Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

sengketa lain dalam perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, knusus mengenai obyek sengketatersebut harus diputus lebin dahulu oleh pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung

Putusan Nomor 478 K/TUN/2013konstitusional para petugas pembaca meter listrik, Mahkamah Konstitusi menentukanperlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter Iistrik di Indonesia;13 Bahwa sebagaimana dalam uraian Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut,dengan ini terdapat Titik Singgung kewenangan Absolut (yuridiksi) Peradilan Umumdengan Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karenakewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu Genus Hukumyang

sama yaitu hukum perdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badanPeradilan di ketiga lingkungan Peradilan tersebut dlatas, sehingga dengan jelasmenimbulkan potensi sengketa kewenangan yang mengemuka dalam Eksepsi PihakTergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak termasuk Yuridiksi BadanPeradilan di lingkungan Peradilan lain sehingga Objek Gugatan harus di nyatakan tidakdapat di terima atau/NO, dengan ini membuktikan Eksepsi Pihak Tergugat tentangyuridiksi/kompetensi ini sebagaimana

perselisihan dan pertengkaran, namunperselisihan dan pertengkaran itu menurut kuasa Termohon merupakan bagian dariromantika kehidupan rumah tangga, Pemohon hanya mengadaada menjadikanpertengkaran sebagai alasan untuk melaksanakan hajatnya ingin kawin lagi denganperempuan lain, dan kuasa Termohon membantah penyebab pertengkaran ituakibat Termohon mengeluarkan katakata jorok kepada Pemohon seperti anjingasu dan tailaco ;Menimbang, bahwa kuasa Termohon dalam persidangan menyatakanbahwa halhal yang tidak di singgung

Bahwa, uraian tersebut diatas merupakan kutipan dari surat dakwaanyang sama sekali tidak di singgung dalam pemeriksaan di persidanganpada pengadilan tingkat pertama, hakim Pengadilan Tingkat pertamaHalaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2020/PT MDNterlihat ada dugaan tebang pilin dalam mengungkapkan faktafaktayang mana jika fakta tersebut menguntungkan sdr jaksa Penuntutumum, maka hakim lekas mempertimbangkan, sedangkan faktafaktayang semestinya menguntungkan diri terdakwa tidak di gali, sehinggatentu

Bahwa, sebagaimana yang di uraiakan diatas bahwa jaksa penuntutumum telah menyusun surat dakwaan yang sudah tentu menjadidasar bagi majelis hakim tingkat pertama untuk memberiksa perkaratersebut di muka persidangan, namun sangat di sayangkan majelishakim seakanakan tidak benarbenar memeriksa perkara tersebut,ada beberapa uraian fakta di dalam surat dakwaan tersebut di atastidak singgung dalam pemeriksaan terhadap perkara aquo ;(5).

Bahwa gugatan Penggugat SALAH OBJEK (Error In Objecto), karena darisegi letaknya TIDAK TERDAPAT TITIK SINGGUNG antara Tanah SHMNo. 135 Surat Ukur Tanggal 27 Oktober 1989 seluas 676 M2 atas namaPenggugat dengan bidang tanah tempat bedirinya rumah permanen milikTergugat A yang diperdapat berdasarkan Surat Izin Pemakaian TanahUlayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK13/KAN/KTVII/1996, Tanggal 12Agustus 1996.Bahwa hal tersebut di atas diperkuat oleh fakta terdapatnya perbedaanbatasbatas sepadan kedua bidang

menyenangkan(dampak kebiasaan termohon dari pagi hari) dan saat pulang kondisi alatmasak masih tergeletak kotor di wastafel, pakaian masih belum disetrika,rumah dalam keadaan kotor dan masih banyak lagi yang tidak disebutkanPemohon dalam replik ini, padahal kondisi Termohon yang mempunyaiwaktu luang lebih di rumah seharusnya bisa membagi waktu, sehinggadengan demikian yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon, apakahkewajiban istri hanya untuk memenuhi nafkan batin Pemohon sebagaimanaTermohon selalu singgung

Bahwa tanggapan Pemohon terhadap jawaban Termohon pada point 6terkesan berbelitbelit dan berteletele dengan membahas halhal kecil yangsipatnya sepele sampaisampai salah dalam memahami tentangpemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin, apakah merupakan kewajibansuami ataukan menjadi kewajiban istri, seperti pernyataan Pemohon berikutini: apakah kewajiban istri hanya untuk memenuhi nafkah batin Pemohonsebagimana Termohon selalu singgung dalam jawabannya point 3 halaman2, sedangkan nafkah lahir Pemohon

Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat yang menitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atastanah, untuk itu. merupakan domein kewenangan PengadilanUmum/Pengadilan Perdata, oleh sebab itu. seharusnya gugatandari peristiwa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bukanpada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77 UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Putusan Mahkamah Agung RINomor: 748K/Pdt/2006;eBahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat yangmenitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan atas tanah,maka hal itu. merupakan kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telahmembantah dalildalil Eksepsi di atas dengan mendalilkan yang padapokoknya bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak mempunyai landasanMenimbang, bahwa inti masalah hukum dari dalildalil Eksepsi maupundalildalil bantahannya tersebut di

terjadinya kewenangan absolut padamasingmasing lingkungan sesuai dengan subyect matter ofjurisdiction.Menimbang bahwa sesuai dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan dalam replikPenggugat masingmasing menyinggung tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurutpasal 47 UU No.5 Tahun 1986 yaitu kewenangan terbatas dan tertentu untuk mengadilisengketa Tata Usaha Negara.Menimbang bahwa seiring dengan beberapa macam perbedaan tentang kewenanganmengadili , sehingga masih sering pula terjadi permasalahan titik singgung

, Peradilan Tata Usaha Negara memilikikewenangan dalam sengketa tentang keputusan tata usaha negarayang telah bersifat final, konkrit dan individual;Bahwa dalam perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat,telah dikeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATANNOMOR 927/IV/TAHUN 2013 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANDAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR SISAMASA JABATAN TAHUN 20092014, Tanggal 11 April 2013 ;Bahwa oleh karena itu titik singgung

biasanya Pemohon kasi sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), namun baru diberi sejumlah Rp3.000.000 ( tiga juta rupiah) dengan alasan nanti di transper, dansejak saat itu Pemohon diam dan idak ada komunikasi, Pemohonpergi kerja jam 07.00 pagi dan pulang dini hari yaitu 01.00 danTermohon sudah dekati tapi Pemohon hanya diam dan dingin.Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, Termohon siapkansarapan dan setelah Pemohon siap saya tawarkan untuk sarapan,namun Pemohon tidak ia jawab.Dan kembali Termohon singgung

Syarat ke empat dimana Mahkamah Agung juga dapat membatalkanPutusan JUDEK FACTIE atas dasar alasan Mahkamah Agung sendiri.Bahwa meskipun Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.Cj dengan perkaraNomor : 40/PDt.G/2001/PN.Cj mempunyai pokok perkara objek gugatanyang berbeda namun keduanya mempunyai titik singgung yang sama yaituberawal dari sewa menyewa tanah seluas 500 meter persegi di KampungPerkoneng Solokpandan Kecamatan Cianjur dan Kabupaten Cianjurantara TAN TEK TJOE dan OEY ERRY NIO dengan AGUS MULYANA

sengketa) tersebut, sehinggadengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tata UsahaNegara Semarang terlalu formalitas dengan hanya mengacu pada bunyipasal 2 huruf e UndangUndang nomor : 5 tahun 1986 , padahal pencarikeadilan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk mencari kebenaran materiil , sehingga penafsiran pasal 2huruf e UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 adalah bersifat kasuistis,artinya tidak setiap gugatan sengketa Tata Usaha Negara yangkaitannya/titik singgung

Jika objek sengketayang tercantum dalam gugatan Penggugat dapat dibenarkan, maka otomatisakan terjadi error in objekto mengingat tanah milik orang lain terhisap masukke dalam objek sengketa, sebagaimana yang kami singgung dalam poin 1(pertama) pada eksepsi ini; Hal ini dapat mengakibatkan pula gugatanPenggugat menjadi cacat formal atau cacat yuridis;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsidan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdataTUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH.

tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukanpenganiayaanterhadap korban SEFTARIA DJ PINOI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari permasalahan yangterjadi 1 (satu) hari sebelumnya, saksi HERLIN P ARIEF suami terdakwa mendatangi saksikorban menanyakan maksud katakata saksi korban kemarin kepada terdakwa, saksi korbanmenjawab bahwa bukan terdakwa yang saksi korban singgung

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulitumpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Sutopo tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya alasanalasan tersebut dapatdibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dannovum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifatmenentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa kasus a quo memuat permasalahan hukum yang kompleks,karena mempunyai titik singgung dengan perkara perdata, perkarapidana

Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Para Penggugatadalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telahmenerbitkan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa SertipikatHak Atas Tanah, tetapi dari isi dalam Posita gugatan Para Penggugatmembahas halhal yang berkaitan dengan titik singgung mengenai hakhakkeperdataan kepemilikan atas tanah yang disalahgunakan oleh pihak lain,sehingga hak atas kepemilikan dari tanahnya beralih ke pihak lain dengancara melawan hukum, yang

Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkan dalamtitik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itumerupakan domein kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata,oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukanoleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk

Bahwa, memang jika dilinat secara sepintas, sangat rentan terjaditumpang tindih kewenangan absolut antara PTUN dengan PengadilanNegeri, namun jika dilinat dengan teliti dan seksama serta berpatokanteguh pada ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundangundangan, maka hal tersebut tentu tidak akan terjadi, olen karenanyadalam hal menilai titik singgung antara Pengadilan TUN denganPengadilan Negeri maka hakim tentunya harus jeli melihat objectum litisyang menjadi dasar gugatan dengan berpedoman