Ditemukan 1926 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Mks
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
178
  • Izin poligamiitupun Pemohon ajukan hanya sebagai gertak/shock therapy atau upayaagar Pemohon bisa merubah sikap dan perilakunya selama ini menjadibisa bersikap dan berperilaku sebagai istri yang selayaknya.Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya; siapakahwanita yang paling baik? Beliau menjawab: Yang paling menyenangkanjika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya dan tidak menyelisihisuami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.
Register : 13-02-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkn
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
EGI RAHMAD Als EGI Bin NUR AZWAN
3526
  • orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 22-01-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 6/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 8 April 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG ANDI PUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EDY YANTO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINAL ARIFIN
6560
  • PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasanbanding Penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan TerdakwaTerdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapatperhatian khusus baik oleh masyarakat maupun Pemerintah serta aparatPenegak Hukum dalam upaya penegakan suprermasi hukum di Indonesia dansesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsidan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sipelaku untukmembuat jera dan menjadi shock therapy
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Srh
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
DEDY DHARMAWAN Bin SURATNO
4218
  • 31perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut haruS mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy
Putus : 22-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 4 / Pid.Prap / 2017 / PN. Sdk
Tanggal 22 Juni 2017 — MIKO LESTARI MARBUN, SKM
263102
  • Foto Therapy 1 Unit5. Syringe Pump 1 Unit6. Resucitation child and infant 1 Set7. CPAP with Medical Air Compressor 1 Unit8. Flow Meter 4 Unit9. Infusion Pump 1 Unit10. Emergency Resuscitation Set 2 Unit11. Sateschope 1 Unit12. Kotak Resusitasi 1 Unit13. Ekstraktor Vacuum Delivery 1 Unit14. Perforator (Naegele) 2 Unit15. Suction Pump 4 Unit16. Vakum Extractor 1 Unit17. Patient Monitor 1 Unit18. Doopler 2 Unit19.
    AlatAlat KedokteranKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONEK) RSUD SidikalangTA. 2012, ditemukan penyimpangan yaitu bahwa beberapaalatkesehatan yang ditawarkan tidak melampirkan Nomor DaftarRegister Alkes dari Kementerian Kesehatan atau habis masaberlaku izin edarnya atau melampirkan tanda terima sementarapermohonan pendaftar ijin edar, yaitu sbb : ALAT KESEHATAN DAFTAR REGISTER ALKES DARIKEMENKES / DEPKESInfant Warmer Tanda terima sementara PermohonanPendaftaran Izin Edar Alkes tanggal 3/2/12Foto Therapy
    Foto Therapy Tanda terima sementara PermohonanPendaftaran Izin Edar Alkes tanggal 25/6/12.3. Syringe Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran EdarAlkes/PKRT tanggal Juni 2012.4. Infusion Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran EdarAlkes/PKRT tanggal Juni 2012.5. Ekstraktor Tanda terima sementara PermohonanVacuum Pendaftaran Izin Edar Alkes, tanpa tanggal.Delivery6. Suction Pump Tanda terima Permohonan Pendaftaran Izin EdarAlkes/PKRT tanggal 1/3/12.7.
Register : 25-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Srh
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SARDO OCTO B SIMANULLANG, SH
Terdakwa:
1.SUSANTO alias SISU
2.MISLI alias LILIK
6337
  • berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 25-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
RIMA EKA PUTRI, SH
Terdakwa:
FIDAL KASTRO NASUTION Als FIDAL Bin EDI NASUTION
6244
  • tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, menjelaskan bahwa Narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 14-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 552/Pid.Sus/2018/PN Bkn
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SALMAN ALFARISI, SH
Terdakwa:
ARAPENTA GINTING Alias GINTING Alias GEPOL Bin TASMAN GINTING
4128
  • orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 10-10-2012 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 565/Pid.B/2012/PN.Bpp
Tanggal 26 Juni 2013 — HJ.SITI NUERAINI Binti (Alm) H.MAHANING Terdakwa I SITI HEPMI SARINAH Binti M.THAFRIE (Alm) Terdakwa II
8321
  • ini PTTrans Studio Balikpapan ;e Hal hal yang meringankan:1 Para Terdakwa belum pernah dihukum;2 Para Terdakwa sangat kooperatif dalam proses persidangan;3 Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak menyullitkan jalannyapemeriksaan perkara ini ; Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / sarana melakukanbalas dendam melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya danbertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagaiefek jera /shock therapy
Register : 18-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Bkn
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin SUPARDI
4020
  • orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 29-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
SUYANTO Alias PLENGKING
2111
  • orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 26-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Bkn
Tanggal 2 Juni 2020 — Penuntut Umum:
JUNAIDI, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAN Alias AMAN Bin BAHRUM Alm
4227
  • Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 13-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 322/Pid.Sus/2015/PN Bkn
Tanggal 7 September 2015 — ARYADI ALIAS ERI COLE BIN RUSDI JA'AFAR, Dkk
7229
  • Putusan No.322/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karenaberpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, sertabarang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwapada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 23.30 wib Terdakwa 2Muhammad Badri Alias Badri Bin Abasri
Register : 12-01-2024 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD SAID LUBIS, S.H.
2.Hotma Tarulina, S.H.
3.Yudha Kurniawan, S.H.
Terdakwa:
NATALIA Binti ARFANDI
7335
  • 1 (satu) buah Compact Powder merk IMPLORA;
  • 1 (satu) buah Water Beauty And Air cc Cream merk SUNISA;
  • 1 (satu) buah Liquid Ilusion Foundation merk MAXFACTOR;
  • 1 (satu) buah Baxed Powder Hinglighter merk FOCALLURE;
  • 1 (satu) buah Bedak merk NATURACTOR;
  • 1 (satu) buah Eyeshadow & Blusher merk REVLON;
  • 1 (satu) buah sepasang bulu mata merk NAKED5;
  • 1 (satu) buah Mosturizing Pearl Eye Serum merk BIOAQUA;
  • 1 (satu) buah Lip Therapy
Register : 13-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA WAHYUDI DAMANIK
3014
  • dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Register : 18-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Bkn
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
PRATIWI SUCI ROSALIN, SH
Terdakwa:
FADILAH SUHAIMI Als FADILAH Bin RAJAB
9636
  • satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebuthalaman 30 dari 40 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Bkn.harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir
    Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadiHalaman 123 dari 135 halaman.
    Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalamupaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidanapajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidangperpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
270290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi
    Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 16-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 2 Juni 2020 — Penuntut Umum:
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
1.NURHALIMAH Alias CIKA
2.KINTO ARDHY SIHOMBING Alias KINTO
3012
  • bahwaperbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifoOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy
Register : 22-07-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DEWI ANGGRAINI, SH.MH
Terdakwa:
HALIF MAULANA Als LANA Bin KHAIRUDDIN LUBIS
5943
  • orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy