Ditemukan 2424 data
82 — 28
recht mategedaad) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan padatanggal 19 Juni 2013 pada pokoknya mendalilkan sebagi berikut : Bahwa alm Johan Elam Simanungkalit dan Turut Tergugat I adalah orang tua dari paraPenggugat dan Tergugat II yang sekaligus ahli waris dari alm Johan Elam Simanungkalitsesuai dengan surat keterangan ahi waris No.85/SKLB/VII/1997 tartanggal 23 Agustus1997 yang dikeluarkan oleh Camat Tampan dan surat keterangan ahli waris No.477.20.5/X/Didukcapil/2012/749 tertangggal
I GUSTI PUTU OEWIDIJANA alias DRS. I GUSTI OEIDYANA
Tergugat:
1.Ir. I KETUT SUDIASA IRAWAN
2.Dr. PUTU AGUS SURYA PANJI
3.RUDY NUGRAHA PRADANA
4.I WAYAN SWASTA
5.SATHIO WAHYUNI
6.I NYOMAN SUKA ARYA
7.I KETUT SURYAWAN, MT
8.PANDE KETUT ASTARI, SE.
9.I NYOMAN MURDA
10.SERI YANTI
11.THAN MIE HWA
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR PROVINSI BALI/PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR
171 — 111
Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Bali tertangggal 25 Mei 1993 Nomor SK.79/HP/BPN/I/Bd/1993, diberi tanda bukti T.T.12;3. Foto copy Peta Situasi Civic Center Propinsi Bali, Kabupaten Badung,Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangin Puri Kelod, Subak Yang Batu,diberi tanda bukti T.T.I3;4.
telah menjadi objek Land Consolidation, Pengadilanberpendapat hal tersebut irreleven bila kembali dipertimbangkan dalam perkaraa quo karena perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No.64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489PK/PDT/2010 sejak tahun 2007 telah berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa dalam bantahannya Turut Tergugat mengajukanbukti surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Propinsi Bali Nomor SK. 79/HP/BPN/I/Bd/1993 tertangggal
25Mei 1993 tentang pemberian hak pakai atas nama Pemerintah propinsi daerahtingkat Bali, Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Bali tertangggal 25 Mei 1993 Nomor SK.79/HP/BPN/I/Bd/1993, Peta Situasi Civic Center Propinsi Bali, KabupatenBadung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangin Puri Kelod, Subak YangHalaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN DpsBatu, dan Daftar Inventarisasi Tanah Yang dipergunakan Civic Center PropinsiBali dan
16 — 5
SRI WALUYO, S.H. yang disepakati olehPemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 24 Agustus2020, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat PermohonanPemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikanjawaban secara tertulis tertangggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dantelah dikaruniai 1 orang anak yang bernamek, lakilaki, lahirpada
89 — 25
Muthalib dan turut mengetahui serta ditandatangani oleh M.Daoed, selaku Kepala Marga Batin IX diulu, tertangggal 18 Januari 1958, suratketerangan mana adalah merujuk kepada tanah sengketa a quo;Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 yaitu gambar situasi kebun parah milikMagek (Bapak Penggugat) dihubungkan dengan bukti P3 yaitu akta hibah Nomor:019/HB/CB/1985 tanggal 11 April 1985, yang dibuat dan ditandatangani oleh DrsSyamrizal Sy, Camat, Kepala Wiayah Kecamatan Bangko, yang wilayah hukumnyameliputi tanah
52 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini merujuk pada YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/Sip/I968, tertangggal 24Desember 1969, di mana yurisprudensi tersebut membenarkan anak angkatmerupakan pewaris yang sah dan secara hukum adat mewarisi hartapeninggalan orang tua angkainya ;19.Bahwa walaupun Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak atas hartawarisan almarhum Bruno Seran Klau dan almarhum lWano Bano,sebagaimana tersebut dalam posita gugatan dalam rekopensi angka 16 diatas, namun terdapat fakta bahwa secara
51 — 17
Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertangggal 19September 2017, Nomor Print1418/Q.3.18/Euh.2/09/2017, terhitungsejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8Oktober 2017;5. Hakim dengan Penetapan tertanggal 3 Oktober 2017, Nomor271/Pid.Sus/2017/PN Pli, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2017sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;6.
Terbanding/Tergugat : H. AMIRHAD DJ
Terbanding/Tergugat : H. MAHALI Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : M A R H A N Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum Hj.KAMSIAH : 1. BATIAH
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum Hj.KAMSIAH : 2. MARHAN Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum Hj.KAMSIAH : 3. YUSRAN Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum BETIAH : 1. MARYANI Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum BETIAH : 2. MERLINA Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum BETIAH : 3. MELDA YANTI Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Ahli Waris dari Almarhum BETIAH : 4. DAIKY CANDRA Diwakili Oleh : YAYES ARIANTO, SH.
Terbanding/Tergugat : Hj. ZAENAB
Terbanding
48 — 37
perihalkeberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan Pemohon Sita;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (I) UndangUndang Nomor18 tahun 2003 tentang advokad menyatakan bahwa Sebelum menjalankanProfesinya,Advokad wajib bersumpah menurut agama atau berjanji denganSungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya dan sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, perihal tanggapan atas surat DPPKAI Nomor.069/SK/DPPKAI/VIII/O9 tertangggal
WURI HANDAYANI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR POLRES BANYUWANGI
133 — 12
., M.Si,(Kepala KUA Lakarsantri),tertangggal 09 Agustus 2018. 13 Foto Copy Surat Perintah PenyitaanNomor Sprinta/217/V/2018/Satreskrim, tanggal 31Mei 2018. 14Foto Copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 31Mei 2018. 15 Foto Copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 2Agustus 2018. T 16Foto Copy Berita Acara Penyitaantertanggal 21 Agustus 2018.
17 — 11
Potokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan nomorX/2008/SPK tertangggal X Maret 2011 yang dikeluarkanKapoltabes Samarinda ;Putusan Siadpa CT Raji 5Potokopi surat tentang perkembangan penyidikan dari KepalaKepolisian Resor Samarinda Nomor : X/2008/Reskrim tertanggalX April 2008 ;9.
MEKI JITMAU
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
146 — 61
Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwaPemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayarganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akantetap belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayardengan cara menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBDInduk 2014 sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertangggal 18September 2013.4.
79 — 53
terlaksananyakuasa Ini.Berdasarkan surat kuasa tersebut, Penggugat mengambil langkahlangkahsesuai dengan hasil rapat pengurus dan pendiri kemudian memberikanpenghargaan kepada mantan pengurus dan pendiri yang telahmengundurkan din;Bahwa YIMA kemudian dilanjutkan pembubarannya berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1800 K/PDT/2008,tertanggal 16 Januari 2009 yang memperkuat putusan pada tingkatpertama Nomor: 937/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL, tertanggal 7Desember 2006 dan tingkat banding Nomor: 387/PDT/2007/PT.DKI,tertangggal
Nathanael Budhi Susilo
Termohon:
Roedy Yoelianto SIK,MH (NRP 74070774) (direktur reskrimsus polda diy)
364 — 163
Tentang TinjauanYuridis terhadap Penanganan Ujaran Kebencian berdarkanSurat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015, Tahun 2017 ;Fotokopi sesuai fofokopi Buku Menyingkap Jejak KeadilanTionghoa, halaman 75 terbit Agustus 2019 ;Fotokopi sesuai fofokopi Harian Jogja halaman 11 denganjudul Penyidik Reskrimsus Polda DIY harus membuatlaporan Ail terhadap gerombolan kadrun yang inginHalaman 14 dari 35 Halaman Putusan Perkara No. 2/P/FP/2020/PTUN.Ykmengacau dan bikin kumuh DIY, tertangggal
VICTOR RIDHO KUMBORO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD WAHID RAMADHAN BANSYIR Bin SYAMSUDDINBANSYIR
59 — 8
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445/10081879/LabRSUD/VIII/2018 tertangggal 13 Agustus 2018 yang ditanda tangani olehdr. Sri Suriani Syam pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau,terhadap Terdakwa MUHAMMAD WAHID RAMADHAN BANSYIR BinSYAMSUDDINBANSYIR telah dilakukan Tes Narkoba dalam Urinedengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Positif.
108 — 14
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1558/2011 atas namaGABRIELLE WIJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danHalaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2019/PN CbnPencatatan Sipil Kota Cirebon tertangggal 13 Mei 2011, diberi tanda bukti P6;7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Budiwijaya selaku suami dari MonicaNathalia tertanggal 24 Agustus 2019, diberi tanda bukti P7;8.
15 — 6
Saya menolak gugatan cerai maupun gugatan materi yangdiajukan istri saya, karena saya masih ingin meneruskan danmemperbaiki keluarga kami;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikanreplik secara tertulis tertanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya tetap dengandalildalil gugatannya dan untuk lengkapnya tercantum dalam berita acarapersidangan perkaran ini;Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikanduplik secara tertulis tertangggal 10 April 2019, yang pada
54 — 27
Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertangggal 31Juli 2017, Nomor Print1074/Q.3.18/Euh.2/08/2017, terhitung sejaktanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017; Putusan Perkara Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 1 dari 292. Hakim dengan Penetapan tertanggal 15 Agustus 2017, Nomor224/Pen.Pid/2017/PN Pli, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017sampai dengan tanggal 13 September 2017;3.
99 — 8
Eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat Majelis Hakimmenilai bahwa hal tersebut telah menyangkut materi gugatan pokok bukan mengenaikompetensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, Tankisantangkisan (Eksepsi eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidakboleh diajukan dan dipertimbangkan sendirisendiri, melainkan diperiksa dan diputusbersamasama dengan gugatan pokok hal yang senada juga dikuatkan dengan YurispurdensiMahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973 tertangggal
60 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Permohonan Penegasan Konversi;Pada Surat Keterangan dari Kepala Desa Wonokoyo tertangggal 4Mei 1981 tersebut, diterangkan pada huruf B:Bahwa tanah tersebut tidak dalam persengketaan: tidak dibebanidengan sesuatu hak atau tanggungang hutang piutang tidak terkenatanggungan Peraturan Pemerintah/Pengganti UndangUndang Nomor56/1960: Pajak telah dibayar lunas sampai dengan akhir Tahun ini;Hal tersebut menjelaskan pada prinsipnya Keterangan dari AchmadSutomo selaku Kepala Desa setempat yang sekarang
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2004 dan 23 Agustus 2004 Tergugat telahmenerima barang pesanannya sesuai dengan Surat Pengantar Nomor SB07/17786/04 anggai 27 Juli 2004 (bukti P15) dan Surat Pengantar NomorSB07/17786/04 tertanggal 23 Agustus 2004 (bukti P16), dan ataspenerimaan barang pesanan Tergugat tersebut Penggugat telahmenerbitkan Faktur Nomor SBY2004082705 tertangggal 24 Agustus 2004(bukti P17) dengan tagihan sebesar US $ 11,079.00 (sebelas ribu tujuhHal. 3 dari 23 hal. Put.
498 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun hingga saat ini,Saudara Adechan Thohami yang merupakan pelaku pengirimanemailemail tertanggal 16 April 2012 tidak pernah dlpanggil dandiperiksa oleh penyidik Tergugat/Terbanding; Berdasarkan Surat Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor R10/KK/12/2013 tertangggal 3 Desember 2013 (vide Bukti P.20)yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI Perihal adanya PelanggaranDalam Penerbitan Status P.21 (berkas dinyatakan lengkap), SuratMenko Polhukam kepada Jaksa Agung RI up Jaksa Agung MudaTindak Pidana Umum Nomor
B90/Polhukam/De III/ HK.04.04.2/1/2014 tertangggal 24 Januari 2014 (vide Bukti P.21), dan SuratKetua Komisi Kejaksaan R.
Namun hingga saat ini, Saudara AdechanThohami yang merupakan pelaku pengiriman emailemailtertanggal 16 April 2012 tidak pernah dipanggil dandiperiksa oleh penyidik Termohon Kasasi(Tergugat/Terbanding); Berdasarkan Surat Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor R10/KK/12/ 2013 tertangggal 3 Desember 2013 (vide BuktiP.20) yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI Perihaladanya Pelanggaran Dalam Penerbitan Status P.21(berkas dinyatakan lengkap), Surat Menko Polhukamkepada Jaksa Agung RI up Jaksa Agung Muda TindakPidana
Umum Nomor B90/Polhukam/DeIII/HK.04.04.2/1/2014 tertangggal 24 Januari 2014 (vide Bukti P.21), danSurat Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor R11/kk/03/ 2014kepada Jaksa Agung RI tertanggal 26 Maret 2014 (videBukti P.22) disebutkan dengan jelas dan tegasbahwa Petunju KP.19 belum, dipenuhi oleh penyidiksecara patuh;24.
Nomor 389 K/Pdt/2016Kejaksaan RI Nomor R10/KK/12/2013 tertangggal 3 Desember 2013yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI Perihal adanya PelanggaranDalam Penerbitan Status P.21 (berkas dinyatakan lengkap), iii) SuratMenko Polhukam kepada Jaksa Agung RI up Jaksa Agung Muda TindakPidana Umum Nomor B90/rolhukam/Delll/HK.04.04.2/1/2014 tertangggal24 Januari 2014, iv) Surat Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor R11/kk/03/2014 kepada Jaksa Agung RI tertanggal 26 Maret 2014, v)Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis