Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tennang tangang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 39/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 9 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : Emus Mustarman Bin Harja
Terbanding/Jaksa Penuntut : Haerdin
57 — 29
  • Paniterapada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandungtelah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnyatersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 ( ftujuh ) harisebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 30 Mei 2018 — Nama : ISKANDAR LITTE; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Jl. Raya Waci RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) MUHJIR NABIU, S.H., M.H.; 2) JUNAIDI, S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.08/RW.04 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA TIMUR; Tempat Kedudukan : di Kompleks Pemerintahan Jl. Trans Halmahera Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 495/29/03/2018, tanggal 9 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada ARDIANSYAH MADJID, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Timur Pusat Kawasan Pemerintahan, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ISMUNANDAR HASAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Abbas Men RT.004/RW.002, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
273 — 87
  • Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Ambon telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktuHalaman 55 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 07-09-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 19/G/2012/PTUN-BL
Tanggal 17 Januari 2013 — Penggugat : HARMONIS SIAGA PUTRA S.Sos Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG Tergugat 2 Intervensi : Drs. SUBIRMAN
110 — 30
  • Sertifikat hak milik yang dimaksud adalah tanda bukti hakyang sipatnya adalah sah menurut hukum yang sebagaimana ditetapkan dalampasal 20 ayat 1 undang undang nomor 5 tahun 1960 tengang peraturan dasarpokok pokok agraria dan sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal pengakuan tanah yang diakui olehPenggugat terhadap tanah milik saya yaitu seluas kurang lebih 600m2merupakan salah alamat dikarenakan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 66/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
1.GUNA RAHARJA FIRMAN
2.DEWI FIRMAN
3.LENNY FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.RINO FAJRI
2.AMIRZA ARNOFYARMAN
3.ABRAL
170 — 115
  • sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Parapenggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai kepentingan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 sehingga telahcukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas Majelis hakim telah berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kepentingan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 64/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Imam Shofi'i
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
416 — 250
  • Surat Peringatan ke 2 Pelanggaran Perda Nomor :300/101/24.03/2020 (Surat Peringatan urutan KEEMPATditerima oleh PENGGUGAT) diterbitkan oleh TERGUGAT padaTanggal 29 Januari 2020 (Tengang Waktu = 7 hari) ;26.3. Surat Peringatan ke 3 Pelanggaran Perda Nomor :300/109/24.03/2020 (Surat Peringatan urutan KELIMA diterimaoleh PENGGUGAT) diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal03 Pebruari 2020 (Tenggang Waktu = 5 hari) ;26.4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
324 — 220
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-10-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 April 2012 — 1.Turini,2.Lintang Waluyo,DKK;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2.PT. Buana Estate
72 — 147
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secarakasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
274 — 185
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
Hj. HAIMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
MAULIDA
164 — 124
  • EKSEPSI CHICANEUS PROCESS (Gugatan Penggugat tidak di dukungoleh fakta atauperistiwa) ;1)2)3)4) Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui diatas obyek sengketa terpasang baliho/papan pengumuman tanah di jualpada tanggal 25 Januari 2019 sehingga PENGGUGAT mendalilkan masihdalam tengang waktu mengajukan gugatan ;Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya halaman 5 angka 5 mendalilkanhingga saat ini (tanggal 20 Februari 2019 sesuai tanggal gugatan) tidakmengetahui Sertipikat yang telah
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 426/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : HANDOKO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
73 — 37
  • sebelah, maka dalam hubungan ituPembanding melalui kuasanya yang sah untuk itu pada tanggal 02 Juli 2021telah mengajukan Permohonan Banding, hal ini sesuai dengan Akte BandingNo: 114/ 2021 tanggal 02 Juli 2021;Bahwa karena Permohonan Banding yang telah diajukan tersebut masihdalam tenggang waktu yang di benarkan Undangundang, maka PermohonanBanding tersebut sepatutnya diterima ;Bahwa Memori Banding bukan merupakan syarat formil dari PermohonanBanding, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 30 Oktober 2013 — PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakali oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dewi Susianti, SH. ; 2. Deddy Suryadi, SH.MH. ; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ………... PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Mukhlis, SH. Jabatan : Plt.Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 2. Nama : Muhammad Jaelani, SH. Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 3. Nama : Syaikul Ansari, SH. Jabatan : Kasubbag Usaha bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu ; 4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, SH. Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai ………….… TERGUGAT ; DAN II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Anastasia Christie selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi, Kewarganegaraan Indonesia ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ranto Simanjuntak, SH.MH. 2. Stella Valentina, SH. 3. Jupriyanto Purba, SH. 4. Elizabeth, SH. 5. Alvajune G. Manuhua, SH. 6. Inri Januar Simangungsong, SH.,MH. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat magang dan Konsultan Hukum RANTO P. SIMANJUNTAK DAN PARTNERS, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite 11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ……...........………………...Tergugat II Intervensi ;
502 — 81
  • Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquoke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin10.Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau Quumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat TataUsaha Negara " ;11. Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atasKeputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Tanah
Upload : 20-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 138/PDT/2020/PT DPS.
I KOMANG TOYA, melawan I KOMANG PASEK WIJAYA,dkk Dan RATRI KOESUMANINGRUM, S.H.., M.Kn,
116 — 40
  • Banding tersebut, Kuasa TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, mengajukan kontra memori bandingtertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding nomer 266/ Pdt.G/2019/ PN.Amp dariPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2020 dimintakan untukmemberitahu dan menyampaikan kontra) memori banding inikepadaPembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( Inzage ) dalam tengang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 13-09-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. Slamet.Ys DKK sebagai Penggugat M E L A W A N Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar DKK sebagai Tergugat sebagai Tergugat
109 — 194
  • Republik Indonesia Nomor 99tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiHalaman 74 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsPembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 15 September 2014.telah dibubuhi materai secukupnya , dan aslinya tidak dapat di tunjukan diPersidangan , selanjutnya diberitanda T24;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 27-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2018 — FIRDAUS HERMAWAN, DKK >< PT. SASAKURA INDONESIA
117 — 47
  • Wibowo3 Kosim 14 Mei 2001 GSTeknik/Foreman Rp.4.653.039,4 Andy Setyadi 01 Mei 2007 G3 Teknik Rp.4.299.299,5 Siswoyo 01 Feb 2010 G3 Welder Rp.4.317.984,6 Teguh Ismanto 07 Feb 2013 G3 Welder Rp.4.265.164, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT)yang demikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
75 — 14
  • Tergugat tetap tidak menjalankan norma hukum tersebut, Makaberdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayaberkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum,khususnya melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tengang sistemPenyeleanggaran
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan Pasal 37 ayat(4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun2012 tengang sistem Penyeleanggaran Ketanagakerjaan, denganmemberikan tambahan upah sebesar 5 % (lima persen) dari UMKKabupaten Pasuruan terhitung sejak diputusakannya perkara inisampai harihari berikutnya;6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi daritergugat;7.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-09-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
248 — 117
  • Tenggang Waktu dan Upaya Administratif; Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketatersebut pada tanggal 22 Juli 2021 saat itu Asserudin selakuAnggota BPD (PAW) menyerahkan photocopy objek sengketatersebut kepada Kepala Desa Gusunge, kemudian dilihat olehPenggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 14-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Ir. I Ketut Pariana
176 — 87
  • HARRYPRASTAWA, S.H. tengang penambahan Modal Usaha PT. Bali IndoSuppliesHalaman 48 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps10.11.12.13.14. Pid.1.A.3 Foto copy dilegalisir Salinan Akta Notaris Nomor13 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat di Notaris WIDYATMOKO,S.H.Buku kas PT. Bali Indo Supplies periode tahun2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.Rekening koran PT.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 82/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
AGARIPA MAULETI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR
113 — 34
  • .;( vide Bukti P 15 = PIIl18= T.l17, Bukti P16 = PIII19 =T.I19, Bukti P 17= PIII20 = T.120)Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keteranganSaksi maka tidak terbukti dalil Penggugat II Intervensi mengetahui objeksengketa a quo bulan Juni 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan faktahukum tersebut diatas maka setelah Majelis Hakim menghitung tenggangwaktu mengajukan gugatan diketahui telah melebihi tengang waktu 90hari waktu) pengajuan gugatan.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
127 — 44
  • Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab V ayat (3) yaitu Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentinganyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejaksaat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danMengetahui adanya Keputusan tersebut sehingga sejak Penggugat mengetahui adanyaobyek sengketa sampai dengan didaftarkanya Tanggal 2 Februari 2018 gugatan inimasih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-03-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 21/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
Anwar Gunardi
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
126 — 71
  • Bidang karenakeperluan tertentu atau mengajukan Peta Bidang atas hak atas tanah yanglama; Bahwa Peta Bidang itu hanya digunakan untuk pengumuman data danbukan untuk bukti kepemilikan, apabila ada pihak yang menyanggahpengumuman data fisik yang mengumumkan bisa oleh Kepala KantorPertanahan jika secara Sporadik atau Ketua Panitia Administrasi jika secarasistematik, pengumumannya dilakukan di kantor pertanahan atau kantoradministrasi desa / kelurahan, bisa juga dilakukan media masa atas biasapemohon, tengang