dan 2,185 ton CO serta 2,625 ton partikel , Gasrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batasambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnyaselain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakran berlangsung, maka panastinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rataratasekitar 10 cm sehingga akan menggangu siklus hidrorologis pada lahan yang

penyerta bisa mengakibatkan kematian; Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Ahli mengikuti pendidikansebagai Dokter Umum di Fakultas Kedokteran di Universitas Sam RatulangiManado tahun 2003 sampai dengan 2010 kemudian melanjutkan PendidikanDokter Spesialis Bedah Saraf di Universitas Padjajaran Bandung tahun 2014sampai dengan tahun 2020 lalu Ahli bekerja di Rumah Sakit Profesor Kandousebagai Dokter Bedah Saraf sampai dengan saat ini; Bahwa Ahli juga pernah mengikuti Kursus bedah saraf Anak 3 (tiga)siklus

Perubahan Gambar tersebut tidakdiikuti oleh Addendum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3)dalam kontrak, sedangkan dengan perubahan tersebut telahterdapat penambahan volume pekerjaan ;Bahwa dalam pengadaan proyek Senderan Tukad ljo Gadingtidak mempergunakan Konsultan Perencana dengan alasanketerbatasan biaya, bahkan tidak pernah dilakukan test Sondir,maupun tidak ada perhitungan terhadap Tekanan Air,debitbanjir, siklus banjir yang dipakai dalam perencanaan gambarkontruksi, terbukti setiap terjadi

Tana Toraja atas belanja barang dan jasaberdasarkan Perda Tana Toraja No.2 tahun 2003 adalah sah dan tidak bertentangandengan hukum;PENDAPAT PENUNTUT UMUM :APBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrument pembangunanyang memberikan pembiayaan bagi aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan dalamsatu. tahun siklus anggaran berdasarkan perencanaan penganggaran yangdilaksanakan sesuai asas hukum pengelolaan keuangan daerah, dengan mematuhiketentuan perundangundangan yang bersifat regulative

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukumatas perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Angka5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum atasperbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakanbahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yangseluruh atau sebagian dari siklus

Daerah yang sah adalah suatuperbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenaitu Penerimaan uang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD kabupatenTana Toraja atas belanja barang dan jasa berdasarkan Peraturan DaerahTana Toraja Nomor 2 Tahun 2003 adalah sah dan tidak bertentangan denganhukum;PENDAPAT PENUNTUT UMUM : APBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrumenpembangunan yang memberikan pembiayaan bagi aktifitas pemerintahanyang dilaksanakan dalam satu tahun siklus

Unsur Melakukan Usaha Perikanan:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan

Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidakbertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Penerimaan uang oleh ParaTerdakwa sebagai anggota DPRD kabupaten Tana Toraja atas belanja barang danjasa berdasarkan Peraturan Daerah Tana Toraja No. 2 tahun 2003 adalah sah dantidak bertentangan dengan hukum;Pendapat Penuntut Umum :APBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrumen pembangunanyang memberikan pembiayaan bagi aktifitas pemerintahan yang dilaksanakan dalamsatu tahun siklus

sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telahterbukti atas perbuatan Terdakwa ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan PerusakanHutan, dapat menimbulkan kerugian negara, yakni kerugian terhadapnilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari pengatur gangguan,pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dansedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaanlimbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia, produksipangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikandan penelitian; Bahwa berdasarkan

ini tidak diketahui karena tidak tersedia daftarharga pasar yang dikeluarkan lembaga berwenang, diduga transaksiperdagangan kayu sonokeling yang terjadi di Kota Kefamenanu adalahbersifat ilegal atau dibawah tangan, sedangkan hasil perhitungankerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan darisetiap pohon yang ditebang yakni pengatur udara, pengatur iklim mikro,pengantur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjagaerosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus

Foto Copy Bukti Transaksi Tabungan Siklus, dengan diberi tanda P12A ;23. Foto Copy pembayaran luran Fraksi (Tabungan Simpeda), dengan diberitanda P11B ;24. Foto Copy Surat Penyampaian Salinan Putusan tertanggal 12 April 2021,Nomor : 029/MT.03/IV/2021, dengan diberi tanda P13 ;Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN Krs25. Foto Copy Surat Keterangan dari BPD Jawa Timur Cabang Kraksaantertanggal 25 Januari 2021, Nomor : 060/050/KRA/PN/KET, dengan diberitanda P14 ;26.

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

Waktu itu adalah pada saatkehamilan anak pertama Penggugat dan Tergugat.Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tidak berpuasa pada bulan ramadhan, akan tetapi saksitidak mengetahui tentang siklus haid Penggugat.Bahwa saksi melihat anakanak mengaji dan salat berjamah bersama Tergugat.Bahwa pada waktu tinggal di Bintaro, Penggugat pernah minta cerai kepada Tergugat karenacuriga Tergugat telah selingkuh.Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menamparTergugat, Tergugat

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang

lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW-2) operasional UPK;7. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa Penetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;8. 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus

tanggal 07122011, beserta lampiran 1 (satu)lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KECTABUNDUNG, tanggal 06122011;1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor331111W/041/112, tanggal 15122011, beserta lampiran 1 (satu)lembar Surat Perintah Membayar, nomor 0028 1/BLM/KECTABUNDUNG, tanggal 14122011;1 (satu) rangkap Kwitansi (KW2) operasional UPK;1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara DesaPenetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus

tanggal 06122011;1 (satu) Jlembar Surat perintah pencairan Dana, nomor331111W/041/112, tanggal 15122011, beserta lampiran 1 (satu)lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KECTABUNDUNG, tanggal 14122011;1 (satu) rangkap Kwitansi (KW2) operasional UPK;1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara DesaPenetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2 ls22.23.1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

Likotama harumyang mengerjakan proyek tersebut.e BAB huruf E angka 1. huruf a (hal7) yang memberikan definisiKredit Modal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baikdalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerjaperusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknyaadalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannyadilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan(underlying transaction)

Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredityang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayaimodal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalahKMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukanatas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlyingtransaction).

Bank DKI, dalam pemberian kredit berdasarkan BukuPedoman Perusahaan (BPP) Kredit Nomor : 425 tanggal 30 Desember2010, sedangkan untuk ketentuan eksternal dari Bank Indonesia, antaralain Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Surat Edaran BankIndonesia; Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja adalah kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Dengan Standing Instruction yang disetujui oleh PemilikProyek.Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Kredit dapat diajukan oleh :1. Perusahaan swasta atau perorangan.2. Lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD3. Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta4. Perusahaan Multi Nasional5.

Dan terdakwa Hendri Kartika Andri adalahAccount Manager dalam Grup Komersil dan Korporasi, tugas yangbersangkutan adalah menerima permohonan kredit, memverifikasikelengkapan data, peninjauan lapangan meneliti keabsahan data,menganalisa dan mengajukan usulan kredit dan monitoring.Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Bahwa PT.

Mujiyati, bu.Istinah, bu.Sekar, pak Asnawi dan pakRudi dan saksi mengetahui 3 orang yaitu : bu Mujiyati, bu.Istinah dan bu Sekarmembuat surat pernyataan kesanggupan membayar masingmasing sejumlahRp.200.000.000, selang beberapa hari, saksi dimintai tolong untuk mengetahuibesar kerugiannya lalu saksi melakukan audit selama periode bulan Desember2014 bulan Mei 2015 ada kerugian lebih dari Rp.700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah);Bahwa dari hasil audit saksi mengetahui ada ditemukan pada siklus pengeluaranyang