LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!

LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!

Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.

Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BENI Nomor. 63720050211150002tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru , yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.4;5.

Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIIPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama R.I.Cq Dirjen Pendais DEPAG R.1Cq. Dirt Pendais DEPAG R.I,Cq Kepala Subdit kerjasamadan kelembagaan Dirtis,Ditjen.Pendais DEPAG R.I,CqDitien Pendais DEPAG RI,Cq Dr.

Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IXPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI.Cq Dirjen Pendais CqDirt.Pendidikan Tinggi Islam Ditpendais DEPAG RI CqProf.Dr.Machasin,MA, beralamat di Jl.

Lapangan BantengBarat No.34 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI, Cq.

I Halaman 6 dari 4212.13.14.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana di maksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Dalam Negeri R. Cq Gubernur LampungCq Abdurahman Sarbini selaku kedudukanya sebagaiBupati Tulang Bawang Cq Umar Ahmad selakukedudukannya sebagai Bupati Tulang Bawang Barat,beralamat di Jl.

No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.

Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!

Ijin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan usaha penyimpanan,d. jin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr.

RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.

AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotongdan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankanpetugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017berjumlah 10 (Sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong danmembelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankan petugasPolres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10(sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secaraperseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpamenggunakan alat berat.

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P/ 2019/ PN.

Maka dengan demikianalasan permohonan Pemohon untuk Pembetulan nama di buku Nikahbukti P.3 dapat dikabulkan sehingga dapat digunakan untuk mengurusAkta Kelahiran anak para Pemohon dan penyesuaian dokumen lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) danPasal 34 Ayat (1) Peraturan Menter Agama Nomor 11 Tahun 2007menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dantidak menghilangkan tulisan salah tersebut

Pemohon dan Pemohon II dinilai cukup beralasansehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter

Bahwa, terbukti sejak Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkahserta tidak memperdulikan kewajibannya sebagai suami;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukupbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya angka 1 dan 2yang diucapkannya sesudah akad nikah, dan Penggugat telahmenyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, danuntuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar (Vide Keputusan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan agar tidakmenimbulkan masalah dan kesalahbahaman mengenai nama dan tanggal lahirPemohon dan untuk kepastian hukum dalam dokumendokumen yangbersangkutan, maka nama dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta NikahPemohon Nomor : 99/30/81 tanggal 13 Juni 1981 yang tertulis nama : RH,lahir : 21 tahun diubah sehingga berbunyi nama : PEMOHON I, lahir : tanggal21 Maret 1961;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menter

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Hal 8 dari 11 hal.Pemohon dengan alasan karena tidak mau jika Pemohon dijadikan istrikedua/dipoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelishakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukumsesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menter!

Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istnataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan)

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 294/KUA.17.024/PW.01/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.4.Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon jugamengajukan dua orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut:1.