rasa keadilan dan kemanfaatan sertakemampuan Terdakwa.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara36MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannyadiringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yangtepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindakpidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif

Bahwa ajaran keadilanRestoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukansematamata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umumtetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnyahubungan antara dua atau lebih induvidu di dalam hubungan kemasyarakatandan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskanuntuk para pihak yang berselisih;Menimbang bahwa majelis hakim berkesimpulan secara subtantif tindakanterdakwa

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7tahun lamanya, dan selama berpisah sudah beberapa kali diusahakan agarmereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menerangkan bahwa saksi selalumenyarankan kepada Pemohon agar rukjun kembali dengan Termohon, bahkankedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untukmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidakberhasil lalu. dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh kuasa Pemohon ;Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

karena substasi persoalan berkaitandengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dan konstitusi, sifatperkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdata yang hanya mengikatpihakpihak yang bersengketa saja, sedangkan perkara yang ditanganiMahkamah Partai a guo adalah berdimensi hukum tata negara yang bersifatdinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang bersengketa saja(erga omnes), maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yangbersifat dinamis untuk menegakkan kebenaran subtantif

Sudah menjadi prinsip universal dari lembaga penyelesaian sengketadengan nama atau bentuk apapun bahwa lembaga tersebut tidak bolehbertindak melebihi kewenangan atau kompetensinya, terlepas bentuktindakannya adalah berupa diskresi, perintah atau putusan.Demikian pula dalil Penggugat bahwa diskresi itu diperlukan untuk menegakkankeadilan subtantif demi kemaslahatan mencari solusi konflik PPP, maka dapatdikatakan bahwa dalil Penggugat ini seperti peribahasa jauh panggang daripada api, oleh karena faktanya

Makauntuk menegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaik keluardari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.

Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif

Penyiapan dan Bahan Penyusunan RencanaPenerimaan Kepabeanan dan Cukai;* Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di BidangKepabeanan Cukai;* Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan danCukai; Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi danPerijinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikutipendidikan keahlian seperti Diklat Teknis Subtantif

Bahwa MerekPemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek dan telah melalui proses pemeriksaan baikadministratif maupun subtantif serta telahdiumumkan dalam berita acara resmi merek dan padasaat itu. tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan, dengan demikian Pemohon Kasasi dalamHal. 49 dari 65 hal. Put. No.122K/Pdt.Sus/2010mendaftar dan mempergunakan mereknya telah denganiktikad baik ;Ill.

Nurtindo dan Pembanding sebagai Kuasa Direkturnya.Bahwa salah satu syarat subtantif untuk bisa memenangkan tender danuntuk dapat melaksankan pekerjaan proyek tersebut di atas, harus adadukungan dari perusahaan yang memiliki AMP.Halaman 23 Putusan Nomor 33/PID/2021/PT BNAAdapun Perusahaan yang memberikan dukungan AMP terhadapPerusahaan PT. Nurtindo dalam hal awal ikut dan hingga bisamemenangkan tender Proyek Pengaspalan Jalan BadegongKebunBaru, yakni: PT. Flamboyan Huma Artha.Bahwa kemudian PT.

Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif

negaradisamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuhkepada Negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telahditerima oleh pemiliktidak dapat dituntut kembali;Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif

Baik keadilan subtantif dan keadilan prosedural mengalamimasalah yang sama pada dataran pelaksanaan. Namun keadilan yang bersifat Substantif tersebut lebih dapatdirasakan, tidak sematamata penegakan hukum yang membabi buta, namun penegakan hukum yang dapatdirasakan keadilannya oleh semua pihak dalam dataran yang tentu berbeda.

Pdt.Sus/200910);37.Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan, dan salah dalam menerapkan hukum denganmenyatakan Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan dan menggunakanmerek bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalampasal 4 beserta penjelasannya jo pasal 5 huruf a jo Pasal 68 dan Pasal 69dari UU No. 15 tahun 2001; Bahwa merek Pemohon Kasasi telah terdaftardalam Daftar Umum Merek dan telah melalui proses pemeriksaan baikadministrative maupun subtantif

Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;Bahwa apabila dipelajari dan dianalisa secara teliti dan seksama keseluruhanalasanalasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat,maka secara fakta dan kenyataan hukum alasanalasan keberatanPembanding semula Penggugat tersebut telah memasuki pembahasanmateri dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Pembanding semulaPenggugat secara juridis telah melanggar ketentuan formil dalam membuatserta mengajukan gugatan perdata ;Bahwa secara subtantif

Mengajukan gugatan),oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kKepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi; bahwa kepentingan secara subtantif

bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 6 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secaratertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonansecara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, secara subtantif

Menguntungkan Diri Sendiriatau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbukti maka Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair ;Bahwa, putusan Majelis Hakim Judex Facti yang pada pokoknya menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dandenda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan adalah Tidak Mencerminkan Keadilan dalam Masyarakat/Keadilan Subtantif

Permendagri Nomor 2tahun 2007 juncto Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan DaerahAir Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti PVI);Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUNBNAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 dan17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T8) dan Pedoman TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy KotaBanda Aceh (bukti PVI) dengan penafsiran bahwa esensi subtantif

Keadaan ini pun sekaligus menimbulkan dilemaapakah Majelis Hakim harus memenangkan keadilan prosedural semata ataumemilih agar keadilan subtantif menjadi hal yang mengemuka?