Ditemukan 1750 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danau datar data datu dalam
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 18-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 147/Pid.B/2015/PN.Pli
Tanggal 18 Agustus 2015 — Jainadi Als Jaja Bin Nasri (Alm)
37 — 17
  • bertentangandengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadapketentuan peraturan perundangundangan saja ,e Penafsiran luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup danmakna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja :e Tetapi meliputi segala nilainilai dan prinsipprinsip hukum yang hidupdan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,e Termasuk ke dalamnya nilainilai kepatutan dan prinsip keadilanumum ;Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatanunsur kesengajaan ditempatkan diawal datau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — IDA BAGUS TUGER ABIARTHA;DKK VS. IDA BAGUS RAI SUDARSANA, DKK
103 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat IV/Terbanding IXyang sekarang sebagai Termohon Kasasi kami tidak menanggapinya,oleh karenanya yang dimaksud oleh memori banding Ni Made Muklinmengenai luas yang keliru dan atau berbeda mengenai batasbatasyang berbeda hal itu tidak kami tanggapi, oleh karenanya sertifikathak milik atas nama Ni Made Muklin keberadaannya danperolehannya mengandung cacat hukum, sehingga paraPenggugat/para Termohon Banding yang sekarang para PemohonKasasi berpatokan kepada surat yang lama yang berupa patok Datau
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 255/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
1.MINTARSIH, S.Pd.
2.DEDE HARYATI
3.HERI ENDANG HERAWAN
Tergugat:
Hj. DIAH SUHARTINI, S.E., atau Hj. DIAH HARTINI, S.E.
Turut Tergugat:
1.RAHMAT
2.ANIH
3.RANO atau RANO SULAKHAN
4.PPAT atau CAMAT KECAMATAN CIBINONG
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
62 — 26
  • Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2019/PN Cbi Bahwa setahu saksi sekarang yang menempati Mintarsihsendiri ; Bahwa saksi tahu Dede juga membeli tanah dari Diah Suhartinilalu dijual ke Anih namun di beli lagi oleh Dede, dan sekarang Dedeyang menempati rumah itu ; Saksi tidak pernah tahu jual beli tanah antara Diah Suharti keHeri , Karena yang saksi tahu Heri membeli tanah dari Rano, tetapiuangnya di serahkan ke Diah Suhartini ; Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas bank yangmencari Mintarsih datau
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-02-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 20-K / PM.I-02 / AU / II / 2018
Tanggal 3 Mei 2018 — Yudi Nugraha, Prada NRP 544543.
66 — 34
  • Dalamhal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktumelakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belummengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna menurutpasal 1 ke15 Undangundang nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hakatau melawan hukum.Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukumadalah bahwa dalam ketentuan Undangundang nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-07-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2811 K/Pdt/2012
Tanggal 11 Juli 2013 — Dr. ALFONSUS BUDI SUSANTO, S.E., M.A., vs RUMAH SAKIT (RS) SILOAM INTERNATIONAL KARAWACI, dkk
459 — 571 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melaksanakan praktikkedokteran mempunyai kewajiban:(6) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yangmempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik,apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan ataupengobatan";Pasal 79: "Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahunatau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:(c) dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf datau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1205/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA
71 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah disampaikansebelumnya, bahwa keberadaan nilai IP tidak serta mertadapat dibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R&Datau. marketing, karena seperti telah disebutkansebelumnya pada paragraf 6.6 OECD TP Guidelinesbahwa tidak semua kegiatan research and developmentmaupun kegiatan pemasaran akan menghasilkan IP;Berdasarkan Pasal 5 Technical Assistace Agreementdiketahui informasi sebagai berikut:...Perusahaan setuju untuk membayar kepada MBIimbalan jasa atau fee atas bantuan teknis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 12-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AP. FRIANTO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
Drh. ROBERT IRAWAN
237 — 158
  • eSemua barangbarang Inventaris dan barangbarang perdaganganperternakan ayam dari perusahaan tersebut, satu dan lainnya yang tentangbanyak, macam serta jenisnya telah diketahui oleh Pembeli, sehingga pihakpihak menerangkan tidak usah diuraikan lebih jauh dalam akta ini.e Segala hak yang dipunyai dan atau dapat dilakukan Penjual berdasarkan izinizin, lisensilisensi dan pengakuan yang berwajidb mengenai perusahaantersebut, dan selanjutnya berikut segala sesuatu lainnya yang berada dalamdan termasuk datau
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 4 Juni 2018 — Ir. EDY SYAIR Melawan 1. DENI MBOI; 2. ENCUNG SURYADI., Dkk
114 — 56
  • merupakan satusatunya akses pintu keluarmenuju jalan atau setidaktidaknya jalan tersebut merupakan jalan pada sisipekarangan yang terdekat dengan jalan atau akan memberikan dampakkerugian yang paling kecil bagi pemilik lahan yang dilalui diantara jalanjalanyang lain (vide pasal 668 KUHPerdata).won nnn nnn Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Penggugat adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat HakMilik No.00696/Kelurahan Mampang, yang terletak di belakang Blok Datau
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN KOTABUMI Nomor 82/ Pid. Sus / 2014 / PN. Kbu
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HASAN SABURI Bin H. M. SAMAN
397 — 11
  • 19.331 Ha, yang tersebar di wilayah Kec.Bukit Kemuning ;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah PropinsiLampung, kawasan Hutan Register 24 Bukit Punggur di wilayah Lampung Utaraseluas 1.500 Ha berdasarkan statusnya adalah Hutan Negara dan berdasarkanfungsinya adalah sebagai Hutan Lindung ;Bahwa berdasarkan Undangundang RI No.41 Tahun1999 tentang KehutananPasal 26, masyarakat dapat melakukan aktivitas datau
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 33-K/PMT-II /AL/XII/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — Mayor Laut (P) Zaid Joko Utomo
135 — 56
  • Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna menurut pasal ke15 Undangundang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawanhukum.Menimbang Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalahbahwa dalam ketentuan Undangundang nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa pasal 8 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Juni 2015 — PT. GRAHA MULTI INSANI, Lawan 1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU KANTOR CABANG JAKARTA, 2. PT. SAPTAWIBAWA MANDIRIPRIMA,
248 — 174
  • diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undangundang ;Di dalam butir (8) pada halaman (5) di dalam SuratGugatan,Penggugat secara eksplisit (tersurat) menyatakan bahwa ketentuanketentuan di dalam Bab Ketujuhbelas, Kitab UndangUndang HukumPerdata, berlaku untuk Bank Garansi ;Sehubungan dengan dialildalil Penggugat tersebut, perlu untukditegaskan bahwa menurut Subekti, penanggungan adalah suatuPERJANJIAN ACCESSOIR, seperti halnya dengan perjanjian hipotikdan pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi datau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Nopember 2015 — Mohammad Faisal Moodoeta,S.Sos,M.H
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDIWINARDI DATAU untuk pembayaran biaya perjalanan dinasluar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kalisenilai Rp28.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbanganmaskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dariGorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifestpenerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000, 00;4.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 50/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD SARIE,S.ST
Tergugat:
Bupati Tabalong
228 — 124
  • Pasal 23 Ayat (4) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian;(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan datau tindak pidana kejahatan yangada
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 22-12-2011 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 34/Pdt.G/2011/PN. Gtlo
Tanggal 22 Desember 2011 — - SRI YANTI DALI Sebagai Penggugat Lawan Ahli Waris Alm. Bapak SANDE HALIEM, DKK Sebagai Tergugat
62 — 45
  • Roy Datau tertanggal 28 Desember 1994 ; AG T.13: Fotocopy Akta jual beli No. 594.4/07/VI/106/1995, tanggal 6 Juni1995 ;T.14: Fotocopy Sertifkat Hak Milk No. 595/Ipil Kecamatan KotaSelatan Kota Gorontalo ;T.15: Surat ash tertanggal 30 Juni 2011 Nomor : 12/PTHUP/E/VI/UCBperihal penawaran hotel citra ;Bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukupdan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T.1 1tidak ada aslinya ;Menimbang, bahwa selain bukti surat
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 21-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 28-K/PM I-02/AD/II/2017
Tanggal 18 Mei 2017 — Atas Muda Siregar, Kopda NRP 31960501930776.
43 — 25
  • Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna menurut Pasal 1ke15 Undangundang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahorang yang menggunakan Narkotika tanoa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalahbahwa dalam ketentuan Undangundang nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan Idigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 203/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : LASMONO
Terbanding/Tergugat : MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Cq. Ketua Tim PENERTIBAN ASET DVP DAOP 2 BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat II : WALI KOTA BANDUNG
53 — 46
  • serupadengan itu.Pasal 7(6) Surat jjin untuk menempati perumahan tidak boleh dicabut,sebelumnya untuk pemegang yang sah dari surat ijin itu tersediaatau telah disediakan oleh Kantor Urusan Perumahan Setempat satuperumahan lain yang layak baginya.Pasal 31(2) Surat perintah untuk mengosongkan sesuatu perumahan tidakdikeluarkan sebelum tersedia perumahan lain, yang layak untukpenghuni yang harus mengosongkan perumahan itu, kecuali apabilaada halhal seperti dimaksud dalam pasal 25 sub a sampai dengan datau
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-12-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 153-K/PMI-02/AD/XII/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — ARDIANTO PRAKA NRP 31050631880286
19 — 11
  • Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalahbahwa dalam ketentuan Undangundang nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawasan Obatobatan dan Makanan.Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan yangbertentengan dengan ketentuan
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2020 — Putus : 13-07-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mrh
Tanggal 13 Juli 2019 — 1. M. SUS'A 2. WAHYUDI, S.PD.I (Penggugat) Lawan PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (Tergugat) PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI BPN RI Cq BPN PROVINSI KALSEL Cq BPN KABUPATEN BARITO KUALA (Turut Tergugat)
218 — 111
  • sebutanPemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang R // BadanPertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan CqBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, sebab secara yuridisdan kelembagaan tidak dikenal sebutan Badan Pertanahan NasionalKabupaten Barito Kuala melainkan Kantor Pertanahan Kabupaten BaritoKuala;Oleh karena gugatan diajukan secara tidak tepat dan tidak lengkap, sertatidak jelas sebutan dari Subyek Turut Tergugat, maka gugatan tersebutharuslah ditolak datau
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - IRWAN SUYANTO UMAR
120 — 29
  • Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua Pemeriksa Barang adalah sebaberikut : Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh satuan kerja DinKelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Memberitahukan kepada Panitia Pengadaan / Pekerjaan atau Pejabat yamelaksanakan Pengadaan, jika ternyata barang yang diperiksa tersebut tidsesual dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian datau dokumen penyerahan lainnya.
    Gorontalo Utara, Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Memberitahukan kepada Panitia Pengadaan / Pekerjaan atau Pejabat yamelaksanakan Pengadaan, jika ternyata barang yang diperiksa tersebut tidsesual dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian datau dokumen penyerahan lainnya.
    Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua Pemeriksa Barang adalah sebaberikut: Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh satuan kerja DinKelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, Memberitahukan kepada Panitia Pengadaan / Pekerjaan atau Pejabat yamelaksanakan Pengadaan, jika ternyata barang yang diperiksa tersebut tidsesual dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian datau dokumen penyerahan lainnya.
    Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang adasebagai berikut:vY Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh satuan kerja DinKelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara,v Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang,v Memberitahukan kepada Panitia Pengadaan / Pekerjaan atau Pejabat yamelaksanakan Pengadaan, jika ternyata barang yang diperiksa tersebut tidsesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian datau dokumen penyerahan lainnya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-07-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 415/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 8 Juli 2014 — PT. SMART TELECOM lawan PT. ERA BANGUN JAYA
112 — 23
  • jaringan flour optik, dengan syaratsyaratyang telah ditentukan didalam lampiran perjanjian tersebut ;e Bahwa ada klausula tentang penyelesaian perselisihan sebagaimanaditetapkan didalam Pasal 17 tentang penyelesaian perselisihan dalamperjanjian tersebut antara lain :1.Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya harus ditafsirkanberdasarkan hukum dan perundangundangan yang berlaku diRepublik Indonesia ;Dalam hal terjadi perselisinan diantara Para Pihak sebagai akibatdari penafsiran yang berbeda dan/datau