Ditemukan 2157 data
Muammar Syuaibi
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
69 — 18
menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat besertahakhak tradisionalnya termasuk dalam hal ini Keris, Tombak, Sumpit,Mandau, Badik, Parang / Pedang, Rencong dalam Adat Kutai adalahBarang Pusaka (Merkwaardigheid);Bahwa halhal yang bersifat Sakral berdasarkan UndangUndang KerajaanKutai Kartanegara Ing Martadipura dalam PANJI SELATEN tertuang dalamPasal : Pasal 1 : Yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara IngMartadipura ialah beRaja, Bermentri, Berorang Besar, BerhuluBalang, Berhukum dengan Adatnya
rantaunya, Berpanglima angkatanperbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaituUndangUndang Negeri dan Kerajaan, tempat mengatur danmenghukum desa rakyat serta rajanya; Pasal 7: Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlakupada satu kaum dan daerah, misalnya adat daerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya,TidakBoleh Kita MencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya, Siapapun jua yang menyalahinyanamanyadisebutmenggulingkan tatanannamanya dandihukum dengan adatnya
Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akandilakukan Sanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggarPasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yangteradat, yaitu yang berlaku pada satu kaumdandaerah,misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung, Benua, Basapdan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya, sSiapapun jua yangmenyalahinya namanya disebut menggulingkan tatanan namanyadan dihukum dengan adatnya
99 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon berkeberatan atas PerdaRTRW Kaltim karena adanya penetapan jalur kereta api yangmelewati wilayah masyarakat adat di Kabupaten Paser.Pemohon berpendapat bahwa penetapan jalur kereta api iniakan mengganggu aktivitas masyarakat adat Desa KepalaTelake dalam menjalankan ritual adatnya. Selain itu,penetapan jalur kereta api akan merusak beberapa saranaritual masyarakat adat di Desa Kepala Telake;k.
Pemohon berpendapat bahwapenetapan jalur kereta api ini akan mengganggu aktivitasmasyarakat adat dalam menjalankan ritual adatnya;13. Bahwa Para Pemohon Keberatan tersebut di atas merupakanperseorangan yang telah memenuhi klasifikasi sebagaiperorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempattinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimanaterbukti melalui bukti identitas Kartu Tanda Penduduksebagaimana diuraikan di atas;14.
12 — 5
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009;Halaman 6 dari 10; Putusan nomor 1087/Pat.G/2018/PA.BglMenimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalahrumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang sulit didamaikan, yang disebabkan saat menikah saja, Tergugat terlambatsehari dari waktu yang ditentukan dengan alasan ibunya sakit, tetapi Tergugatdatang sendiri tanopa membawa apaapa sebagai lamaran/peningsetsebagaimana adatnya
64 — 29
Haruna ;= Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat, Sorong Klamono ;= Sebelah Barat berbatasan dengan patok (tanah adat MargaKalagison) ;Bahwa sepengetahuan Penggugat, Marga/ Keret Kalagison tidak pernahmenjual/menukar/melepaskan/mengalihkan tanah adatnya termasuktanah objek sertifikat in casu kepada orang lain selain kepadapenggugat termasuk kepada SUTAAT sebagai pemilik awal sertifikat incasu maupun kepada Christian Gosal ;Bahwa tanah yang di lepaskan kepada Penggugat oleh pemilik
Dengan demikian berdasarkan sertipikat incasu (obyek gugatan a quo) dapat dilihat dasar penetapan pemberian HakGuna Bangunan pada tanah obyek sertipikat in casu adalah berasal daritanah negara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keret/marga Kalagison tidak pernah menjual/menukarkan/melepaskan/mengalinkan tanah adatnya termasuk tanah obyek sertipikat in casu20kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak ada hubungannya dengansertipikat in casu (obyek gugatan a quo) ;.
Dengan demikian berdasarkan sertipikat in casu(obyek gugatan a quo) dapat dilinat dasar penetapan pemberian HakGuna Bangunan pada tanah obyek sertipikat in casu adalah berasaldari tanah negara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakanbahwa keret/marga Kalagison tidak pernah menjual/menukarkan/melepaskan/ mengalihkan tanah adatnya termasuk tanah obyeksertipikat in casu kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak adahubungannya dengan sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) ;.
5 — 3
oleh karena Penggugat berubekerja, sehingga ia Penggugat tidak dapat memenuhikeinginan Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah saksiuntuk menemui Penggugat dan anaknya semenjakmereka pisah tahun 2000;Bahwa selama mereka menikah , mereka ributribut lebihdari 10 kali ;Bahwa pernah Penggugat mencari Tergugat, ia Tergugattidak mau pulang kerumahPenggugat 5 nnn nnn ne mene nn nce sennaBahwa dari pihak keluarga sudah pernah menyelesaikanmasalah mereka, tapi Tergugat tetap inginBahwa masalah adatnya
63 — 35
Bahwa .Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama keliruoleh karena Pengadilan tingkat pertama telah melampaui wewenangnyadengan memasukkan dalil dalil gugatan baru yang tidak menjadi dalildalam perkara aquo, hal ini terobukti dalam pertimbangannya sebagaiberikut: dengan melihat identitas para pihak dalam perkara ini, makayang bersangkutan dalam menentukan pembagian harta warisan terkaitdengan hukum adatnya.
1.Halasan Lumban Batu bertindak sebagai anak op. Pridon Aston Lumban Batu
2.Rosdiana Lumban Batu bertindak sebagai Anak Op Prison Aston Lumban Batu
3.Polmen Andreas Lumban Batu bertindak sebagai anak Op Juhendri Alman Lumban Batu
4.Arlina Lumban Gaol bertindak sebagai Menantu Op. Mangisal Marcus Lumban Batu
5.Maruhum Lumban Batu bertindak sebagai Anak Op Mangisal Marcus Lumban Batu
6.Japentus Lumban Batu bertindak sebagai cucu Op Mangisal Marcus Lumban Batu
7.Jusper Lumban Batu bertindak sebagai cucu Op Mangisal Marcus Lumban Batu
8.Kander Sehat Lumban Batu bertindak sebagai cucu Op. Mangisal Marcus Lumban Batu
9.Freddys Lumban Batu bertindak sebagai cucu Op. Mangisal Marcus Lumban Batu
10.Thamrin Lumban Batu bertindak sebagai Cucu Op Mangisal Marcus Lumban Batu
11.Tiurlan Lumban Lbn Gaol bertindak sebagai mennantua op Kasmin Josef Lumban Batu
12.Jontar Marbun disebut juga Jontar Lumban Batu bertindak sebagai cucu Op Kasmin Josef Lumban Batu
13.Jun
Tergugat:
1.Ahli waris dari almarhum Maulen Siregar
2.Jautar Aritonang
25 — 6
Pollung KabupatenHumbang Hasundutan yang luasnya sekitar 2,5 Ha (dua koma limahektar); Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah Barat yakniberbatasan dengan Jalan Aspal Pollung Doloksanggul; Bahwa setahu Saksi, tanah perkara adalah milik Lumbanbatu dansudah diresmikan oleh semua marga Lumbanbatu beserta borunya; Bahwa nama objek perkara adalah Parhutaan Lumbanbatu yangdiresmikan sejak tahun 1988 dan tidak ada yang keberatan; Bahwa pada saat acara peresmian Saksi hadir dan pada saat itudibuat acara adatnya
Dusun II Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung KabupatenHumbang Hasundutan yang luasnya sekitar 2,5 Ha (dua koma limahektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Parik/Bentang; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jurang; Sebelah Utara berbatasan dengan Parik/Pagar; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak Semen; Bahwa sejak tahun 1988 tanah itu telah diresmikan menjadiperkampungan dan saat itu tidak ada yang keberatan; Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada dibuat acara adatnya
Harlon); Bahwa tanah objek perkara didirikan sebagai Parhutaan sekitartahun 1979; Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi kepada Saksi,Perkampungan tersebut diresmikan tahun 1988 oleh Raja Bius dansemuanya hadir dan dibuat acara adatnya potong hewan babi (B2) sertajambar dibagikan; Bahwa Saksi tidak tahu jelas mengenai sita eksekusi terhadaptanah objek perkara, tetapu Saksi pernah mendengar kabar yang beredarHalaman 23 dari 40 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2020/PN Trtdi masyarakat
Jati; Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, perkampuangantersebut diresmikan tahun 1988 oleh Raja Bius dan semuanya hadir dandibuat acara adatnya istilah mandegedege; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sita eksekusi, tetapi Saksipernah mendengar dari cerita orang di kampung bahwa ada tanah seluas% Ha (seperempat hektar) yang disita eksekusi tetapi Saksi tidakmelihatnya secara langsung karena tidak berada di tempat; Bahwa kondisi perkampungan tersebut adalah bentuknya adadibelah Jalan umum ke
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
.* Bahwa sehubungan dengan yang dikatakan oleh PenggugatPenggugatdalam gugatannya di mana secara berkaum dengan bersuku CaniagoPenggugat memiliki harta pusaka kaum yang dijadikan objekperkara/sengketa sekarang ini yang terletak di Jorong Kabun Baru KorongBalah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, bilamana hal ini dikaitkan denganketentuan hukum yang berlaku dalam Nagari Lubuk Alung sangatkeliru samasekali, sebab secara berkaum sudah barang tentu ada penanggung jawabsecara ketentuan adatnya dan siapa Penghulu
(Datuk) kaumnya dariPenggugatPenggugat sekarang ini apalagi di dalam ketentuan Hukum AdatNagari Lubuk Alung tidak mengenal masyarakat yang berada dalamlingkungan hukum adatnya yang bersuku Caniago akan tetapi hanya dikenaldengan suku PENYALAI.
21 — 34
tahun 10 bulan dansampai sekarang dikaruniai satu orang anak;10111213Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggaldikarenakan Tergugat sedang menempuh pendidikan sampai tahun 2009;Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisandikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;Bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2009, Tergugat tidaktinggal bersama dengan penggugat;Bahwa setelah tergugat menyelesaikan adatnya
karena saksi bersaudara kandung dengan ibupenggugat sedangkan tergugat anak menantu;Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir padawaktu pernikahan keduanya, dan waktu itu penggugat sudah hamil 4 bulan, dankemudian anak tersebut lahir pada tanggal 1 Februari 2007 yang bernama NAMAANAK KANDUNG;Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalanrukunrukun saja, kemudian tergugat pergi melanjutkan studynya dan setelahwisuda tergugat menyelesaikan adatnya
25 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian secara hukum Adat di Bali Knususnya diDesa Adat Bale Agung Kerambitan Pemohon Kasasi sah telah melakukanperceraian secara Adat ; Bahwa dengan adanya perceraian sah secara Adat termohon Kasasi saatsekarang ini status hukum Adatnya telah menjadi kekuasaan orang tuakandungnya dirumah kelahirannya di Jalan Gunung Batur No.14 Denpasar,untuk itu Pemohon Kasasi didalam memori kasasi ini mengajukan SuratKeterangan dari Bendesa Adat Bale Agung Kerambitan tertanggal 4Desember 2004 terlampir sebagai
1.ASRIL DT. RAJO SULAIMAN
2.AFRIDON DT. RAJO USALI
Tergugat:
1.ROSITA, S.Pd
2.SURYA SANTOSA
3.Ir. MARGA SURYANTI
4.FERDIANA ROZA, S.Sos
5.ABDI MINANG SAKTI
6.RONY SURYA LESMANA
106 — 20
Rajo Suleman di kuburan sewaktupenguburan Nurhakim.Bahwa saksi pernah diberhentikan sebagai Manti adat, karenakesalahan saksi dan lalu digantikan oleh adik saksi yang bernamaAswarno.Bahwa kapan Ibu Nurhakim meninggal, saksi tidak ingat.Bahwa yang menjadi mamak kepala waris saat ini adalah Asril Dt.Rajo Suleman.Hal.27 dari 37 Halaman Putusan No: 23/Pdt.G/2016/PN.KbrBahwa setahu saksi gelar adatnya Samkasri jatuh kepada si Don.Bahwa Samkasri meninggal pada tahun 1970.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang
Rajo Alam Manti adatnya saksi lupa Malin adatnya saksi juga lupa Dubalang adat Dt Rajo Baba Bahwa yang bergelar Dt. Pito Kayo adalah saksi sendiri. Bahwa sedangkan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaumsaksi adalah saksi sendiri. Bahwa sebelum saksi, yang menjadi mamak kepala warisnyaadalah Yahya. Bahwa yang memakai gelar Dt. Muncak adalah Rauf dan ia menjadimamak kepala waris dalam kaumnya. Bahwa sedangkan yang bergelar Dt. Rj. Suleman adalah Nurhakim,sedangkan yang bergelar Dt.
110 — 169
Penggugat pandai menarik pengertiankarena adanya perbedaan bahasa yang digunakan dalampergaulan yaitu bahasa DHAWE dan bahasa MBAY.Perbedaan bahasa bukan berarti ada perbedaan suku dalamhubungan dengan hak atas tanah, melainkan berdasarkan warisansejak dari nenek moyang = antara Mbay dan Dhawe adalah satukesatuan dan tidak bisa dipisahkan atau dalam istilah adatnya KOLOSA TOKO TALI SA TEBU,BANI PAPA KAPI TEGO PAPA LEU, AE SA MATAKURU SA PUU atau TANA SA WATU LELENG dengan = lambangpersatuan PEO yang
Bahwa sukusuku yang disampaikan dalam gugatan halaman 1point 1 sampai dengan point 5 adalah sukusuku yang dikenaldan diakui sejak dahulu secara turun temurun, dan biasamelaksanakan upacaraupacara di Tolo Peo Wawo Nabe di SukuDhawe dengan lambang adatnya jelas yakni PEO dan NABEyang dikenal sejak dahulu dilaksanakan di OLA DHAWE.Dimana ke 5 (kelima) Suku ini mempunyai fungsi dantugasnya masingmasing.
Dengan adanya upacara adatsemacam itu berarti secara adat menandakan bahwalokasi tanah yang telah diserahkan secara adat itu tidakboleh diambil kembali oleh siapapun juga atau denganistilah adatnya TIl MONA WIKI, PATI MONA LAI berartisyah menurut hukum= adat. Untuk membuktikankebenaran penyerahan secara hukum positif baharutanggal 7 Januari 1979 dibuat dan dilakukan suatupenyerahan secara tertulis, itupun dengan upacara adatdisusul dengan surat tertanggal 14 Mei 1987.
Sehingga lambang satu kesatuanantara Mbay dan Dhawe tidak terpisahkan dan utuhdengan adanya PEO dan NABE, SAO WAJA yang berada diOLA DHAWE dalam istilah adatnya KOLO SA TOKO TALI SATALI SA TEBU,BANI PAPA KAPI TEGO PAPA LEU,AE SA MATAKURU SA PUU ATAU TANA SA WATU LELENG denganpengertian antara Mbay dan Dhawe satu kesatuan dan yangutuh dan tidak terpisahkan antara satu dengan lain.
Karena Ketua Suku Dhawe telahmelaksanakan ketentuan hukum adatnya bahwa tanah ituadalah untuk fungsi sosial.Sehingga peranan KetuaketuaSuku Dhawe ketika itu selain menyerahkan tanah untukkepentingan Umum juga bersama pemerintah KabupatenNgada membagibagikan tanah kepada masyarakat baikanggota masyarakat adat asli maupun anggota masyarakatpendatang yang membutuhkan tanah.
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah milik, hanya berlaku AyahDesa karena ketentuan hukum adatnya (lex specialis), hal ini dibuktikanHal. 5 dari 8 hal.Put.No. 330 K/Pdt/2009dengan adanya Nomor Pipil 113 dan atas nama perorangan yaitu Sanding.Mengenai adanya Nomor Pipil tersebut ditegaskan oleh saksi ahli SedahanD Kubu, Ketut Wirta dan telah dicatatkan pula dalam bukti P3.A.B.C;Bahwa pula tidak pernah terjadi pengoperalihan kepada orang lain kecualikepada para Penggugat, para Pemohon Kasasi
64 — 23
/PN Bii.13.14.15.SUDIANA (Tergugat I) pada hari minggu tanggal 23 Desember 1985, hal inioleh semua masyarakat desa adat Kelempung pada sangkepan adattanggal 16 Januari 2017, seluruh masyarakat adat Kelempung menyatakantidak ada pengangkatan anak oleh Ida Bagus Putu Geria kepada Ida BagusNyoman Sudiana (Tergugat 1) dan untuk ayahan banjar adatnya statusnyamasih Ida Bagus Putu Geria dan pada sangkepan tersebut dijelaskan untukayahan adatnya merupakan kewajiban Penggugat ;Bahwa oleh karena saudara kandung
10 — 6
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam acara Ngembah belo Selembar atau meminang yangdibicarakan hanyalah mengenai kapan pesta perkawinan dilaksanakan,membicarakan utangutang adat yang harus dilaksanakan pihaklakilaki dan pada saat pesta adatnya nanti dan besar kecilnya acara pestaadat tersebut sehingga perkawinan belum sah sebelum acara adatdilaksanakan.Dengan demikian hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam ketentuannya denganHal. 6 dari 9 hal. Put.
74 — 16
none13Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat Illyang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat IV mengajukan jawaban tertulis pada persidangantanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa tanah sengketa berada di wilayah hukum adat bekas SwaprajaNgada yang mempunyai simbolsimbol adat berupa Ngadhu dan Bhaga danjuga memiliki rumahrumah adat yang berada dalam suku yang bernamasuku Dhaga dengan rumah adatnya
Terbanding/Tergugat : PT GUNTA SAMBA
Turut Terbanding/Penggugat II : VIVIN SAIDA WANDA
65 — 29
hidup para warganya untuk mengambilmanfaat dari sumber daya alam,termasuk tanah,dalam wilayahtersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbuldari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidakterputus antara masyarkat hukum adat tersebut yang bersangkutan.Pasal 1 ayat 2 : Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnyaterdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.Pasal 1 ayat 3 : Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orangyang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersamasuatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupunatas dasar keturunan.Pasal 2 ayat (1) : Pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang padakenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adatyang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat stempat.Pasal 2 ayat (2) : Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggapmasih ada apabila :1.Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui
No.96/PDT/2017/PT.SMRmanfaat dari sumber daya alam,termasuk tanah,dalam wilayah tersebutbagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungansecara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antaramasyarkat hukum adat tersebut yang bersangkutan.Pasal 1 ayat 2 : Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapathak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.Pasal 1 ayat 3 : Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yangterikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai
Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari.2.
26 — 13
, berawal ketikaterdakwa datang bertamu kerumah korban bersamasama dengan saksiFADIL dan, kemudian sesampainya mereka dirumah korban kemudianmereka bertemu dengan korban diruang tamu rumah korban, setelah itukemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatanganya yaitu inginmengambil HP (Handphone) keponakan terdakwa yang disita karenamelakukan perbuatan yang melanggar peraturan adat di Desa setempat,namun korban menyampaikan jika ingin mengambil HP (Handphone) tersebutharus diselesaikandulu perkara adatnya
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Datuk Raja ;Bahwa yang diterangkan Saksisaksi adalah mengenai Hukum Adat di Desa SihopukBaruBahwa apabila ada pemilik sawah yang letaknya dekat dataran tinggi yang airnyamengalir ke dalam sawah tersebut, maka tanah disekitarnya itu menjadi miliknya ;Bahwa Hukum Adatnya itu berlaku sejak dahulu sampai sekarang, kecuali tanah yangdisekitarnya itu sudah ada pemiliknya ;Bahwa saksisaksi menganggap Tanah Perkara adalah milik Penggugat karena airnyamengalir ke sawah yang dibeli Penggugat ;Bahwa keterangan