Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
321 — 156
  • Masturo BA,khususnya mengenai tahun terbitnya alas hak dengan tahun berdirinya PT.Parindo Karya Prima, sehingga terbit objek gugatan 1;Menimbang, bahwa bukti T 77, yaitu: warkah 22590/2015, didapatkanfakta bahwa pada Risalah Pemeriksa Tanah Panitia Ajudikasi Nomor:1172/PPT.A/HGB/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015 halaman 5 (lima) pada subbagian Analisis Hak Atas Tanah Yang Akan ditetapbkan pada angka 1menerangkan: Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara yangdikuasai Sdr. DRS. H.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
113 — 40
  • tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda SulawesiSelatan dan menerangkan bahwa semua keterangan saksi yang ada diBerita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa adanyapaksaan, tekanan atau bujukan dari Penyidik; Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pengadaan Barang PersediaanSanggar Kerajinan Lorong Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar T.A 2016 karena Saksi selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Nopember 2014 — ADANG SUNENDAR, SH.
68 — 20
  • Purwakarta tahun 2007 adalah menyiapkanpenyusunan rencana program, anggaran bersama dengan Subbagian umum,pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum;Bahwa struktur KPUD Kabupaten Purwakarta 2007/2008 antara lain :e Ketua : Ir. Dadan Komarul Ramdan, MTe Anggota : 1. Drs. H. Asep Maskar Dwiguna, SH2. H. Ahmad Sadeli, SH3. Darius Hutagalung, SH4.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
198 — 34
  • Bahwa setelah dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh KPA dan Subbagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan dinyatakan telahlengkap baru kemudian saksi menandatangani Surat Rekomendasi yangmembenarkan Nilai SPM yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaranbenar untuk pembayaran Pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN078441 Ladea Orahua Kab. Nias.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/PID.SUS/2013/TIPIKOR/PN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2013 — - Drs. GATOT WINOTO.MT (TERDAKWA) - OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
76 — 16
  • Putusan No.10/Pid.Sus/2013/TIPIKOR PN.TPI Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan BeritaAcara Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang ; Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah sertapekerjaan dengan terdakwa ; Bahwa saksi kenal dan tahu dengan terdakwa pernah menjadi Plt Sekda KotaTanjung Pinang Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa Saksi bekerja di Pemko Tanjung Pinang menjabat sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan yang diangkat berdasarkan SK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
117 — 34
  • dengan Terdakwa;Hal 47 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda SulawesiSelatan dan menerangkan bahwa semua keterangan saksi yang ada diBerita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa adanyapaksaan, tekanan atau bujukan dari Penyidik;Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Pengadaan Barang PersediaanSanggar Kerajinan Lorong Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar T.A 2016 karena Saksi selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 15 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — YAHYA MARKUS BANA S. Sos, MSi.
82 — 46
  • bahan penyusunan kerja, pedoman dan petunjuk teknisyang berhubungan dengan tugas bagian keuangan dan kepegawaianb. penataan dan pengelolaan keuangan dan kepegawaianUraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah :a. menghimpun peraturan perundang undangan sesuai bidang tugasnyamenyiapkan laporan keuanganmelakukan penelitian ( ferivikasi ) keuanganmelaksanakan pengelolaan perbendaharaanmelakukan penausahaan kepegawaianmoadgsmenginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 26/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 30 Januari 2014 — PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP., ME
74 — 11
  • (Keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan)Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala SubBagian Telematika Bagian PDE Sekretariat Daerah KabupatenSukoharjo, Provinsi Jawa TengahBahwa ahli mempunyai sertifikasi sebagai:Sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP lulus L4Sertifikasi training pengadaan barang/jasa secara elektronik (MOTLPSE) dari LKPPSertifikasi ahli dari LKPPd Sertifikasi permasalahan Kontrak dari LKPPe Bahwa dalam pengadaan barang dan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
110 — 38
  • ., MSi;Kabag Perundangundangan : Gusti Made Patra, SH, MSi (Terdakwasendiri);Khusus di bagian Umum, Tugas Kabag dibantu oleh 3 (tiga) Kepala SubBagian (Kasubag) yaitu : Kasubag Tata Usaha : Luh Oka Mariati, SE; Kasubag Rumah Tangga : Sri Endang Suryaningsih; Kasubag Humas dan Protokol : Made Widiatmika;Khusus di Bagian Keuangan, Tugas Kabag dibantu oleh 3 (tiga) Kepala SubBagian (Kasubag) yaitu : Kasubag Perencanaan dan anggaran : Made Jingga, S.Sos; Kasubag Perbendaharaan : Ni Made Ardani, SE; Kasubag
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
233 — 143
  • Sultra tahun anggaran 2019; Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kominfo dan mempunyai tugasmembantu pimpinan dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan sertatugastugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan; Sebagai Sekretaris di dinas Kominfo, saksi membawahi beberapa sub bagiandiantaranya sub bagian perencanaan, kemudian sub bagian keuangan dan subbagian kepegawaian;Halaman 38/169 halaman, Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2020/PN.kdiPada tahun 2019, yang menjabat sebagai kasubag perencanaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA
251 — 140
  • Agama Nomor : B.II/3/010327 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pengangkatan CPNS Terdakwa SUAIBASOAMOLE;Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenAgama Propinsi Maluku Utara Nomor : MU/1b/024/2002 tanggal 1 Januari2002 tentang Pengangkatan PNS Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md;Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor KementerianAgaman Kota Ternate Nomor : Kd.27.03/1/01/2013 tanggal 10 Januari 2013tentang Pengangkatan Terdakwa SUAIBA SOAMOLE, A.Md sebagai Staf SubBagian
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
143 — 41
  • menilai prestasikerja bawahan;e Membuat konsep naskah Dinas;e Menyusun rencana formasi jabatan dan data Kepegwaian;e Mengusulkan dan membina peningkatan kesejahteraan disiplinPegawai dan daftar hadir pegawai;e Merencanakan, mengkordinasikan penempatan Pegawai:;e Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);e Mengikuti rapat pertemuan, seminar dalam rangka menerima danmemberikan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagiankepegawaian;e Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang relevan dengan tugas subbagian
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG
159 — 36
  • SIT ROSLIAH, .BSc identitas sesuai BAP, dibawah sumpahmenurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala SubBagian Keuangan dan Perencanaan Sekretriat Bapelitoang Kab.Takalar dan ditunjuk selaku PPKSKPD (Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelolaBapelitoang Kab. Takalar di Tahun 2017, yang mempunyai tugasdiantaranya :a.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 93 / Pid.Sus. K / 2013 / PN.Mdn
Tanggal 26 Februari 2014 — - Ir. WINSTON BONATUA LUBIS, MT
68 — 11
  • Siantar membuat SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani olehJhonny Arifin Siahaan bersama dengan tersangka IRW.BONATUA LUBIS selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Pematang Siantar, dan Surat Perintah Membayar (SPM)yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan SuratPerintah Membayar (SPM) tersebut ditujukan kepada BagianKeuangan pada sekertariat Daerah Kota Pematang Siantar(Waldemar Napitupulu) untuk diverifikasi, selanjutnya SubBagian
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 52 /Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 4 Mei 2016 — I NYOMAN MUSTIARA, SH
107 — 49
  • petunjuk oprasional kerja);Menelaah dan asistensi rencana program;Mengkoordinir pelayanan data perencanaan dan anggaran;Mengkordinasikan penyiapan data dan penyusunan konsepanggaran;Mengkoordinir penyusunan laporan akuntibilas kinerja(LAKIP);Menyusun pedoman dan siklus perencanaan;Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub BagianPerencanaan;Hal 171 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpsv Menyusun konsep usulan, revisi anggaran;v Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan SubBagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
407 — 273
  • Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagiankeuangan.Dan adapun uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sbb :1) Menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas.2) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran.3) Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan.4) Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya.5) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.6) Menyiapkan bahan
    dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan.7) Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran.8) Melaksanakan akuntansi keuangan.9) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.10) Melaksanakan adminstrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.11) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan.13) Melaksanakan pelayanan system informasi dan manajemen
    keuangan.14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dana tau lembaga / organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.15) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf.16) Membagi tugas kepala staf sesuai dengan bidang tugas masingmasing.17) Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas.18) Menyedia kegiatan staf di lingkungan subbagian keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerjaa masingmasing.19) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 13 Februari 2017 — Kardialis bin Khatab
137 — 17
  • Pendaftarannya Pasal 10 menjelaskan bahwa setelahjangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihakketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 berakhir, makatanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya daripemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1993tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/ Pid.Sus/2013/PN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2013 — -Drs. GATOT WINOTO.MT (Terdakwa) -OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
58 — 12
  • Saksi LIA ADHYATNI , SH Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan BeritaAcara Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang ; Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah sertapekerjaan dengan terdakwa ; Bahwa saksi kenal dan tahu dengan terdakwa pernah menjadi Plt Sekda KotaTanjung Pinang Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa Saksi bekerja di Pemko Tanjung Pinang menjabat sebagai Kepala SubBagian Perundangundangan yang diangkat berdasarkan SK Walikota Nomor 100Tahun
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
302 — 151
  • IZMA NUR CHOIRONI, dibawah sumpah dimukasidang pada pokoknya ahli berpendapatsbb :Bahwa Riwayatpendidikan umum yang ahli miliki sekarang adalah:e Strata Satu Hukum Universitas Brawijayae Magister llmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Latar belakang pendidikan Khusus yang ahli miliki sekarang iniadalahMagister flmu Hukum (Universitas Gadjah Mada)Bahwa Riwayatpekerjaan ahli adalah:e Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran A Bidang Pelaksanaan AnggaranKanwil DJPb Provinsi NTBe Kepala Subbagian Kepegawaian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 —
174 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagus Wantoro, M.M. selaku Kepala subBagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, proses pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sama sekalitidak melanggar ketentuan, yakni:1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (beserta perubahannya);b.