Ditemukan 2284 data
70 — 40
Kuantan Singingi, denganeselon Illb, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 olehBupati Kuantan Singingi yang diwakili olen Sekretaris Daerah KuantanSingingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD02/17, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;29.Bahwa penggugat X ( YUNITA TRISIA, SH, MH ) dengan putusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/06,Tanggal 12Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru Kepala SubBagian
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Naibaho, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanPenelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.Priya Sutiarsa, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AccountRepresentative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.Yaser Zain, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I,masingmasing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak PratamaHal. 3 dari 44 hal. Put.
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
471 — 616
., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat ;4.
., Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;GD Arya Mahendra Putra, S.T., M.T., Kepala SubbagianPengamanan Barang Milik Negara, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Gustav Ardianto, S.H., M.H., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro.
148 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum BiroHukum dan Hak AzasiManusia Setda PropinsiMaluku Utara, keduanyaberalamat di JalanPahlawan Revolusi No. 1Ternate, Kota Ternate,Propinsi Maluku Utara,berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor.180/802.A tanggal 17Juni 2009 ;Termohon Peninjauankembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat ITerbanding ;2. 1. PT.
101 — 22
SABINDO), Kelurahan Juata Laut,Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan (dekat dermaga PolTIE meBahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pertanahan Bagian Pemerintahan pada KantorPemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, melakukan klarifikasiterhadap terdakwa karena adanya pengakuan secara fisiktanah tersebut milik terdakwa, dan waktu itu terdakwatidak menunjukkan alas hak terhadap tanahtersebut ;~Bahwa terhadap Surat Pernyataan (Pemilikan Tanah)tanggal 15 Juli 1988 atas nama terdakwa H.
176 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1361 K/Pdt/2015Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kepala Seksi Pelayanan Usaha OperasiProduksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala SubBagian Bantuan Hukum Geologi, Mineral, dan BatubaraSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral, Para Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat JenderalMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral dan Staff Biro Hukum dan Humas
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya Terdakwa Dra.NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan Bupati Sidoarjo Drs.WIN HENDRARSO, M.Si. tersebut serta memerintahkan agar SOERADJIdan Saksi AGUS DWI HANDOKO, S.E. mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuaikebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD ;Bahwa atas persetujuan Terdakwa Dra.
DaerahNomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan danSusunan Organisasi BadanPengelola Keuangan danKekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 Nopember 2006 ;4 Foto copy Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk PelaksaanPeraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukandan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangandan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal20 Nopember 2006 ;5 Foto copy Keputusan BupatiSidoarjo Nomor : 188/T1/404.1.1.3/2003 tentangPenunjukan Kepala SubBagian
Terkait disposisi Pemohon PK yangmenunjuk disposisi Sekretaris Daerah tersebut, makna selesaikantidaklah merupakan perintah untuk membayar melainkan agar Kepala Subbagian Kas Daerah (KSB Kasda) melakukan koordinasi dengan Soeradjiselaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku bawahan SekrearisDaerah.
CV. Selaras Maju
Termohon:
Bupati Morowali
222 — 168
,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali,beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko,Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi SulawesiTengah;3. SYAHRUDIN, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum pada Kantor TM.ETAL & Partners,beralamat di JI.
37 — 22
persidangan terungkap fakta, bahwa TergugatRekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata TK (IlI/d)dengan Jabatan Kasi Pendataan dan Penetapan pada Badan PendapatanDaerah Provinsi Kalimantan Timur UPTD Bapenda Wilayah Penajam PaserUtara;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan dengan buktitertulis T1 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai KasiPendataan dan Penetapan mendapatkan tunjangan atau yang disebut denganTambahan Penghasilan Pegawal (TPP) sebagai Kepala SubBagian
168 — 49
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Kepala SubBagian Tata Usaha, Nomor: 114/1381.01/Il/2017, yang ditujukan kepada 1)Kepala Pemerintahan Negeri Soahuku, 2) Ny.
102 — 9
Kepala Bagian Hukum dan Perundangundang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaParepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre padatanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;2.
Terbanding/Tergugat : PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN LUWUK
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI Cq. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT Cq. KC BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LUWUK
125 — 64
,jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenBanggai berdasarkan Surat Tugas Nomor800/23.15/Bag.PKP tanggal 16 Nopember 2021 danSurat Kuasa Khusus Nomor 180/2188/Bag.Huk tanggal12 Nopember 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawahregister Nomor : W21.U3/453/HK.02//XIl tanggal 13Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSATCQ.
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
251 — 95
., Jabatan Kepala SubBagian Litigasi;3. HERMANTO, SH., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi;4. R. NURHAZANAH, SH., M.Si., Jabatan KepalaBidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;5. FAHRIZAL, SE., M.Si., Jabatan Kepala BidangPelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;6. ISMANTO, S.STP., Kepala Seksi PelayananPerizinan dan Non Perizinan B/III;7.
115 — 37
karenaapabila PIN tidak mau digunakan oleh orang lain maka Nasabah bisa menggantiPIN tersebut ;Atas keterangan saksi didepan Persidangan, Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli, yaitu :Ahli SUHENDRO, SE. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli pernah diperiksa atau atau di BAP oleh penyidik Ditreskrim PoldaMetro Jaya sehubungan laporan dari saksi Afandy ;Bahwa Ahli bekerja di Bappebti sejak tahun 1984 dengan jabatan Kepala Subbagian
Adesi Gulo, SE., MM
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
83 — 97
., Kepala SubBagian Fasilitas Produk Hukum Daerah Kabupaten NiasBarat;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat pada Kantor Bupati Nias Barat di Jalan SokarnoHattaHalaman 1 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUNMDN.Nomor 1 Lahomi Kabupaten Nias Barat, Berdasarkan SuratKuasa , tanggal 02 Juli 2019, Selanjutnya disebut.....................Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 190/PENMH/2019/PTUN.MDN, tanggal
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
101 — 50
Ondo Sopandi, dkk (bukti sesuaidenganMenimbang, bahwa selain buktibukti Surat, untuk menguatkan dalildalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengarketerangannya sebagai Saksi, yaitu Deni Supriatna dan Ondo Supandi ;Menimbang, Deni Supriatna menerangkan dibawah sumpah, yang padapokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi pernah bersamasama dengan Penggugat bertugas di DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Penggugat ditempatkan di SubBagian UMUM
34 — 32
Dev, M.EcKepala Subbagian Bantuan Hukum Setda Kab. Sleman,C.WIBISONO TANGGONO, SH Staf Sub. Bagian BantuanHukum Setda, Kab. Sleman, ARIS JUNI KURNIAWAN, SH.Staf. Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda, Kab.
DICKY WIRAWAN
Terdakwa:
AWALUDDIN,SH
78 — 14
LITA QADARINA HARDIAN;
- 4 (empat) lembar foto copy salinan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : KEP / 57 / PB / UP.9 / 2013, tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n.
GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA 54 /PB/2013, tanggal 29 November 2013 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : S-7768 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n.
DICKY WIRAWAN
Terdakwa:
NURHAYATI, S.Pd ALIAS NURHAYATI HASIBUAN
100 — 55
LITA QADARINA HARDIAN;
- 4 (empat) lembar foto copy salinan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : KEP / 57 / PB / UP.9 / 2013, tanggal 22 November 2013 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n.
GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan nomor : BA 54 / PB / 2013, tanggal 29 November 2013 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : S-7768 / PB / 2013, tanggal 29 November 2014 a.n. TUKIMA, S.E., M.M. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n.
1.Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia BPC PHRI diwakili oleh M.Mansyur
2.Perkumpulan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Batam diwakili oleh Sarwo Edie Setijono
3.Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia REI Khusus Batam diwakili oleh Ir. Achyar Arfan dan Robinson Tan
4.DPD Gapeksindo Propinsi Kepri diwakili oleh Junaidi
5.PT. Linken Multi Karya diwakili oleh Sopian
6.PT. Eugoss Indonesia Pratama diwakili oleh Rony Tamstil
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
1.DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan sekitarnya diwakili oleh Tengku Afkanasri
2.Pengurus Pimpinan Tingkat FPBI PT Jovan Technologies diwakili oleh Hesti Br Sinaga RA Rahman Dini
3.Pengurus Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam diwakili oleh Masmur Siahaan-Ahmad Kurniawan-Antoni Hernawati
4.DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma Sitompul
5.Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Alfitoni
6.PC SPPJMFSPMI Kota Batam diwakili oleh Panusunan Siregar
7.DPC F LOMENIK SBSI Kota Batam diwakili oleh Muhammad Zulkifli
8.DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Subri Wijonarko
337 — 81
KSBSI) Kota Batam yang permohonannya diterimapengadilan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2018 sertaditerima oleh Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2018;Halaman 72 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPI SUBRI WIJONARKO Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalamhal init mewakili Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaPariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI)Kota Batam yang permohonannya diterima pengadilan melalui SubBagian