGAT II) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
38 — 7
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 09-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PA PADANG Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 9
  • belakanganhari.e Dari uraian tersebut diatas jelas gugatan Penggugat adalahsebuah gugatan yang kurang pihak dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).Gugatan Penggugat kabur.Bahwa setelah mencermati uraian yang disampaikan oleh Pngugat yangtermuat pada bagian posita halaman 7 poin ke 13 yang pada pokoknyamendalilkan sebagai barikut;Bahwa Tergugat bersedia, berkewajiban dan bertanggung jawab penuhuntuk membelikan, membangun dan atau menyediakan rumah tempattinggal semampu Tergugat dengan tengang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
121 — 221
  • sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa terhadap Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDMPPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas diriPenggugat, pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat telah pulamengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada BupatiKampar;Pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tengang
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 3 April 2018 — BAIDAR Pgl IDAR, dkk. Melawan : FENNY SOFYANI, dkk.
60 — 57
  • Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatanhukum dan bertanggungjawab secara bersama/tengang retang ataskerugian yang diderita oleh para Penggugat ;a) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 7023 Tahun 2010 SuratUkur Nomor: 02849 tanggal 28 Oktober 2010 dengan luas 2.224M2 atas nama FENNY SOFYANI yang dikeluarkan oleh Tergugatlll (Pertanahan Kota Padang), jika sertifikat tersebut diatas tanahyang Penggugat Kuasai saat ini, maka sertifikat ini dan suratlainnya diatas tanah Penggugat
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 17-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 13
  • Ada tengang waktu 2bulan setelah perselisihan sebelumya, dan selama 2 bulan itu banyakyang kami lakukan bersama serta komunikasi kami sangat baik.Tergugat di ajarkan mengaji, di ajarkan bacaan solat yang benar, masihmelakukan hubungan suami istri, dan tidak ada suatu masalah apapun.Dan setelah Penggugat pindahpun kami masih berkomunikasi dengan baik,Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbrdan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pergi darirumah dan membawa anak anak
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 04-02-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
M. RUSWAN, SKM.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Intervensi:
TEDY KURNIAWAN
120 — 47
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;2.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-01-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 04/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 April 2012 — Drs. DJOKO SUPRAPTO, S.H melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
61 — 51
  • Sehinggagugatan ini, diajukan masih dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengabdipada negara selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lebih, terakhir berpangkat AIPTUdan dinas di Polsek Semampir kesatuan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selamaberkerja Penggugat taat terhadap perundangundangan, peraturan, ketentuan yangdibuat oleh Tergugat;.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 172/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
JAMIL
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA CLARAK
194 — 97
  • Putusan No. 172/G/2019/PTUN.SBY.1.DALAM EKSEPSIBahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadiliperkara ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan dalam tengang waktuupaya adminstrasi, sebagaimana diatur dialam Pasal 75 ayat (1) PeraturanBupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yangberbunyi : dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilinan Kepala Desa, PanitiaPemilinan Kabupaten wajib
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Januari 2014 — DAME SINTAULI TAMBUNAN, dk vs IDRIES SUKADIS, dkk
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walter Parapat denganTergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I dibenkan tengang waktu selama I(satu) tahun untuk membeli kembali sejak perjanjian ditandatangani oleh keduabelah pihak, fakta ini membuktikan bahwa:(8.1)(8.2)Antara alm.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 19-01-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 07/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 17 April 2012 — PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. LIM TJING HU (KING HU),
47 — 18
  • Bahwa permohonan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90(sembilan puluh hari), sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktusebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 jo Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undangundang Nomor51 tahun 2009, yang berbunyi sebagaiberikut; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara; Penjelasan Pasal 55
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
Putus : 19-04-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 19 April 2016 —
72 — 54
  • Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan Keberatan diajukandalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN SWL
Tanggal 13 September 2017 — FAISAL ASDONI PANGGILAN DON BIN BACHSAN
65 — 5
  • Menyatakan terdakwa Faisal Asdoni Pgl Don Bin Bachsan secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki,menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabusebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggarpasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika.2.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - FIDORA TARIGAN (PENGGUGAT I) - AMIR MAHMUD X SIMARMATA (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
33 — 8
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat menganggap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang